IMG-LOGO
Opini

NU Memandu Bangsa: Refleksi Hari Pramuka dan HUT RI

Ahad 14 Agustus 2016 5:1 WIB
Bagikan:
NU Memandu Bangsa: Refleksi Hari Pramuka dan HUT RI
Oleh Fathoni Ahmad
Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus yang hiruk pikuknya satu rangkaian dengan Hari Ulang Tahun (HUT) RI tanggal 17 Agustus. Adapun Hari Pramuka di tahun 2016 ini merupakan peringatan yang ke-55 tahun, sedangkan HUT RI sudah mencapai ke-71 tahun. Selama sekian tahun lamanya, wadah para Praja Muda Karana ini telah memberikan pendidikan karakter dan kreativitas nyata supaya generasi muda mencintai dan berkarya untuk negerinya dalam usaha memperkokoh kemerdekaan.

Manusia Pancasila. Ya, itulah sebutan bagi para aktivis Pramuka yang tertuang dalam salah satu bait lagu Hymne Pramuka. Misi mulia dalam mengembangkan kreativitas, memperkokoh daya juang, meneguhkan kecintaan para pemuda kepada bangsa dan negaranya menjadikan Pramuka mempunyai misi dan tujuan utama yang sama seperti di Jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU). Penulis tidak bermaksud membandingkan antara Pramuka dan NU, melainkan menarik simpul bahwa kewajiban mencintai bangsa dan negara merupakan tujuan bersama yang tidak boleh padam dan harus terus berkobar seperti semangat dalam filosofi api unggun.

Keberhasilan perang dalam menegakkan kemerdekaan yang dilakukan oleh para santri, kiai, dan masyarakat Indonesia harus diteruskan dengan cara mencintai negerinya dan berupaya keras mengisi kemerdekaan dengan kegiatan produktif, mencapai prestasi terbaik, serta merawat identitas bangsa. Merawat identitas bangsa ini tidak berpijak pada keseragaman, tetapi justru berangkat dari keberagaman. Dari titik-titik keberagaman itulah bangsa Indonesia yang plural mampu menyatukan diri secara kokoh melalui pondasi bernama Pancasila. 

Tujuan bersama tersebut mempunyai konsekuensi bahwa jika ada pihak-pihak tertentu yang berupaya memecah belah kesatuan bangsa dengan menebarkan kebencian atas nama agama dan sektarianisme, secara tegas harus dilawan. Namun, karena bangsa Indonesia mempunyai keluhuran dalam budi pekerti seperti yang diajarkan oleh para leluhur, proses melawannya pun tidak boleh dengan cara-cara merusak atau dengan menyerang balik secara frontal. Namun, perlawanan cukup dengan cara terus memperkuat kebersamaan di tengah keberagaman dengan saling menghormati. Kemudian, menjaga kelestarian tradisi dan budaya juga menjadi usaha yang tidak kalah pentingnya untuk memperkuat persatuan dari rongrongan kolonialisme modern berkedok agama.

Pandu Tanah Air

Misi memperkuat generasi muda dengan kesadaran akan negerinya begitu penting sehingga harus terus dilakukan oleh Pramuka sebagai gerakan kepanduan seperti yang dilakukan oleh kalangan pesantren sejak 600 tahun yang lalu. Gerakan kepanduan juga tidak lepas dari sejarah NU dan para pemudanya. Bahkan wadah peningkatan kapasitas generasi muda terus dilakukan NU hingga saat ini.

Pada tahun 1924, berawal dari KH Abdul Wahab Chasbullah yang kala itu bersama Abdullah Ubaid merintis organisasi kepemudaan Syubbanul Wathan (Pandu Tanah Air). Kemudian juga membentuk organisasi Ahlul Wathan (Pandu Tanah Air). Dua organisasi ini yang kelak menjadi cikal bakal berdirinya GP Ansor dan Banser. Ahlul Wathan yang berjumlah ratusan anggota ini dipimpin oleh Inspektur Umum Kwartir Imam Sukarlan Suryoseputro.

Ketika itu, latihan yang dilakukan seperti pendidikan baris berbaris, lompat dan lari, angkat mengangkat, ikat mengikat (Pionering), Fluit Tanzim (belajar kode/isyarat suara), isyarat dengan bendera (morse), perkemahan, belajar menolong kecelakaan (PPPK), Musabaqoh Fil Kholi (Pacuan Kuda), dan Muromat (melempar lembing dan cakram). Setelah berdiri Anshoru Nahdlatul Ulama (ANU) pada tahun 1934, yang kemudian berganti nama menjadi Gerakan Pemuda (GP) Ansor, kepanduan dijadikan sebagai salah satu perangkat organisasi bernama Pandu Ansor.

Pandu Ansor ini pernah beberapa kali menggelar kegiatan Djambore Kepanduan Ansor yang diikuti perwakilan Pandu Ansor se-Indonesia dan Cabang Istimewa NU di beberapa negara seperti Singapura, yang pernah mengikutinya pada gelaran Djambore Kepanduan Ansor ke-3 yang dihelat di Jakarta. Bahkan Pandu Ansor pernah mengukir kebanggan bangsa Indonesia dengan ikut andil dalam Djambore Dunia. Mereka menjadi salah satu perwakilan Kontingen Pandu Indonesia untuk dikirim mengikuti DJambore Pandu Dunia ke-X di Makiling, Los Banos (Laguna) Filipina, 17-26 Juli 1959.

Pada tahun 1950-an hingga 1960-an, wadah kegiatan seperti Pandu Ansor bersama Drum Band Pemuda Ansor dan Banser menjadi magnet sendiri di kalangan para pemuda untuk tertarik masuk ke dalam Ansor atau NU. Pada perkembangannya, seiring dengan terjadinya dinamika pada gerakan pandu di Indonesia, pada tahun 1961 seluruh organisasi kepanduan di Indonesia, termasuk Pandu Ansor, melebur menjadi satu dalam wadah bernama Pramuka.

Memandu bangsa mencintai negeri

Gerakan kepanduan yang menjadi aktivitas para pemuda NU itu tidak hanya berupaya memperkokoh jiwa dan mental generasi muda, tetapi juga menularkan virus cinta tanah air seperti yang menjadi tujuan utama Syubbanul Wathan. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan kalangan pesantren dilakukan secara konsisten dalam memandu bangsa Indonesia, baik ketika masa penjajahan maupun pasca kolonialisme saat seorang KH Abdul Wahid Hasyim, ayah Gus Dur ikut merumuskan dasar negara berupa Pancasila dan UUD 1945.

Peran NU dan kalangan pesantren bukan tanpa jejak historis dalam meneguhkan perdamaian bangsa dan memperkuat negara. Hal ini dibuktikan ketika ada seorang atau kelompok yang berusaha merongrong Pancasila, NU selalu terdepan dalam menghadapinya. Bahkan organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan ini secara berkelanjutan memberikan penyadaran bahwa kecintaan warga negara terhadap tanah air berperan penting dalam mengokohkan eksistensi bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan fatwa hubbul wathani minal iman (mencintai negara adalah sebagian dari iman) yang dideklarasikan KH Hasyim Asy’ari beberapa dasarwarsa yang lalu.

Penulis menegaskan bahwa hal ini bukan afirmasi buta terhadap jasa-jasa NU. Karena kondisi riil di lapangan secara nyata dapat dilihat bahwa NU telah menjadi gerakan civil society yang mampu memperkuat negara. Bayangkan jika kekuatan organisasi Islam terbesar di dunia ini tidak mempunyai pandangan moderat terkait kehidupan berbangsa dan bernegara, kesimpulan tesis ini bisa dilihat dalam gambaran konflik, perang, dan tragedi kemanusiaan yang amat mengerikan di Timur Tengah.

Setidaknya hal ini merupakan salah satu upaya dalam mengokohkan kesadaran cinta tanah air walaupun penulis sendiri menyadari bahwa banyak hal yang harus dilakukan agar problem-problem kebangsaan di Indonesia bisa di atasi dengan baik. Sebab masalah keadilan dan kesejahteraan sosial serta supremasi hukum masih belum menemukan titik terangnya sebagai upaya menjadikan Indonesia sebagai negara maju di tengah persaingan global yang makin keras seperti saat ini.

Apalagi melihat dinamika politik dari dulu hingga sekarang yang tidak pernah bisa memenuhi ekspektasi publik karena terlalu banyak kepentingan kelompok dan orang per orang yang dibawa dalam percaturan mengurus negara. Terkadang kondisi masyarakat yang kurang stabil yang disebabkan olehnya itu membuat tatanan masyarakat menjadi rapuh. Di titik inilah kelompok-kelompok pemecah belah bangsa menyusup untuk menyebarkan virus kebencian, biasanya instrumen yang digunakan dengan menghembuskan persepsi agama, keyakinan, dan paham-paham tertentu.

Dengan muwafaqah (kesamaan) antara NU dan elemen-elemen bangsa lain untuk menyajikan wajah Islam ramah dan menghargai sesama, memperingati semangat Hari Pramuka ke-55 dan HUT ke-71 RI harus dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk terus memupuk dan meningkatkan kecintaan kepada bangsa dan negara. Langkah mudah yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan bangsa yaitu dengan tetap lurus dalam memandang kenegaraan sebagai sebuah bangsa. 

Pandangan negara bangsa (nation state) tersebut terus dirawat oleh NU karena ada kecenderungan manusia ketika menjadi modern menghendaki negara ini salah satu di antara dua: lepas dari agama sama sekali (menjadi negara sekuler) atau negara dimotivasi oleh agama seperti gairah mendirikan khilafah secara ahistoris. Di titik ini NU mampu menjaga agama agar dapat mempersatukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengemas Islam sebagai agama publik secara konsisten dilakukan NU agar agama tidak dipahami sebagai syariat buta dan simbol-simbol belaka. Esensi ini juga terdapat dalam 10 butir Dasa Dharma Pramuka yang di antaranya menyatakan bahwa Pramuka itu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Salam Pramuka dan Dirgahayu Indonesiaku! 

Penulis adalah Dosen STAINU Jakarta, anggota Kaukus Penulis Aliansi Kebangsaan.
Tags:
Bagikan:
Ahad 14 Agustus 2016 17:0 WIB
Wacana Penerapan Kokurikuler: Antara Idealitas dan Realitas
Wacana Penerapan Kokurikuler: Antara Idealitas dan Realitas
Oleh Wahyu Ismanto

Kokurikuller yang selama ini dipahami oleh masyarakat sebagai satu konsep "full day school" adalah satu gagasan yang fenomenal dari Mendikbud RI yang bertugas melanjutkan posisi Annis Baswedan sebagai menteri sebelumnya dalam Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden JokoWidodo.

Gagasan luar biasa ini diharapkan mampu memaksimalan waktu seorang siswa di tingkat sekolah dasar dan menengah, dengan mengurangi waktu longgar anak dan menggantinya dengan sebuah proses pembelajaran tambahan yang ada di sekolahnya masing-masing. Melalui wacana ini kita dapat menyimpulkan meskipun ini belum menjadi satu kebijakan resmi yang dikeluarkan oleh menteri untuk di laksanakan semua sekolah dasar dan menengah yang ada di seluruh negeri. Siswa siswi sekolah dasar dan menengah akan berada di sekolah selama sehari penuh mulai pagi hingga sore hari, sehingga diharapkan seorang anak akan lebih mampu menyerap segala ilmu yang ada dan diberikan oleh pengajar mereka secara maksimal karena waktu pengawasan guru sebagai pendidik juga semakin panjang. Di sisi lain gagasan ini juga menyeimbangkan dengan kondisi orang tua yang harus berkerja setiap harinya. Dalam berbagai pemaparan yang disampaikan oleh banyak kalangan kokurikuller ini merupakan satu gagasan agar anak tidak pernah lepas dari pengawasan orang orang yang memang bertanggung jawab untuk menjadikan anak tersebut mapan secara keilmuannya juga secara budi pekertinya melalui kontrol guru selama di sekolah, dan langsung mendapatkan kontrol orang tua seusai sang anak pulang dari tempat belajarnya.

Sebagai seorang Yang masih berstatus sebagai seorang Pelajar, serta saat ini berkecimpung dalam organisasi yang terjun dalam usaha pengawalan serta adokasi pelajar, saya sangat mengapresiasi serta cukup memahami, bahwa ini merupakan suatu terobosan konkret agar anak terkendali setiap tingkah laku serta pergaulannya semenjak masih berusia dini. Bagaimana tidak? Selama ini belum ada gagasan skala nasional yang berpikir untuk seorang anak belajar maksimal, agar dia menjadi orang yang siap menghadapi segala konteks perubahan zaman yang akan ditemuinya seusai dia dewasa nanti. Ini sebagai satu cara agar anak tersebut tidak terjebak dalam satu kebingungan dalam membedakan apa yang baik bagi dirinya di saat dia sudah pada umur yang perlu untuk menentukan segala sesuatunya secara mandiri.

Realitas di Indonesia

Akan tetapi wacana ini saya kira cukup gegabah dan tidak tepat untuk dijalankan di Indonesia. Anak usia Sekolah dasar dan menengah tidak cukup hanya belajar dengan segelintir orang saja yang ditugaskan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan budi pekertinya di sekolah. Anak-anak juga membutuhkan waktu di mana dia bisa bermain lebih lepas, bergaul lebih luas dengan teman sebayanya selain di sekolahnya.

Memang benar sesuai dengan tugasnya, guru wajib memastikan setiap anak didiknya untuk bisa bertindak sebagai seorang yang berpendidikan dengan mengutamakan bidi pekerti yang dibentuk di sekolah dengan standar yang tentu bukan satu standar sederhana, dan sudah dipikirkan dengan matang bagaimana seorang anak mampu hidup nyaman setiap harinya di lingkungan sekolah dengan pengawalan maksimal dari para gurunya.

Akan tetapi dengan tidak memberikan ruang pada anak untuk berekspresi dan bersosialisasi dengan lingkungan juga merupakan satu bentuk intervensi terhadap masa depan anak. Sebagaimana kita ketahui bersama, masa depan anak menjadi satu hal penting, karakter seorang anak juga dibentuk melalui cita-cita yang hendak dicapainya, sementara cita-cita akan muncul menjadi satu panggilan jiwa anak tersebut setelah dia mengetahui seperti apa dunia luas, yang tidak cukup hanya melalui cerita pengalaman seorang guru. Anak perlu merangkai cita-citanya sejak dini melalui interaksinya dengan masyarakat. Dengan kata lain, guru tidak boleh memaksa seorang anak memiliki cita-cita sesuai dengan pengalaman pribadinya melalui kegiatan belajar di sekolah.

Selain alasan di atas, menyamakan waktu berkerja bagi seorang yang telah dewasa dan waktu belajar seorang anak di sekolah, ini seolah menjadi satu konsep menyamakan kemampuan yang dimiliki oleh dua generasi yang berbeda. Pada manusia dewasa dia mampu mengerjakan sesuatu secara rutin dalam waktu panjang. Memang menjadi satu tuntutan perkerjaan dia harus mampu memposisikan dirinya sebagai seorang profesional yang sanggup berada pada berbagai tekan kebosanan karena harus mengerjakan suatu konteks pekerjaan yang sama dalam waktu panjang setap harinya, tapi apakah kita yakin seorang anak yang dibawah umur mampu berada dalam tekanan tersebut? Dalam nalar saya, apabila seseorang dipaksakan untuk terus dalam sebuah tekanan justru dia akan berada dalam kondisi tersebut dengan setengah hati, dan hasil yang dicapai justru tidak akan pernah maksimal. Secara fisik mungkin bisa diawasi namun secara mental anak-anak akan semakin liar dan menginginkan kehidupan yang sebebas mungkin seagaimana garis kewajaran pemikiran seorang anak usia dini.

Masih terngiang pula dalam ingatan saya, dengan tugas tugas uang dibebankan oleh guru sebagai satu pekerjaan rumah, dalam hal ini saya mengajak semua pembaca sedikit menghitung waktu yang tersisa. Anak pulang dari sekolah pukul 17.00, efektif perjalanan sampai rumah 30 menit, sehingga pukul 17.30 anak tersebut sampai rumah. Kemdian sang anak disibukan dengan kegiatan sore hari seperti mandi, shalat maghrib bagi muslim, kemudian juga sekadar untuk duduk bersama dan bergurau dengan kerabatnya di rumah. Anggaplah ini cukup sampai pukul 19.00 kemudian anak tersebut disibukkan dengan PR-nya kita hitung standar 2 jam untuk mengerjakan itu. Artinya sampai pukul 19.00 ini adalah jam standar anak-anak untuk istirahat. Dan itu pun sudah sepantasnya istirahat sampai subuh bagi anak-anak muslim. Dan paginya dia harus kembali beraktivitas sebagaimana hari sebelumnya. Tentu sudah bisa kita bayangkan bagaimana jenuhnya seorang anak yang ditekan dalam kondisi semacam ini. Dalam nalar saya seorang mahasiswa pun yang sudah mumpuni secara kapasitas maupun fisik akan sangat sulit untuk menyesuaikan keadaan semacam ini.

Tidak hanya itu, isu pembangunan karakter yang agamis melalui tambahan jam sekolah menjadi satu pertimbangan khusus wacana pelaksanaan program ini. Menurut saya ini bukan alasan yang tepat, karena seolah sekolah mampu memberikan semua yang dibutuhkan anak dalam hal agama, dan mengkerdilkan lembaga-lembaga yang selama ini fokus memberikan kajian pelajaran agama bagi setiap warga negara. Secara rutin dan sesuai dengan tuntunan agamanya masing-masing, gagasan penambahan waktu sekolah untuk memberikan budi pekerti dan agama adalah satu gagasan yang tidak masuk akal saat ini. Hal ini saya sampaikan karena melihat kurikulum pendidikan agama yang ada sekarang. Kajian agama yang konkret dan mendalam selama ini hanya ada di pondok pesantren yang mengajarkan seorang anak sejak belajar membaca huruf hijaiyah sampai anak itu mampu menafsirkan Al-Qur'an. Sementara hari ini kita bisa bersama kapasitas pengetahuan agama yang dimiliki oleh seorang anak yang hanya mengandalkan pendidikan sekolah umumnya sangat jauh berbeda dari yang ditempa melalui kombinasi pendidikan umum dan pesantren. Kalau melihat alasan ini justru sebaiknya Pak Menteri malah memberikan anjuran "pagi jadi siswa sore jadi santri" sebagai satu solusi konkret keseimbangan pengetahuan umum dan agama. Bukan justru mengurangi waktu anak-anak belajar untuk mengaji dan bersosialisasi dengan anak sebayanya di lingkungan tempat tinggalnya.

Apabila alasan-alasan penolakan di atas masih dirasa kurang, kita melihat sedikit dari sisi pihak pegajar baik mereka yang masih sendiri maupun mereka yang sudah berkeluarga. Tentu ini akan menjadi satu pertimbangan khusus. Selain mengekang untuk hidup bermasyarakat dan bersosialisasi aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial bagi yang belum berkeluarga, juga ini menjadi satu permasalahan khusus bagi mereka yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Dia tentu menginginkan untuk memiliki waktu bersama dan mendidik anaknya serta memahami setiap yang menjadi perkembangan dari putra dan putrinya.

Sekali lagi saya mengapresiasi gagasan luar biasa dari Pak Menteri untuk membentuk generasi bangsa yang cerdas dan juga berkarakter serta berbudi pekerti, akan tetapi konsep kokurikuler yang diaplikasikan melalui sehari penuh anak berada di sekolah selayaknya “tidak dilanjutkan” sebab berpotensi menjadi satu gagasan yang tidak tepat guna, dan melemahkan sudut-sudut pendidikan nonformal yang sangat mendukung seorang anak memahami tentang budi pekerti dan juga mempelajari agama lebih dalam, serta juga malahan membuat seorang anak tidak terbiasa dengan kearifan lokal yang ada di daerahnya karena waktunya habis dan pemikirannya terkurung oleh gerbang sekolahnya.

Penulis adalah Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Sleman

Ahad 14 Agustus 2016 10:38 WIB
Nasionalisme Versus Nafsu Keserakahan: Refleksi 71 HUT RI
Nasionalisme Versus Nafsu Keserakahan: Refleksi 71 HUT RI
Oleh Aris Adi Leksono
    
"Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri."
Bung Karno

Nasionalisme berasal dari kata ‘nation’ yang berarti bangsa. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, sehingga mereka merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Dengan demikian Nasionalisme Indonesia pada konteks kekinian adalah rasa cinta yang mendalam bangsa Indonesia untuk menjaga dan mewujudkan cita-cita kemendekaan.

Sekadar mengingatkan dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dalam bahasa lain nasionalisme diungkapkan dengan hubbul wathan, cinta tanah air. Bahkan dalam menurut alim ulama pejuang kemerdekaan Indonesia yang dimotori KH Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa hubbul wathan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Tentu salah satu dasarnya adalah tidak mungkin umat beragama akan mampu menjalankan imannya, kalau negara dalam kondisi tidak aman. Maka mempertahankan keamanan dengan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Negara merupakan bagaian dari aktifitas menjaga iman dalam beragama.

Lintasan Nilai Nasionalisme


Dalam cacatan sejarah tumbuhnya nasionalisme bangsa Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai gerakan kesadaran pentingnya kemerdekaan, berdaulat, kemakmuran dan kesekahteraan. Seperti lahirnya gerakan Budi Utomo (20 Mei 1908) yang menitikberatkan perjuangan kemerdekaan melalui dunia pendidikan. Karena pendidikan akan membuka kedasaran modern untuk bersama-sama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Pada perkembangan berikutnya nasionalisme bangsa ditandai dengan tumbuhnya organisasi sosial-keagamaan dan social-kemasyarakatan seperti Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926). Keduanya telah terbukti telah mampu menjadi organisasi besar di Indonesia. Dalam lintasan sejarah keduanya selalu menyerukan kekuatan civil society untuk terus menjaga Negara Kesatuan Republik Indoensia. Muhammadiyah membuktikan gerakan nasionalismenya pada peran kemasyarakatan berupa memajukan pengajaran dan kesejahteraan para anggotanya dengan cara mendirikan sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan. Sedangkan Nadlatul Ulama (NU) sejak awal berdirinya NKRI, selalu menjadi garda depan dalam memberla keutuhannya. Dengan jargon NKRI harga mati, Pancasila Harga Mati, Resolusi Jihad untuk mempertahankan NKRI, serta peran sosial lainnya.

Pada era reformasi, nasionalisme ditandai dengan gerakan kebangkitan nasional ditetapkannya hari kebangkitan nasional (20 Mei 1998). Merupakan reaksi protes atas tirani, hegemoni, dan otoriterisme rezim orde baru. Reformasi merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan perikehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan social.

Pada kesimpulannya, semua gerakan sosial yang merupakan pancaran nilai nasionalisme tersebut memiliki cita-cita yang sama. Bagi generasi awal yang satu zaman dengan Boedi Oetomo, cita-cita merdeka dari penjajah telah terwujudkan, dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Begitu juga dengan cita-cita pemuda ‘98 yang telah berhasil menurunkan rezim Soeharto pada 21 Mei 1998 gunu terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

Nafsu Keserakahan Berbangsa dan Benegara

Ironis memang kata-kata yang berkonotasi nagatif harus muncul di tengah perjuangan nasionalisme yang terus digelorakan. Memang seharusnya “nafsu keserakahan” di usia kemerdekaan Indonesia ke-71 sudah terkubur. Alasannya, sejarah nasionalisme bangsa ini sudah sangat panjang, lintasan rintangan dan tantangan sudah mampu dilewati dengan kemerdekaan dan usaha mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Artinya, harusnya semakin tua usia, semakin kuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Tapi realita menunjukkan sebaliknya, nasionalime terkikis oleh fakta “kerakusan” individu elite pemerintah dan partai politik, kerakusan kelompok atas nama agama, kerakusan atas nama demokrasi dan HAM, kerakusan atas nama perjuangan kerakyatan, dan kerakusan lainnya.

Jika keserakahan diartikan sebagai keinginan yang sangat besar untuk memiliki kekayaan, barang atau benda bernilai abstrak, dengan maksud menyimpannya untuk dirinya sendiri atau kelompoknya, jauh melebihi kenyamanan dan kebutuhan dasar untuk hidup yang berlaku pada umumnya. Pada pengertian lain keserakahan juga diterapkan pada keinginan yang besar dan mencolok dalam upaya mengejar kekayaan, status sosial, dan kekuasaan. Maka kondisi Negara Indonesia pada usianya yang ke-71 dipenuhi dengan makna keserahana tersebut.

Sebagai buktinya, semakin merajalelanya kasus korupsi setiap tahunnya. Tahun 2015 sebagaimana data yang dirili Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan total kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sepanjang 2015 mencapai Rp. 31,077 triliun. Sedangkan jabatan tersangka yang paling banyak selama 2015 adalah pejabat atau pegawai pemda/kementerian, disusul direktur dan komisaris pegawai swasta, kepala dinas, anggota DPR/DPRD serta kepala desa/lurah dan camat. Sementara tahun 2014 lebih kerugian Negara lebih kecil, yakni; jumlah kasus 629 kasus, jumlah tersangka 1328 orang dan kerugian negara sebesar Rp. 5,29 triliun.

Bukti keserakahan pada sektor ekonomi adalah munculnya keinginan sebagaian kelompok untuk menghegemoni kekayaan alam Nagera. Kasus perpanjangan kontrak PT Freeport yang telah menyerat banyak oknum masuk ke dalam bui, bahkan petinggi kementerian ESDM. Kasus lain yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan publik yaitu reklamasi pantai utara Jakarta. Kelihatan betul bagaimana koorporasi bermain dengan sejumlah elit pemerintah dalam proyek tersebut. Bahkan sudah menyeret korban dari Anggota DPRD DKI Jakarta dan jajaran direksi ke rumah prodeo. Tentu masih banyak lagi praktik manipulasi dalam percaloan bisnis yang berimplikasi kepada kerugian Negara. Kalau nasionalisme itu tidak terkalahkan dengan keserakahan ekonomi segelintir oknum, maka cita-cita kemerdekaan ekonomi itu bukan mimpi.

Pada ranah idelogi kebangsaan, keserakahan sebagian golongan ditunjukkan dengan keinginan menghegemoni atau mengarahkan idelogi bangsa menjadi mengikuti faham agama atau aliran tertentu. Sebut saja kelompok yang selalu menyuarakan tegaknya “khilafah” di bumi nusantara. Gerakan yang dilakukan bahkan sampai mengarah pada issu sarah, yang dapat merusak hubungan horizontal sebagai anak bangsa. Munculnya gafatar, kelompok gerakan santoso, serta gerakan separatis lainnya. Kalaulah dalam dada mereka masih menyala nilai nasionalisme, maka mereka akan memaknai nilai agama juga terkandung dalam ideologi kebangsaan. Bernegara dengan mengarusutamankan nilai agama dan kpercayaannya masing-masing, bukan fomalistik cara ber-agama. Kalau lah pilihan agamanya adalah Islam, maka Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Merdekakan Nasionalisme dari Nafsu Keserakahan

Ulasan di atas adalah dua kutub berlawanan yang salah satunya cenderung mendegradasi makna kemerdekaan dalam berbangsa dan bernegara. Ini semakin  membuktikan kebenaran pidato Bung Karno 70 tahun silam, bahwa "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”. Maka tidak ada pilihan di HUT RI yang ke 71, 17 Agustus 2016, kecuali segenap komponen bangsa bersama berjuang untuk kemerdekaan yang hakiki, lahir dan batin. Merdeka dari penjajah kapitalis dan merdeka dari keserakahan oknum atau golongan yang mengatasnamakan perjuangan kebangsaan.

Ikhtiar itu dibuktikan dengan memerdekakan keinginan untuk menguasai sistem berbangsa dan bernegara. Merdeka secara ekonomi berarti betindak jujur, tidak KKN, tidak mencuri kekayaan Negara untuk diri kelompoknya, apalagi menjual adet Negara pada pihak asing. Merdeka secara politik dibuktikan tidak melalukan skenario hegemoni kekuasaan birokrasi atau pemerintahan. Salah satunya dengan mengusung calon kepala daerah yang memang memiliki kompetensi kepemimpinan, serta berpihak kepada kepentingan rakyat. Bukan kepala daerah yang bertindak atas kepentingan koorporasi dan kelompok tertentu.

Merdeka secara idiologi salah satunya adalah membebaskan bangsa dan negara dari gerakan yang menyerukan “khilafah”, anti pancasila, anti NKRI, dan gerakan separatis lainya. Karena hakikatnya mereka telah melanggar UUD ’45, merusak konsensus para pendiri bangsa, bahkan pemerintah harus bertindak tegas untuk gerakan “bughat” semacam ini.

Akhirnya goresan tulisan yang tidak berarti ini dibuat untuk membuktikan bahwa memang pidato Bung Karno itu teruji kebenarannya. Kemerdekaan hakiki yang diimpikan ternyata malah dijajah oknum bangsa dari dalam negara sendiri. Maka tidak ada pilihan kecuali memperkuat kembali rasa cinta tanah air yang imlikasi pada kuatnya nasionalisme berbangsa dan bernegara. Teladan itu bisa disaksikan dari pemimpin dunia, Nabi Muhammad SAW, meskipun tanah makkah telah berhasil beliau taklukkan, beliau tetap kembali ke madinah sebagai bukti cinta beliau kepada tanah air madinah, cintanya kepada rakyat madinah, dan tentu berbuat lebih banyak kebaikan untuk penduduk madinah. Melepaskan ego individu, partai, kelompok agama, korporasi yang berujung pada keserakahan adalah kebutuhan untuk kemerdekan Indonesia yang hakiki.

Sangat relevan, HUT RI ke-71 kembali meneladani semangat perjuangan dr. Soetomo (pendiri perkumpulan Budi Oetomo) dan Bung Karno (Proklamor Kemerdekaan):

dari pada hidup seorang diri dalam surga, lebih baik ke neraka bersama dengan rakyat. Jadilah hamba keadilan dan kebenaran, bekerja dan berusaha dengan ketetapan hati, melintasi menuju Indonesia kita”, kita sejak kecil hingga keluar dari sekolah tinggi, bisa mendapatkan pengajaran, karena biaya yang dipungut dari keringat bangsa kita yang melarat dan hidup dalam kegelapan. Karena itu kaum terpelajar harus menyediakan pikiran dan tenaga untuk keperluan dan kesejahteraan rakyat”

“Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa pancaroba, tetaplah bersemangat elang rajawali"
. (Pidato HUT Proklamasi, 1949 Soekarno).

* Penulis adalah Ketua PW Persatuan Guru NU (Pergunu) DKI Jakarta

Sabtu 13 Agustus 2016 9:1 WIB
Makna Wali dan Karomah Menurut KH Sholeh Darat
Makna Wali dan Karomah Menurut KH Sholeh Darat
Foto: ilustrasi
Oleh M. Rikza Chamami
Banyak diskusi tentang perwalian menjadi berhenti karena takut salah membahas. Atau diskusi perwalian menjadi dangkal karena bahan materi yang tersedia tidak terlalu banyak. Termasuk diskusi perwalian menjadi terhambat karena yang mengajak diskusi bukan wali dan dihentikan dengan kalimat “la ya’rifu al-wali illa al-wali”, tidak mengetahui kewalian seseorang kecuali seseorang wali”.

Nampaknya memang suasana yang demikian butuh pencerahan. Satu sisi memang positif bahwa membincang soal wali bukan hanya sekedar bicara individu manusia saja. Akan tetapi lebih luas karena wali merupakan orang pilihan dan harus dihormati. Namun jika diskusi membahas wali itu berhenti, maka generasi yang akan datang tidak akan mendapat kisah tentang wali-wali dan bakal tersimpan rapat oleh generasi tua. 

Bagaimana Syekh Muhammad Sholeh bin Umar Assamarani (Mbah Sholeh Darat) memberi dasar tentang pemahaman wali dan karomahnya? Diantara penjelasan Mbah Sholeh Darat tentang wali dan karamah adalah dalam syarh nadzam Jauhar al-Tauhid Syekh Ibrahim Allaqani: واثبتن للاوليإ الكرامة ٭ ومن نفاها انبذن كلامه.

Wali menurut Mbah Sholeh Darat adalah seorang ‘arif billah (mengetahui Allah) sekedar derajat dengan menjalankan secara sungguh-sunggu taat kepada Allah dan menjauhi ma’siyat. Artinya para wali itu menjauhi segala macam kemaksiyatan berbarengan dengan selalu bertaubat kepada Allah. Sebab wali itu belum kategori ma’shumin (terjaga) seperti Nabi. Maka wali belum bisa meninggalkan ma’siyat secara penuh. Makanya mereka disebut waliyullah.

Keberadaan wali yang sedemikian agung ini mendapatkan keistimewaan dalam hidupnya. Mereka dalam hidupnya selalu mengingat dan menggantungkan diri, dan menyatukannya pada Allah. Hati selalu menghadap dan pasrah dengan taqdir Allah saja. Itulah definisi sederhana mengenai wali menurut Mbah Sholeh Darat.

Adapun karomah menurut Mbah Sholeh Darat sesuatu yang nulayani adat (berbeda dari sewajarnya) jika dilihat secara kasat mata. Mereka yang mendapat karomah selalu menunjukkan kepribadian baik dan meniru jejak Rasulullah dengan bekal syariah dan baik secara ideologi serta perilakunya.

Karomah yang dimiliki oleh wali itu tidak hanya nampak ketika hidup saja. Tetapi setelah wafat, waliyullah masih diberi karomah. Dan bagi pengikut ahlussunnah wal jama’ah, kepercayaan terhadap adanya waliyullah dan karomah itu perlu diyakini secara baik. Bahkan empat imam madzhab sudah bersepakat mengenai karomah yang ada para wali ketika hidup maupun sudah wafat. 

Para ulama muhaqqiqin menyampaikan: “Barangsiapa yang tidak nampak karamanya setelah meninggal sebagaimana karamah ketika masih hidup, maka itu tidak benar”. Imam Sya’roni juga berpesan kepada para Syaikh: “Sesungguhnya Allah SWT itu selalu membuat wakil berupa satu malaikat di dalam kuburnya para wali, yang bertugas mengabulkan seluruh hajat manusia”.

Selain itu, seorang waliyullah juga terkadang keluar dari kuburnya untuk mengabulkan hajat manusia yang meminta hajat sebagaimana persaksian karomah para wali itu secara kasat mata (musyahada karamah al-auliya’). Sebagaimana Sayyid Al Aidarusi Al Adnani, Shahib Al Tubani, Sayyid Abdul Qadir Al Jilani, Sayyid Ahmad Al Badawi.

Satu pertanyaan yang dimunculkan oleh Mbah Sholeh Darat dalam Kitab Sabil Al ‘Abid adalah: “Kenapa zaman akhir para wali banyak kelihatan karomahnya? Dan kenapa zaman Sahabat dan Tabi’in tidak nampak wujud karomah wali?”

Oleh Mbah Sholeh dijawab, bahwa zaman akhir ditunjukkan banyak karomah karena manusia di zaman akhir banyak kesalahan (dla’if) keyakinan agamanya. Maka mereka didampingi oleh para wali dengan karomahnya agar semakin kuat keyakinan agamanya dan patuh kepada orang shalih. Dengan demikian, generasi zaman akhir tidak mudah menghina para orang-orang sholih.

Berbeda dengan orang-orang zaman al-awwalin (periode Sahabat dan Tabi’in) yang dalam hidupnya masih sangat yakin kepada orang-orang shalih. Sehingga karamah para wali tidak diperlihatkan. Apalagi pada zaman Sahabat, dimana Rasulullah SAW masih hidup bersama mereka.

Penjelasan Mbah Sholeh tentang wali ini merupakan dasar dari pemaknaan kata wali dan karomah cukup memberikan pencerahan. Penjelasan lengkap mengenai wali dalam karya tulis Mbah Sholeh Darat terdapat dalam Kitab Minhaj al-Atqiya’ fi Syarh Ma’rifah al-Adzkiya il Thariqi al-Auliya’ (tebalnya kitab ini 516 halaman). Ini menjadi ‘ibrah bahwa generasi masa kini hendaknya menghormati orang shalih dan selalu ingin dekat kepada orang terkasih. Derajat wali pada hakikatnya titipan dari Allah, bukan predikat yang dipasang secara mandiri dan diumumkan. Wallahu a’lam.***

Penulis adalah Wakil Ketua KOPISODA (Komunitas Pecinta KH Sholeh Darat), Dosen UIN Walisongo Semarang.

IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG