IMG-LOGO
Opini

Puasa dan Pendidikan Kepekaan Sosial

Sabtu 2 Juli 2016 11:0 WIB
Bagikan:
Puasa dan Pendidikan Kepekaan Sosial
Ilustrasi

Oleh Misbahul Munir

Banyak pembahasan mengenai puasa. Mulai dari hal yang diwajibkan dalam berpuasa, hal yang disunahkan dalam berpuasa, hal apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam berpuasa. Bila bicara mengenai puasa, seolah tidak akan ada habisnya materi yang hendak kita diskusikan. Telah banyak para ustadz-ustadz yang membahas mengenai puasa. Seperti pada acara rutinan saat Ramadhan di beberapa televisi swasta, acara pengajian di masjid-masjid umum, serta banyak tulisan di media yang menyediakan halaman secara khusus yang membahas mengenai puasa.

Memang ada banyak hal yang bisa kita bicarakan ihwal puasa. Salah satunya adalah mengenai tujuan dari puasa. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 183, bahwa salah satu tujuan dari adanya ibadah puasa adalah agar bertambahnya ketaqwaan umat Islam kepada Allah SWT. Umat Islam diwajibkan berpuasa dengan tujuan agar bertambah keimanan dan ketaqwaannya. Bertambah dalam hal keyakinannya, yang kaitannya dengan keimanan kepada Allah, bertambah teguh dan mantap eksistensi imannya umat Islam sebagai mahluk yang menghambakan diri kepada Tuhannya.

Allah juga menempatkan posisi hamba yang berpuasa di tempat yang sangat istimewa. Bahkan kaitannya dengan pahala berhubungan langsung dengan Allah tanpa adanya perantara. “puasa itu untuk-Ku. Tidak ada yang tahu. Dan aku sendiri yang akan memberikan pahala dengan kehendak-Ku”. Begitulah betapa amalan ibadah puasa ini dijalankan berhubungan langsung kepada Allah tanpa ada mediasi yang menjadi lantarannya. Puasa urusannya langsung kepada Allah. Berbeda dengan amalan ibadah yang lain seperti sholat, zakat, sedekah, haji dan lain sebagainya yang masih menggunakan perantara dalam proses pengamalannya, baik perantara melalui sesama manusia maupun perantara melalui malaikat.

Selain tujuan dalam hal agar bertambahnya ketaqwaan seorang hamba, puasa juga mempunyai manfaat terhadap diri pribadi seorang hamba yang melakukannya. Puasa mempunyai keutamaan secara lahiriah maupun bahtiniah. Secara lahirian, sabda Rasulullah “Shûmû tashihhû (Berpuasalah kalian! Niscaya kalian akan sehat)”. Sudah jelaslah bahwa seorang yang berpuasa itu akan mendapatkan kesehatan. Baik kesehatan jasmani maupun rohani. Secara gamblang Rasul menegaskan hal tersebut. Tidak sedikit terdapat cerita bahwa ada seseorang yang sebelumnya mempunyai penyakit tertentu, ketika puasa selama bulan Ramadhan, maka sembuhlah penyakit tersebut. Ini merupakan salah satu bukti konkrit bahwa berpuasa itu menyehatkan secara jasmani.

Lalu jika kita membahas mengenai puasa dari sisi rohani (ruhiah), jelaslah sebenarnya katika berpuasa, umat Islam sedang ditempa, digembleng, digojlok oleh kawah candra dimuka pada saat menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Yang tadinya mempunyai sifat tidak sabar, maka puasa melatih agar dapat bersabar. Jika sebelumnya tidak bisa menahan amarah, maka puasa melatih dapat memanajemen amarah. Jika sebelumnya belum bisa menahan nafsu, maka puasa melatih agar dapat menahan hawa nafsu. Pendek kata, secara rohani puasa dapat mensehatkan kita dalam segi kejiwaan.

Ada salah satu riwayat hadis yang menjelaskan bahwa setan menggoda manusia melalui aliran darah. Sepanjang darah manusia masih mengalir, maka sepanjang itu pula setan masih menggoda. Maka ketika umat Islam berpuasa, aliran darah yang disalurkan melalui makanan tidak berjalan lancar seperti biasanya yang ketika tidak berpuasa, nadi yang dilalui darah menjadi lebih mengecil, dan disitulah jalan setan menggoda bisa diperkecil. Dari situ dapat disimpulkan bahwa dengan berpuasa, maka kita dapat terjaga dari godaan setan. Walau kadang dalam kenyataannya ketika orang berpuasa masih ada saja yang berbuat dosa, namun setidaknya dengan puasa ini umat Islam dapat lebih manjaga diri dari godaan tersebut.

Lalu bagaimanakah jika kita bahas puasa ini melalui aspek sosial. Jika kita sudah mengetahui secara jelas, bahwa puasa bertujuan untuk menambah ketaqwaan umat Islam, memberikan kesehatan secara jasmani dan rohani kepada umat Islam, menjauhkan dari godaan setan. Adakah kautamaan puasaini dalam aspek sosial? Maka, sesungguhnya puasa juga mempunyai nilai-nilai sosial. Puasa tidak hanya membahas urusan seorang hamba dengan tuhannya (hablum minallah), tetapi puasa juga membahas urusan hamba dengan hamba (hablum minannas) atau aspek sosial sesama manusia.

Aspek Sosial

Ternyata titik fokus eksistensi puasa bukanlah pada menambah ketaqwaan saja. Bukan hanya kaitannnya antara hamba dan Tuhannya, tetapi juga terdapat kaitan antara sesama hamba. Banyak perihal puasa yang kaitannya antara sesama hamba, antara lain dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa seperjuangan, rasa seimanan sekeyakianan, rasa persaudaraan, rasa lebih memiliki teman ketika sama-sama berpuasa dan juga dapat menebarkan kasih sayang terhadap sesama Muslim yang sedang melakukan ibadah puasa.

Ketika umat Islam berpuasa, di mana sedang berjuang bertahan melawan rasa lapar yang melilit perut, haus yang mencekik tenggorokan, di situ membuat tersadar dan ikut merasakan bagaimana rasanya ketika menjadi seorang yang dalam keadaan kekurangan. Ikut merasakan penderitaan saudara sesama Muslim yang memang dalam kesehariannya selalu lapar dan haus karena memang memiliki kondisi ekonominya serba kekurangan.

Jika umat Islam dapat merasakan kesusahan yang dirasakan oleh saudaranya yang dalam kekurangan, maka di situ akan tergugahlah jiwa sosial seorang Muslim. Setelah mengetahui bagaimana rasanya hidup dalam rasa lapar dan kekurangan karena tempaan puasa, diharapkan akan tumbuh kesadaran dan pada akhirnya mau saling membantu dan mengulurkan tangan pada saudara yang kekurangan. Dengan demikian, salah satu hikmah dari puasanya ini adalah tergugahnya jiwa sosial pada diri umat Islam.

Walhasil, pada momentum bulan yang penuh rahmah ini, marilah kita tingkatkan rasa solidaritas dan kepekaan sosial sekaligus toleransi kita terhadap sesama.Puasa dapat menjadi mediasi bagi kita untuk memperoleh pendidikan kepekaan sosial. Harapannya, setelah melewati puasa Ramadhan ini, tergugahlah jiwa sosial umat Islam yang kemudian menjadikan terciptanya suatu tatanan masyarakat Muslim yang sejahtera, saling mengasihi dan menyayangi. Semoga!

Penulis adalah santri di Pondok Pesantren Tegalsari Sleman; mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan anggota Kaukus Penulis Aliansi Kebangsaan

Bagikan:
Sabtu 2 Juli 2016 20:0 WIB
Urgensi Teologi Toleransi untuk Kerukunan Umat Beragama
Urgensi Teologi Toleransi untuk Kerukunan Umat Beragama

Oleh H Zulfikar Damam Ikhwanto

Sampai sekarang, pembicaraan tentang kerukunan umat beragama masih menjadi isu strategis untuk menunjang ketahanan nasional dan juga menyamakan persepsi serta memperkuat pemahaman tentang wawasan kebangsaan. Kerukunan umat beragama menjadi begitu penting untuk mencapai kesejahteraan hidup di negeri Nusantara ini, yang jamak diketahui beragam adat istiadat dan budaya begitu juga dengan agama. Perbedaan ini sangatlah berisiko pada kecenderungan konflik, terutama bagi pihak yang mencita-citakan terciptanya kekacauan di masyarakat. Untuk meminimalisasi bentrokan kepentingan antarumat beragama, maka kebijakan Pemerintah harus menyentuh pada pokok masalah antara lain pendirian tempat ibadah, penyiaran agama, bantuan keagamaan dari luar negeri dan tenaga asing bidang keagamaan. Meski pada tataran pelaksanaannya masih menyisakan masalah baru, sehingga harus terus ada evaluasi dan koreksi secara berkelanjutan.

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun Jargon yang dikampayekan oleh Pemerintah dikenal dengan sebutan Tri Kerukunan, meliputi kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat beragama, serta kerukunan antara umat beragama dan Pemerintah. Konsep ini diharapkan menjadi inspirasi untuk mewujudkan kebersamaan dalam berbagai perbedaan. Jangan sampai terjadi pengekangan atau pengurangan hak manusia dalam menjalankan kewajiban dan ajaran agama yang diyakininya.

Tragedi Ambon, Halmahera, Poso, Palu, Sampit, Palangkaraya dan beberapa daerah lain merupakan bentuk disharmoni beberapa waktu yang lalu terjadi, tetapi juga sangat mungkin terjadi di masa mendatang. Kerukunan sosial seolah menjadi mimpi belaka ketika sesama anak bangsa sulit menciptakan kerukunan. Disadari atau tidak, konflik paling laten di negeri Nusantara ini selalu bernuansa SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), utamanya konflik dikarenakan suku dan agama. Problemnya, konflik antarsuku mungkin bisa diatasi dengan kerangka resep nasionalisme, akan tetapi konflik antaragama sulit disembuhkan dengan hanya mengandalkan jargon kebangsaan. Pasalnya, agama selalu dipandang sebagai entitas supranasional.

Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia juga ditandai oleh berbagai faktor sosial dan budaya, seperti perbedaan tingkat pendidikan para pemeluk agama, perbedaan tingkat sosial ekonomi para pemeluk agama, perbedaan latar belakang budaya, serta perbedaan suku dan daerah asal. Kerukunan umat beragama akan terbangun dan terpelihara dengan baik apabila jurang pemisah dalam bidang sosial dan budaya dapat dipersempit. Sebaliknya, kerukunan umat beragama akan rentan dan terganggu apabila jurang pemisah antarkelompok agama dalam aspek-aspek sosial dan budaya ini semakin lebar, termasuk jurang-jurang pemisah sosial baru yang akan muncul akibat krisis moneter global saat ini.

Konflik-konflik yang pernah terjadi bermula dari murni konflik tentang kesenjangan ekonomi atau politik, kemudian bergeser dengan cepat menjadi konflik antara pemeluk agama. Oleh karena itu, pemeliharaan kerukunan umat beragama bukan hanya menjadi tanggungjawab para pejabat pemerintah dan pemuka agama, melainkan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Setiap negara di dunia memiliki keunikan tersendiri dalam membina dan memelihara kerukunan umat beragama, tak terkecuali Indonesia. Keunikan tersebut terjadi karena bermacam-macam faktor seperti sejarah, politik, sosial, budaya/etnis, geografi, demografi, pendidikan, ekonomi, serta faktor keragaman agama itu sendiri. Di Indonesia, sejak zaman pra sejarah sudah berkembang berbagai agama dan kepercayaan, baik agama asli seperti animisme, dinamisme, maupun agama impor yang dibawa oleh pendatang dari Barat maupun Timur. Agama-agama ini dibawa melalui jalur perdagangan, politik imperialisme, dan misi agama. Semenjak itulah agama-agama yang ada di Indonesia terus berkembang dan diikuti oleh semakin bertambahnya jumlah para pemeluk, hingga saat ini tak kurang ada enam agama resmi yang diakui oleh negara yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu, ditambah dengan bermacam-macam aliran/sekte lainnya.

Dalam konsep masyarakat multikultural ialah bahwa di atas pluralisme masyarakat itu hendaknya dibangun suatu rasa kebangsaan bersama tetapi dengan tetap menghargai, mengedepankan, dan membanggakan kemajemukan dalam masyarakat itu. Dengan demikian setidaknya ada tiga syarat bagi adanya suatu masyarakat multikultural, yaitu adanya pluralisme masyarakat; adanya cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama; adanya kebanggaan terhadap pluralisme itu. Karena itu ada empat pilar pokok yang sudah disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai nilai-nilai perekat bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat nilai tersebut merupakan kristalisasi nilai-nilai yang digali dari budaya asli bangsa Indonesia. Kerukunan dan keharmonisan hidup seluruh masyarakat akan senantiasa terpelihara dan terjamin selama nilai-nilai tersebut dipegang teguh secara konsekwen oleh masing-masing warga negara.

Selain dengan eksistensi nasionalisme itu, penerimaan pluralisme ini tidak bisa hanya didasarkan atas kesadaran bahwa kita ini adalah bangsa yang majemuk dari semua sisi ke-SARA-nya saja. Sebab jika ini yang menjadi pijakan, maka sesungguhnya kita berangkat dari fakta sosial yang terpecah-pecah. Oleh karenanya dibutuhkan pemahaman pluralisme sebagai cara untuk menghindari kefanatikan. Yakni, secara teologis, seringkali diajarkan pada kita untuk memperkuat keimanan dengan segala pencapaiannya menuju surga tanpa dibarengi dengan kesadaran berdialog dengan agama-agama lain. Kondisi inilah yang menjadikan pendidikan atau pemahaman agama menjadi sangat eksklusif dan tidak toleran. Padahal di era pluralisme dewasa ini, pendidikan atau pemahaman agama ini mesti melakukan reorientasi filosofis paradigmatik tentang bagaimana membangun pemahaman keberagamaan peserta didik atau pengikut yang lebih inklusif-pluralis,multikultural, humanis, dialogis-persuasif, kontekstual, substantif dan aktif sosial.

Sehingga, bila ini tidak diikhtiarkan secara benar dan optimal, akan sangat berpotensi menimbulkan pemahaman yang eksklusif dan tindakan sewenang-wenang yang dekat dengan kekerasan, sebut saja kekerasan yang dilakukan untuk melawan hegemoni Barat oleh Usamah bin Laden, Imam Samudra, Amrozi, Abu Dujana dan lainnya dengan tegas mengatasnamakan Islam dalam meledakkan simbol-simbol kekafiran. Dalam skala nasional, kekerasan yang dialami oleh jama'ah Ahmadiyah, peristiwa bom Bali, Hotel JW Mariot, serta berbagai bentuk kekerasan ormas Islam seperti di setiap tahun, khususnya menjelang bulan Ramadhan. Penolakan masyarakat atas ibadah Gereja di Jawa Barat hingga penikaman terhadap seorang Pendeta ketika akan melaksanakan ibadah, pembakaran Pesantren Syi'ah di Madura, pembubaran atas seminar dan bedah buku Irshad Manji di Yogyakarta hingga pengrusakan pada kantor LKiS, adalah contoh segelintir kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu atas nama agama.

Akhirnya dalam spirit kesatuan, kita menghargai keberbedaan. Perbedaan agama-agama ini harus dikenal dan diolah lebih lanjut, karena perbedaan ini secara potensial bernilai dan penting bagi setiap orang beragama dalam pemerkayaan imannya. Pluralisme dan kemanusiaan tetap harus menjadi komitmen dan sikap yang dibangun oleh setiap individu dalam beragama, karena baik pluralisme dan kemanusiaan adalah cita-cita yang dibangun oleh al-Qur'an melalui asas rahmatan li al-'alamin (kasih sayang bagi semesta alam).  

Penulis adalah Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jombang



Kamis 30 Juni 2016 7:29 WIB
Politik Identitas Islam di Jawa Barat
Politik Identitas Islam di Jawa Barat
Oleh Amin Mudzakkir

Lebih dari sekadar unit administrasi kepemerintahanan, Jawa Barat dibangun di atas elemen-elemen yang kompleks. Tidak hanya secara etnis, tetapi juga agama, kelas sosial, orientasi politik, dan pengalaman sejarah yang berbeda-beda. Relasi di antara kelompok dalam elemen-elemen tersebut selalu berubah mengikuti perubahan konfigurasi kekuasaan. Sekarang, dalam konteks Indonesia pasca Soeharto, konfigurasi kekuasaan itu semakin rumit dan selalu berubah dengan cepat.

Salah satu isu yang muncul di Indonesia pasca Soeharto adalah bangkitnya politik identitas dalam skala yang tidak terbayangkan sebelumnya, sehingga seringkali, dalam beberapa kasus, menimbulkan konflik yang membingungkan. Di Jawa Barat, isu mengenai politik identitas sebagian besar berangkat dari meluasnya sentimen agama. Di kalangan Muslim, muncul kelompok-kelompok yang hendak memperjuangkan aspirasinya lewat sejumlah kebijakan publik di tingkat lokal. Untuk beberapa kasus, aspirasi mereka tampaknya berhasil jika dinilai dari lahirnya sejumlah peraturan daerah yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai ‘perda syari’ah’.

Akan tetapi, di luar jalur formal tersebut, lahir sejumlah kelompok massa berbasis agama, terutama Islam, yang gencar memperjuangkan aspirasi mereka dengan aksi-aksi jalanan yang sering berujung pada ketegangan. Kelompok-kelompok seperti FPI, MMI, dan FUI, misalnya, seringkali turun ke jalanan menyuarakan aspirasinya, bahkan mereka kadang tak segan untuk menyerang kelompok lain yang dianggap berseberangan dengannya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, apa yang diperlihatkan oleh aksi-aksi kelompok seperti FPI dipandang kaum pendukung pluralisme sebagai ancaman.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, Jawa Barat sering menjadi sorotan. Secara historis, kelompok ‘Islam keras’ memang mempunyai jejak panjang di tengah dinamika masyarakat Jawa Barat. Bandung, ibukota Jawa Barat, telah sejak dulu terkenal sebagai kota yang melahirkan pemikir dan organisasi Islam keras. Salah satu yang paling terkemuka adalah A. Hasan dengan Persatuan Islam (Persis). Pada periode dekade-dekade awal abad ke-20, Persis dikenal sebagai organisasi Islam yang secara keras menyerang berbagai tradisi masyarakat Islam yang dianggapnya menyimpang dari Al-Qur’an dan al-Hadits. Bahkan jika dibandingkan dengan Muhammadiyyah, Persis jauh lebih keras dalam hal itu. Akan tetapi, alih-alah berakhir dengan konflik destruktif, kelahiran Persis pada masa itu di Bandung justru melahirkan kontroversi yang lebih konstruktif sifatnya. A. Hasan, misalnya, seringkali terlibat debat panjang dengan sejumlah kyai atau ajengan dari kalangan ‘Islam tradisi’.

Keberadaan ‘Islam tradisi’ di Jawa Barat agak berbeda sejarahnya jika dibandingkan dengan sejawat mereka di tempat lain, katakanlah di Tanah Jawa. Di Tanah Jawa, kalangan Islam tradisi sebagian besar tergabung dalam Nahdlatul Ulama (NU), sementara di Jawa Barat, kalangan Islam tradisi tersebar di beberapa organisasi. Selain NU, ada organisasi lain seperti Persatuan Umat Islam (PUI) yang didirikan KH Abdul Halim. Pengaruh NU di Jawa Barat terutama terkonsentrasi di Tasikmalaya dan Cirebon, paling tidak, jika dilihat dari capaian Partai NU pada Pemilu 1955. Akan tetapi, sekarang, fakta-fakta mengenai peta persebaran kelompok-kelompok Islam di Jawa Barat tentu saja harus dibaca ulang.

Khusus mengenai Bandung, kota ini menyimpan beberapa paradoks yang menarik. Kalau dikaitkan dengan isu pluralisme, terutama yang menyangkut keberadaan kelompok-kelompok ‘Islam keras’, Bandung memperlihatkan dua sisi yang saling bertolak belakang. Pada satu sisi, Bandung telah sejak lama terkenal sebagai kota pelesir; masyarakat Kota Bandung sangat gemar dengan apa yang dalam konteks mutakhir disebut ‘budaya pop’. Sementara itu, di sisi lain, Bandung menjadi tempat yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok ‘Islam keras’.

Sampai tingkat tertentu, paradoks di atas tampaknya hanya bekerja di permukaan, karena, berdasar beberapa pendapat yang berkembang di kalangan masyarakat Bandung, terdapat struktur lain yang sebenarnya mempunyai pengaruh penting terhadap pembentukan identitas kota Bandung. Struktur lain itu adalah keberadaan pusat-pusat dan barak-barak militer di hampir seluruh penjuru Kota Bandung. Kepentingan militer jelas berorientasi pada stabilitas. Latar belakang ideologi tidak menduduki tempat puncak dalam hierarki kepentingan militer. Ketika kota-kota lain dipusingkan oleh konflik-konflik komunal yang terjadi di sekitar kejatuhan Orde Baru, Bandung adalah kota yang relatif aman tanpa gejolak serius.

Sorotan terhadap Jawa Barat yang dianggap tempat persemaian kelompok-kelompok ‘Islam keras’ memang mempunyai preseden sejarah yang kuat. Salah satu momen historis yang dalam konteks pasca Orde Baru menjadi penting adalah peristiwa pemberontakan DI/TII pada 1950an. Oleh para pendukung apa yang disebut ‘perda syrai’ah’ peristiwa ini dipandang sebagai preseden yang menunjukan bahwa ide dan aspirasi mengenai ‘negara Islam’ mempunyai akar dalam sejarah masyarakat Jawa Barat. Pendukung ide dan praktik ‘perda syari’ah’ di Tasikmalaya, misalnya, sering menggunakan argumen ini untuk mendasari perjuangan politiknya.

Kalau hendak ditelusuri lagi, perjumpaan ‘Sunda’ dan ‘Islam’ adalah wacana historis yang menunjukan bahwa Islamisasi adalah sebuah gerakan yang nyaris berhasil di Jawa Barat. Paling tidak, selain tidak ditemukan preseden yang memperlihatkan konflik fisikal selama gerakan Islamisasi awal berlangsung, fakta sosiologis menunjukan bahwa apa yang dalam konteks masyarakat Jawa disebut ‘sinkretisme’ ternyata tidak menemukan bentuknya di Tanah Sunda. Argumen ini, sampai tingkat tertentu, memang bersifat esensialis, seolah-olah ‘Islam’ dan ‘Sunda’ adalah dua entitas yang tunggal. Dari sisi yang lain, fakta sosiologis mengenai absennya sinkretisme dalam tradisi Sunda bisa dibaca sebagai bentik ‘ketidakjelasan ideologis’ dalam wacana kesundaan. Dapat dikatakan, kemudian, Islam adalah faktor terpenting yang membentuk identitas kesundaan, sebelum akhirnya Sunda harus berhadapan dengan wacana lain, yaitu modernitas Barat.

Argumentasi di atas dapat digunakan untuk memahami kosmopolitanisme kehidupan sosial kota-kota di Jawa Barat, terutama Bandung. Penjelasan lain sebenarnya datang dari analisis ekonomi-politik. Sejak masa kolonial, kota-kota di Jawa Barat adalah tempat tumbuhnya industrialisasi. Apalagi ditambah dengan kedekatan geografis dengan pusat kekuasaan di Batavia, lalu Jakarta dalam konteks pasca kolonial, kehidupan kota-kota di Jawa Barat didominasi oleh citra kelas menengah urban yang amat dipengaruhi budaya modern. Dari sudut pandang ini, afiliasi orang Sunda terhadap Islam sebenarnya terkait dengan ‘struktur kesempatan’ yang disediakan jaringan Islam bagi pertumbuhan ekonomi kelas menengah.

Karakter kelas menengah yang kosmopolit pada satu sisi, tetapi tetap menyisakan ambiguitas pada sisi lain, bisa ditemukan dalam wacana kebudayaan yang mendominasi ruang publik kota Bandung. Oleh karena itu, terutama di kalangan kaum muda, eksistensi kelompok-kelompok Islam keras di Kota Bandung tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan. Bagi mereka, Bandung adalah kota yang terlalu kosmopolit untuk ditundukkan di bawah satu identitas, apalagi yang sifatnya inward looking. Mereka tampak tidak terlalu peduli dengan isu-isu yang menyangkut identitas primordial. Identitas mereka sebagian besar dibangun di atas landasan popular culture yang sifatnya hibrid.

Sementara itu, Cirebon adalah pusat kota Jawa Barat bagian utara yang sebenarnya tidak masuk dalam wilayah kebudayaan Sunda. Selain itu, pengalaman sejarah masyarakat Cirebon berjalan melalui garis yang agak berbeda dengan sebagian besart garis sejarah masyarakat Jawa Barat lainnya. Secara budaya, Cirebon jelas menjadi bagian dari wilayah kebudayaan Jawa versi Cirebon—Jawa Cirebonan. Jika dilihat dari pusat kebudayaan Jawa di Jogja dan Solo, Cirebon adalah pinggiran. Fakta kebudayaan ini, sampai tingkat tertentu, paralel dengan orentasi politik dan konfigurasi kelompok-kelompok agama di Cirebon.

Khusus untuk konteks masyarakat Islam, Cirebon adalah bagian dari peta kultural Islam Jawa yang didasarkan pada persebaran jaringan pesantren. Koneksi pesantren-pesantren di Cirebon dengan sejawat mereka di Tanah Jawa jelas jauh lebih intensif jika dibanding dengan pesantren-pesantren di Tanah Sunda. Oleh karena itu, orientasi kelompok-kelompok Islam di Cirebon sebagian besar dipengaruhi model kepemimpinan kyai-kyai pesantren. Akan tetapi, bagaimanapun juga, perubahan-perubahan yang terjadi pasca Orde Baru merupakan faktor yang seringkali mengejutkan, sehingga pemetaan-pemetaan lama seperti ditulis di atas menjadi tidak memadai lagi.

Dalam konteks isu pluralisme, Bandung dan Cirebon adalah dua entitas yang mempunyai karakter bebeda. Selain argumen-argumen berdimensi jangka panjang sebagaimana telah ditulis di atas, terdapat ‘faktor-faktor jangka pendek’—kalau meminjam istilah Gerry van Klinken—yang mempengaruhi wacana komunalisme di Indonesia pasca Orde Baru. Jika ancaman terhadap pluralisme diandaikan datang dari eskalasi politik identitas berbasis komunalisme (terutama, agama dan etnisitas), pemahaman terhadap apa saja yang termasuk faktor-faktor jangka pendek dan bagaimana mereka bekerja merupakan pertanyaan penting yang harus dijawab segera.

Penulis adalah peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Selasa 28 Juni 2016 15:5 WIB
Mengapa Al-Qur’an Sekadar Dihafal dan Sains di Dalamnya Diabaikan?
Mengapa Al-Qur’an Sekadar Dihafal dan Sains di Dalamnya Diabaikan?
Ilustrasi
Oleh Nasrulloh Afandi

Di tengah kencangnya kemajuan sains dan teknologi, sudah semestinya bulan Ramadhan menjadi momen strategis “start awal” pijakan untuk estafet menjadikan Al-Qur’an sebagai sumber kajian ilmu dan pengetahuan modern, bukan hanya menjadikan Al-Qur’an sebatas pedoman di medan ibadah “tahunan” belaka.

Hal tersebut, dimaksudkan sebagai apresiasi atas meningkatnya fenomena religiusitas di ruang publik Muslimin secara drastis setiap Ramadhan tiba. Mendadak “ruh” Al-Qur’an kian bergelora di berbagai lini aktivitas hidup dan kehidupan harian tanpa mengenal ruang dan waktu, efek positifnya orang-orang yang jarang menyentuh Al-Qur’an pun di bulan ini mendadak rajin “beraktivitas” dengan Al-Qur’an.

Relevansi Al-Qur’an dan Ilmu Pengetahuan

Ramadhan bulan diturunkannya totalitas Al-Qur’an dari Lauh Mahfudh ke Baitul Izzah, langit dunia, selanjutnya diturunkan selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad secara bertahap melalui perantara malaikat Jibril. Dalam kehidupan Muslim modern belakang ini, ia pun kerap disebut “bulan Al-Qur’an”.

Hasil penelitian ilmuan terkemuka asal Perancis, Dr Maurice Bucaille, dalam bukunya: ”La Bible, le Coran et la Science (1976)”, yang membandingkan kitab-kitab suci antara Al-Qur’an, Injil, dan Taurat, berkesimpulan bahwa “Al-Qur’an-lah yang paling dekat dengan teori ilmu pengetahuan”. Hal itu ia kemukakan setelah ia meneliti mummi Firaun Ramses II.

Saya berpendapat, dokter bedah senior asal Perancis itu sejatinya hanya melacak kebenaran dari opini Imam Ibnu al-Arobi al-Ma’afiry (wafat 543 H)  dalam kitabnya ”Qonunut Ta’wil”, yang jauh-jauh sebelumnya telah berpendapat “Di dalam Al-Qur’an terdapat lebih dari empat ribu ilmu pengetahuan. Hanya saja, intelektualitas manusialah yang masih banyak belum mampu menjangkaunya”.

Di konteks ini, Imam Al-Ghazali berijtihad, dan dalam kitabnya Ihya Ulumid Din ia secara implisit menyatakan, di internal (Islam) banyak terdapat ilmu pengetahuan. Hal itu saya simpulkan dari paparan Hujjatul Islam itu yang menyatakan bahwa dari sekian banyak ilmu dan pengetahuan, hukum memepelajari ilmu terbagi menjadi dua macam. Pertama, fardu ‘ain hukumnya, yang wajib bagi setiap orang, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bekal beribadah. Kedua, fardhu kifayah hukumnya, cukup diwakili oleh sebagian orang, seperi ilmu kedokteran, ekonomi, politik, dan lainnya, yang lebih cenderung bersifat pengetahuan umum (non-syariah).

Jika di dalam Al-Qur’an itu tidak terdapat banyak ilmu pengetahun, tentu sangat tidak mungkin Al-Ghazali membuat peta pembagian hukum memepelajari ilmu (dengan analisa syar’i) tersebut. Kian jelaslah bahwa di dalam Al-Qur’an betapa banyak ragam ilmu dan pengetahuan. Menurut saya, Imam Al-Ghazali mencetuskan pendapat demikian karena ia sendiri mampu menggalisa isi “bagian dalam” Al-Qur’an.

Data Sejarah

Sejarah pun mencatat, Ibnu Khaldun (732 H-808 H) yang hafal Al-Qur’an saat usia 7 tahun adalah intelektual terkemuka di dunia. Ia dinobatkan oleh dunia pendidikan sebagai “Bapak Ekonomi”, dengan pemikiran-pemikiran inovatif dan cemerlang tentang teori ekonomi jauh sejak tiga abad lalu sebelum gagasan-gagasan ekonomi yang diluncurkan oleh para ekonom terkemuka lainnya seperti Prof Dr Adam Smith (1723-1790) dan Prof Dr David Ricardo (1772-1823). Magum opus-nya buku spektakuler “al-Muqaddimah” yang lebih dikenal dengan nama “Muqaddimah Ibnu Khaldun” menjadi bacaan wajib para cendikiawan dan ilmuwan modern di seluruh belahan dunia.

Juga ada Ibnu Sina (980-1037) yang sejak kecil dia banyak mempelajari ilmu agama Islam dan berhasil menghafal Al-Qur'an saat berusia 10 tahun. Di kalangan orang-orang Barat  dikenal dengan panggilan Avicenna, sang filosuf, ilmuwan, dan juga dokter pada abad ke-10. Ia pun mendapat gelar kehormatan sebagai 'Bapak Kedokteran Modern' dan masih banyak lagi sebutan kebesaran baginya yang relevan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran. Magnum opus-nya dalam bahasa Arab adalah  “Al-Qanun fith –Thib”, telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia sebagai rujukan wajib ilmu kedokteran sejak berabad-abad silam hingga kini. Ia menghasilkan 450 karya ilmiah, meski hanya sekitar 240 manuskrip karyanya terselamatkan. Karya-karyanya mencakup beragam disiplin keilmuan:  filsafat, astronomi, kimia, geografi, matematika, geologi, teologi, psikologi, fisika, logika hingga seni puisi, dan lainnya.

Ibnu Khaldun dan Ibnu Sina hanya dua contoh dari para ilmuwan dunia terkemuka yang sejak anak-anak keilmuannya dilandasi mempelajari sekaligus menghafal Al-Qur’an. Masih banyak sederetan ilmuwan terkemuka yang hafal dan faham Al-Qur’an sejak dini. Bagaimana dengan generasi penghafal Al-Qur’an abad sekarang?

Reorientasi Penghafal Al-Qur’an

Hal ini, juga sekaligus dimaksud sebagai respon positif terhadap fenomena dasawarsa ini Indonesia sedang “demam” tahfidzil qur’an (hafalan Al-Qur'an). Bermunculanlah di mana-mana lembaga-lembaga pendidikan hafalan Al-Qur’an dengan berbagai embel-embelnya. Akan tetapi dominan menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman ibadah belaka. Kalau pun ada, sedikit sekali yang merambah kajian Al-Qur’an sebagai sumber ilmu pengetahuan modern.

Sejak masa kolonial pun di berbagai penjuru Indonesia terdapat ratusan atau bahkan ribuan pondok pesantren/lembaga tahfidz Al-Qur’an yang meluluskan ratusan penghafal Al-Qur’an setiap tahunnya. Namun, kenapa Facebook tidak ditemukan oleh para santri pesantren di Indonesia yang hafal Al-Qur’an? Kenapa smartphone tidak diciptakan oleh para santri pesantren di Indonesia yang hafal Al-Qur’an? Kenapa, koneksi wifi/internet tidak ditemuan oleh para santri putri yang cantik-cantik pesantren di Indonesia yang hafal Al-Qur’an? Jawabannya, karena selama ini Al-Qur’an telah dominan diposisikan sebagai pedoman beribadah belaka. Tanpa ada usaha (manusia) untuk kembali menggali esensi Al-Qur’an dalam konteks sains, teknologi, dan informasi modern.

Di konteks pemahaman syariah, jika dibandingkan dengan geliat intelektualitas Timur Tengah saja Indonesia tertinggal jauh. Di Timur Tengah atau negara-negara bagian Arab lainnya, hafalan Al-Qur’an adalah sebagai bekal intelektualitas – Minimal konteks memamahi pokok-pokok syariat-- pada topik tertentu, semisal menghafal ayat-ayat berkaitan dengan zakat, untuk menggali hukum-hukum zakat. Menghafal ayat-ayat haji untuk menggali hukum-hukum haji, dan seterusnya.

Kondisi tersebut berbeda jauh dari di Indonesia, pesantren-pesantren atau lembaga-lembaga tahfidzil Qur’an mayoritas orientasinya dominan menghafal kalimat belaka, dengan tanpa mengkaji ilmu-ilmu kandungan isi Al-Qur’an secara maksimal dan mendetail. Banyak ditemukan para penghafal Al-Qur’an sebatas hafal Al-Qur’an tapi keilmuannya kurang memadai standar, banyak yang kurang memahami fan ilmu fiqih, fan ilmu hadits dan fan ilmu syariah lain secara maksimal. Tepatnya di Indonesia banyak ditemukan para penghafal (ayat-ayat) Al-Qur’an namun kurang memadai disiplin keilmuannya dalam konteks syariah sekalipun.

Ramadhan jangan hanya dominan diposisikan sebagai event religiusitas (ibadah) atau hanya menjadikan Ramadhan event tahunan membaca “bagian luar” ayat-ayat Al-Qur’an belaka. Sudah semestinyalah harus kian proaktif menyerukan, dengan penuh keyakinan dan positif thinking bahwa dengan disertai metode kajian modern dan berkembang, harus maksimal menjadikan Al-Qur’an sebagai sumber berbagai ilmu, pengetahuan dan teknologi modern yang sementara ini “terabaikan” keberadaanya bahwa di dalam Al-Qur’an terdapat berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu digali. Ramadhan “start awalnya” yang sangat strategis. Selamat mencoba.

Penulis adalah Mustasyar PCINU Maroko; wakil ketua Yayasan Pondok Pesantren asy-Syafi’iyyah Kedungwungu Krangkeng Indramayu Jawa Barat


IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG