Home Nasional Keislaman Fragmen Internasional Risalah Redaksi Wawancara Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

PBNU Minta Pemerintah Lakukan Pemerataan Ekonomi

PBNU Minta Pemerintah Lakukan Pemerataan Ekonomi
Foto Pembukaan Rapat Pleno PBNU,Wakil Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, Ketua KPK Agus Raharjo, Ketua Uum PBNU KH Said Aqil Sieroj @labib
Foto Pembukaan Rapat Pleno PBNU,Wakil Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, Ketua KPK Agus Raharjo, Ketua Uum PBNU KH Said Aqil Sieroj @labib
Cirebon, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj meminta kepada pemerintah untuk tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tapi pemerataan. Menurut dia, jangan sampai kekayaan Indonesia hanya dikelola oleh konglomerat saja.

“Dulu ada KUR (Kredit Usaha Rakyat, red.), saya pulang ke desa ini, bertanya ke tangga, ‘pernah nggak dapat?’ ‘Nggak?’ Eh, yang dapat Haji Abu Bakar yang sudah punya agunan, KUR gagal, tidak tepat sasaran,” katanya pada pembukaan Rapat Pleno PBNU 2016 di Pengasuh Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon, Ahad (24/7).  

Kiai Said meminta agar pemerintah memperhatikan dan mendukung ekonomi kerakyatan sebab hal itu sangat fundamental dari ekonomi bangsa ini, bukan ekonomi ala konglomerat.

Ia mencontohkan, ekonomi kerakyatan itu tidak didukung saja terus bergerak dan berjalan. Contohnya di malam Jumat di makam Sunan Gunung Jati, bisa milyaran rupiah uang berputar.

Oleh karena itu, sambungnya, NU selalu berusaha membangun kekuatan rakyat dari sisi agama, budaya, dan ekonomi.

Sementara Ketua Panitia Pleno PBNU H Eman Suryaman lebih rinci menegaskan soal pemerataan tersebut. Menurut dia, saat ini 50 persen kekayaan Indonesia dikelola oleh 1 persen penduduk Indonesia.

Dari 1 persen tersebut, kata dia, bila diperas lagi, yang menguasai 30 orang konglomerat. Hal Inilah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi.

“Maka kita harus mencari jalan keluar, memberikan masukan kepada pemerintah, bagaimana konsep dan solusinya,” katanya di Aula Utama Rapat Pleno yang bertema “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Kemandirian Ekonomi Warga” yang berlangsung 23-25 Juli ini.

Karena itulah, lanjut dia, Pleno PBNU kali mengangkat tema kemandirian. Artinya ke depan harus ada pemerataan ekonomi dengan berupaya menciptakan pengusaha-pengusaha baru dari kalangan bawah menjadi menengah.

Salah satu tawaran strategi dalam mengupayakan hal itu adalah memberikan kemudahan akses kepada warga, khususnya permodalan dan perizinan supaya ada kalangan pengusaha baru. (Abdullah Alawi)

BNI Mobile