IMG-LOGO
Opini

Rindu Guru Bangsa dalam Demokrasi Negeri Para Penanding

Senin 5 Desember 2016 17:31 WIB
Bagikan:
Rindu Guru Bangsa dalam Demokrasi Negeri Para Penanding
Foto: ilustrasi
Oleh Aris Adi Leksono

Penanding dalam definisi ini adalah seseorang atau sekelompok orang yang suka tidak terima atas kehebatan orang lain, kemudian memunculkan kehebatan yang lainnya dari dirinya atau kelompoknya. Dalam bahasa agama Islam, orang atau kelompok semacam ini termasuk dalam indikator iri, dengki, hasut, yang tidak suka melihat kemajuan orang atau kelompok lainnya. Orang atau atau kelompok semacam ini termasuk indikator memiliki penyakit hati, yang tidak sama sekali ucapan dan perbuatannya dilandasi atas kesucian jiwa. Bagi mereka yang abadi adalah merebut kemenangan untuk kepentingan sesaat pribadi atau kelompoknya.

Dalam konteks bernegara, pemerintah melalui mandat rakyat Indonesia telah memilih pola demokrasi dalam menjalankan aktivitas kenegaraan dan kebangsaan. Esensi demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara substansial demokrasi Indonesia adalah sejalan dengan nilai Pancasila. Sebagai bangsa dan negara yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kegotong-royongan, keberagaman, dan kebermusyawararatan.

Dalam konteks usul fiqih, makna demokrasi sejalan dengan beberapa kaidah dasar, diantaranya "kebijakan pemerintah harus mendahulukan kemaslahatan rakyatnya", "menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan", dan lain sebagainya. Intinya kemaslahatan bangsa oleh negara melalui pemerintah adalah mutlak, jika pilihannya adalah demokrasi.

Secara formal pilihan model demokrasi di Indonesia memang sudah berjalan. Dalam kelembagaan negara misalnya berdiri Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, Komnas Penyiaran, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, dan lainnya. Dalam kebijakan telah disahkan banyak peraturan pemerintah, peraturan presiden, undang-undang, serta produk hukum lainnya terkait pelaksanaan subtansi demokrasi. Misalnya undang-undang keterbukaan informasi publik, peraturan pemerintah tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, undang-undang tentang ormas dan kebebasan berserikat, dan masih banyak lainnya. 

Kesimpulan sementara bahwa pilihan menjadi negara demokrasi sangat tepat, jika kemaslahatan umat adalah tujuan akhirnya. Implementasi kebijakan berdemokrasi sesungguhnya juga sudah mendapatkan banyak sarana, baik secara kelembagaan, maupun aturan produk hukum negara. Nah, ironinya yang terjadi akhir-akhir ini bukan menjunjung tinggi nilai demokrasi, tapi menjunjung tinggi kepentingan dan kemauan pribadi dan kelompok masing-masing. Akibatnya menegasikan kepentingan dan kemauan rakyat Indonesia.

Realitanya, muncul koalisi partai yang hanya membuat parlemen sibuk bagi-bagi kekuasaan. Munculnya oposisi yang hanya sibuk mengkritisi kebijakan untuk pencitraan, serta berujung pada pergantian dan menjatuhkan. Setiap kali pemerintah sibuk konsolidasi untuk “menenangkan”. Sebagian jabatan negara, seperti menteri atau selevelnya untuk "diperdagangkan". Akhirnya bekerja untuk pencitraan dan kepuasaan ndoro atau majikan pemilik semu gudang dagangan. Realitasnya bukan demokrasi Pancasila yang dicita-citakan, tapi demokrasi "penanding" yang dijanjikan.

Lebih menyedihkan lagi, sudah satu bulan lebih, wajah demokrasi Indonesia dipenuhi dengan para "penanding" atas nama penista agama, ancaman disintegarasi bangsa, istigotsah dan doa bersama untuk keselamatan bangsa, nusantara satu, ancaman makar, dan lainnya. Ending-nya yang dipertontonkan adalah counter isu atau opini tertentu. Semua itu, membuat kehidupan berbangsa dan bernegara stagnan pada opini media dan media sosial. Kalau kondisinya demikian, bagaimana bicara substansi pembangunan, kerukunan, gotong royong, keberagaman dan keharmonisan. Ya Allah... 

Kalau benar ramalan zaman akhir, maka seakan membenarkan ungkapan "susah membedakan mana yang benar dan mana yang salah", sebagaimana dawuh Mursyid Thoriqoh Qodiriyah wa Naqsabandiyah Al Utsmaniyah, Syekh Ahmad Asrori Al Ishaqi r.a. "Zaman akhir iku serba kewalik, sek becik dadi elek, seng elek dadi becik", yang baik seakan menjadi jelek, yang buruk menjadi baik". Sebagai rambu-rambu dalam bersikap, Imam Al-Ghazali juga berkata:

(ضَرَرُ الشَّرْعِ مِمَّنْ يَنْصُرُهُ لَا بِطَرِيْقِهِ أَكْـــثَرُ مِنْ ضَـرَرِهِ مِمَّنْ يَطْعَنُ فِيْـهِ (الغزالي

"Pembela Islam yang menyimpang lebih bahaya dari Penistanya." (Al-Ghazali)

Ketidakpastian sikap dan keputusan, bermula dari lambannya pemerintah menyikapi tuduhan penistaan agama yang dilakukan oleh salah seorang calon Gubernur DKI Jakarta, memicu gelombang protes atas nama bela agama 411, kemudian dengan cepat diselenggarkan istighotsah dan do'a bersama atas nama keselamatan bangsa dan negara. Tuntutan hukuman tuduhan penista agama masih dalam proses, muncul rencana aksi bela agama 212. 

Tidak mau ketinggalan, kelompok lain membuat kegiatan kirab budaya bangsa atas nama Bhinneka Tunggal Ika, muncul mimbar nusantara bersatu. Pasca aksi bela agama 212, bergegas muncuk aksi parade kebangsaan 412. Secara awan sudah dapat disimpulkan bahwa rangkaian aksi atas nama apapun di atas, seakan mengisyaratkan perang para "penanding" atas nama demokrasi, agama, dan kebangsaan. Sembari ngelus dodo, seakan berkata semakin benar ramalan zaman akhir, semakin benar apa kata guru bangsa, apakah sesungguhnya benar kata Imam Ghazali? Wallahu 'alam...

Ya, kondisi hari ini semakin membuat substansi demokrasi terkaburkan. Apalagi bayang-bayang "penanding" seakan tidak ada puasnya bertanding dan mengorbankan rakyat jelata. Tidak hanya karena berbeda agama, suku, atau ras, mereka “menandingkan”, tetapi persoalan kebangsaan juga ditandingkan. Sehingga yang terjadi sesama ormas saling menjatuhkan, dan lain sebagainya. Benar al-Qur'an mengatakan kullu hizbin bimaa ladaihim farihuun (Setiap kelompok atau golongan akan membanggakan golongan masing-masing). Mau benar atau salah, sudah tidak peduli, yang penting "aku dan kelompokku" menang. Na'udzubillah...

Terlepas dari persoalan sektoral, dendam kesumat kelompok, persoalan penistaan, kelambanan pemerintah dalam mengambil keputusan, yang semuanya memicu tontonan "pertandingan" yang akan mereduksi kepentingan kebangsaan. Apakah sudah tidak ada lagi bangsawan, negarawan, tokoh bangsa atau guru bangsa yang ingat akan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia? Lupa, atau sengaja dilupakan..

Dalam kondisi seperti ini, seakan rindu hadirnya sosok guru bangsa, tokoh bangsa, bangsawan, atau negarawan yang mampu menginspirasi dan memberikan pencerahan dalam penentuan keputusan kebangsaan. Sosok yang mampu menjadi "wasit" yang baik untuk para penanding. Menyatukan lagi semangat kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hidup penuh harmoni dalam keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Adil dalam kesejahteraan, sejahtera dalam keadilan. Semoga!

Penulis adalah Sekjen Asosiasi Sekolah Tinggi Agama Islam Se-Indonesia, Ketua PW Persatuan Guru Nahdlatul Ulama DKI Jakarta.

Tags:
Bagikan:
Ahad 4 Desember 2016 17:0 WIB
Kasus Ahok dan Kesadaran Hukum Kita
Kasus Ahok dan Kesadaran Hukum Kita
Ilustrasi (aktual.com)
Oleh Achmad Faiz MN Abdalla

Sejak hebohnya ucapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu, September lalu, negara ini menghadapi pekan-pekan yang melelahkan. Puncaknya adalah aksi unjuk rasa besar-besaran pada 4 November lalu menuntut pengusutan Basuki yang diduga menista agama. Aksi jilid selanjutnya pun kembali diselenggarakan pada 2 Desember. Perdebatan di tengah masyarakat mengenai kasus dan aksi tersebut pun tak terelakkan, terutama di media sosial.

Setelah melalui proses penyelidikan, Basuki pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian menjanjikan proses hukum yang independen dan transparan. Kasus tersebut bahkan sudah diserahkan ke Kejaksaan dan telah dinyatakan P21. Karena itu, pekan-pekan ke depan diharapkan terbangun kembali suasana kondusif, melupakan pekan-pekan yang sangat melelahkan. Masih banyak hal yang harus diselesaikan, persoalan bangsa dan negara yang harus dihadapi bersama. Semua elemen bangsa harus bersatu.

Namun kasus dugaan penistaan agama tersebut menyisakan persoalan bernegara kita dewasa ini. Semacam terdapat ketidaksatuan pandangan tentang bernegara. Negara Indonesia yang didirikan bersama, memiliki kesepakatan bersama yang tercantum dalam Pancasila dan Konstitusi. Nilai dan prinsip yang terkandung di keduanya tersebut lalu dijabarkan pada perangkat peraturan perundang-undangan di bawahnya. Konsep bernegara inilah yang harus kita pahami bersama.

Indonesia merupakan negara hukum di mana supremasi hukum menjadi dasar, berlaku untuk semua, tidak diskriminatif, dan memberi keadilan. Sederhananya, negara hukum ialah negara di mana hukum adalah panglima. Dalam kasus penistaan agama yang dituduhkan pada Basuki tersebut, menyisakan kesan bahwa konsep negara hukum tersebut tidak sepenuhnya dimengerti oleh banyak kalangan.

Secara sistematis, Basuki sudah dinyatakan bersalah. Di media sosial, banyak ditemukan pernyataan yang telah mengambil hukum ke tangannya. Intinya, Basuki sudah bersalah tanpa proses peradilan yang menyatakan ia bersalah. Ketika proses penyelidikan sedang dijalankan, tuntutan disuarakan dengan lantang bahwa basuki harus ditersangkakan dan ditahan. Penetapan tersangka dan penahanan seperti menjadi keharusan, bahkan juga harus dinyatakan tidak bisa mengikuti Pilkada.

Di sinilah, seperti yang dikatakan Todung Mulya Lubis di harian Kompas (25/11), kasus ini menjadi studi kasus yang menarik tentang negara hukum. Negara ini memiliki prosedur hukum acara yang harus ditegakkan secara mandiri dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Hukum tidak boleh tunduk menyesuaikan tekanan sebagian kelompok. Karena itu, sikap warga negara yang bijak terhadap proses hukum ialah mengawal proses tersebut.

Mengawal proses hukum ialah menghormati proses hukum. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum harus diberi kesempatan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Tindakan penahanan misal, haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bukan karena tekanan kelompok tertentu. Karena itu, mengawal tidaklah mengambil hukum berada di tangannya. Apapun hasilnya nanti, maka mari kita hormati bersama. Bila tidak menghormati, memaksakan kehendak untuk hasil sebuah proses hukum, itu bukanlah mengawal, melainkan memaksa.

Hukum negara kita disarikan dari nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai kaidah yang hidup di negara ini, termasuk kaidah agama. Intinya, hukum negara kita ialah kesepakatan bersama. Karena itu, perbuatan warga negara yang dinilai melanggar kaidah tertentu dalam perspektif sebagian kelompok, tidak otomatis berarti melanggar kaidah hukum negara. Misalkan saja Fatwa MUI, ia tidak otomatis menjadi rujukan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang atas perbuatannya dalam proses peradilan pidana negara. Bilapun ia digunakan di peradilan, sifatnya merupakan pertimbangan. Tidak mengikat.

Dalam menyelesaikan perkara pidana, negara kita merujuk ke KUHP dan peraturan perundangan-undangan lain di luar KUHP. Apakah seseorang dapat ditentukan melakukan tindak pidana atau tidak, sumber hukum materielnya ialah KUHP. Nah, untuk menegakkan hukum materiel tersebut, prosedur hukum acara dibuat dan diatur dalam KUHAP. Ada prosedur tertentu yang harus dilalui untuk menyatakan seorang bersalah. Selama putusan pengadilan belum menyatakan bersalah, maka berlaku asas praduga tak bersalah.

Meneguhkan Pancasila dan Demokrasi


Indonesia dikenal karena keberagamannya. Sejarah panjang berdirinya menunjukkan bahwa Indonesia sangat identik dengan kemajemukan. Karena itu, negara harus mengakomodir semua unsur bangsa, bukan sekedar kalangan tertentu. Kebersamaan, itulah yang harus dikedepankan dalam membangun wawasan kebangsaan kita. Berangkat dari keadaan tersebut, maka Pancasila harus diteguhkan sebagai dasar bernegara.

Sistem pemerintahan yang kita gunakan ialah demokrasi. Untuk itu, semua masalah bangsa harus diselesaikan dengan cara bermartabat melalui instrumen demokrasi. Banyak pihak yang menyebut, proses hukum kasus Basuki tersebut akan menjadi ujian kedewasaan kita dalam berdemokrasi dan menghormati hukum. Ketika mobilisasi massa digunakan untuk menekan proses peradilan, maka patut diduga, demokrasi kita belum terkonsolidasi dengan baik. Sebaliknya, pemerintah harus menjamin proses hukum yang adil dan berintegritas untuk mematangkan demokrasi.

Demokrasi menuntut penghormatan atas tegaknya supremasi hukum dan konstitusi. Kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan juga menunjukkan kuat tidaknya bangsa Indonesia pada sistem demokrasi itu sendiri. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi ekspresi kelompok mayoritas atau kelompok tertentu, apalagi untuk menekan kelompok minoritas atau kelompok tertentu. Indonesia sebagai negara hukum, memiliki tujuan yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945, di antaranya yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia, apapun agamanya, sukunya, atau rasnya.


Penulis adalah pelajar NU Gresik

Sabtu 3 Desember 2016 9:1 WIB
Belajar dari Muslimat "Romli" dan Muslimat Resmi
Belajar dari Muslimat
Oleh: Nurun Nisa’
Sekitar sebulan yang lalu, saya mendapat kesempatan bersama mengikuti presentasi Ibu Sri Mulyati (ISM) di sebuah konferensi internasional yang diselenggarakan Kemenag (Kementerian Agama) RI. Saya tidak sendirian: seorang teman lainnya bahkan mengunggah foto sumringah bersama ISM di media sosial. Perasaannya bersumber dari presentasi yang ia lakukan satu panel dengan ibu pengurus Muslimat NU ini sembari membayangkan ibunya di kampung yang juga seorang pengurus banom NU ini.

Saya sendiri merasa senang bukan kepalang karena beruntung bisa menjadi pendengar. Dengan kemampuan berbahasa yang terbatas, saya dapat mengikuti kegiatan ini dengan lancar karena banyak teman berbaik hati membantu menerjemahkan di saat menemui kesulitan. Presentasi ISM di konferensi ini bertema demokrasi dan pesantren—tentang bagaimana pesantren merespon pilkada yang begitu dinamis sembari mengelola perbedaan dalam pesantren yang sama dinamisnya. Hasil penelitian ISM menyatakan pesantren berhasil mengelola perbedaan pilihan politik terutama karena masyarakat pesantren biasa memperlihatkan dan menghormati perbedaan sekaligus.

ISM, bagi penulis, merupakan prototype perempuan aktivitas NU masa kini. ISM hidup dalam alam pikir NU dan bergaul dengan banyak kalangan sekaligus. Jika sempat memperhatikan, kita semua akan tahu bahwa bahasa Perancis ISM sama baiknya dengan bahasa Inggris—sebaik bahasa Arab di mana ISM menekuni tasawuf. Saya membayangkan demikianlah sesungguhnya citra seorang Muslimat: sangat NU dan sangat kosmpolit sekaligus. Ke-NU-an yang lekat dengan tradisionalisme tidak memagari pengalaman dan pengetahuan, bahkan seorang Nahdliyyin bisa menggerakkan perubahan dengan [menggunakan] tradisi. Ia pencerminan dari yang disebut Mitsuo Nakamura sebagai tradisionalis yang radikal.

****

Muslimat sejak kelahirannya di tahun 1946 didesain sebagai kepanjangan tangan NU dalam bidang pengelolaan isu perempuan. Studi Makrus Ali (2016) menunjukkan bahwa gerakan perempuan NU merupakan gerakan yang dinamis yang dipengaruhi oleh dinamika internal dan eksternal NU. Karenanya tidak mengherankan jika pada satu masa ia berubah-ubah atau bahkan kontradiktif. Muslimat NU sendiri tidak terlepas dari dinamika ini, setidaknya dengan perbandingan kebijakan organisasi NU di masa lalu dan masa kini.

Pada tahun 1950, mengutip Ali, pemerintah membuat draft UU Perkawinan yang akhirnya disahkan pada tahun 1974. Guna rencana ini, pemerintah membentuk Komisi NTR (Nikah, Talak, Rujuk) yang beranggotakan antara lain Soejatin Kartowirjono (Perwari), Nani Soewondo (Perwari), dan Mahmudah Mawardi (Muslimat NU). Di tengah-tengah proses ini, pemerintah menerbitkan peraturan yang justru melonggarkan poligami bernama Keputusan Presiden No. 19 Th. 1952. Peraturan ini segera mendapat respon keras dari mayoritas gerakan perempuan karena dianggap mendukung poligami di mana pemerintah memberikan tunjangan bagi pegawai sipil secara berlebih supaya bisa dibagi kepada beberapa istri.  Sebaliknya, Muslimat NU bersama dengan Muslimat Masyumi, dan GPII menolak. Mahmudah melalui Fraksi NU, di mana ia juga menjadi pengurus Muslimat, menolak isu poligami dikeluarkan dari draft RUU Perkawinan karena hal ini berarti memisahkan secara diametral hukum agama dan perkawinan.  Hal ini berpotensi menjadi pernikahan yang tidak sesuai dengan paham agama padahal pernikahan adalah bagian terpenting dari agama. Tema ini seharusnya dimasukkan dalam peraturan ini mengingat ini akan menjadi peraturan yang melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan. Kedua kelompok ini tarik-ulur sehingga baru disahkan di masa Orde Baru. Kini kita bisa menyaksikan wajah lain Muslimat NU menyusul munculnya wacana revisi UU Perkawinan.         

Muslimat NU pada tahun 2014 misalnya mengusulkan kenaikan usia minimal pernikahan perempuan yang hanya 16 tahun sebagaimana ditulis Tempo.co. Usia ini setidaknya usia lulus SMP—Muslimat mengusulkan setidaknya ini dinaikan menjadi usia lulus SMA. Usia ini bukan saja menyangkut angka melainkan menyangkut AKI (Angka Kematian Ibu) yang tinggi. Kementerian Kesehatan mencatat bahwa salah satu penyebab tingginya AKI yakni sebanyak 45% pasangan menikah di bawah isu 19 tahun. Selain itu, kesetaraan hak laki-laki dan perempuan perlu diperbaiki: pada salah satu klausul, laki-laki diperbolehkan untuk menikah lagi jika istrinya mandul namun tidak ada klausul jika suami menderita impotensi. Semua ini, seperti dituturkan Ketua Umum Muslimat NU, perlu dilihat sebagai persoalan dalam kerangka membangun ketahanan keluarga.

Sikap ini merupakan sikap progresif jika kita membandingkannya dengan kelompok Islam lain yang menyegerakan nikah ketimbang berzina. Jadi, urusan menikah secara diametral dihubungkan dengan zina—seolah-olah jika tidak menikah maka akan berzina. Kelompok Islam yang lain bahkan tidak berurusan dengan AKI yang tinggi sebab ibu yang meninggal karena melahirkan akan dikaitkan dengan dua soal: sudah takdir dan status syahid.  

Saat ini, sepanjang pengetahuan penulis, Muslimat kini lebih banyak fokus pada isu-isu kesehatan dan isu lain yang langsung berdampak pada masyarakat. Muslimat misalnya bekerja sama dengan Direktorat Promkes (Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat) Departemen Kesehatan RI dalam program Germas (Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat) di beberapa daerah yang menjadi titik gerakan di seluruh Indonesia. Di banyak kabupaten, YKMNU (Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU) bekerja sama dengan BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) melakukan pemeriksaan kesehatan bagi perempuan agar terhindar dari kanker serviks, di samping Laskar Narkoba. Gerakan yang dibentuk melalui kerja sama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional), termasuk di Jawa Tengah, guna memerangi penyalahgunaan narkoba yang kini beredar hingga di pelosok desa.     

****

Ibu saya (Ibu) bukan aktivis Muslimat sebagaimana ISM. Meski demikian, menurut pengamatan saya, Ibu menangkap semangat dari kaum Muslimat sebagaimana Ibu mewarisi semangat dari para leluhurnya. Di lingkungan saya sendiri banyak kerabat dan tetangga dekat yang menjadi anggota resmi Muslimat NU—jumlahnya ratusan bahkan. Sesekali Ibu ikut karena Ibu diundang oleh kerabat yang tempatnya mendapat giliran untuk dijadikan sebagai bagian dari pertemuan rutin—biasanya disebut Muslimatan. Ibu tidak banyak waktu untuk mengikuti aktivitas rutin ini. Nampaknya Ibu cocok digelari muslimat romli dan mereka sebagai muslimat resmi. Muslimat NU sendiri merupakan organisasi terbesar perkumpulan perempuan di kampung saya. Para ibu ini dengan caranya sendiri bisa menegoisasi di tengah harapan masyarakat yang tinggi akan pengabdian masyarakat di ruang domestic dan keinginan untuk terlibat aktivitas luar.

Aktivitas luar ini, bagi penulis, melampaui semangat aktualisasi diri—ia merupakan dorongan untuk mengabdi kepada umat dan masyarakat. Dalam ukuran yang paling sederhana, mereka mengadakan santunan anak yatim tiap 10 Muharram, yang artinya bisa dimaknai membantu para ibu rumah tangga yang kini menjadi kepala keluarga sepeninggal suami. Kita bisa berdebat soal menyediakan ikan atau pancing guna membantu mereka yang membutuhkan. Namun, kita juga tidak bisa menafikan bahwa ikan pun bermanfaat bagi mereka dalam peristiwa santunan. Sebagian dari mereka bahkan menjadi penggerak Posyandu—mereka menghubungi ibu-ibu yang memiliki anak balita untuk imunisasi dan urusan lain yang sejenis. Akses kesehatan yang setara bagi anak-anak dan perempuan merupakan salah satu agenda feminis paling penting, di samping akses pendidikan.

Ibu sendiri berbagi peran dengan Bapak yang lebih banyak sibuk di luar. Meski peran di luar terlihat lebih besar di keluarga kami, Ibu tidak mengecilkan peran tiap orang—bagi Ibu, yang domestic sama baiknya dengan yang di luar karena keduanya berkontribusi dengan cara yang berbeda. Ibu tak ragu membebaskan anak perempuannya, semua anak perempuannya, berkelana tanpa harus membebaninya dengan beragam harapan masyarakat yang terkadang tidak terlalu cocok diterapkan. Anak perempuannya pun tidak wajib menjadi seperti dirinya.   

Di sisi lain, Ibu mendorong setiap anaknya, yang laki-laki dan perempuan, untuk belajar sebanyak-banyaknya dan sejauh-jauhnya sekaligus mengingatkan tentang perlunya peduli kepada orang lain. Ibu mengingatkannya dengan gaya sederhana: “Ayo kita tengok anak paman yang sakit”, “Ayo ke rumah bulek yang sedang hajatan”, “Ayo bantu adikmu bikin tikar kertas”. Kami saat itu sedang sibuk belajar untuk UTS (Ujian Tengah Semester) atau mengerjakan tugas belajar lain yang wajib. Di belantara Jakarta saya baru menyadari bahwa ini bukan urusan menjenguk orang sakit belaka atau menyambangi rumah bulek yang hajatan, namun ini tentang menyediakan waktu untuk orang lain yang memerlukan di tengah keinginan kita yang mendominasi atau dalam ungkapan yang lebih heorik: ini tentang bersama mereka yang membutuhkan. Saya lalu mendadak teringat pesan ISM di akhir konferensi: “Belajar yang sebaik-baiknya namun jangan lupa mengabdi kepada masyarakat”. Mengabdi kepada masyarakat memungkinkan kita untuk melihat problem masyarakat secara
nyata dan kemudian memperjuangkan mereka atau berkontribusi menyelesaikan masalah mereka bersama-sama.

Perjumpaan dengan para ibu Muslimat dengan banyak wajah ini—yang anggota dan yang mengikuti nilai sebagaimana anggotanya, yang romli dan yang resmi—membuat saya sadar akan pentingnya menimbang yang lain bernama mereka yang sedang kesusahan, menderita, dan membutuhkan. Dari Ibu dan ISM saya memahami hal ini: belajar dan mengabdi sama pentingnya. Ia bukan perkara ma la yudraku kulluhu, la yutraku ba’dhuhu. Belajar dan mengabdi harus-harus sama-sama dan ditunaikan dengan sama baiknya. Belajar adalah tentang kami sendiri dan mengabdi adalah tentang mereka yang membutuhkan. Terima kasih Ibu, terima kasih ISM. Terima kasih Muslimat NU. Wallahu A’lam
Jumat 2 Desember 2016 19:23 WIB
Memaknai Guyuran Hujan dalam Aksi 212
Memaknai Guyuran Hujan dalam Aksi 212
Aksi 212 di Monas Jakarta.
Oleh Fathoni Ahmad

Tidak ada yang mengetahui persis Presiden RI Joko Widodo akan hadir di tengah ratusan ribu massa aksi damai 2 Desember di Monas dan sekitarnya. Meskipun pada akhirnya, Jokowi sendiri yang memutuskan sangat perlu hadir dan shalat Jumat bersama mereka di detik-detik terkahir menjelang kumandang adzan.

Di antara alasan Jokowi yaitu akankah menembus hujan deras untuk bergabung dengan mereka. Meskipun pertanyaan ini begitu menggelitik bagi dirinya. Itulah Jokowi, sebuah gorong-gorong saja mampu ditembusnya apalagi sekadar hujan. Hal itu harus dilakukannya, sebab massa yang telah rapi dan tertib sudah tentu menunggu dirinya.

Bagi Mantan Wali Kota Solo ini, tidak menemui pendemo dalam aksi Bela Islam II pada 4 November lalu, bukan berarti ia tidak mau berinteraksi dengan rakyatnya, tetapi tentu hal ini hanya persoalan waktu. Terbukti pada Aksi Bela Islam III pada 2 Desember, ia bersama para menteri dan Jenderal menembus kepungan hujan dan merangsek ke dalam ratusan ribu kermununan massa yang telah memadati Monas dan jalan-jalan di sekitarnya.

Data kepolisian menyebutkan, Aksi 212 ini mencapai 200.000 orang yang datang dari berbagai daerah. Meskipun menurut taksiran penulis, massa yang kompak berkumpul dengan mengenakan dress code putih-putih itu bisa mencapai 450.000 orang. Bahkan ada yang bilang jutaan. Kemungkinan data tersebut jika digabung dengan mereka yang juga mengadakan aksi serupa di berbagai daerah di Indonesia.

Namun demikian, penulis tidak ingin membahas data, melainkan sebuah hujan kerap yang menyapa massa aksi 212 di Monas. Ada yang menyebut bahwa hujan yang turun diawali awan gelap atau mendung pekat itu akan mengganggu massa yang dari awal khidmat mengikuti aksi.

Namun penulis melihat, justru dengan turunnya hujan akan memberikan nuansa lain. Apa itu? Mari sejenak mengingat materi pelajaran kimia di sekolah. Meskipun mengandung unsur asam, air hujan juga membawa partikel yang dapat memunculkan sensasi damai dan sejuk di tubuh manusia sehingga rasa senang dan gembira akan mucul. Tak heran jika anak-anak kecil serasa senang bermain di tengah guyuran hujan.

Sebagian orang juga memaknai turunnya hujan sebagai berkah dari Yang Maha Kuasa. Hal ini karena hujan mampu menyuburkan yang kering dan menumbuhkan yang sedang berkembang. Hujan juga bisa mendatangkan musibah jika intensitasnya berlebihan sehingga dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Lagi-lagi, hal ini juga bisa dilihat dari sudut pandang berkah karena manusia diajarkan untuk merawat alam.

Bagaimana konteksnya dengan aksi 212? Mudah sekali membacanya. Jika manusia berkumpul di satu tempat apalagi dalam jumlah yang sangat banyak, partikel yang ada di tengahnya hanyalah unsur panas karena pada dasarnya manusia adalah makhluk berdarah panas. Hal itu ditambah dengan berbagai tuntutan aksi yang seketika dapat memunculkan suasana lebih panas lagi sehingga bisa meletupkan keributan.

Hujan kerap yang cukup deras mengguyur massa aksi 212 tak terpungkiri adalah berkah dari Allah SWT. Ia membuat ratusan ribu massa yang berkepala panas menjadi dingin, dada yang membara menjadi tenang, otot-otot yang kencang menjadi kendor, dan tulang-tulang kaku menjadi luwes kembali sehingga aksi yang tadinya damai menjadi super damai.

Petunjuk hujan inilah yang tadinya dinilai Jokowi sebagai rintangan untuk bergabung dengan massa, menjadi berkah yang harus ditembus sebagai energi positif untuk menjawab pandangan-pandangan nyinyir yang ditujukan kepadanya yang dinilai tidak berani mendatangi para pendemo ketika aksi 4 November lalu. Lebih dari itu, persatuan dan kesatuan dalam rajutan merah putih dan dekapan NKRI bisa tetap menjadi milik kita bersama selamanya.

Pesan hujan yang diturunkan oleh Allah dalam aksi 212 juga harus menjadi renungan bersama, betapa kepala dingin, kesabaran, dan sikap tidak memaksakan kehendak harus dikedepankan. Proses hukum tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang senantiasa menjadi tuntutan aksi harus dipercayakan penuh pada ranah hukum. Karena hal itulah yang menjadi kesepakatan bersama di negara hukum seperti Indonesia yang sama-sama kita cintai ini.

Jika hukum sudah berjalan, serahkanlah pada prosesnya, toh masyarakat yang menuntut bisa mengawalnya diberbagai tahapan serta mengawasinya sebagai bagian dari transparansi. Upaya ini juga bagian dari perwujudan supremasi hukum itu sendiri. Berbeda jika tuntutan tersebut disertai dengan pemaksaan kehendak, yang ada hanyalah kekacauan proses yang jelas tidak kita inginkan sebagai warga yang taat pada konstitusi.

Para pendiri bangsa (founding fathers) ini telah bekerja keras merancang pondasi dan dasar negara sebagai konsensus atau kesepakatan bersama dalam membangun bangsa yang beradab. Mereka bukanlah para pemimpin amatir, tetapi mereka adalah pemikir dan pekerja keras yang secara ikhlas mengusir penjajah dan mendirikan negara ini demi kelanjutan generasi yang lebih baik. 

Kita sebagai pewaris para founding fathers harus memperkuat jiwa dan mental bahwa bangsa dan negara ini mesti dijaga kebersamaannya. Problem politik, agama, budaya, dan entitas-entitas lain jangan sampai membuat bangsa yang telah kuat karena kesepakatan bersama ini terpecah belah. 

Kerugian jiwa dan raga yang ditimbulkan oleh berbagai kepentingan sesaat, apalagi begitu gencar mengatasnamakan agama hanya akan membuat Indonesia seperti negara-negara gagal (failed states) di berbagai kawasan di Timur Tengah. Lagi-lagi, hujan yang turun tepat pada aksi 212 di Monas Jakarta cukup memberikan pelajaran bahwa bangsa ini harus terus dijaga kesejukannya. Semoga!

Penulis adalah Pengajar di STAINU Jakarta, Anggota Kaukus Penulis Aliansi Kebangsaan.

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG