IMG-LOGO
Opini

Meluruskan Sejumlah Tafsir Surat Al-Maidah 51

Rabu 12 Oktober 2016 12:31 WIB
Bagikan:
Meluruskan Sejumlah Tafsir Surat Al-Maidah 51
Nadirsyah Hosen
Oleh Nadirsyah Hosen

Belakangan ini beredar kutipan kisah Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah kedua, dengan sahabat Nabi Abu Musa al-Asy’ari. Dialog yang dinukil dari Tafsir Ibn Katsir ketika menjelaskan QS al-Maidah ayat 51 dipakai sebagian pihak untuk menyerang kandidat tertentu dalam Pilkada DKI. Bagaimana sebenarnya kisah tersebut? Mari kita pelajari bersama, dan untuk sementara kita niatkan untuk mengaji saja, bukan membahas Pilkada. Ini biar kajian kita menjadi obyektif.

Kisahnya sendiri dikutip oleh sejumlah kitab Tafsir, dengan perbedaan redaksi, perbedaan riwayat dan perbedaan konteks ayat ketika kisah ini diceritakan ulang. Begitu juga kita harus memahami pernyataan Khalifah Umar baik dalam konteks Usul al-Fiqh maupun dalam konteks Fiqh Siyasah. Mari kita bahas satu per satu.

Memahami background kisah

Pemahaman akan konteks akan membantu kita memahami teks. Pada masa Khalifah Umar kekuasaan Islam mulai meluas merambah area di luar Hijaz. Abu Musa al-Asy’ari diangkat menjadi Gubernur di Bashrah, Iraq. Khalifah Umar meminta laporan berkala kepada para Gubernurnya. Maka diriwayatkan Abu Musa mengangkat seorang Kristen sebagai Katib (sekretaris). 

Sekretaris yang tidak disebutkan namanya ini bertugas mencatat pengeluaran Abu Musa selaku Gubernur. Abu Musa membawa Sekretarisnya ini memasuki Madinah, dan mereka menghadap Khalifah Umar. Umar takjub dengan kerapian catatan yang dibuat oleh sekretaris Abu Musa.

Datang pula laporan keuangan dari Syam. Mengingat ketrampilan sang sekretaris, Khalifah memintanya untuk membacakan laporan dari Syam itu di Masjid Nabawi. Abu Musa mengatakan, “Tidak bisa orang ini masuk ke Masjid Nabawi.” Umar bertanya, “Mengapa? Apakah dia sedang junub?” “Bukan, dia Nasrani,” jawab Abu Musa. Umar langsung membentak Abu Musa dan memukul pahanya, dan mengatakan, “Usir dia! (akhrijuhu)”

Kemudian Khalifah Umar membaca QS al-Maidah 51. Kisah di atas dinukil dari Tafsir Ibn Katsir yang meriwayatkan dari Ibn Abi Hatim. Saya cek kitab Tafsir Ibn Abi Hatim dan menemukan kisah yang sama. Kisah tersebut juga dicantumkan dalam sejumlah kitab tafsir lainnya seperti Tafsir al-Darr al-Mansur.

Perbedaan redaksi

Riwayat berbeda dicantumkan dalam Tafsir al-Qurtubi, dimana di bagian akhir dialog ada perbedaan ucapan Umar. Imam al-Qurtubi juga mencantumkan kisah di atas bukan dalam QS al-Maidah:51 tapi dalam QS Ali Imran:118. Ini yang disampaikan Umar versi Tafsir al-Qurtubi: “Jangan bawa mereka mendekati sesuatu yang Allah telah jauhkan, jangan memberi mereka kehormatan ketika Allah telah menghinakan mereka, dan jangan mempercayai mereka ketika Allah telah mengatakan mereka tidak bisa dipercaya”.

Dalam riwayat lain yang dicantumkan oleh Kitab Tafsir al-Razi, sebagaimana juga disebutkan dalam Kitab Tafsir Bahrul Muhit, al-Lubab fi Ulumil Kitab, Tafsir al-Naisaburi ada lanjutan dialognya: Abu Musa berkata: “Tidak akan sempurna urusan di Bashrah kecuali dibantu orang ini”. Khalifah Umar yang sedang murka, menjawab singkat: “Mati saja lah orang Kristen itu. Wassalam”.

Para ulama menafsirkan maksud perkataan Umar terakhir itu dengan makna: “Pecat dia sekarang karena kalau besok-besok dia meninggal dan kamu sudah bergantung pada dia, kamu akan repot, maka anggap saja sekarang dia sudah meninggal, dan cari bantuan orang lain untuk mengurusi urusan itu.”

Dalam Kitab Tafsir al-Razi, Tafsir al-Wasith Sayyid Tantawi, dan juga kitab Syurut al-Nasara li Ibn Zabr ada redaksi lain dalam dialog di atas. Abu Musa berkilah di depan Khalifah: “lahu dinuhu wa liya kitabatuhu” (baginya urusan agamanya, dan bagiku adalah urusan ketrampilan dia). Abu Musa seolah mengingatkan Khalifah dengan ungkapan yang mirip dalam al-Qur’an: lakum dinukum waliya din. Tetapi Khalifah tetap menolaknya.

Kenapa Khalifah Umar Marah?

Dialog di atas terjadi di Madinah. Di sini kunci kita memahami kemarahan Khalifah Umar. Abu Musa membawa sekretarisnya yang Kristen ke wilayah Madinah yang khusus untuk umat Islam saja. Bahkan Umar baru tahu dia seorang Nasrani itu setelah mau diajak bicara di Masjid. Barulah Abu Musa mengaku kepada Khalifah latar belakang sekretarisnya ini. Ini sebabnya kalimat yang diucapkan oleh Khalifah Umar saat memarahi Abu Musa: “usir dia atau keluarkan dia” Ini maksudnya usir dia dari Madinah. Disusul dengan ungkapan Khalifah Umar, “Jangan bawa mereka mendekati sesuatu yang telah Allah jauhkan dari mereka”.

Maksudnya adalah keharaman wilayah Madinah yang steril dari non Muslim karena Allah sudah jauhkan mereka, eh kok malah dibawa masuk oleh Abu Musa. Jadi ini bukan semata-mata persoalan Abu Musa mengangkat orang Kristen, tapi ini pada kesucian wilayah Madinah. Pemahaman ini dikonfirmasi oleh Ibn Katsir dalam kitabnya yang lain yang berjudul Musnad al-Faruq.

Sebab kemarahan kedua yang bisa kita ambil dari kisah di atas adalah ketergantungan Abu Musa terhadap orang Kristen pada posisi yang sangat strategis yang keuangan pemerintahan dimana di dalamnya termasuk catatan zakat, jizyah dalam baitul mal. Indikasi ketergantunga itu tampak dengan Abu Musa tidak bisa menjelaskan sendiri catatan pengeluaran yang telah dibuat sekretarisnya, malah sampai membawa sekretaris yabng Kristen itu mendampingi dia memberi laporan kepada Khalifah.

Bagi sang Khalifah, rahasia negara menjadi beresiko ketika posisi strategis semacam itu dipercayakan kepada non-Muslim di masa saat Khalifah Umar sedang melakukan ekspansi dakwah ke wilayah non-Muslim, seperti pembebasan Iraq dan Mesir. Inilah pula konteksnya ketika Khalifah Umar mengutip QS al-Maidah:51 dimana Allah melarang mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai awliya (sekutu/kawan akrab), yang menurut Ibn Katsir ketika menjelaskan QS al-Nisa:144:

“Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai ‘awliya’ mereka, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Yang dimaksud dengan istilah "awliya" dalam ayat ini ialah berteman akrab dengan mereka, setia, tulus dan merahasiakan kecintaan serta membuka rahasia orang-orang mukmin kepada mereka."

Maka jelas ‘illat larangan yang dipahami Umar bin Khattab ada dalam kasus Abu Musa ini, yaitu ketergantungan Abu Musa kepada anak buahnya, posisi strategis dalam hal catatan keluar-masuk zakat-jizyah, serta potensi bocornya rahasia negara yang tengah melakukan ekspansi dakwah.

Yang menarik adalah Sa’id Hawa dalam al-Asas fi al-Tafsir mengatakan: “apakah anda bisa pahami tentang larangan memberikan kafir dzimmi posisi untuk mengerjakan urusan umat Islam?” Beliau menjawab sendiri: “Masalah ini tergantung konteksnya, karena perbedaan posisi jabatan, kondisi, dan lokasi serta zaman.”

Sahihkah riwayatnya?

Tidak satupun 9 kitab Hadis Utama yang meriwayatkan kisah di atas. Berarti kisah di atas itu bukan masuk kategori Hadits, tapi Atsar Sahabat. Kisahnya berhenti di Umar, bukan di Rasulullah SAW. Kisah ini justru dimuat di Kitab Tafsir. Pelacakan saya hanya satu kitab Hadits (di luar kutubut tis’ah) yang memuatnya yaitu Sunan al-Kubra lil Baihaqi. 

Imam Baihaqi memasukkan dua riwayat yang berbeda mengenai kisah di atas (9/343 dan 10/216). Atsar ini dinyatakan sanadnya hasan melalui jalur Simak bin Harb oleh kitab Silsilah al-Atsar al-Shahihah. Sementara Al-albani mensahihkan Atsar ini dalam jalur yang lain, sebagaimana disebutkan dalam kitab beliau Irwa al-Ghalil.

Dalam Majmu’ Fatawa Ibn Taimiyah kisah mengenai jawaban Umar, “Mati sajalah si Kristen itu” disampaikan kepada Khalid bin Walid. Bukan berkenaan dengan Abu Musa. Namun ulama lain mengatakan itu Abu Musa. Dalam kitab Zahratut Tafsir, Abu Zahrah mengatakan kata-kata Umar “mati sajalah si Krsten itu” dilakukan dalam surat menyurat dengan Abu Musa, bukan dialog langsung. Demikianlah kesimpangsiuran kisah di atas, dengan berbagai redaksi dan riwayat yang berbeda. Tapi sekali lagi ini bukan Hadits Nabi. Ini merupakan Atsar sahabat.

Qaulus Shahabi atau keputusan Khalifah?

Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi. Abu Musa al-Asy’ari juga sahabat Nabi. Keduanya berbeda pandangan dalam hal ini. Pendapat keduanya dalam usul al-fiqh disebut sebagai qaulus shahabi. Singkatnya ini adalah ijtihad para sahabat Nabi yang tidak disandarkan kepada Nabi. Artinya murni pemahaman mereka sepeninggal Nabi SAW.

Para ulama usul al-fiqh ada yang menerima kehujjahan qaulus shahabi sebagai salah satu sumber hukum Islam, seperti pendapatnya Imam Malik, namun Imam Syafi’i (qaul jadid) dan para pengikut beliau seperti Imam al-Ghazali serta Imam al-Amidi menolak kehujjahan qaulus shahabi. Itu artinya, pendapat Khalifah Umar dan Abu Musa sama-sama sah dan bisa dipertimbangkan bagi mazhab Maliki, namun tidka mengapa pendapat keduanya ditolak menurut mazhab Syafi’i.

Itu kalau kita memahami dari sudut usul al-fiqh. Kalau kita melihatnya dari sudut Fiqh Siyasah, maka keputusan Umar lebih kuat karena ia memutuskan dalam posisi sebagai khalifah, dan suka atau tidak suka, sebagai Gubernur bawahan Khalifah, Abu Musa harus ikut keputusan Umar. Namun keputusan Khalifah itu tidak otomatis dianggap ijma’ (kesepakatan) karena jelas ada perbedaan pendapat dikalangan sahabat.

Dengan kata lain, sikap Umar itu adalah kebijaksanaan beliau saat itu, yang seperti dicatat oleh sejarah, berbeda dengan kebijakan para Khalifah lainnya yang mengangkat non-Muslim sebagai pejabat seperti yang dilakukan oleh Khalifah Mu’awiyah, Khalifah al-Mu’tadhid, Khalifah al-Mu’tamid, dan Khalifah al-Muqtadir.

Seperti yang disinggung pengarang al-Asas fi tafsir al-Qur’an di atas, kondisi dan konteksnya berbeda dengan apa yang dihadapi oleh Khalifah Umar. Boleh jadi begitu juga apa yang dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Wa Allahu a’lam bi al-Shawab.

Penulis adalah Rais Syuriyah PCINU Australia-New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School, Australia.

Tags:
Bagikan:
Rabu 12 Oktober 2016 5:0 WIB
Duka Santri Menjelang Hari Santri
Duka Santri Menjelang Hari Santri
Santri Langitan saat hendak menyolati jenazah. (Foto: Detik)
Oleh Fathoni Ahmad

Setelah tragedi tenggelamnya 5 santri di Sungai Pemali Kabupaten Brebes, Jawa Tengah di momen Idul Adha pada 12 September 2016 lalu saat mencuci jeroan hewan kurban, kini musibah serupa menimpa 25 santri Langitan, Tuban, Jawa Timur. Mereka hanyut di Sungai Bengawan Solo setelah perahu yang mereka tumpangi terbalik.

Tragedi ini terjadi pada Jumat (7/10/2016) pagi sekitar pukul 09.00 WIB. Tercatat 18 santri selamat dan 7 santri tenggelam. Informasi terakhir menyebutkan, 6 santri berhasil ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia, sedangkan seorang santri lagi sedang dalam proses pencarian. 

Peristiwa ini bukan hanya mendatangkan isak tangis dari ribuan santri di Langitan, tetapi juga mendatangkan duka dan simpati dari para santri di seluruh penjuru negeri. Betapa tidak, perjuangan santri dalam menuntut ilmu dalam rangka tafaqquh fiddin kerap kali harus dijalani dengan tangguh sebagai potret bangsa pejuang sejak dulu. 

Mereka seolah tak gentar dan tidak kenal takut apalagi khawatir terhadap potensi bahaya di depan matanya. Aliran deras Sungai Bengawan Solo di Widang, Tuban yang sedang pasang saat itu tidak menyurutkan langkah 25 santri. Mereka bermaksud memanfaatkan waktu libur ngaji untuk berkunjung ke Pasar Babat Lamongan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. 

Jika diperhatikan, tentu masyarakat tidak habis pikir mengapa hanya untuk membeli bahan kebutuhan pokok sehari-hari saja sampai harus menyeberang derasnya Bengawan Solo. Pertanyaan ini penting untuk memperoleh sebuah alasan logis. 

Namun, para santri dan masyarakat akan jauh lebih bermanfaat jika mengambil pelajaran dari sisi perjuangan para santri tersebut. Apalagi di momen penting menjelang Hari Santri Nasional 22 Oktober 2016 mendatang. Perjuangan 25 santri Langitan patut dikenang oleh masyarakat dan santri di seluruh Nusantara.

Keputusan santri untuk tetap menuju pasar membuktikan bahwa santri sejak dulu tidak tercerabut dari akar budaya masyarakatnya. Kenapa? Karena mereka tetap menghidupkan pasar ketimbang minimarket yang rambahannya kini telah sampai ke desa-desa. Hal ini bukan berarti santri anti terhadap kemajuan pasar, tetapi di pasar tradisional-lah mereka akan tetap menjadi santri. 

Pemahaman mengenai potensi bahaya arus dan pasang sungai, memang tidak pernah mereka mengerti. Santri berpikir bagaimana mereka tetap bisa menuntut ilmu dengan barang-barang kebutuhan pokok yang mereka beli di Pasar Babat yang berada di Dusun Bubulan, Desa Banaran, Kecamatan Babat, Lamongan.

Pandangan mereka luas, seluas lebar Sungai Bengawan Solo yang mencapai sekitar 100 meter. Lebar Bengawan Solo di Widang lebih dari 100 meter. Sungai itu memisahkan wilayah Tuban dan Lamongan. Pemikiran mereka juga mengalir deras, sederas sungai yang mereka lintasi saat itu. 

Namun apa daya, sikap sami’na waatho’na mereka kepada sang pengendali perahu bernama Markat (61 tahun) yang berasal dari Dusun Slawe, Desa Ngadirejo, Kecamatan Widang itu harus terbayar dengan kepedihan. Perahu berukuran kecil yang mereka tumpangi njempalik (terbalik), tidak kuat memuat beban sebanyak 25 santri. 

Konsekuensi logis itu harus dibayar dengan tragedi dan pilu. Tetapi, santri tetaplah santri, salah satu elemen penting bangsa yang mempunyai sejarah panjang dalam pergerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia ini senantiasa memiliki karakter juang tak kenal henti dalam kondisi apapun. 18 santri selamat di tengah derasnya aliran Bengawan Solo membuktikan arti perjuangan tak kenal lelah dalam kondisi sulit. 

Tulisan ini sesungguhnya bukan bermaksud mendramatisir peristiwa. Tetapi lebih pada memahami sisi lain dari sebuah kejadian yang tidak harus selalu dipahami secara kasat mata saja. Karena hal ini bisa menjadikan pelajaran yang kabur dari sebuah peristiwa yang memerlukan penggalian mendalam dari perjuangan belasan santri yang berhasil dan selamat.

Sikap apresiatif juga perlu diberikan kepada Pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban KH Ubaidillah Faqih yang secara tulus, ikhlas, dan penyesalan begitu mendalam langsung memohon maaf kepada seluruh keluarga korban. Hal itu dilakukan Kiai Ubaidillah Faqih sesaat setelah memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah Afiq Fadil asal Desa Bulakparen, Kecamatan Bulukamba, Kabupaten Brebes dan jenazah Moh Barikly Amry asal Laren, Kecamatan Manyar, Gresik. 

Ribuan santri Langitan tidak mampu membendung air mata mereka ketika 2 jenazah yang berhasil diketemukan terlebih dahulu itu dibawa pulang ke kampung halamannya masing-masing menggunakan mobil ambulans setelah dishalati. Penghormatan terkahir juga diberikan oleh segenap pengurus dan abdi dalem pondok pesantren Langitan. 

Kalangan santri tidak pernah lepas dari pola pandangan tafaqquh fiddin. Mereka meyakini bahwa para korban meninggal secara syahid dan akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Karena mereka mengakhiri hidupnya ketika sedang memenuhi kebutuhan dalam menuntut ilmu di jalan-Nya. Semoga. 

Penulis adalah Pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Jakarta. 


Jumat 7 Oktober 2016 15:0 WIB
Membandingkan Keunggulan Pesantren dengan Universitas
Membandingkan Keunggulan Pesantren  dengan Universitas
Ilustrasi
Oleh Widya Priyahita Pudjibudojo

Sebagai sebuah sistem pengetahuan, universitas di Indonesia tergolong institusi yang masih muda. Namun demikian, secara cepat universitas berhasil menggantikan dominasi institusi keilmuan berbasis lokal yang lebih dahulu eksis (seperti pesantren). Universitas merepresentasikan tidak hanya komitmen negeri ini pada modernitas, tetapi juga diskontinuitas dari tradisi pembelajaran yang ada dalam masyarakat. Pun menghadirkan seperangkat pengetahuan yang berbeda dengan pemahaman orang awam. Tak mengherankan jika universitas di Indonesia seringkali dituduh ‘asing’, ‘terasing’, dan atau bahkan ‘mengasingkan’ masyarakat dari konteks-kultur yang melatari.

Dalam pengembangannya kemudian, universitas sebagai model adopsi yang tidak indigen ini, membutuhkan role-model dari negara-negara maju. Terjalinlah relasi patronistik di antara keduanya yang menimbulkan efek ketergantungan. Hal ini masih harus diperparah oleh kenyataan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan masifnya industrialisasi penerbitan yang dikembangkan negara-negara maju. Akibatnya arus lalu-lintas pengetahuan bergerak menjadi sangat agresif: cepat, mudah, dan murah, namun tanpa menanggalkan coraknya yang cenderung satu arah (one way distribution).

Kondisi demikian menyebabkan posisi awal hingga kini pengembangan keilmuan di mayoritas negara pascakolonial, seperti Indonesia, cenderung “mencari ke luar” (outward looking) daripada secara induktif menggali khazanah yang dimilikinya (indigen). Tak mengherankan jika banyak ilmuwan lalu gagal dalam menarik gists (inti sari/visi kebenaran ilmiah) dari kandungan teori yang dipelajarinya. Dalam bahasa yang lebih tajam, produksi keilmuan tidak (terlalu) mengemuka. Seakan riuh-semarak namun lebih berupa konsumsi yang taken for granted.

Tentu ini problematik. Teori-teori yang dikembangkan dalam konteks yang berbeda tersebut pada akhirnya terbukti kesulitan menjawab kebutuhan masyarakat. Ia bersama klaim universalitas yang dibawanya lalu (mulai) digugat dan dipertanyakan ulang. Munculah usualan-usulan yang berulang tapi selalu gagal berkembang, yakni: indigenisasi ilmu sosial. Semacam upaya pengembangan sistem nilai dan pengetahuan lokal untuk dijadikan alternatif paradigma ilmu sosial yang lebih kontekstual. Baik sifatnya bagian dari genealogi pengetahuan berbasis lokal yang hendak diilmiahkan; sekaligus, indigenisasi sebagai bagian dari kontekstualisasi ilmu-ilmu sosial yang berkembang kini dalam berhadapan dengan material dan semantik lokal. Untuk persepsi yang kedua, sifatnya lebih moderat. Bahwa pengaruh, konten, paradigma, atau apa pun yang ‘berbau’ luar, tidaklah seluruhnya ditolak, melainkan coba didapatkan relevansinya dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal. Jadi tidak xenophobic. Tidak juga taken for granted.

Dengan demikian orientasi pengembangan ilmu tak hanya menyangkut relevansi ilmiah namun juga relevansi sosial. Tak hanya bersifat etik-normatif, tetapi juga sebisa mungkin applicable (dapat diaplikasikan). Bagaimana menjadikan hasil dari pengembangan ilmu menjadi solusi efektif bagi permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat. Yang utama tak lagi persoalan benar-salah (right or wrong/correct or incorrect) semata, tetapi lebih dari itu adalah kompatibilitas atau kecocokan. Karenanya jelaslah hampir bisa dipastikan bahwa tak ada teori yang fix, permanen, serta universal, dalam khazanah ilmu sosial sehingga pendekatan spasio-temporal menjadi relevan dikembangkan.

Poin yang ingin disampaikan adalah otokritik atau self critic. Bukan apologetik. Dengan begitu, tantangan yang perlu segera dijawab, yakni: bagaimana menumbuhkan kemandirian dan kepercayaan diri para intelektual negara-negara poskolonial, khususnya untuk mengatasi problem lokal yang mengemuka di negerinya dengan term poin yang berasal dari sistem kultural yang ada? Tak lagi berpuas sebagai pengamat, sales, atau konsumen ilmu dengan pilihan terbatas take it, leave it, atau paling jauh melakukan konstekstualisasi. Namun lebih jauh turut bermain sebagai producer keilmuan.

Kebangkitan Pesantren


Isu ini sebenarnya bukan isu yang baru. Kita dapat melihat progresivitas yang baik di sejumlah tempat seperti India, sebagian Afrika, Amerika Latin, atau pun Selandia Baru. Lalu apa hubungannya dengan pesantren sebagaimana tertulis dalam judul di atas? Saya membayangkan universitas mulai sadar dan membuka diri akan pluralitas epistemologis di luar dirinya. Contohnya adalah pesantren yang sedari awal disinggung memiliki basis kultural yang mengakar di Indonesia. Sayangnya dari dulu hingga kini kehadirannya sebagai pusat pengembangan ilmu masih terpinggir.

Sedikit kilas balik. Pesantren karena tumbuh dan berkembang secara akulturatif, kemudian dalam perjalananya berperan sebagai agen transformasi sekaligus penjaga kultur masyarakat. Pada era kolonial, pesantren menjadi salah satu pusat counter-culture atas injeksi budaya Barat yang dibawa oleh pemerintah kolonial. Pesantren hadir sebagai alternatif atas model dan akses pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat.

Tak heran, karena aktivitas tersebut, kemudian pesantren (kiai dan santrinya) dianggap subversif oleh pemerintah kolonial. Terjadi konflik kepentingan yang begitu kuat atas kedua kekuatan ini; baik dalam hal penyebaran agama, budaya, maupun pengaruh dan penguasaan ekonomi-politik. Akibatnya kemudian muncul strategi eksklusi. Pemerintah kolonial melakukan politik segregasi dengan mempertegas pengelompokkan masyarakat yang terdiri dari: santri, abangan, dan priyayi. Kelompok yang disebut terakhir dicangkok sebagai agen budaya dan makelar identitas. Diberikan hak-hak istimewa seperti pendidikan dan jabatan-jabatan publik. Sedangkan kelompok sisanya dibiarkan, disingkirkan (marginalisasi), dan cenderung diposisikan vis a vis.

Dalam hal keilmuan, apa yang berkembang dalam tradisi pesantren tidak pernah diserap, diinterkoneksi, atau diintegrasikan dalam model pendidikan modern a la Barat (baca: universitas). Sebaliknya justru dinegasi. Ketika universitas versi Barat pertumbuhannya semakin pesat dan diadopsi oleh pemerintah pasca kemerdekaan, interaksi keduanya tetap kering. Inilah penjelas mengapa diskursus keilmuan pesantren terbilang minim dan menjadi sesuatu yang asing dalam diskursus ilmu pengetahuan umum (secular) di Indonesia.

Kiai dalam teks-teks sejarah jarang sekali diposisikan sebagai seorang ilmuwan atau intelektual; kepergian haji ke Tanah Suci para ulama jarang dibaca sebagai upaya pengembangan ilmu namun lebih sebagai aktivitas ibadah sekaligus pendalaman pemahaman keagamaan. Literatur seperti kitab kuning yang menjadi referensi utama di pesantren lebih dianggap sebagai literature keagamaan ketimbang sebagai literature keilmuan (misalnya: literature ilmu hokum, ilmu ekonomi, ilmu politik, dll). Memang benar pesantren selain diakui sebagai pusat keagamaan juga diakui sebagai pusat perubahan sosial karena berbagai upaya pemberdayaan yang dilakoninya. Namun sebagai pusat keilmuan masih sebagai pemain pinggiran. Yang perlu dilakukan adalah upaya-upaya dekolonisasi metodologis, misalnya dengan membongkar tafsiran teks-teks sejarah.

Selain problem sejarah, ada faktor perbedaan epistemologi yang signifikan antara pesantren dan pendidikan sekular-modern. Yang pertama, adanya integrasi antara agama dan ilmu; serta integrasi antara ilmu dengan laku. Tujuan akhir dalam ilmu adalah praktik keseharian sehingga nilai-nilai agama harus masuk di dalamnya. Bahkan menjadi sandaran utama. Sedangkan yang kedua, berupaya memisahkannya secara tegas, atau sering disebut value free. Ilmu dibebaskan dari pengaruh budaya dan agama untuk mengejar objektivitas.

Di luar itu, ada pula kategori disiplin keilmuan yang berbeda. Dalam pesantren spesialisasi tidak dilakukan dengan kategori semacam politik, hukum, sosiologi, ekonomi, dan filsafat. Di sana kajian yang dikembangkan berbasis isu sehingga coraknya cenderung generalis. Santri dalam pesantren mempelajari satu kitab yang memuat banyak isu. Sedangkan dalam universitas, mahasiswa mempelajari satu isu dengan menggunakan banyak kitab. Imbas regangan dua arus besar tradisi keilmuan ini masih berlanjut hingga kini.

Mendamaikan keduanya tentu bukan perkara mudah. Terlebih, penerapan aturan main baku dalam pengembangan ilmu semakin menutup peluang hadirnya variasi keilmuan dengan epistemologi berbeda seperti pesantren. Hal ini kerap dianggap sebagai efek positivisme ilmu yang kemudian digugat-paksa. Namun demikian, belakangan lahirlah banyak kritik. Salah satunya datang dari Paul Feyerabend yang mungkin bisa menjadi alternatif pintu masuk cara pandang baru.

Dalam paparannya bertajuk Against Method (1978), dia menguraikan bahwa pada dasarnya ilmu pengetahuan dan perkembangannya tidak perlu diterangkan ataupun diatur oleh segala macam aturan, sistem, maupun hukum. Ilmu pengetahuan saatnya keluar dari aturan metodologis yang selalu digunakan para ilmuwan. Aturan metodologis hanya akan membatasi aktivitas para ilmuwan sehingga akan membatasi kemaju ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan terjadi karena kreativitas individual. Karena itu, satu-satunya prinsip yang tidak menghambat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan adalah konsep yang dinamainya anything goes. Penolakan atas keteraturan dan aturan main baku dalam pengembangan ilmu. Ilmuwan harus bebas. Kegiatan ilmiah adalah suatu upaya yang anarkistik karena tidak mengandalkan satu metode tertentu. Muaranya adalah pluralitas teori.

Mencairnya aturan main pengembangan ilmu sebagaimana dipaparkan Feyerabend akan mengakomodasi berbagai varian keilmuan yang selama ini terpinggir dan dipinggirkan, seperti pesantren. Sudah saatnya universitas di Indonesia membuka diri. Menyadari bahwa epistemologi keilmuan tidak tunggal. Hal ini khususnya bukan untuk kepentingan pesantren karena tanpa universitas mereka sudah dan akan tetap survive. Sebaliknya adalah untuk kepentingan universitas itu sendiri dalam rangka mengatasi kejumudan yang mulai menyeruak.

Dari pesantren kita belajar bahwa orientasi aktivitas keilmuan jelas bukanlah ilmu itu sendiri tetapi menjawab problem sosial. Jika universitas selama ini baru berkutat dalam wacana ilmu yang membumi dan transformatif, pesantren sudah melakoninya jauh-jauh hari.

Dalam buku "Bilik-Bilik Pesantren", Cak Nur, pernah menulis, "Seandainya negeri kita ini tidak mengalami penjajahan, mungkin pertumbuhan sistem pendidikannya akan mengikuti jalur-jalur yang ditempuh pesantren-pesantren. Sehingga perguruan-perguruan tinggi yang ada sekarang ini tidak akan berupa UI, ITB, IPB, UGM, Unair, atau pun yang lain, tetapi mungkin namanya Universitas Tremas, Krapyak, Tebuireng, Bangkalan, Lasem, dan seterusnya. Kemungkinan ini bisa kita tarik setelah melihat dan membandingkan secara kasar dengan pertumbuhan sistem pendidikan di negeri-negeri Barat sendiri, di mana hampir semua universitas terkenal (misal: Harvard, Yale, Princeton, Cambridge, Oxford -pen) cikal-bakalnya adalah perguruan-perguruan yang semula berorientasi keagamaan (seminari). Mungkin juga, seandainya kita tidak pernah dijajah, pesantren-pesantren itu tidaklah begitu jauh terpencil di daerah pedesaan seperti kebanyakan pesantren sekarang ini, melainkan akan berada di kota-kota pusat kekuasaan dan ekonomi, atau sekurang-kurangnya tidak terlalu jauh dari sana, sebagaimana halnya sekolah-sekolah keagamaan di Barat yang kemudian tumbuh menjadi universitas-universitas tersebut."

Pemerintahan kolonial tidak lagi eksis. Bayangan Cak Nur, bukanlah banyangan utopis jika semakin banyak yang memiliki bayangan serupa. Mari kita bayangkan dan upayakan bersama. Bayangan kiai dan profesor maupun santri dan mahasiswa dapat bersanding dalam forum-forum ilmiah dengan epistemologi yang dikembangkannya masing-masing. Bayangan bahwa kitab kuning dan jurnal dapat sama-sama dirujuk. Bayangan atas pesantren yang tidak selalu diidentikkan dengan agama, politik, atau pun pemberdayaan umat semata namun juga bagian dari komunitas epistemik yang melakukan pengembangan ilmu.

Penulis adalah mahasiswa Global Public Policy di Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Moscow; aktif di PCINU Federasi Rusia
Senin 3 Oktober 2016 14:14 WIB
NU dan Penentuan Awal Bulan Kamariah
NU dan Penentuan Awal Bulan Kamariah
Ilustrasi (www.dotmsr.com)
Oleh Moh. Salapudin

Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) mengikhbarkan bahwa tanggal 1 Muharram 1438 H jatuh pada hari Senin, 3 Oktober 2016, atau persisnya dimulai sejak Ahad (1/10) malam nanti. PBNU mengistikmalkan bilangan bulan Dzulhijjah 1437 H menjadi 30 hari karena tidak ada yang berhasil mengamati hilal pada pelaksanaan rukyatul hilal pada Sabtu (1/10) kemarin. (NU Online, 2/10).

Ketika berita di atas di-share di group WhatsApp Keluarga Besar Mahasiswa Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang, terjadi diskusi panjang. Pasalnya, banyak yang sudah merayakan ritual tahun baru hijriah pada Sabtu (1/10) malam kemarin. Alasannya adalah karena keadaan hilal pada pelaksanaan rukyatul hilal kemarin sudah memenuhi kriteria imkan rukyat yang dipedomani pemerintah (imkan rukyat kriteria MABIMS), yakni tinggi hilal minimal 2 derajat, jarak sudut matahari-bulan (elongasi) 3 derajat, dan umur bulan dari saat ijtimak 8 jam.

Tinggi hilal saat pelaksanaan rukyatul hilal pada Sabtu (1/10), kemarin, sebagaimana dipublikasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), berkisar antara 2,90 derajat di Merauke, Papua, sampai dengan 4,33 derajat di Banda Aceh, Aceh. Dengan elongasi 3,7 sampai 4,9 derajat, dan umur bulan lebih dari 8 jam. Jika mengunakan hisab imkan rukyat kriteria MABIMS, maka keadaan hilal tersebut dapat dijadikan alasan masuknya awal bulan baru sehingga awal bulan Muharram 1438 H jatuh pada Sabtu (1/10) atau persisnya dimulai pada Sabtu malam kemarin.  

Masalahnya, meskipun keadaan hilal sudah memenuhi kriteria MABIMS, ternyata pada pelaksanaan rukyatul hilal tidak ada yang berhasil melihat hilal. Dalam kasus semacam ini, NU akan mengistikmalkan bilangan bulan sebelumnya menjadi 30 hari, sehingga awal Muharram 1438 H, sebagaimana diikhbarkan PBNU, jatuh pada Senin (3/10) atau persisnya dimulai sejak Ahad malam nanti. Kasus ini sebenarnya bukanlah yang pertama kali. Pada penetapan awa bulan Rabiul Akhir 1437 H lalu, keadaan hilal juga sudah memenuhi krieria imkan rukyat MABIMS, namun karena tidak ada yang berhasil melihat hilal pada pelaksanaan rukyat hilal, maka NU mengistikmalkan bulan Jumadil Akhir 1437 H.

Sebagai jam’iyah diniyah (organisasi sosial kegamaan Islam) yang berhaluan Ahlussunah wal Jama’ah, NU menjunjung tinggi dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW serta tuntunan para sahabat Rasulullah SAW dan ijtihad para ulama mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali). NU juga berkewajiban untuk senantiasa mengamalkan, mengembangkan dan menjaga kemurnian ajaran agama Islam yang diyakininya, termasuk dalam hal penetapan waktu/tatacara ibadah yang dianggap sah dan utama. Menurut keyakinan NU, metode yang mu’tamad (yang dapat dijadikan pegangan), dalam hal penentuan awal bulan kamariah, terlebih pada bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, adalah rukyatul hilal.

Dasar hukum dipilihnya rukyat oleh NU, selain hadits-hadits Nabi tentang hisab rukyat, tentu saja pendapat para ulama. Para ulama yang diikuti pendapatnya, sebagaimana terdapat dalam “Buku Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama” adalah: Imam Mazhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali), Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam ar-Ramli, Imam Bakhit al-Mu’thi, Imam Ba’lawi, dan ulama lainnya. Adapun kitab-kitab karya ulama klasik yang dirujuk NU adalah Fiqh ala al-Mazahibi al-Arba’ah, Majmu’, Tuhfah al-Muhtaj, Nihayah al-Muhtaj, Irsyadu Ahli al-Millah, I’anatut Thalibin, Bughyah al-Mustarsyidin, Syarah Ihya’ Ulumuddin, Fathul Bari, Bidayatul Mujtahid, al-Isyadatul Saniyah, Fatawa ar-Ramli, al-Alamul Mansyur fi Isbathi Syuhur, al-Fatawa asy-Syar’iyah, dan al-Mahalli.

Semua ulama tersebut berpendapat bahwa awal bulan kamariah, khususnya awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, ditentukan berdasarkan rukyatul hilal, dan jika rukyat tidak berhasil maka dilakukan istikmal. Bahkan, term rukyat dalam hadits-hadits hisab rukyat bersifat ta’abbudi ghair al-ma’qul al-ma’na (tidak dapat dirasionalisasi). Itulah alasan mengapa hingga sekarang NU masish memegang teguh rukyatul hilal.

Adapun terhadap kriteria imkan rukyat sebagaimana yang digunakan oleh pemerintah saat ini, PBNU tidak menolaknya secara mutlak. PBNU menggunakan hisab krieria imkan rukyat untuk menerima/menolak laporan rukyatul hilal. Artinya, jika keadaan hilal sudah memenuhi imkan rukyat dan ada kesaksian rukyatul hilal, maka kesaksian tersebut akan diterima. Sebaliknya, jika keadaan hilal masih di bawah kriteria imkan rukyat, dan ada yang mengaku melihat hilal, maka kesaksian tersebut akan ditolak.

Kasus tersebut pernah terjadi misalnya pada saat awal Syawal 1418 H dan Ramadhan 1427 H. Pada saat itu ada yang mengaku dapat melihat hilal, namun karena keadaan hilal tidak memenuhi kriteria imkan rukyat, maka PBNU menolak kesaksian itu. Pada kedua kasus tersebut, memang terdapat dinamika di internal NU, yakni keputusan PWNU yang menerima kesaksian hilal pada saat itu.

Penulis pernah belajar ilmu falak di UIN Walisongo Semarang
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG