IMG-LOGO
Opini

Melelehkan Isu SARA

Selasa 14 Maret 2017 7:1 WIB
Bagikan:
Melelehkan Isu SARA
Isu SARA (ist).
Oleh Ahmad Yahya

Keresahan ummat semakin menjadi, ketika umat selalu ditabrakkan dengan berbagai macam isu yang mengancam perpecahan tata sendi kerukunan ditengah hajatan Pilkada. Politik selalu menjadi alat pembajak untuk menghalalkan segala cara untuk memenangkan pasangan tertentu dan menjegal pasangan yang lain. 

Agama terlalu suci untuk dibajak demi memuluskan kepentingan syahwat politik sesaat, dan agama selalu menjadi sasaran empuk untuk diseret ke gelanggang politik praktis. Seharusnya agama diletakkan secara luhur dan ditempatkan pada posisi yang tepat dan benar, tidak dengan sebaliknya agama diacak-acak dengan cara-cara kurang terpuji.

Ujaran kebencian selalu menjadi urutan nomor wahid untuk mempengaruhi seseorang dalam membelah identitas seseorang: Muslim-Kristen; pribumi-Tionghoa; antek Zionis-bukan; dan seterusnya, terkhusus dalam percakapan di media sosial dan media sejenis lainnya. 

Berbagai macam ancaman dan konflik sosial harus terus diredam,  beberapa riset menunjukkan bahwa munculnya konflik sudah hadir sebelum adanya hajatan Pilkada bahkan jauh sebelumnya. 

Aktor politik, birokrasi, tokoh agama, tokoh masyarakat selalu mengangkat sentimen intoleransi keagamaan yang sudah ada untuk mobilisasi elektoral, misalnya isu penganut agama, aliran sesat, stigma kafir, ateis, atau komunis. Inilah yang menjadi akar masalah sesungguhnya perpecahan tata sendi kerukunan beragama. 

Eksploitasi isu SARA dalam setiap proses politik akan melumpuhkan akal sehat publik untuk berpikir merdeka dan merampas kebebasan setiap ummat manusia. Diskriminasi atas dasar SARA adalah bentuk kejahatan tertua sepanjang sejarah perjalanan ummat manusia. Larangan diskriminasi atas dasar SARA juga tercantum dalam UUD Negara RI 1945 dan berbagai dokumen internasional hak asasi manusia. Dan intoleransi memiliki daya rusak yang paling serius bagi bangsa Indonesia.

Setiap orang memiliki tugas yang sama untuk menjaga dan mempertahankan keberagaman bangsa Indonesia sebagai bentuk ekspresi kenegarawanan atau sekurang-kurangnya sebagai bentuk kepedulian pada kenegarawanan.

Munculnya berbagai macam isu anyar terkait SARA saat ini yang paling mencolok adalah ancaman tidak akan mengurus jenazah muslim yang memilih pasangan nomor 2 dalam Pilkada Jakarta.   

Benar terbukti Jenazah nenek 78 tahun, bernama Hindun bin Raisman ditelantarkan oleh warga Karet Raya II, Setiabudi, Jakarta Selatan. Penyebabnya, semasa hidup Nenek Hindun mencoblos Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI putaran pertama. (liputan6.com, 11/3/2017).

Peristiwa tersebut sungguh miris dan memprihatinkan, seharusnya kewajiban umat Islam untuk mengurus jenazah sesama umat muslim, mulai memandikan, mengafani, menshalatkan dan menguburkan. Tidak sampai di situ, sebagian besar masyarakat tetap berusaha mengirimkan doa dan menghadiahkan pahala baca Alquran, zikir, dan amalan lainnya untuk kebahagiaan mayat di alam kubur. 

Selama jenazah masih berstatus Muslim pada akhir hayatnya, seluruh umat Islam dituntut untuk mengurusi jenazah mereka. Meskipun semasa hidupnya dikenal sebagai pendosa dan suka berbuat maksiat. Seyogyanya umat Islam tidak boleh pilih kasih dalam mengurusi jenazah. Jangan sampai yang diurusi hanya Muslim yang rajin salat, sering ke masjid, dan dekat dengan masyarakat, sementara Muslim yang berprilaku buruk tidak diurusi. Andaikan ada jenazah Muslim yang tidak disalatkan, misalnya, tentu seluruh umat Islam yang mengetahui kematiannya akan menanggung dosanya. 

Islam agama rahmatan lil’alamain, namun banyak orang menyimpangkan pernyataan ini kepada pemahaman-pemahaman yang salah kaprah. Sehingga menimbulkan banyak kesalahan dalam praktek beragama bahkan dalam hal yang sangat fundamental, yaitu dalam masalah aqidah.

Firman Allah SWT, “Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia.” (QS. Al Anbiya: 107). Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wasallam diutus dengan membawa ajaran Islam, maka Islam adalah rahmatan lil’alamin, Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia. Rahmat artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa iba. Atau dengan kata lain rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang. Jadi, diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wassallam adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh manusia.

Kedewasaan beragama, berbangsa, bernegara dan berpolitik adalah satu rentetan yang tidak terpisahkan dari wujud adanya kebhinekaan kita hidup di negara yang kita cintai ini yaitu Indonesia. Keragaman suku, agama, ras dan golongan adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus kita syukuri. 

Perbedaan pilihan politik tidak menjadikan kita terjebak dalam kehancuran kerukunan yang selama ini terjaga. Isu-isu SARA harus dihadapi dan dinetralisir secara bersama-sama dengan memegang erat tali persaudaraan kita sebagai bangsa Indonesia yang satu dan utuh. Memahami dan memahamkan agama secara benar. Memperkokoh dan mengedepankan politik toleransi yang berkeadaban serta menghargai atas keragaman agama dan keyakinan, bukan penyeragaman. Wallahu A’lam.

Penulis adalah Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Sosial Masyarakat IMAN Institute, Tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah.
Tags:
Bagikan:
Selasa 14 Maret 2017 22:3 WIB
Kedudukan Ulama dalam Politik Kebangsaan Menurut Imam Al-Ghazali
Kedudukan Ulama dalam Politik Kebangsaan Menurut Imam Al-Ghazali
Al-Imam Abu Hamid Muhamad bin Muhammad Al-Ghazali dalam karyanya Ihya’ Ulumiddin mengatakan bahwa peran pokok manusia sebagai khalifah di dunia ada empat macam. Di mana manusia tidak akan mampu menciptakan sebuah peradaban tanpa keempat macam peran itu.

Keempat macam peran itu adalah (1) Az-Zira’ah (pertanian), (2) Al-Hiyakah (industri tekstil), (3) Al-Bina’ (pembangunan), dan (4) As-Siyasah (politik). Selain keempat peran tersebut, apa yang menjadi karya manusia di dunia hanyalah pelengkap saja.

Keempatnya menjadi penting karena memenuhi dan mengatur kebutuhan pokok kehidupan manusia di dunia. Az-Zira’ah (pertanian) memenuhi dan mengatur kebutuhan pangan manusia. Al-Hiyakah (industri tekstil) memenuhi kebutuhan sandang. Al-Bina’ (pembangunan) mengatur dan melayani kebutuhan tempat tinggal (papan). Sedangkan politik memenuhi dan mengatur kebutuhan sosial untuk keberlangsungan semua hal di atas.

Dari kesemua peran di atas, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa peran politik adalah peran yang paling mulia. Hal ini karena dengan peran politik, manusia dapat memiliki wewenang untuk menjaga, mengatur dan menegakkan kebaikan bagi semua peran pokok manusia di atas.

Selanjutnya Imam Al-Ghazali membagi peran politik kepada 4 (empat) tingkatan yaitu (1) peran politik para nabi yang memberikan pelayanan lahir dan batin kepada semua kalangan umat, (2) peran politik para penguasa (raja, sultan, khalifah, presiden) yang memberikan pelayanan lahiriyah kepada semua kalangan umat, (3) peran politik para ulama yang memberikan pelayanan batiniah (ilmu dan agama) kepada semua kalangan masyarakat, dan (4) para muballigh yang memberikan pelayanan ilmu dan agama kepada kalangan masyarakat awam saja.

Dari keempat peran tersebut, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa yang paling mulia setelah peran para nabi adalah peran para ulama. Hal ini karena telah dinyatakan bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Demikian ini karena telah dibuktikan bahwa para ulama telah mendidik masyarakat dan membersihkan hati mereka dari akhlak tercela dan menunjukkan kepada akhlak yang baik.

Ringkasnya, Imam Al-Ghazali meletakkan posisi para ulama sebagai paling mulia setelah nabi karena peran politik kebangsaan mereka dalam membangun karakter manusia yang luhur. Di mana dengan karakter luhur tersebut akan menjadi insan yang berbudi luhur dan mampu menjadi pemimpin bangsa yang baik.

Uraian ini disarikan dari Kitab Ihya’ Ulumiddin karya Imam Al-Ghazali, juz 1, halaman 13-14. (R Ahmad Nur Kholis)
Senin 13 Maret 2017 15:0 WIB
Penguatan Peran Pesantren
Penguatan Peran Pesantren
Ilustrasi (Antara)
Oleh Suwendi

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dari sejarah awal kedatangan Islam ke Indonesia, sejak abad ke-6 M, yakni dengan mengadopsi sistem pendidikan keagamaan yang telah berkembang sebelum kedatangan Islam itu sendiri. Dengan memainkan peran sebagai instrumen pengembangan ajaran agama Islam, pesantren lahir dari rahim budaya Indonesia yang genuin. Oleh karenanya, dalam amatan almarhum Prof. Dr. Nurcholis Madjid, pesantren tidak hanya menjadi lembaga yang identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (indigenous). Sebagai lembaga yang murni berkarakter keindonesiaan, pesantren muncul dan berkembang dari pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya, sehingga antara pesantren dengan komunitas lingkungannya memiliki keterkaitan erat yang tidak bisa terpisahkan.

Dalam beberapa dekade terakhir, pesantren mengalami perkembangan yang secara kuantitatif luar biasa dan menakjubkan, baik di wilayah pedesaan, pinggiran kota, maupun perkotaan. Data Kementerian Agama menyebutkan bahwa pada 1977 jumlah pesantren hanya sekitar 4.195 buah dengan jumlah santri sekitar 677.394 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan berarti pada tahun 1985, di mana pesantren berjumlah sekitar 6.239 buah dengan jumlah santri mencapai sekitar 1.084.801 orang. Satu dasawarsa kemudian, 1997, Kementerian Agama mencatat jumlah pesantren sudah mengalami kenaikan mencapai 224 persen atau 9.388 buah, dan kenaikan jumlah santri mencapai 261 persen atau 1.770.768 orang. Data Kementerian Agama tahun 2001 menunjukkan jumlah pesantren seluruh Indonesia sudah mencapai 11.312 buah dengan santri sebanyak 2.737.805 orang. Pada tahun 2005 jumlah pesantren mencapai 14.798 lembaga dengan jumlah guru 243. 738 orang dan santri 3.464. 334. Data terakhir tahun 2016 menunjukkan pesantren sebanyak 28.961 lembaga dengan santri sebanyak 4.028.660 jiwa.

Dengan melihat data kuantitatif di atas, kita semua hendaknya mendorong kepada masyarakat pesantren untuk meneguhkan dan konsisten pada khittahnya. Dalam konteks ini, setidaknya pesantren didorong untuk melakukan 3 (tiga) peran penting yang perlu dilakukan bersama.

Pertama, pesantren sebagai instrumen pengembangan pendidikan. Pondok pesantren berperan tidak hanya sebagai lembaga dakwah dalam pembinaan umat dan penyiaran ajaran Islam, tetapi juga sebagai institusi pendidikan. Ia telah berperan meningkatkan angka partisipasi masyarakat (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) dalam pendidikan. Ia telah berperan aktif membangun kesadaran dan kecerdasan masyaraat Indonesia dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan layanan yang maksimal. Secara jujur, patut dikatakan bahwa kontribusi masyarakat dalam pengembangan layanan pesantren jauh lebih besar dibanding dengan kontribusi yang dilakukan pemerintah. Oleh karenanya, pesantren harus mendapatkan perlakuan dan penganggaran yang maksimal dari pemerintah. Pesantren sudah seharusnya mendapatkan perlakuan pemerintah secara adil antara institusi pesantren dengan institusi pendidikan lainnya.

Sungguhpun demikian, pondok pesantren harus tetap mempertahankan kualitas kemandiriannya, baik kemandirian secara ekonomi maupun pengelolaannya yang tidak menergantungkan kepada pihak mana pun. Pesantren merupakan kekuatan civil society yang sangat kuat dalam memberdayakan masyarakat sekaligus mampu melakukan kritik-kiritik sosial.

Kedua, pesantren sebagai instrumen pengembangan keagamaan. Penduduk negeri ini sungguh sangat kompleks dan plural, baik keyakinan, budaya, bahasa wilayah, dan lainnya. Dalam kondisi yang kompleks dan plural itu, pondok pesantren telah memainkan peranan yang strategis. Ia mampu melakukan penyebaran agama dan pemahaman yang sangat damai, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Pesantren telah mampu merekatkan dari berbagai perbedaan di masyarakat. Oleh karenanya, pesantren didorong untuk menjadi garda terdepan dalam membangun pemahaman Islam yang rahmatan lil’alamin.

Ketiga, pesantren sebagai instrumen pengembangan pranata-sosial. Pesantren didudukkan sebagai lembaga sosial yang berperan untuk melakukan penjabaran dan aktualisasi pengetahuan dan pemahaman pendidikan dan keagamaannya itu bagi kemaslahatan masyarakat luas. Dengan peran ini, pesantren akan menjadi milik bersama, didukung dan dipelihara oleh lapisan masyarakat yang lebih luas. Oleh karenanya, pesantren harus membuka diri dan terlibat dalam upaya pemecahan atas problem umat dan kebangsaan, sebagaimana yang telah selama ini dibuktikan.

Melalui ketiga pilar di atas, yakni pendidikan, keagamaan, dan sosial-kemasyarakatan, pesantren perlu mendapatkan dorongan yang maksimal dari pemerintah, di antaranya dorongan kesetaraan regulasi, kesetaraan program maupun kesetaraan anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Kesetaraan regulasi diupayakan untuk memberikan payung hukum dan legalitas formalitas layanan pesantren dengan tanpa mengurangi substansi atau kualitas pesantren. Kesetaraan program diupayakan untuk mendapatkan kepastian konkret berupa program atau kebijakan-kebijakan penguatan pesantren yang dilakukan negara. Sementara kesetaraan anggaran dipastikan untuk ketersediaan pembiayaan yang maksimal sehingga kita benar-benar memperlakukan secara adil antara institusi pesantren dengan institusi pendidikan lainnya.


Penulis adalah alumni Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon dan Pendiri Pondok Pesantren Nahdlah Bahriyah Indramayu

Ahad 12 Maret 2017 19:30 WIB
Tradisi Bermazhab di Masa Sahabat
Tradisi Bermazhab di Masa Sahabat
Oleh Ahmad Nur Kholis

Dalam bidang pengambilan hukum agama, Nahdlatul Ulama sejak awal, bahkan sejak sebelum berdirinya telah memilih model pendekatan bermazhab. Di mana pemahaman terhadap agama Islam dilakukan dengan cara mengikuti apa yang telah dirumuskan para ulama terdahulu yang diyakini memiliki kemampuan untuk menggali sendiri hukum dari Al-Qur’an dan Hadits. Hal ini adalah dalam rangka menjaga pemahaman Islam relatif sama dengan apa yang dipahami para ulama salaf.

Selain itu, pendekatan pemahaman semacam ini didasarkan pula pada realitas masyarakat Islam di masa para sahabat dan bahkan di masa Rasulullah sendiri.

KH M Tholchah Hasan mengutip dari Al-Amidi memaparkan bahwa sejak zaman sahabat dan tabiin, orang-orang awam selalu bertanya masalah hukum agama (Islam) kepada ulama mujtahid waktu itu. Dan para ulama mujtahid tersebut memberikan jawaban (fatwa) kepada orang awam yang bertanya tanpa menyebutkan dalil-dalilnya yang dipakai dasar fatwanya. Ulama-ulama pada waktu itu tidak menentang cara yang demikian. Kenyataan ini dapat dipandang sebagai ijma’ (kesepakatan) mereka, bahwa orang awam boleh mengikuti fatwa ulama meskipun tidak mengetahui dalil-dalil yang dipakainya sebagai dasar fatwa tersebut.

Realitas kehidupan keagamaan umat Islam di Hijaz pada zaman sahabat juga menunjukkan adanya mazhab yang berbeda-beda. Cukup lama masyarakat Islam Hijaz mengikuti fatwa atau mazhab Ibnu’ Umar radliyallahu ‘anh, sebagaimana halnya masyarakat Islam Irak cukup lama mengikuti mazhab Ibnu Mas’ud.

Demikianlah, alasan mengapa Ahlussunnah wal Jamaah memilih cara bermazhab sebagai pendekatan dalam memahami agama Islam. Pada saat ini, ada 4 (empat) Imam Mujtahid yang mazhabnya diikuti oleh mayoritas umat Islam (Sunni). Keempatnya adalah Imam Abu Hanifah an-Nu’man bin Tsabit (Kufah, 80 H - Baghdad 150 H); Imam Malik bin Anas bin Malik (Madinah, 93 H – 179 H); Imam Muhammad bin Idris As-Syafi’i (Ghazah, 150 H -Kairo, 204 H); dan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (Baghdad, 163 H – 241 H).

Keempat mazhab tersebut dianggap yang lebih populer dan lebih mudah karena pendapat-pendapatnya terkodifikasikan dengan baik.

Di sisi lain, KH Achmad Shiddiq memaparkan bahwa dengan bermazhab bukan berarti telah mempertentangkan antara sistem ijtihad dan sistem taqlid melainkan lebih merupakan upaya memadukan keduanya dalam proporsi yang serasi. Masing-masing keduanya adalah sistem yang baik untuk digunakan oleh seorang Muslim dalam beragama. Hanya saja keduanya harus digunakan oleh orang yang tepat. Di satu sisi ijtihad terhadap Al-Qur’an dan Hadits sebagai sebuah upaya memahami Kalam Ilahi dan Sabda Nabi tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Di sisi lain seseorang tidak bisa malakukan taqlid kecuali mengacu pada pendapat seorang mujtahid.

KH Hasyim Asy’ari menyatakan bahwa Al-Qur’an dan Hadits sebagai pedoman beragama seorang Muslim adalah sebuah keniscayaan. Namun memahami kedua sumber hukum Islam tersebut tanpa meninjau pendapat ulama terdahulu adalah sebuah kelalaian. Hadratussyekh kemudian menyatakan memilih taqlid kepada salah satu Imam Mazhab yang empat (madzahib arba’ah) karena ia mengakui hanya menguasi sekitar 19 (sembilan belas) macam ilmu dari 22 (dua puluh dua) ilmu yang harus dikuasai seorang mujtahid.

Dengan menganalisis pemberian restu Rasulullah terhadap Sahabat Mu’adz bin Jabal untuk berijtihad, maka dapat diambil kesimpulan:

Pertama, bahwa yang berijtihad adalah seorang yang kemampuannya seperti Sahabat Mu’adz bin Jabal. Tidak semua orang seperti beliau. Kedua, perkara yang diijtihadi adalah hal-hal yang tidak ada nash-nya secara sharih dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Ketiga, hasil ijtihad sahabat Mu’adz ditujukan untuk diikuti masyarakat Yaman. Karena dirinya diutus untuk mengajarkan Islam di sana. Dan bukannya untuk menjadikan masyarakat Yaman sebagai mujtahid semua apalagi dalam waktu singkat.

Dari ketiga hal diatas maka dapat dipastikan bahwa setidaknya untuk beberapa waktu lamanya, sahabat Mu’adz ada di Yaman, beliau menjadi mujtahid sedangkan masyarakatnya menjadi muallid.

Wallahu a’lam


Disarikan dari buku:
Ahlussunnah wal Jamaah dalam Tradisi dan Persepsi NU karya KH Muhammad Tolchah Hasan
Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya KH Muhammad Hasyim Asy’ari
Khittah Nahdliyah karya KH Achmad Shiddiq
NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru karya Martin van Bruinnessen


Penulis adalah warga NU, tinggal di Karangploso, Malang, Jawa Timur.

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG