Penetapan Fatwa Harus Kedepankan Prinsip Kemaslahatan Umat

Penetapan Fatwa Harus Kedepankan Prinsip Kemaslahatan Umat
Bandarlampung, NU Online
Dalam menetapkan sebuah fatwa, lembaga agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) selalu melakukan kajian mendalam serta menggunakan metode-metode agar fatwa yang ditetapkan benar-benar valid dan memberikan kemaslahatan bagi umat Islam.

Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung KH Munawir menjelaskan beberapa tahap dan metode yang digunakan dalam penetapan fatwa di Bandarlampung, Ahad (19/2).

"Sebelum fatwa ditetapkan hendaknya ditinjau lebih dahulu pendapat para imam madzhab dan ulama yang mu'tabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalilnya," jelas kiai yang juga merupakan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Provinsi Lampung ini.

Menurutnya, permasalahan yang jelas hukumnya haruslah disampaikan sebagaimana adanya.

"Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat  pendapat ulama madzhab melalui  metode al-jam'u wa at-taufiq" jelasnya.

Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada tarjih melalui metode muqaranah dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fiqih muqaran.

"Dan jika ada masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan madzhab, penetapan fatwa di dasarkan pada hasil ijtihad jama'i atau kolektif melalui metode bayani, ta'lili, qiyasi, istihsani, ilhaqi, istislahi, dan saddal-zari'ah," rincinya.

Gus Nawir juga menekankan, penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih 'ammah) dan maqashidus syar'iyah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat jauh dari kemudaratan sehingga tidak menimbulkan konflik di tengah umat. (Muhammad Faizin/Alhafiz K)

BNI Mobile