IMG-LOGO
Opini

Resolusi Jihad dan Kontekstualisasi Fiqih Pesantren

Jumat 21 Oktober 2016 16:0 WIB
Bagikan:
Resolusi Jihad dan Kontekstualisasi Fiqih Pesantren
Oleh Khoirul Anwar

Pada tanggal 22 Oktober 1945, pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratussyekh KH Muhammad Hasyim Asy’ari, bersama para kiai NU lainnya menyatakan bahwa hukum berperang melawan penjajah adalah fardlu ‘ain, yakni menjadi kewajiban setiap individu muslim, laki-laki, perempuan, dewasa, maupun anak kecil, bersenjata atau tidak. Wajib ‘ain ini berlaku bagi umat Islam yang berada di dalam lingkaran jarak 94 kilometer tempat kedudukan musuh.

Sedangkan bagi umat Islam yang berada di luar jarak itu hukumnya fardlu kifâyah, kecuali apabila musuh tidak bisa dikalahkan maka hukumnya menjadi fardlu ‘ain supaya umat Islam bisa menang. Musuh di sini maksudnya para penjajah Belanda dan sekutunya.

Seruan perang di atas murni diambil dari literatur fiqih yang biasa diajarkan di pondok pesantren, yakni fiqih madzhab Syâfi’î. Dalam kitab Fathu al-Qarîb al-Mujîb karya Syaikh Muhammad bin Qâsim al-Ghazî (w. 918 H) dijelaskan, bahwa perintah jihad melawan orang-orang kafir pasca Nabi Muhammad wafat ada dua, yaitu: 1) fardlu kifâyah dalam setiap tahun apabila orang-orang kafir berada di negaranya sendiri, dan 2) fardlu ‘ain apabila orang-orang kafir sudah masuk ke dalam negara Islam atau berada di wilayah sekitarnya. (Al-Ghazî, tt: 58-59).

Gagasan Resolusi Jihad yang diambil dari kitab kuning ini sangat menarik. Alasannya, dalam literatur fiqih kerap dipahami bahwa jihad ialah perang melawan orang-orang kafir (non muslim). Perang dilakukan demi tersebarnya agama Islam dengan menundukkan orang-orang kafir. Rumusan fiqih ini berpijak pada hadis Nabi: “Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka berkata ‘tidak ada Tuhan selain Allah’ (Umirtu an uqâtila an-nâsa hattâ yaqûlû lâ ilaha illallah).”

Sementara para kiai dan santri NU yang menggagas Resolusi Jihad memahami bahwa perang dilakukan demi mempertahankan tanah air. Baginya, mempertahankan tanah air bagian dari manifestasi rasa cinta terhadap tanah kelahiran. Dalam maqâlah yang sangat popular di kalangan warga nahdliyyîn disebutkan: “Mencintai tanah air bagian dari iman (Hubbu al-wathan min al-îmân).”

Di sini para kiai telah mendialogkan teks-teks yang ditulis puluhan abad lalu untuk kemudian dikontekstualisasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Indonesia saat itu, yakni jihâd di jalan Allah bukan “karena agama memerintahkan memerangi non muslim supaya mereka masuk atau tunduk kepada agama Islam”, melainkan “karena memperjuangkan kemerdekaan tanah air dari kaki-kaki penjajah”.

Bisa diandaikan, jika para penjajah itu kebetulan beragama Islam, pasti Resolusi Jihad akan tetap diterbitkan. Karena yang menjadi alasan terbitnya peristiwa bersejarah itu bukan terletak pada identitas agama penjajah, melainkan perilaku penjajahan itu sendiri, yakni hendak merebut hak kemerdekaan bangsa ini dan melakukan kejahatan serta kezaliman.

Kontekstualisasi Fiqih


Kontekstualisasi fiqih perang di atas tidak mungkin terjadi tanpa ada kesadaran lokalitas dari para kiai dan santri NU masa lampau. Baginya, fiqih bukan harus dipahami “apa adanya”, melainkan harus memperhatikan “ada apanya” atau kepentingan yang hendak digapai. Narasi fiqih adalah narasi realitas tempat di mana fiqih itu diproduksi, sehingga pemahaman atas sejarah sosial mutlak diperlukan demi menyingkap kehendak yang dimaksud penulis teks (mu`allif).

Pertimbangan aspek lokalitas atau konteks ini terlihat diperhatikan betul dalam keputusan-keputusan hukum yang diberikan para kiai masa lampau. Selain Resolusi Jihad, misalnya hukum memakai jas dan dasi. Pada masa penjajahan, hukum memakai jas dan dasi haram karena menyerupai para penjajah (tasyabbuh), tapi setelah merdeka KH. Wahab Chasbullah memakainya. Hukum berubah seiring dengan perubahan konteks.

Dengan mempertimbangkan konteks fiqih, maka fatwa-fatwa yang berpijak darinya akan banyak memberikan mashlahat kepada umat dan tidak menjadi bara api yang membakar perseteruan di antara anak bangsa.

Kini seiring dengan berjalannya waktu, banyak persolan-persoalan bangsa yang harus diselesaikan. Para kiai dan santri sebagai penerus perjuangan Mbah Hasyim Asy’ari dan para kiai pendahulu lainnya, punya tanggung jawab untuk memberikan jawaban-jawaban dan solusi keagamaan yang kontekstual dan meneduhkan.

Fatwa-fatwa keagamaan dari para kiai dan santri, terutama yang berkaitan dengan hubungan antar umat beragama dan persamaan hak warga negara sangat ditunggu oleh khalayak umum. Fatwa di sini tentunya fatwa yang kontekstual dan mencitrakan Islam rahmatan li al-‘âlamîn. Karenanya, melalui Hari Santri Nasional yang menjadi pengingat bagi masyarakat atas perjuangan para kiai dan santri masa lalu dalam memperjuangkan kemerdekaan, para kiai dan santri masa kini dituntut untuk melanjutkan pengawalan terhadap keutuhan NKRI dengan merawat keragaman dalam persatuan bangsa Indonesia.


Khoirul Anwar, warga NU, tinggal di Bukit Walisongo Ngaliyan Semarang.

Bagikan:
Jumat 21 Oktober 2016 10:41 WIB
Shalawat Nariyah untuk Keselamatan Bangsa
Shalawat Nariyah untuk Keselamatan Bangsa
1 Miliar Shalawat Nariyah
Oleh HA Helmy Faishal Zaini

Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili dalam kitab Khazinatul Asrar mengatakan bahwa salah satu shalawat yang mustajab (dikabulkan) adalah Shalawat Tafrijiyah Qurthubiyah, yang disebut orang Maroko dengan Shalawat Nariyah. Dinamakan Nariyah karena jika umat Islam mengharapkan apa yang dicita-citakan dan juga diinginkan, atau ingin menolak yang tidak disukai, sebagaimana dituturukan dalam buku tersebut, mereka berkumpul dalam satu majlis untuk membaca shalawat Tafrijiyah Qurthubiyah ini sebanyak 4.444 kali, tercapailah apa yang dikehendaki dengan cepat.

Soal pendapat sebagian orang yang berkata bahwa Sholawat Nariyah adalah Sholawat orang yang ‘merindukan neraka’ sesungguhnya hal itu tidaklah tepat sama sekali. Menyitir pendapat Abdullah al-Ghummari, sesungguhnya penamaan nariyah itu terjadi karena adanya tashif atau perubahan dari muasal kata yang sebenarnya taziyah. Keduanya, Nariyah dan Taziyah memiliki kemiripan dalam tulisan Arab. Perbedaan hanya terletak pada titik huruf. Di Maroko sendiri—tempat Shalawat ini berasal-- shalawat ini dikenal dengan shalawat Taziyah, sesuai nama kota pengarangnya.

Untuk keselamatan Bangsa
Tidak syak lagi, sebagaimana tertera dalam banyak kitab terkait kemujaraban Shalawat Nariyah, maka dengan mengharap keberkahan yang ditimbulkan darinya, segenap Nahdliyin berbondong-bondong secara serentak membaca Shalawat Nariyah yang tujuan utumanya adalah untuk mengharap keselamatan bangsa.

Krisis yang sedang melanda berbagai sektor, utamanya ekonomi, politik, dan keamanan, membuat kita semakin prihatin. Hidup menjadi sangat mencekam. Ancaman kerusuhan dan demonstrasi yang cenderung mengarah kepada anarkisme muncul di mana-mana. 

Kondisi yang seperti itu sesungguhnya mengingatkan kita pada penyair besar WS. Rendra yang pernah mengatakan bahwa masyarakat Indonesia tak ubahnya rumput kering. Tersulut api sedikit saja, ia akan dengan mudah terbakar. Seperti itulah kita hari ini. Kondisi kita memang senyampang dengan yang dikatakan WS Rendra. Masyarakat menjadi mudah tersulut emosinya. Masyarakat menjadi mudah terpancing amarah. Dengan begitu benih pertikaian dan permusuhan menjadi merajalela. Lalu di mana Tuhan akan menurunkan rahmat jika masyarakatnya sedemikian amarah?
Shalawat Nariyah, pada titik tertentu, ia bisa dimaknai sebagai sebuah upaya untuk ‘mendinginkan’ hati dan nurani masyarakat Indonesia. Pada masyarakat yang ‘dingin’ akal dan nuraninya, rahmat dan berkah Tuhan diharapkan akan berlimpah.

Dalam banyak kesempatan kita sering medengar istilah baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur. Di sanalah sesungguhnya cita-cita membangun negeri yang aman dan tenteram itu digantungkan. Dalam istilah di atas negeri yang ideal adalah negeri yang bukan saja baik (walfare), namun lebih dari itu juga diampuni Tuhan.

Kalimat wa rabbun ghafur ini menarik untuk dikaji mengingat kebanyakan kita diam-diam banyak yang berpemahaman bahwa membangun negara tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tuhan. Negara adalah urusan duniawi, sementara Tuhan adalah urusan privat yang biasanya menyangkut hal-ihwal ubudiyah. Pandangan seperti ini sesungguhnya tidak tepat. Sebab jelas membangun negara itu pararel dengan urusan ilahiyah. Hal ini sama persis dengan kekurangtepatan kita yang diam-diam memisahkan antara konsep hablum minannas dengan hablum minallah sebagai dua konsep yang berdiri sendiri-sendiri. Padahal dua konsep tersebut paralel dan berhubungan satu sama lainnya.

Dalam pada itu penting untuk diingat sejarawan Edward Gibbon dalam bukunya yang bertajuk The History of the Decline and Fall of the Roman Empire pernah mengungkapkan bahwa adanya degradasi moralitas yang salah satunya ditandai dengan semakin menjamurnya gejala hidup mewah dan juga berlebihan merupakan penyebab utama dari kehancuran sebuah negara. Lebih jauh, Gibbon berkesimpulan bahwa tanda utama kemunduran sebuah peradaban adalah ketika terjadi disparitas yang begitu tinggi antara kaum elite dan rakyat biasa. Gejala itu nampaknya sudah kita temui akhir-akhir ini. Jika melihat pola hidup para elite negeri ini, tentu yang terbayang di benak kita adalah citra kemewahan yang sangat serta gaya hidup yang lebih mementingkan ”libido duniawi”.

Kita sangat berharap krisis yang demikian ini tidak berkelanjutan. Ia harus kita amputasi. Meminjam bahasa KH. A Musthofa Bisri, agar kita selamat hidup di dunia ini nampaknya bagi manusia seperti kita terlalu muluk untuk diajak mempraktikkan hidup zuhud. Manusia sekarang ini, bisa hidup sederhana saja sudah sangat luar biasa. Dan Shalawat Nariyah kita jadikan sebagai alas utama sekaligus tonggak awal bagi kita semua untuk bertekad menuju kehiduan yang lebih baik, yang lebih sederhana, dan lebih optimis menatap masa depan.

Alakullihal, menarik merenungkan surat yang dikirim oleh KHR Cholil As’ad Syamsul Arifin dari Sitibondo kepada PBNU beberapa tempo lalu. Dalam surat panjang tersebut Kiai Kharismatik tersebut menulis seperti ini dan kutipan ini sangat menarik perhatian penulis: 
“Sungguh Al-Faqir merasa sangat antusias ketika mengetahui bahwa PBNU telah mengistruksikan pembacaan 1 Miliar Saolawat Nariyah secara serentak. Al-Faqir ikut berdoa semoga kegiatan dimaksud, selain diterima oleh Allah SWT juga bisa menjadi salah satu solusi bagi persoalan yang menimpa kita, warga NU dan Indonesia secara keseluruhan. 
Bukan tanpa alasan kalau Al-Faqir merasa antusias dan ikut bergembira. Sejak belasan tahun silam, Guru Al-Faqir, Alm. Kyai Ahmad Sufyan, sudah mencita-citakan bahwa Sholawat Nariyah bisa merata secara nasional dan, yang paling penting, dilakukan dengan penuh kesungguhan. Sekalipun, katakanlah, belum benar-benar mencicipi manisnya bershalawat.”

Surat tersebut dikirim langsung oleh putra almarhum KHR As’ad Syamsul Arifin dalam rangka merespon positif program pembacaan Shalawat Nariyah sebanyak 1 Miliar yang diselenggarakan sebagai rangkaian peringatan Hari Santri tahun 2016. Pembacaan Shlawat Nariyah tersebut akan dilaksanakan serentak dari Sabang sampai Merauke pada tanggal 21 Oktober mendatang. 
Selamat memabaca Shalawat Nariyah dan semoga kiat diberi kekuatan dan keberkahan yang melimpah. Wallahu a’lam bis showab 

H A Helmy Faishal Zaini, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Kamis 20 Oktober 2016 6:0 WIB
Hiruk-Pikuk Pernyataan Ahok, Apa Betul Ini “Test The Water”?
Hiruk-Pikuk Pernyataan Ahok, Apa Betul Ini “Test The Water”?
Ilustrasi (aktual.com)
Oleh Sonny Majid

Pekan lalu hingga kini, efek pernyataan Ahok terkait Al Maidah:51 masih menjadi obrolan ramai di media sosial. "Efek gelombangnya sangat fantastis," demikian yang ada di benak saya, sebagai orang awam.

Belakangan "gelombang" dari pernyataan Ahok yang kemudian direspon sebagai bentuk "penistaan agama" berujung pada peralihan isu, yang tohokannya menyerang lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Saya yakin ini cuma gara-gara rekomendasi yang dikeluarkan MUI tentang dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ahok.

Isunya beragam, mulai dari "MUI berpolitik" sampai dengan munculnya "Petisi Audit Dana Sertifikasi Halal." Dalam konteks sebagai institusi, pernyataan KH Makruf Amin sebagai Ketua Umum MUI sudah jelas, mewakil lembaga MUI yang tetap berdiri di tengah. Ia mengatakan, "Bahwa Ahok dimaafkan, tetapi proses hukum jalan terus." Sampai-sampai beredar meme KH Makruf Amin dengan kalimat, "MUI tidak memasuki wilayah politik, Ahok yang mencampuri wilayah MUI."

Lagi-lagi sebagai orang awam, saya menilai pernyataan KH Makruf Amin ini sudah sangat netral sekali. Kenapa demikian? Karena pernyataan Ahok terkait Al Maidah 51 ini, telah menjadi delik aduan. Logika saya, namanya ada yang melaporkan, ya aparat kepolisian harus menindaklanjuti laporan tersebut. Oleh karenya saya menjadi bingung, ketika sejumlah kelompok masih menyalahkan MUI dalam kasus ini, bahkan menggiring opini "menohok" ke MUI. Sudahlah, lupakan saja analisis dangkal saya ini tentang ini.

Kembali ke Ahok, sejak beredar video di Youtube tentang Al Maidah ayat 51 yang dilontarkan Ahok saat bertemu dengan warga di Kepulauan Seribu, saya banyak mendapat pertanyaan dari kawan, kolega, bahkan mahasiswa yang sekadar mengajak ngobrol-ngobrol.

Saya hanya mampu menjawab seenak udel saya saja, bahwa dugaan sementara Ahok tengah test the water, melempar batu di tengah kolam yang airnya tenang. Jika saya menjadi konsultan politik, isu Al Maidah 51 ini secara logika terbalik sekaligus mengukur tingkat "gelombang" lemparan tadi, apakah besar atau kecil, dan siapa yang menangkap "gelombang" itu. Setidaknya menjadi rujukan mengukur popularitas dan elektabilitas sebagai kandidat gubernur. Ternyata "gelombangnya" besar. Lumayan, berarti bisa menyimpan "stok isu" yang suatu saat bisa dilemparkan kapanpun.

Saya tidak marah dengan Ahok secara pribadi, karena saya juga tidak dikenal Ahok. Tapi yang saya sayangkan pada sosok dia, ketika Al Maidah 51 terlontar, dan ditafsirkan beragam pandangan, apakah Ahok sadar eskalasi "gelombang" isu ini justru menjadikan para ulama dan para orangtua kita semua yang dipercaya memiliki ilmu mumpuni, tempat kita meminta pendapat, justru menjadi "sasak tinju," yang berujung pada tuduhan institusi keagamaan A, B, dan C main politik.

Saya tetap punya pikiran positif, dan yakin para ulama kita bicaranya bukan soal dukung atau tidak mendukung, tapi lebih pada bagaimana perhelatan politik ini tidak berakhir pada kekisruhan yang justru lebih besar kerugiannya.

Di luar itu, ada yang aneh sebenarnya. Dari rentetan kejadian ini, saya belum melihat ada pihak yang menyoalkan Ahok dengan menggunakan tema-tema pelanggaran Pemilu. Alasan saya simpel. Karena ketika Ahok bertandang menemui warga di Kepulauan Seribu itu, bisa jadi sedang kunjungan kerja sebagai gubernur. Ini artinya: Ahok bisa dikenakan pasal "menggunakan fasilitas negara."

Ditambah lagi Ahok melontarkan pernyataan tentang "memilih saya" tidak dalam posisi cuti. Setahu saya, dalam aturan Pemilu, Ahok hanya dibolehkan melakukan tindakan "ajakan memilih atau ajakan tidak memilih kandidat lain" bukan dalam kapasitas sebagai gubernur, melainkan sebagai kandidat calon gubernur. Tinggal dianalisis saja oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam konstestasi politik Pilkada Jakarta, apalagi timses kandidat lain. Itu masuk kategori pidana loh, karena "menyalahgunakan kekuasaan."

Entahlah apakah sudah ada yang melaporkan ke Bawaslu soal ini. Dan setahu saya ancaman paling maksimal dalam pelanggaran Pemilu itu adalah didiskualifikasi sebagai calon gubernur.

Terakhir, saya hanya mampu berpesan kepada Ahok, Sang Gubernur Jakarta, hati-hati dalam mengukur "gelombang" batu yang Anda lemparkan ke tengah kolam, jika terlalu besar, khawatir Anda terkena cipratan air di dalam kolam itu. Ini menjadi pelajaran buat Anda, agar ke depan, bahwa dalam kepemimpinan, kita juga belajar tentang etika. Karena yang Anda pimpin ini manusia, sama dengan Anda yang juga manusia. Lain kali Anda lebih santun dalam berpolitik, karena politik juga mengajarkan "politik santun."

Penulis adalah Dosen Universitas Pamulang & Pembelajar di Lingkar Kaji Isu-Isu Strategis

Selasa 18 Oktober 2016 13:13 WIB
Pesantren sebagai Solusi Pendidikan di Era Global
Pesantren sebagai Solusi Pendidikan di Era Global
Foto: ilustrasi
Oleh Wiwin Herawati

Pendidikan merupakan salah satu sistem untuk memajukan Negara dalam integritas dunia dan membangun moral suatu bangsa. Sebagai salah satu Negara berkembang yang sangat kental dengan pendidikan berbasis kepesantrenan, maka perlu upaya mengggugah seluruh anak bangsa dengan sistem kepesantrenan. 

Dilihat dari beberapa latar belakang di Indonesia, banyak sisi miring pendidikan yang tidak memiliki basis kepesantrenan, seperti waktu, biaya, moral, anggaran pendidikan, sosial, pergaulan sesama, dan sebagainya. 

Masing-masing faktor masih jauh di bawah angka kemajuan pendidikan di Indonesia yang rata rata memiliki 64 persen (Kompas, 2/10/2016). Sehingga perlu upaya maksimal agar pendidikan di Indonesia lebih tertata rapi dan efisien menuju peran anak bangsa yang lebih baik. Bagaimana caranya? Ya, Pesantren jawabannya. 

Sistem pendidikan pesantren memiliki banyak peluang dan kesempatan yang lebih bagi anak bangsa karena kegiatan didalamnya banyak sekali hal-hal positif dibanding sekolah biasa pada umumnya. Berbagai aktivitas dan peraturan yang tersusun secara kompleks dan efisien menunjukkan bahwa sesungguhnya Indonesia dapat menjangkau nilai-nilai moral dan integritas yang memadai. 

Seperti pengajian Al-Qur’an, pengajian kitab, ekstrakulikuler, sekolah berjenjang, kompetisi antar-madrasah, pertukaran pelajar, dan masih banyak lagi. Jika diisi dengan banyak kegiatan positif tersebut, waktu yang tersisa tidaklah sia-sia. Namun apakah semua ini dapat menggugah anak bangsa dengan waktu yang teramat sibuk 24 jam? Bukankah pendidikan di Indonesia juga masih banyak pembaharuan yang harus dilakukan?

Data UNESCO menunjukkan bahwa di bidang pendidikan, pengembangan manusia Indonesia makin menurun dari tahun ke tahun. Indonesia menempati urutan ke-102 (1996 ), ke-99 (1997), ke-105 (1998 ), ke-109 (1999 ) dari 174 negara yang ada di dunia. Hingga pada tahun 2016 ini Indonesia berada pada urutan ke-125 dari 180 negara yang ada di dunia (Kompas, 2/10/2016). 

Hal ini menunjukkan bahwa  Indonesia masih jauh di bawah angka keterbelakangan dan kemiskinan. Karena pada dasarnya pendidikan rendah berawal dari sisi ekonomi yang rendah pula. Sehingga faktor kemiskinan perlu diberantas terlebih dahulu. Namun bukan berarti dengan sistem pendidikan berbasis kepesantrenan, Indonesia perlu biaya yang cukup menggiur lidah karena kebanyakan pesantren tidak lebih dari ekonomi rata-rata rakyat Indonesia. 

Hanya saja biaya keseharian pesantren yang memang membutuhkan sedikit uang saku bagi santrinya. Namun semua itu tergantung penggunaan masing-masing sesuai kebutuhan, karena tidak semua fasilitas dan biaya ditanggung oleh pesantren. Sehingga secara tidak langsung upaya hemat terlaksanakan oleh semua santri. 

Bukti lain dari data yang dilaporkan oleh The World Economic Forum Swedia (2000), mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki daya saing yang terbilang rendah yaitu dengan hanya menempati urutan ke-37 dari 57 negara-negara yang telah disurvei. Bahkan Indonesia hanya berpredikat sebagai follower dalam hal pengembangan teknologi bukan sebagai pemimpin dari 53 negara yang ada di dunia (Kompas, 2/10/2016).

Dampak yang dirasakan oleh Negara kita dalam mutu pendidikan adalah ketertinggalan dalam info-info dunia yang perlu dibahas, baik pendidikan formal maupum nonformal. Keterbelakangan anak bangsa perlu diatasi dengan menyuguhkan dan membawa mereka ke dalam suatu sistem yang memang efektif dan efisien. 

Artinya, tidak terlalu banyak waktu kosong yang terbuang seperti pendidkan formal yang tidak berasrama sehingga pemantauan terhadap anak bangsa tidak terkontrol, walaupun sebagian telah dipantau oleh orangtua masing-masing. Hasilnya pun kurang maksimal dan memuaskan jika diihat dari dampaknya. 

Kembali ke pendidikan kepesantrenan. Sudah terlihat jelas bahwa dampak dari pendidikan tanpa didasarkan pantauan-pantauan ekstra dari berbagai pihak orang tua, guru, maupun pengasuh pesantren yang memiliki keunggulan hingga internasional, tidaklah semuanya berdampak hebat. 

Ilmu-ilmu yang didapat pun belum terbawa oleh semuanya, sehingga hanya fokus pada satu ilmu yaitu ilmu umum. Padahal jika ilmu umum dan agama diakumulasikan maka akan menghasilkan satu moral yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis di mana satu dan lainnya saling melengkapi. Alhasil Indonesia masih menjadi pupuk dalam standar pendidikan dunia. 

Pesantren menyediakan fasilitas memadai dan lengkap seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Namun bedanya, pesantren lebih mementingkan kegunaan yang benar-benar dibutuhkan daripada penggunaan yang maksimal. Maksudnya, dikhawatirkan santri terlena pada fasilitas yang ada, sehingga tidak hanya menggantungkan fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia.  Di sisi lain, ekstrakurikuler seperti sekolah pada umumnya, seperti Karya Ilmiah Remaja (KIR), Tata Boga, Pencak Silat, Basket, Voli, Pramuka, dan tambahan-tambahan keterampilan lain seperti Hadroh, Qiroah, Nasyid, Kitab Kuning, Kaligrafi, dan berbagai keterampilan lainnya. 

Kompetisi pun tidak kalah hebat dari lembaga pendidikan lainnya. Misalnya pertukaran pelajar Asia-Afrika, Pencanangan Budaya Nasional Menulis Mushaf Al-Qur’an, 30 Jus MHQ Internasional, Pospenas (Pekan Olahraga Santri antar Pondok Pesantren Nasional), dan lain-lain. Semua itu berdasarkan pencapain maksimal belajar dan mengaji  selama di pesantren. 

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih butuh pembaharuan maksimal. Upaya-upaya diatas memungkinkan kita berlanjut kepada salah satu piihan supaya lebih maju atau Indonesia hanya akan menjadi pupuk bawang dalam diskusi Internasional ke depannya.***

Penulis adalah Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran, Yogyakarta.

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG