IMG-LOGO
Taushiyah

Empat Poin Penting Refleksi Akhir Tahun 2016 PBNU

Jumat 30 Desember 2016 15:36 WIB
Bagikan:
Empat Poin Penting Refleksi Akhir Tahun 2016 PBNU

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah menjaga dan melindungi bangsa Indonesia hingga dapat melalui Tahun 2016 dengan selamat. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, yang setia menjaga dan merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai mu’âhadah wathaniyyah (konsensus nasional), berdasarkan Pancasila sebagai tali pengikat (kalimatun sawa’) seluruh komponen bangsa yang ber-Bhineka Tungga Ika.

Sebagai negeri Muslim terbesar di dunia yang menganut demokrasi, bangsa Indonesia harus bersatu padu di tengah konstelasi dunia yang kian bergolak, dengan mengencangkan ikatan tali persaudaran sesama umat Islam (ukhuwwah Islâmiyyah), sesama warga bangsa (ukhuwwah wathaniyyah), dan persaudaraan kemanusiaan universal (ukhuwwah insâniyyah).

Ekonomi dunia belum sepenuhnya pulih sejak resesi tahun 2008. Perebutan pengaruh dua negara adikuasa, Amerika dan Tiongkok, akan menyeret kawasan Laut China Selatan sebagai daerah bergolak. Negeri-negeri mayoritas Muslim di Timur Tengah terbelit spiral kekerasan dan perang saudara yang belum berhenti sejak gelombang Arab Spring meletup tahun 2010. Bangsa Indonesia, pemerintah dan rakyatnya, harus merespons pelbagai isu dunia ini dalam kaca mata kepentingan nasional (national interest).

Simpati, solidaritas, dan perhatian terhadap konflik di Timur Tengah dalam rangka ukhuwwah Islâmiyyah harus senafas dengan upaya memperkuat NKRI dan merekatkan persaudaraan kemanusiaan. Kecenderungan mengimpor konflik Timur Tengah ke dalam negeri harus dihentikan. Adu domba dengan kabar-kabar bohong (hoax) untuk memantik permusuhan tidak sejalan dengan upaya memupuk persatuan nasional yang sudah diletakkan dasar-dasarnya oleh founding fathers.

PBNU mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk merefleksikan terus menerus kesepakatan-kesepakatan dasar bangsa Indonesia yang mencakup Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Seluruh ikhtiar mengisi pembangunan harus dijiwai dan diorientasikan untuk memperkuat konsensus nasional, bukan malah untuk mempertajam perbedaan. Takdir bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk, plural, multietnis dan multiagama, harus disyukuri sebagai berkah untuk saling berlomba memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara, bukan menuntut yang lebih banyak.

Menutup lembaran tahun 2016, PBNU menyampaikan butir-butir refleksi pemikiran mencakup berbagai isu kebangsaan sebagai berikut:

1. Politik Kebangsaan

Tahun 2016 diwarnai narasi penonjolan politik identitas yang rentan menggerogoti sendi-sendi konsensus nasional berdasarkan Pancasila sebagai kalimatun sawa’. Perhelatan politik Pilkada DKI dan konflik Timur Tengah dieksploitasi sebagai bahan bakar untuk menyulut benih-benih perpecahan antarelemen bangsa. Media sosial tidak menjelma sebagai arena pertarungan opini yang konstruktif, tetapi justru malah menjadi panggung provokasi fitnah dan kebencian. Polarisasi tersebut melibatkan penggunaan sentimen SARA untuk tujuan politik yang sesungguhnya berbahaya bagi kelangsungan sendi-sendi konsensus nasional.

PBNU mengingatkan semua pihak untuk kembali kepada jati diri bangsa yang mengakui kemajemukan, dalam wadah perjanjian yang diikat dengan semangat Bhineka Tunggal Ika. Perbedaan adalah tambahan energi untuk melipatgandakan kekuatan, bukan benih untuk menumbuhkembangkan perpecahan.

PBNU mengingatkan bahwa demokrasi yang tengah dikonsolidasikan sebagai sistem untuk mengalokasikan kesejahteraan publik berpotensi dibajak oleh gerakan fundamentalisme agama dan ideologi fundamentalisme pasar. Kebebasan telah memberikan panggung kepada kelompok radikal mengekspresikan pikiran dan gerakannya yang berpotensi menggerogoti NKRI melalui isu SARA, provokasi permusuhan, dan terorisme.

Dunia maya berkembang pesat sedemikian rupa menjadi panggung penyebaran kabar-kabar bohong dan berita-berita palsu untuk mengadu domba antarelemen bangsa dan mengobarkan permusuhan antargolongan.

PBNU melihat pemerintah gagap membangun counter-narrative sehingga radikalisme dapat tumbuh subur di dunia maya. Moderatisme dan toleransi digempur setiap hari oleh tayangan dan konten radikal yang begitu mudah disebar dan viral di media sosial.

PBNU mengimbau kepada netizen untuk bijak dan arif dalam menggunakan media sosial sebagai arena berbagi ilmu dan kebaikan, bukan wahana penyebaran fitnah dan kontes permusuhan. Gerakan digital literacy (melek digital) perlu digalakkan, termasuk melalui instrumen pendidikan formal, agar dunia maya berfungsi konstruktif sebagai agen kohesi sosial.

Di sisi lain, fundamentalisme pasar telah ‘memperalat’ demokrasi sebagai sistem yang melayani kepentingan modal. Demokrasi berubah menjadi demokrasi pasar yang menempatkan modal sebagai tuan, bukan rakyat yang datang ke bilik suara dalam pemilu. Rakyat memang telah memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka secara langsung, tetapi episentrum kebijakan masih berpusat di tangan pemilik kapital. Regulasi dibuat tidak sepenuhnya mengabdi kepada kepentingan rakyat, tetapi kepada pemilik modal. Rakyat tetap di pinggir dan tak berdaya di tengah sumber daya alam yang habis terkikis. Hutan-hutan gundul, flora-fauna rusak, air tercemar limbah, dan suhu bumi naik karena pemanasan global.

Fundamentalisme pasar menyisakan ketimpangan sosial. Ketimpangan langgeng di dalam sistem pasar bebas yang membiarkan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang yang menguasai aset-aset ekonomi dan alat-alat produksi. Di semua negara, radikalisme tumbuh bersemi di tempat yang gagal mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan juga ketimpangan.

2. Ekonomi dan Kesejahteraan

PBNU melihat orientasi pembangunan ekonomi belum sepenuhnya dijiwai oleh ruh konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan kemakmuran bagi sebesar-besar rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi belum inklusif karena menyisakan trilogi ketimpangan yaitu ketimpangan antarindividu, antarwilayah, maupun antarsektor ekonomi.

Kue ekonomi nasional masih dinikmati oleh segelintir orang yang menempati 20 persen teratas dari struktur piramida ekonomi nasional dan 40 persen kelas menengah. Secara regional, pembangunan memusat di Jawa dan Sumatera, yang menyumbang 81 persen PDB nasional meninggalkan pulau-pulau yang lain.

Dalam kaca mata sektor ekonomi, pembangunan ditopang bukan oleh sektor penghasil barang yang padat karya (tradable), tetapi oleh sektor jasa dan keuangan yang padat modal (non tradable). Sektor pertanian, lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbesar (sekitar 38 juta orang), mengalami involusi dan menjadi lumbung kemiskinan. Jumlah keluarga tani menyusut menjadi 26 juta, dua pertiganya adalah petani gurem yang terpuruk karena penyusutan lahan, hancurnya infrastruktur pertanian, dan minimnya hubungan pertanian dengan kesejahteraan.

Kue ekonomi tumbuh, tetapi tidak merata. Koefisien gini masih cukup tinggi yaitu 0,4 dan 0,6 untuk rasio gini penguasaan tanah. Secara nominal, kekayaan 50 ribu orang terkaya setara dengan gabungan kepemilikan 60 persen aset penduduk Indonesia. Segelintir orang mendominasi kepemilikan atas jumlah simpanan uang di bank, saham perusahaan dan obligasi pemerintah, serta penguasaan tanah.

Padahal al Quran jelas dan tegas mengatakan (Al-Hasyr:7):

كي لايكون دولة بين الأغنياء منكم (الأيــة)


“Janganlah harta itu berputar-putar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian”.

Untuk mengurangi ketimpangan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama merekomendasikan agar Pemerintahan memberi perhatian lebih kepada pertanian. Upaya pembenahan sektor pertanian harus dimulai dari reforma agraria yang pada intinya redistribusi tanah untuk petani.

Pemerintah dapat mencetak lahan-lahan pertanian baru dari sekitar 23 juta hektar lahan kering yang ‘nganggur’ dan membagikannya kepada petani sebagai kebijakan afirmasi. Langkah berikutnya adalah meningkatkan produktivitas lahan, memperbaiki dan merevitalisasi infrastruktur irigasi, memproteksi harga pasca panen, memperbaiki infrastruktur pengangkutan untuk mengurangi biaya logistik, dan menekan impor pangan, terutama yang bisa dihasilkan sendiri di dalam negeri. Tanpa upaya sungguh-sungguh, Indonesia tidak akan mencapai swasembada pangan. Kebutuhan akan terus dipasok dari impor dan Indonesia akan tergantung kepada bangsa lain untuk memenuhi hajat hidup rakyatnya.

3. Hukum dan Keadilan


Tidak ada demokrasi tanpa keadilan dan kepastian hukum. Pengurus PBNU melihat hukum di Indonesia masih bermasalah baik di tingkat substansi, struktur, maupun kultur.

Di tingkat substansi, banyak produk hukum dan perundang-undangan yang dibuat dengan mengingkari dasar, semangat, dan filosofi bernegara sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945 yang sekaligus merupakan politik hukum nasional. Dampaknya, banyak produk perundang-undangan tercerabut dari nilai agama, budaya, adat-istiadat dan tradisi yang dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia, serta dimintakan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.

Di tingkat struktur, Indonesia belum mempunyai institusi penegak hukum yang berwibawa yang ditandai dengan banyaknya kasus mafia peradilan dan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, sehingga semakin memperlemah efektivitas penegakan hukum. Selain itu, rumitnya birokrasi penegakan hukum juga makin memperjauh masyarakat pencari keadilan untuk mendapat keadilan hukum.

Di tingkat budaya, hukum gagal mendapat tempat dalam kerangka budaya masyarakat karena hukum dibuat berbeda dengan aspirasi rakyat. Akibatnya tingkat kepatuhan terhadap hukum rendah dan gagal menjadi instrumen tertib sosial karena hukum tidak berdaulat dan tumpul ke atas tajam ke bawah.

PBNU mendesak peningkatan mutu regulasi yang dijiwai ruh konstitusi, penuntasan reformasi institusi penegak hukum, dan penegakan hukum yang tegas terutama di tiga bidang yang menyangkut kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu korupsi, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba.

PBNU mendukung perluasan norma hukum dalam revisi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memungkinkan aparat melakukan tindak pre-emptif untuk mencegah terjadinya terorisme.

4. Kehidupan Beragama


Gejala menurunnya toleransi beragama di Indonesia dapat meretakkan konstruksi NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Gangguan terhadap kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masih kerap terjadi dan dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran. Tanpa ketegasan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak aksi-aksi intoleran, negara akan kalah oleh kelompok yang menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak.

Sampai saat ini, diakui atau tidak, kita sebagai pribadi maupun sebagai sebuah bangsa belum bisa beranjak dari kegusaran tema radikalisme beragama. Radikalisme beragama dalam bahasa yang paling sederhana adalah tindakan kekerasan, eksklusif, rigid, sempit, dan juga memonopoli kebenaran.

Gerakan radikalisme adalah satu langkah dan pintu masuk bagi tindakan terorisme. Teror yang sedemikain menjamur adalah pekerjaan rumah besar bagi negara untuk lebih intens sekaligus serius dalam usaha-usaha kontra radikalisme dan juga deradikalisasi atau usaha-usaha peredaman teror lainnya. Sebab tanpa usaha itu berarti negara sudah “tidak hadir” di kehidupan rakyatnya.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan pemimpin harus didasarkan kepada kemaslahatan rakyat”

Sikap intoleran sejatinya juga merupakan cermin gagalnya pemeluk agama dalam memahami maqashid al-syar’iah. Alih-alih melaksanakan ubudiyah, namun justru terjebak pada simbol-simbol keagamaan saja.

PBNU menyerukan pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas kelompok intoleran yang melanggar hukum dan juga ketertiban sosial.

Selamat menyongsong pergantian tahun. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah SWT untuk bisa menapaki kehidupan yang lebih sejuk, aman, tenteram, dan damai.

شكراً ودمتم في الخير والبركة والنجاح
والله الموفق إلى أقوم الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ttd

Dr. KH. Ma’ruf Amin
Rais Aam

KH. Yahya Cholil Staquf
Katib Aam

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA
Ketua Umum

Dr. Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini
Sekretaris Jenderal

Tags:
Bagikan:
Kamis 24 November 2016 20:33 WIB
Pandangan LBM-PBNU Tentang Hukum Melaksanakan Shalat Jumat di Jalanan
Pandangan LBM-PBNU Tentang Hukum Melaksanakan Shalat Jumat di Jalanan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم

Shalat Jumat adalah kewajiban individual bagi laki-laki Muslim. Ia diwajibkan sejak periode Makkah. Namun, karena kuatnya resistensi orang musyrik Makkah, maka Nabi SAW tak bisa menjalankan shalat Jumat di sana. Nabi SAW baru menjalankan shalat Jumat ketika sampai ke Madinah. Beberapa referensi menyebutkan bahwa masjid yang pertama kali ditempati shalat Jumat adalah masjid yang berdiri di perkampungan Bani Sulaim. Yang lain berkata bahwa tempat pelaksanaan shalat Jumat pertama Nabi SAW itu bukan masjid melainkan sebuah lembah. Belakangan, di lembah itu dibangun sebuah masjid yang dikenal Masjid Jumat. 

Pasca shalat Jumat di perkampungan Bani Sulaim itu, Nabi SAW melaknakan shalat Jumat di dalam masjid. Sejauh yang bisa dipantau, tak terdengar kisah lanjutan bahwa Nabi SAW pernah shalat Jumat di luar masjid. Ini mungkin karena masjid-masjid masih bisa menampung laki-laki Muslim yang hendak shalat Jumat. Seiring waktu ketika jumlah umat Islam terus bertambah, maka muncul pertanyaan tentang boleh tidaknya umat Islam melaksanakan shalat Jumat di luar masjid. 

Dalam menjawab pertanyaan itu, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama lain mempersyaratkan agar shalat Jumat dilakukan dalam masjid. Artinya, shalat Jumat yang dilaksanakan di luar masjid seperti di jalanan tidak sah. Pendapat ini misalnya dikemukakan Mazhab Maliki. 

( وبجامع ) ابن بشير : الجامع من شروط الأداء ابن رشد : لا يصح أن تقام الجمعة في غير مسجد ( مبني ) الباجي : من شروط المسجد البنيان المخصوص على صفة المساجد فإن انهدم سقفه صلوا ظهرا أربعا (محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، التاج والإكليل لمختصر خليل، ج، 2، ص. 159)

Namun, mayoritas ulama menyatakan bahwa shalat Jumat tidak disyaratkan dilaksanakan di dalam masjid. Artinya, shalat Jumat bisa diselenggarakan di gedung-gedung perkantoran, di lapangan, dan lain-lain. Pendapat ini misalnya dikemukakan Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah.   

وذهب البعض إلى اشتراط المسجد قال لأنها لم تقم إلا فيه وقال أبو حنيفة والشافعي وسائر العلماء إنه غير شرط وهو قوي (محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ج, 3، ص. 281) 

Merujuk pada teks di atas jelas bahwa Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah tak mempersoalkan sekiranya shalat Jumat di lakukan di luar masjid. Namun, Madzhab Syafii memberi penekanan agar pelaksanaan shalat Jumat dilaksanakan di area pemukiman. Dari sini bisa dipahami bahwa melaksanakan shalat Jumat di luar masjid adalah boleh, tetapi dengan ketentuan memenuhi standar dar al-iqamah.

الشرط الثاني دار الإقامة فلا تقام الجمعة في البوادي ولا عند الخيام لأنها معرضة للنقل وإن كان لإقامتهم أثر في قطع رخص السفر وإن كانت أبنيتهم من سعف وخشب جاز لأنهما لا ينقل ولا يشترط أن يعقد الجمعة في ركن أو مسجد بل يجوز في الصحراء إذا كان معدودا من خطة البلد فإن بعد عن البلد بحيث يترخص المسافر إذا انتهى إليه لم تنعقد إليه لم تنعقد الجمعة فيها بخلاف صلاة العيد فإنه لا يشترط فيها دار الإقامة (ابو حامد الغزالي، ج، 2، ص. 263)

Mengikuti nalar mayoritas ulama tersebut, maka pelaksanaan shalat Jumat di jalanan umum adalah sah. Walau sah, shalat Jumat di jalanan itu tetap tak dianjurkan bahkan terlarang. Pendapat ini diacukan pada hadits yang melarang umat Islam menjalankan shalat di tujuh tempat. Satu dari tujuh lokasi yang terlarang melaksanakan shalat itu adalah jalanan. Nabi SAW tak menjelaskan alasan eksplisit pelarangan itu. Namun, argumen yang bisa diduga dari pelarangan shalat di jalan itu adalah karena bisa mengganggu kekhusuan shalat dan membuat tidak nyaman orang yang lewat. Para ulama memberi catatan bahwa pelarangan itu hanya sampai pada level makruh bukan haram.   

ذهب الحنفية والشافعية إلى كراهة الصلاة في الطريق ، والحمام ، والمزبلة ، والمجزرة ، والكنيسة ، وعطن الإبل ، والمقبرة لما روى ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - : أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى أن يصلى في سبعة مواطن :في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله (الموسوعة الفقهية الكويتية, ج، 27، ص. 114)

Jika shalat sendirian di jalanan saja dimakruhkan, maka shalat Jumat dengan massa (jamaah) besar di jalanan bisa diharamkan. Sebab, melaksanakan shalat Jumat di jalanan Jakarta jelas akan membuka terjadinya kemafsadatan yang tak diinginkan. Ia akan mengganggu ketertiban umum. Bayangkanlah, jika warga menduduki jalan-jalan utama Jakarta selama satu setengah jam shalat Jumat, maka itu akan membuat kemacetan total. Jakarta bisa lumpuh. Padahal, ada banyak orang lain yang hendak memanfaatkan jalan-jalan tersebut dengan segera, seperti orang yang harus dibawa ke rumah sakit karena sedang sakit keras, perempuan yang mau melahirkan, dan lain-lain. 

Di samping memacetkan jalan-jalan protokol Jakarta, shalat Jumat di jalanan juga potensial berdampak pada penelantaran masjid. Padahal kita tahu, memakmurkan masjid itu bagian dari anjuran agama. Masjid-masjid besar Jakarta seperti  Masjid Istiqlal, Masjid Sunda Kelapa, Masjid At-Tin, dan lain-lain kiranya masih cukup luas untuk menampung ribuan umat Islam yang hendak melaksanakan shalat Jumat. Jika masih bisa shalat Jumat di masjid, maka untuk apa shalat shalat Jumat di jalanan.  

Mengganggu ketertiban umum dan membuat kemacetan sudah cukup menjadi alasan utama untuk mengharamkan pelaksanaan shalat Jumat di jalanan. Keharaman tersebut tentu tak terkait langsung dengan shalat Jumatnya itu sendiri melainkan dengan pelaksanaannya yang mengganggu banyak orang karena di laksanakan di jalan-jalan. Ini yang dalam ushul fikih disebut muharram li ’aridhin.

فليس التحريم لذات الفعل ولكن لأمر خارجى  أى أن ذات الفعل لا مفسدة فيه ولا مضرة ولكن عرض له واقترن به ما جعل فيه مفسدة أو مضرة. { عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه: ص: 133}

Demikian pokok-pokok pikiran yang bisa disampaikan terkait dengan pelaksanaan shalat Jumat di jalanan. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk kepentingan ketertiban dan kedamaian Indonesia.

Jakarta, 24 November 2016

والله الموفق إلى أقوم الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama


Dr KH Abdul Moqsith Ghozali                                       
Wakil Ketua                                                                 

H Sarmidi Husna, MA
Sekretaris

Mengetahui,


Prof Dr KH Said Aqil Siroj, MA
Ketua Umum PBNU
Senin 21 November 2016 21:45 WIB
Pernyataan Sikap PBNU soal Penindasan Muslim Rohingya
Pernyataan Sikap PBNU soal Penindasan Muslim Rohingya
السَّــــــــــــلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
بِسْــمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلىٰ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ
المائدة: 32  

Tragedi kemanusiaan kembali dialami saudara-saudara Muslim Rohingya di Myanmar. Muslim Rohingya makin terjepit dengan kebijakan pemerintah Myanmar. Di beberapa titik di negara bagian Rakhine, aksi militer Myanmar menyebabkan korban berjatuhan. Apapun yang melatarbelakangi peristiwa berdarah tersebut, militer tidak dibenarkan menyerang sipil dan menciderai hak-hak dasar Muslim Rohingya.

Menyaksikan dan mencermati represi yang dilakukan oleh militer Myanmar kepada Muslim Rohingya di sebelah utara negara bagian Rakhine, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menegaskan:

1. Mengecam segala tindakan kekerasan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Bahwa segala bentuk tindakan kekerasan adalah tindakan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan.

2. Islam mengutuk kekerasan. Bahkan tidak ada satupun agama dan ideologi di dunia ini yang membenarkan cara-cara kekerasan dalam kehidupan. Umat Islam umumnya ikut merasakan kepedihan yang sangat luar biasa atas peristiwa yang menimpa saudara-saudara seiman yang berada di Myanmar.

3. Mengajak seluruh kepala negara dan pemimpin negara di dunia untuk pro-aktif melawan segala bentuk kekerasan. Represi adalah musuh bersama dan harus dilawan sekuat tenaga guna menciptakan upaya perdamaian dan harmoni.

4. Mengajak seluruh umat sedunia untuk terus menggalang solidaritas kemanusiaan untuk menciptakan perdamaian bagi segala bangsa.

5. Nahdlatul Ulama (NU) mendesak pihak-pihak terkait, terutama kepada komunitas Internasional dan PBB untuk segera mengambil langkah nyata dalam peristiwa kekerasan terhadap Muslim Rohingya yang terjadi di Myanmar. 

6. Mendesak ASEAN untuk mengambil sikap dan langkah konkrit, khusunya pada pemerintah Myanmar agar segera mengakui status kwarganegaraan Muslim Rohingnya.

7. Mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah diplomasi bagi terwujudnya penghormatan atas hak azasi manusia di Myanmar.

Demikian, semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semua.

Jakarta, 21 November 2016/21 Shafar 1438

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ اْلوَكِيْلُ نِعْمَ اْلمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ
وَاللهُ الْمُوَفِّقُ إِلَى أَقْوَمِ الطَّرِيْقِ
وَالسَّــــــــــــلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

DR. KH. Ma'ruf Amin
Rais Aam

KH. Yahya C Staquf
Katib Aam

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj
Ketua Umum

DR. H. A. Helmy Faishal Zaini
Sekjen

(Red: Fathoni)

Jumat 28 Oktober 2016 16:15 WIB
Seruan Moral PBNU Menyikapi Aksi 4 November
Seruan Moral PBNU Menyikapi Aksi 4 November
Pesan Moral
Berpecah adalah Musuh Utama Ukhuwah: Jaga Ukhuwah untuk Indonesia yang Aman dan Damai

Bismillahirrohmanirrohim 

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kepada Allah SWT, Indonesia terus berkembang menjadi sebuah negara yang hidup berdasarkan kepada nilai-nilai luhur bangsa dimana masyarakatnya dapat hidup aman-tenteram saling menghormati, dan rukun berdampingan secara harmonis antara satu dengan yang lainnya.

Hari ini, Indonesia dikenal publik Internasional sebagai negara yang patut dijadikan percontohan dan teladan, terutama dalam menjadikan faktor kebhinnekaan (keanekaragaman) justru sebagai kekuatan. Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia telah berhasil meletakkan hubungan agama dengan negara secara ideal.

Agama tidak lagi dipertentangkan dengan negara. Nilai agama melebur dengan budaya lokal yang baik, melahirkan spirit wathoniyah (nasionalisme yang tumbuh subur dengan berkembangnya nilai keagamaan). Sebagaimana yang disampaikan Hadlratussyaikh KH M. Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiyyah Nahdlatul Ulama yakni:

حب الوطن من الإيمان

"Cinta tanah air adalah bagian dari Iman"

Tidak begitu halnya yang terjadi di beberapa negara, terutama di negara-negara Teluk ataupun di negara-negara sekuler.

Hari ini negara-negara teluk seperti Irak, Pakistan, Afghanistan, Suriah, Yaman dan lainnya, memasuki suatu babakan baru yang disebut sebagai "failed-state", negara gagal, diakibatkan keliru menerapkan hubungan agama dan negara, sehingga keduanya dipertentangkan satu sama lain yang akibatnya menimbulkan kekacaubalauan.

Ratusan ribu bahkan jutaan manusia menjadi korban atas peperangan yang timbul akibat kesalahpahaman. Sementara di negara-negara sekuler yang hanya mengedepankan rasionalitas tanpa agama justru melahirkan titik balik suatu peradaban yang tidak lagi "memanusiakan manusia".

Dewasa ini, kita tengah menghadapi suatu diskursus publik yang luas, terutama dalam penyikapan masyarakat atas pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu, yang menimbulkan kontroversi di hampir seluruh kalangan. Bahkan sebagian kalangan mengatasnamakan "Aksi Bela Islam II" akan menggelar aksi besar tanggal 4 November mendatang.

Mencermati eskalasi dan perkembangan keadaan terkini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), bersama ini menegaskan:

1.  Mari jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pererat tali silaturahim antar komponen masyarakat. Berpecah adalah musuh utama dari ukhuwah. Ukhuwah adalah modal utama kita di dalam membangun suatu tatanan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur. Jaga Ukhuwah Wathoniyah (persaudaraan setanah air) dan Ukhuwah Basyariyah (persaudaraan sesama manusia), agar Indonesia terbebas dari ancaman perpecahan.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا

 “Berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah, dan jangan berpecah-belah (QS: Ali-Imran, 103)”

2.  Kepada seluruh pengurus NU dan warga NU untuk secara pro-aktif turut menenangkan situasi, menjaga agar suasana yang aman dan damai tetap terpelihara dan tidak ikut-ikutan memperkeruh suasana dengan provokasi dan hasutan. PBNU melarang penggunaan simbol-simbol NU untuk tujuan-tujuan di luar kepentingan sebagaimana menjadi keputusan jamiyyah NU.

3.  Mengimbau kepada aparat kepolisian untuk segera melakukan tindakan dan langkah sesuai dengan prosedur hukum dan perundangan yang berlaku, agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah. Upaya ini harus dilakukan guna menghindarkan terjadinya yang cenderung menimbulkan kegaduhan dan anarki.

4.  Kepada para pihak yang hendak menyalurkan aspirasi dengan berunjuk rasa, PBNU mengimbau agar tetap menjaga akhlakul karimah dengan tetap menjaga ketertiban, menjaga kenyamanan lalu lintas dan dapat menjaga keamanan masyarakat demi keutuhan NKRI.

5.  Mari tengadahkan tangan mohon petunjuk dan berdoa semoga Indonesia selalu diberi kesejukan dan kedamaian dalam perlindungan, penjagaan dan pertolongan dari Allah SWT.

اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعودالسلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارالسلام

حسبناالله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصي


Jakarta, 28 Oktober 2016/27 Muharram 1438

وَاللهُ الْمُوَفِّقُ إِلَى أَقْوَمِ الطَّرِيْقِ

وَالسَّــــــــــــــلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ


DR KH Ma’ruf Amin

Rais Aam PBNU

 

KH Yahya C. Staquf

Katib Aam PBNU


Prof Dr KH Said Aqil Siroj, MA

Ketua Umum PBNU


DR HA. Helmy Faishal Zaini

Sekretaris Jenderal PBNU



(Red: Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG