IMG-LOGO
Nasional

Yenny Wahid: 12 Juta Orang Potensial Bertindak Radikal

Kamis 16 Februari 2017 23:0 WIB
Bagikan:
Yenny Wahid: 12 Juta Orang Potensial Bertindak Radikal
Depok, NU Online

Dari total penduduk Muslim Indonesia yang mencapai 207 juta jiwa, diketahui mayoritas berpandangan moderat. Potensi intoleransi masih ada meski dalam jumlah yang tidak signifikan.

Kesimpulan itu disampaikan Direktur Wahid Foundation Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau biasa disapa Yenny Wahid saat menjadi pembicara dalam acara diskusi publik dalam rangka ulang tahun ke-49 FISIP UI di Auditorium Juwono Sudarsono Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (16/2).

Dalam forum bertajuk "Bhinneka Indonesia: Modal Sosial Bernegara" tersebut, putri kedua KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini memaparkan hasil survei Wahid Foundation tahun 2016 di 34 provinsi. Data 6yang dihimpun menunjukkan, sekitar 12 juta orang bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan, dan 600 ribu orang mengaku pernah terlibat dalam radikalisme.

Namun, Yenny bersyukur kebanyakan umat Islam di Indonesia relatif toleran. Lewat video singkat dipaparkan bahwa 72 persen umat Islam yang menjadi responden menolak tindakan radikal, 88,37 persen mengakui kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan 65,35 persen menilai negara harus melindungi keyakinan tersebut.

"Meski intoleransi di Indonesia trennya naik tapi kondisinya tak sampaibmencemaskan. Kenaikan kasus intokeransi dialami oleh hampir semua negara dan Indonesia relatif masih aman," jelasnya.

Kata Yenny, bahkan Donald Trump pun mengeksploitasi isu agama dan ras untuk meraup dukungan kelompok konservatif Amerika Sweikat dalam meraih kursi presiden yang kini ia duduki. Secara sistematis isu-isu tersebut dikelola dengan kepentingan politik yang kental.

Yenny optimis potensi intoleransi di Indonesia masih bisa dicegah dengan penguatan nilai Pancasila dan keindonesiaan, gerakan nasional merawat kebinekaan, dan penegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku intoleransi.

"Pancasila adalah formula ajaib untuk mengatasi tantangan kehidupan bangsa dan negara kita," tururnya. (Mahbib)

 

Bagikan:
Kamis 16 Februari 2017 22:27 WIB
Dukung Mustolih, PBNU Minta Alfamart Transparan soal Dana Sumbangan
Dukung Mustolih, PBNU Minta Alfamart Transparan soal Dana Sumbangan
Mustolih (kanan) dan Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj
Jakarta, NU Online 
PBNU mendukung Mustolih Siradj yang meminta Alfamart untuk melaporkan donasi yang diberikan para pelanggan yang mendonasikan uang kembalian belanja. Dukungan itu disampaikan langsung dalam bentuk surat yang ditandatangani Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Sekretaris Jenderal PBNU H. A. Helmy Faishal Zaini. 

Menurut Kiai Said perlu adanya keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraa sumbangan yang diberikan masyarakat (konsumen) yang selama ini memberikan donasi uang kembalian ke gerai Alfamart. 

“Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung penuh upaya dan ikhtiar Saudara Mustolih Siradj, santri yang juga konsumen dan donator Alfamart, untuk mendesak transparansi penyelenggaraan donasi yang dilakukan Alfamart (PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk),” katanya ketika ditemui Mustolih di gedung PBNU, Jakarta Kamis (16/2). 

Transparansi dan akuntabilitas, kata Kiai Said, sangat penting agar penyelenggara sumbangan bertanggung jawab, amanah, akuntable, tepat sasaran, dan tidak merugikan masyarakat.

Menurut Mustolih, pada pertemuan yang berlangsung 30 menit tersebut, perkaranya tersebut didukung juga Lembaga Bantuan Hukum PBNU serta Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. 

Sekadar diketahui, pada November 2015 Mustolih menyurati Direktur Utama PT Sumber Alfarian Trijaya TBk (Alfamart). Isinya meminta trasnparansi dana donasi. Surat tersebut dijawab. Intinya data yang diminta tidak bisa dipenuhi. Mustolih tidak puas dengan jawaban tersebut. Ia kembali mengirimi surat kepada pihak yang sama. Namun, tidak dibalas. 

Oleh karena itu, Mustolih membawa persoalan tersebut ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Pada Oktober tahun 2016, proses persidangan tersebut dimulai. Pada 16 Desember 2016, KIP memutuskan bahwa Alfamart harus memberikan data-data yang diminta Mustolih.  Pada 9 Februari 2017 Mustolih mendapat panggilan dari Pengadilan Negeri Tangerang. Ia bersama KIP digugat Alfamart.

Soal permintaan transparanasi dana sumbangan dari masyarakat tersebut yang masuk ke ranah hukum, menurut Kiai Said, itu proses yang harus dijalani. "Tapi gerakan transparansi harus didukung," pungkasnya. (Abdullah Alawi)

Kamis 16 Februari 2017 19:49 WIB
PBNU Ingatkan CSR Perusahaan Tak Digunakan untuk Musuhi Negara
PBNU Ingatkan CSR Perusahaan Tak Digunakan untuk Musuhi Negara
Jakarta, NU Online 
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengingatkan perusahaan swasta, terutama milik negara agar Corporate Social Responsibility (CSR) yang mereka miliki disalurkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat umum. 

Lebih khusus, Kiai Said meminta agar CSR yang dikelola untuk beasiswa ke luar negeri. “Jangan sampai CSR dibiayai negara diberikan kepada orang yang pulangnya jadi musuh negara. Betapa ruginya,” katanya di gedng PBNU ketika menyampaikan sambutan kerja sama PBNU dan XL Axiata Tbk di gedung PBNU, Jakarta pada Kamis (16/2).

Memang, lanjut kiai asal Cirebon tersebut, perusahaan milik negara seperti BUMN dan perusahaan swasta bisa jadi tidak memiliki prosedur untuk mengetahui ideologi keagamaan seorang calon penerima beasiswa tersebut. “Kita, NU yang tahu tentang  ideologi radikal,” tegasnya. 

Oleh karena itu, NU meminta kepada perusahaan swasta dan milik negara agar berhati-hati memberikan beasiswa agar tepat sasaran.  

Lebih lanjut ia mengatakan, kalau di NU tak ada kiai dan warganya yang radikal. Semuanya akan membela tanah air. “Radikal itu pasti minoritas. Masyarakat mayoritas Indonesia berkeinginan damai,” ujar pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqofah itu.  

Ia menjamin, kerja sama PBNU dan PT XL Axiata Tbk akan bermanfaat untuk kedua belah pihak. “Masuk kambing keluar kambing. Artinya kerja sama itu akan dikelola secara profesional dan diaudit,” pungkasnya. 

Selain dari pihak XL, pertemuan tersebut dihadiri Bendara PBNU H Bina Suhendra, Sekjen PBNU H. A. Helmy Faishal Zaini, Ketua PBNU KH A. Manan A. Ghani, Ketua PBNU H. Umarsyah, Wakil Sekjen PBNU H. Imam Pituduh, dan lain-lain. (Abdullah Alawi)

Kamis 16 Februari 2017 19:0 WIB
Fiqih Toleransi ala Pesantren, Jalan Tengah Problem Kebhinnekaan
Fiqih Toleransi ala Pesantren, Jalan Tengah Problem Kebhinnekaan
Temanggung, NU Online
Sejak kemunculannya secara menyolok mulai beberapa bulan terakhir ini, isu tentang toleransi dan intoleransi sampai saat ini masih tetap menjadi topik perbincangan yang hangat di Indonesia. 

Bahkan tak dapat sangkal kedua isu tersebut kini nuansa persoalannya justru kian berkembang sedemikian rupa hingga munyembul aneka polemik dalam pelbagai lapisan masyarakat dan negara.

Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional tertua di Nusantara ini, metodologi pembelajaran di dalamnya tidak saja berfungsi sebagaimana yang sudah lazim kita ketahui seperti misalnya menjadi benteng penjaga moral dan tradisi, media pemindahan ilmu dan pengetahuan agama dari kiai ke santri. 

Harta karun pesantren

Salah satu harta karun yang belum banyak digali dari pesantren adalah adanya pembelajaran di pesantren yang sebenarnya mampu menawarkan solusi berupa ajaran toleransi yang khas serta memiliki karakteristik toleransi tersendiri yang membedakan dengan model-model toleransi lainnya yang di antaranya dinilai cenderung ekstrem.  

Demikian benang merah dari diskusi dan bedah buku karya Syarif Yahya berjudul Fikih Toleransi dan Relevansinya dengan Kebhinekaan yang diadakan oleh LPM Grip STAINU Temanggung, bertempat di aula kampus STAINU Temanggung lantai tiga, Rabu (15/2).

"Saya berulang-ulang dalam buku ini memetakan tiga kelompok yang masing-masing mempunyai perbedaan pandangan secara signifikan. Ketiganya yaitu kelompok kanan, kiri, dan tengah. Kelompok pertama yang dimaksud ialah kaum fundamentalis yang sangat kaku dalam menafsirkan agama. Bagi mereka ukhuwah islamiyah hanya berlaku bagi orang yang sefaham saja,” terang Syarif Yahya penulis buku ini.

Sementara Golongan kedua acap cenderung liberal, sering mereka mewacanakan dan mempraktikkan toleransi tanpa batas. Menurut golongan ini toleransi tak melulu dalam ranah sosial kemasyarakatan an sich tapi juga termasuk dalam wilayah teologi peribadatan. Maka posisi fiqih tradisional pesantren berada di tengan antara keduanya.      

Ketua Aswaja Center Kabupaten Temanggung ini menambahkan, meski pada awalnya antara Islam fundamentasil seperti Wahabi dengan Islam tradisional mempunyai kesamaan materi yang dipelajari misalnya pembahasan tentang jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, kisas, rajam, potong tangan, dll yang mana term-term Islam tersebut juga terdapat dalam kitab kuning yang dibaca santri, tapi istimewanya kaum tradisionalis pesantren tetap bisa tampil moderat. 

Hal itu kata kuncinya adalah terletak pada masih lestarinya metodologi pembelajaran kaum pesantren yang tidak dogmatis dan Cuma menggantungkan pada metode istifta atau meminta fatwa pada mufti dari negara pusatnya sebagaimana yang ditempuh golongan Islam fundamentalis.

Kekayaan metode

Lebih dari itu, kata Gus Yahya, demikian sapaan akrab alumni Al-Anwar Rembang ini, pendidikan pesantren memiliki kekayaaan metode seperti metode halakah misalnya, dimana murid berhadapan langsung dengan guru, kemudian santri menyimak pemamaparan materi yang luas dari guru, dipakainya pendapat ulama salaf salih yang jelas sanadnya, dipertimbangkannya aneka khilafiyah, juga murid dapat menyaksikan secara langsung pembawaan guru yang santun yang senantiasa mengedepankan akhlak mulia.

"Fiqih melalui metode syarah dan verbalisasi halakah dari matan sampai hasyiah bukanlah kitab fatwa. Fiqih ini lebih berupa pandangan umum penjelasan nash-nash suci. Itu artinya fleksibelitasnya terjaga dan memungkinkan seseorang dapat mengamalkannya sesuai kondisi yang menuntutnya. Berbeda dengan metode istifta ala Wahabi, kareana fatwa bersifat terikat dengan situasi dan kondisi tertentu maka belumlah tentu fatwa Arab cocok untuk Indonesia,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Kiai muda yang baru saja memenangi juara I kompetisi nasional penulisan esai yang diprakarsai NU Online ini menyatakan kurang setuju pada kelompok Islam yang disebutnya liberalis. 

Menurutnya dalam soal ukhuwah, sebagian kelompok liberal demi melawan intoleransi mereka getol mengampanyekan persaudaraan sebangsa dengan terlebih dahulu menghancurkan dinding batas agama, seperti gencar sekali menghujati kaum fundamentalis dan tradisionalis sembari mereka berakrab karib dengan non-muslim secara kelewat batas. 

Mereka juga yang beranggapan bahwa persaudaraan lintas agama lebih penting ketimbang persaudaraan seagama demi bhinneka tunggal ika.

Berbeda dengan itu, lanjut pengurus LBM PCNU Temanggung ini, kelompok pesantren tradisionalis yang terinstitusikan dalam NU berpandanagan tengah dalam menyikapi kebhinnekaan. 

Jika kaum kanan begitu gemar mengafirkan muslim dari golongan lain yang berbeda paham; jika kaum kiri dengan dalih persatuan bangsa kemudian melacurkan agama melalui pluralisme teologi, maka kelompok pesantren bersikap tengah bahwa ukhuwah harus dibangun secara urut: ukhuwah qarabah (sekeluarga), ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah wathaniyah atau sebangsa. 

"Kita berkewajiban baik kepada kepada saudara seagama tapi jangan samapai kebaikan itu melebihi kebaikan kita kepada keluarga. Kita berkewajiban baik kepada saudara sebangsa tapi jangan sampai melebihi kebaikan terhadap saudara seagama," jelas Gus Yahya.

Dalam acara yang diikuti sekitar seratus peserta ini, hadir pula Wakil Bupati Temanggung, Kapolres Temanggung, perwakilan dari berbagai banom dan lembaga dari kalanagan NU Temanggung, delegasi pondok pesantren, dan delegasi dari LPM beberapa Perguruan tinggi di Jawa Tengah. (M. Haromain/Fathoni)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG