IMG-LOGO
Nasional

Puas Umrah Bersama ASBIHU, NU Sorong Berangkatkan Jamaah Lagi

Rabu 15 Maret 2017 13:28 WIB
Bagikan:
Puas Umrah Bersama ASBIHU, NU Sorong Berangkatkan Jamaah Lagi
Jakarta, NU Online 
Ketua PCNU Kabupaten Sorong, Sutejo, sekaligus pimpinan rombongan umrah ASBIHU asal Kabupaten Sorong yang melakukan perjalanan umrah awal Maret ini, mengungkapkan rasa puas atas pelayanan ASBIHU Tour and Travel.

“Jamaah sangat puas karena pelayanan yang sangat baik dari ASBIHU, baik selama di Jakarta, Madinah, Mekah sampai kembali ke Jakarta,” ungkap Sutejo melalui pesan wattshap pada Ahad (12/3) pagi.

Karena kepuasan dari jamaah tersebut, ia pun berencana ingin memberangkatkan jamaah umrah melalui ASBIHU Tour and Travel pada kesempatan berikutnya.

“Terimakasih kepada ASBIHU dan PBNU. Insyaalah kami dari Kabupaten Sorong akan kembali memberangkatkan jamaah lagi melalui ASBIHU,” lanjutnya.

Menurut Sutejo, jumlah umat Islam di Kabupaten Sorong berada pada kisaran 60 persen, dan umumnya merupakan warga nahdliyin. Gairah umat Muslim Kabupaten Sorong juga tergolong tinggi. Oleh karen itu mereka sangat bersyukur dan menyambut baik dengan adanya perwakilan ASBIHU di Kabupaten Sorong. 

Rombongan umrah asal Kabupaten Sorong awal Maret ini terdiri dari 40 jamaah. Menjelang keberangkatan jamaah ke tanah suci, tak lupa ASBIHU memfasilitasi mereka untuk mengunjungi sejumlah tempat di Jakarta, yakni TMII, Gedung PBNU, Monumen Nasional, dan Masjid Istiqlal.

“Ini menjadi kebanggan dan kehormatan bagi kami jamaah asal Kabupaten Sorong, karena jamaah juga banyak yang ingin bersilaturahim ke PBNU dan salat di Masjid Istiqlal,” Sutejo menambahkan. (Kendi Setiawan/Fathoni)

Tags:
Bagikan:
Rabu 15 Maret 2017 21:47 WIB
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tugu Titik Nol Islam Nusantara di Barus
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tugu Titik Nol Islam Nusantara di Barus
Foto setkab.go.id.
Jakarta, NU Online
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diundang untuk menghadiri Silaturahmi Nasional (Silatnas) Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI). Lawatan tersebut sekaligus meresmikan titik nol prasasti awal mula Islam di Nusantara yang akan digelar di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sabtu-Ahad (24-25/3) mendatang.

“Insyaallah, (beliau) bersedia hadir, dan menginap nanti di pesantren di sana, Pondok Pesantren Musthafawiyah, di Mandailing Natal,” kata Ketua JBMI, KH Ali Akbar Marbun usai bersama jajaran pengurus JBMI diterima oleh Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/3) siang seperti dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id.

Sebelumnya Ketua DPP JBMI, Albiner Sitompul, dalam laporannya saat bertemu Presiden Jokowi mengatakan, Silaturahmi Nasional di Kabupaten Mandailing Natal itu, dirangkaikan dengan kegiatan peresmian Titik Nol Tugu Islam Indonesia yang saat ini dalam pandangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) disebut Titik Nol Nusantara.

“Konsep yang kami kembangkan, yang kami bawa adalah sesuai dengan tema, Indonesia Martangiang, artinya berdoa, dalam kesepakatan terhadap perbedaan, kebersamaan, persaudaraan, menuju Indonesia Gemilang,” jelas Albiner.

Sementara saat ditanya wartawan usai pertemuan, Ketua JBMI KH Ali Akbar Marbun mengemukakan, nantinya Presiden akan meletakkan titik nol, prasasti awal mula Islam di Nusantara, yaitu di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

“Jadi beliau (untuk meresmikan, red), dan nanti ke Pondok Pesantren Musthafawiyah bermalam di sana. Insyaallah salah satu pesantren terbesar dan tertua di Sumatera Utara, muridnya sekitar 12.000,” jelas KH Ali Akbar Marbun yang juga salah seorang Rais Syuriyah PBNU itu.

Saat menerima pengurus JBMI itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. (Setkab/Fathoni)

Rabu 15 Maret 2017 20:30 WIB
Islami.co Buka Program Magang bagi Penulis dan Editor
Islami.co Buka Program Magang bagi Penulis dan Editor
Jakarta, NU Online
Situs islam ramah islami.co membuka program magang bagi mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi. Kesempatan ini memberikan peluang bagi siapa saja yang ingin mendalami literasi keislaman, khususnya di dunia digital.

Pendiri Islami.co, Savic Ali menjelaskan, situs ini didedikasikan untuk menyebarluaskan informasi dan gagasan yang mendukung tumbuhnya masyarakat yang penuh toleransi dan kedamaian. Apalagi, para pegiat di dalamnya merupakan penulis-aktivis yang selama ini bergelut dalam dunia keislaman dan penyebaran islam ramah di dunia digital. 

"Di gawangi oleh anak-anak muda lulusan pesantren, islami.co adalah bentuk counter-hegemony atas web-web yang sarat provokasi, sehingga bisa meneguhkan Islam sebagai agama yang bukan hanya rahmat bagi pemeluknya, tapi juga umat manusia pada umumnya," ujarnya di Jakarta, Rabu (15/3). 

Untuk itulah, Islami.co mengajak kepada mereka yang ingin berkontribusi terhadap penyebaran Islam ramah dan kebinekkaan di Indonesia untuk bergabung melalui program magang tersebut, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

  • Usia minimal 20 tahun
  • Pernah mengenyam pendidikan pesantren/keislaman
  • Tertarik dunia digital, literasi, dan jurnalisme
  • Akrab dengan media sosial
  • Bersedia bekerja di Jakarta

Bagi para calon peserta magang dipersilakan mengirimkan biodata diri (curriculum vitae) ke redaksi@islami.co, dengan subjek Penulis atau Editor. Waktu pendaftaran dimulai sejak berita ini tayang sampai 31 Maret 2017. (Mahbib)

Rabu 15 Maret 2017 20:2 WIB
Korupsi e-KTP, PUSDAK UNUSIA: DPR Seharusnya Awasi Anggaran, Bukan Menikmatinya
Korupsi e-KTP, PUSDAK UNUSIA: DPR Seharusnya Awasi Anggaran, Bukan Menikmatinya
Jakarta, NU Online 
Sekitar Rp 5,9 triliun negara dirugikan pada kasus korupsi berjamaah proyek e-KTP. Sekitar 49 persen dana itu dibagikan kepada sejumlah anggota Komisi II DPR. Menurut peneliti Pusat Pendidikan & Kajian Anti Korupsi (PUSDAK) Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (FH UNUSIA), Muhtar Said perbuatan seperti itu tidak benar apabila dilihat dari kacamata sistem ketatanegaraan yang menganut teori pemisahan kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif.

Ia  mengatakan, legislatif mempunyai fungsi untuk membuat anggaran dan eksekutif adalah badan yang melaksanakan anggaran tersebut. Untuk itu tidak ada dalil yang membenarkan apabila anggota legislatif mendapatkan anggaran hampir dari setengahnya karena DPR (legislatif) bukanlah pelaksana proyek. 

Dalam proyek e-KTP, kata dia melalui siaran pers Rabu (15/3), seharusnya anggota DPR menjadi pengawas pelaksanaan program, bukan malah menjadi penikmat dana anggaran. Dari sisi tersebut anggota DPR yang diduga mendapatkan uang dari proyek e-KTP sudah jelas menyalahi kode adminitrasinya sebagai anggota DPR karena mereka tidak melakukan peran pelaksanaan program. 

Ia menambahkan, korupsi seperti itu bisa terjadi karena adanya praktik lobi dalam menyetujui anggaran. Padahal seharusnya pemerintah merencanakan program e-KTP beserta dengan anggarannya. Kemudian Komisi II itu hanya mengkritisi manfaat dan fungsi e-KTP tersebut karena pemerintah sudah merencanakan dengan matang.

“Adapun kalau aggota DPR mau menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang berhak untuk menyetujui anggaran, maka dia tinggal mengkritisi besaran anggaran yang diajukan oleh pemerintah, bukan malah menambah anggarannya. Komisi II malah menambah anggaran yang diajukan oleh pemerintah itu pertanda ada niatan untuk “menilap” dana E-KTP. Untuk itu KPK jangan lama-lama untuk memanggil anggota DPR yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi di proyek e-KTP,” lanjut dosen FH UNUSIA.

Dugaan korupsi berjamaah e-KTP yang melibatkan banyak anggota DPR ini merupakan prahara yang melanda negara sehingga kesejahteraan rakyat Indonesia terhalangi para koruptor. Andaikata 49 % yang diduga digunakan para Anggota Komisi II tersebut digunakan untuk memberikan biasiswa pendidikan kepada orang-orang miskin, tentu malah lebih manfaat. (Red: Abdullah Alawi)
  

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG