IMG-LOGO
Nasional

Islam Indonesia Bukan Wajah Kebencian

Kamis 16 Februari 2017 18:16 WIB
Bagikan:
Islam Indonesia Bukan Wajah Kebencian
Malang, NU Online
Wajah Islam Indonesia sejatinya bukan mengajarkan kebencian. Namun, wajah Islam di negeri ini, awalnya disebarkan dengan keramahan terhadap budaya dan tradisi. Penyebaran Islam di kawasan Nusantara, terutama oleh Wali Songo, menggunakan tradisi, musik dan kebudayaan.

Hal itu ditegaskan dalam Seminar Internasional Islam and Peace di Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang, Jawa Timur, Kamis (16/2). Seminar ini, dihadiri oleh Prof Anne Rasmussen (Professor of Ethnomusicology, The College of William and Mary Virginia-USA), Assoc Prof Yahya Don (Dean of School of Education and Modern Language, Universiti Utara Malaysia), dan Hasan Abadi (Rektor UNIRA Malang).

Prof Anne Rasmussen, mengungkapkan pentingnya toleransi dan perdamaian dalam kehidupan berbangsa-bernegara. Prof Anne merupakan pakar musik dan budaya Islam, yang lama meneliti tentang fenomena musik di Timur Tengah dan Indonesia. "Musik dapat menjadi instrumen untuk mengajarkan dan menyebarkan perdamaian," terang Anne.

Ia menjelaskan tentang toleransi yang menjadi karakter bangsa Indonesia. "Pada tahun 1999, ada Musabaqah Tilawatil Qur'an di Jakarta. Pada posternya, ada gambar lelaki dan perempuan yang ditampilkan beriringan. Ini penting, menggambarkan cara pandang yang luar biasa, sesuatu yang tidak akan terjadi di Arab Saudi, Pakistan atau Bangladesh," jelas Prof Anne.

Sementara itu, Yahya Don menjelaskan pentingnya perubahan masyarakat yang harus menjadi platform. "Perubahan masyarakat itu penting. Namun, yang harus jelas, ke arah mana perubahan masyarakat tersebut? Jelaslah ke arah perdamaian Islam," ungkapnya.

Perubahan ke arah perdamaian inilah, yang menjadi cara berpikir penting dalam membangun toleransi di tengah masyarakat. Dalam narasinya, Yahya Don menjelaskan tentang pentingnya menggunakan bahasa dalam pendidikan. Ia mengisahkan tentang hambatan budaya dari guru-guru yang menganggap etnis lain dengan tanpa pemahaman komprehensif, yang memicu kebencian. 

"Kita harus mengajar dengan perdamaian, bukan dengan bahasa kebencian. Inilah nilai penting yang perlu disampaikan dari pendidik muslim," terangnya.

Rektor UNIRA Malang, Hasan Abadi mengungkapkan tentang pentingnya memahami nilai-nilai agama dengan beragam tafsir. "Yang paling penting adalah menggunakan pesan-pesan dalam agama. Apa yang dilakukan Gus Dur sangat tepat, dengan gagasan pribumisasi Islam. Jadi, dengan akar budaya bukan skripturalis," jelasnya. 

Dengan demikian, pesan perdamaian dalam Islam tersampaikan dengan media budaya. Di akhir seminar, dilanjutkan perumusan kerja sama UNIRA dengan Universitas Utara Malaysia dalam bidang riset Peace Education dan kerja sama penguatan pendidikan. (Abdillah/Fathoni)

Tags:
Bagikan:
Kamis 16 Februari 2017 23:0 WIB
Yenny Wahid: 12 Juta Orang Potensial Bertindak Radikal
Yenny Wahid: 12 Juta Orang Potensial Bertindak Radikal
Depok, NU Online

Dari total penduduk Muslim Indonesia yang mencapai 207 juta jiwa, diketahui mayoritas berpandangan moderat. Potensi intoleransi masih ada meski dalam jumlah yang tidak signifikan.

Kesimpulan itu disampaikan Direktur Wahid Foundation Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau biasa disapa Yenny Wahid saat menjadi pembicara dalam acara diskusi publik dalam rangka ulang tahun ke-49 FISIP UI di Auditorium Juwono Sudarsono Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (16/2).

Dalam forum bertajuk "Bhinneka Indonesia: Modal Sosial Bernegara" tersebut, putri kedua KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini memaparkan hasil survei Wahid Foundation tahun 2016 di 34 provinsi. Data 6yang dihimpun menunjukkan, sekitar 12 juta orang bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan, dan 600 ribu orang mengaku pernah terlibat dalam radikalisme.

Namun, Yenny bersyukur kebanyakan umat Islam di Indonesia relatif toleran. Lewat video singkat dipaparkan bahwa 72 persen umat Islam yang menjadi responden menolak tindakan radikal, 88,37 persen mengakui kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan 65,35 persen menilai negara harus melindungi keyakinan tersebut.

"Meski intoleransi di Indonesia trennya naik tapi kondisinya tak sampaibmencemaskan. Kenaikan kasus intokeransi dialami oleh hampir semua negara dan Indonesia relatif masih aman," jelasnya.

Kata Yenny, bahkan Donald Trump pun mengeksploitasi isu agama dan ras untuk meraup dukungan kelompok konservatif Amerika Sweikat dalam meraih kursi presiden yang kini ia duduki. Secara sistematis isu-isu tersebut dikelola dengan kepentingan politik yang kental.

Yenny optimis potensi intoleransi di Indonesia masih bisa dicegah dengan penguatan nilai Pancasila dan keindonesiaan, gerakan nasional merawat kebinekaan, dan penegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku intoleransi.

"Pancasila adalah formula ajaib untuk mengatasi tantangan kehidupan bangsa dan negara kita," tururnya. (Mahbib)

 

Kamis 16 Februari 2017 22:27 WIB
Dukung Mustolih, PBNU Minta Alfamart Transparan soal Dana Sumbangan
Dukung Mustolih, PBNU Minta Alfamart Transparan soal Dana Sumbangan
Mustolih (kanan) dan Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj
Jakarta, NU Online 
PBNU mendukung Mustolih Siradj yang meminta Alfamart untuk melaporkan donasi yang diberikan para pelanggan yang mendonasikan uang kembalian belanja. Dukungan itu disampaikan langsung dalam bentuk surat yang ditandatangani Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Sekretaris Jenderal PBNU H. A. Helmy Faishal Zaini. 

Menurut Kiai Said perlu adanya keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraa sumbangan yang diberikan masyarakat (konsumen) yang selama ini memberikan donasi uang kembalian ke gerai Alfamart. 

“Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung penuh upaya dan ikhtiar Saudara Mustolih Siradj, santri yang juga konsumen dan donator Alfamart, untuk mendesak transparansi penyelenggaraan donasi yang dilakukan Alfamart (PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk),” katanya ketika ditemui Mustolih di gedung PBNU, Jakarta Kamis (16/2). 

Transparansi dan akuntabilitas, kata Kiai Said, sangat penting agar penyelenggara sumbangan bertanggung jawab, amanah, akuntable, tepat sasaran, dan tidak merugikan masyarakat.

Menurut Mustolih, pada pertemuan yang berlangsung 30 menit tersebut, perkaranya tersebut didukung juga Lembaga Bantuan Hukum PBNU serta Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. 

Sekadar diketahui, pada November 2015 Mustolih menyurati Direktur Utama PT Sumber Alfarian Trijaya TBk (Alfamart). Isinya meminta trasnparansi dana donasi. Surat tersebut dijawab. Intinya data yang diminta tidak bisa dipenuhi. Mustolih tidak puas dengan jawaban tersebut. Ia kembali mengirimi surat kepada pihak yang sama. Namun, tidak dibalas. 

Oleh karena itu, Mustolih membawa persoalan tersebut ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Pada Oktober tahun 2016, proses persidangan tersebut dimulai. Pada 16 Desember 2016, KIP memutuskan bahwa Alfamart harus memberikan data-data yang diminta Mustolih.  Pada 9 Februari 2017 Mustolih mendapat panggilan dari Pengadilan Negeri Tangerang. Ia bersama KIP digugat Alfamart.

Soal permintaan transparanasi dana sumbangan dari masyarakat tersebut yang masuk ke ranah hukum, menurut Kiai Said, itu proses yang harus dijalani. "Tapi gerakan transparansi harus didukung," pungkasnya. (Abdullah Alawi)

Kamis 16 Februari 2017 19:49 WIB
PBNU Ingatkan CSR Perusahaan Tak Digunakan untuk Musuhi Negara
PBNU Ingatkan CSR Perusahaan Tak Digunakan untuk Musuhi Negara
Jakarta, NU Online 
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengingatkan perusahaan swasta, terutama milik negara agar Corporate Social Responsibility (CSR) yang mereka miliki disalurkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat umum. 

Lebih khusus, Kiai Said meminta agar CSR yang dikelola untuk beasiswa ke luar negeri. “Jangan sampai CSR dibiayai negara diberikan kepada orang yang pulangnya jadi musuh negara. Betapa ruginya,” katanya di gedng PBNU ketika menyampaikan sambutan kerja sama PBNU dan XL Axiata Tbk di gedung PBNU, Jakarta pada Kamis (16/2).

Memang, lanjut kiai asal Cirebon tersebut, perusahaan milik negara seperti BUMN dan perusahaan swasta bisa jadi tidak memiliki prosedur untuk mengetahui ideologi keagamaan seorang calon penerima beasiswa tersebut. “Kita, NU yang tahu tentang  ideologi radikal,” tegasnya. 

Oleh karena itu, NU meminta kepada perusahaan swasta dan milik negara agar berhati-hati memberikan beasiswa agar tepat sasaran.  

Lebih lanjut ia mengatakan, kalau di NU tak ada kiai dan warganya yang radikal. Semuanya akan membela tanah air. “Radikal itu pasti minoritas. Masyarakat mayoritas Indonesia berkeinginan damai,” ujar pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqofah itu.  

Ia menjamin, kerja sama PBNU dan PT XL Axiata Tbk akan bermanfaat untuk kedua belah pihak. “Masuk kambing keluar kambing. Artinya kerja sama itu akan dikelola secara profesional dan diaudit,” pungkasnya. 

Selain dari pihak XL, pertemuan tersebut dihadiri Bendara PBNU H Bina Suhendra, Sekjen PBNU H. A. Helmy Faishal Zaini, Ketua PBNU KH A. Manan A. Ghani, Ketua PBNU H. Umarsyah, Wakil Sekjen PBNU H. Imam Pituduh, dan lain-lain. (Abdullah Alawi)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG