IMG-LOGO
Nasional

ASBIHU Adakan Diklat Sertifikasi Pembimbing Haji dan Umrah

Kamis 13 April 2017 16:1 WIB
Bagikan:
ASBIHU Adakan Diklat Sertifikasi Pembimbing Haji dan Umrah
Jakarta, NU Online
Pengurus Pusat Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama (PP ASBIHU NU) akan menggelar Diklat Sertifikasi Pembimbing Haji dan Umrah pada 1-10 Mei 2017 mendatang. Diklat bertempat di Gedung Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah.

Untuk pelaksanaan sertifikasi ini PP ASBIHU NU bekerja sama dengan UIN Semarang sebagai lembaga yang telah ditetapkan Kementerian Agama dalam pemberian Sertifikasi Pembimbing Haji

Direktur ASBIHU Tour and Travel, KH Hafidz Taftazani mengungkakan, untuk kegiatan tersebut, para peserta mendapat keringanan biaya sehingga cukup membayar setengahnya saja dari biaya total. 

“Biaya per peserta sebesar Rp.7 juta. Namun, ASBIHU menetapkan biaya yang ditanggung peserta sebesar Rp3,5 juta, sementara biaya akomodasi seperti, penginapan, katering (makan dan snack) maupun sertifikat menjadi tanggung jawab panitia,” ungkap Kiai Hafidz, Rabu (12/4) di Jakarta.

Masyarakat yang ingin mengikuti diklat tersebut disyaratkan berusia minimal 30 dan maksimal 56 tahun (dihitung mulai  berlangsungnya kegiatan sertifikasi); menyerahkan surat pernyataan pernah menjadi pembimbing manasik haji;  mengisi formulir pendaftaran dan instrumen portofolio; melampirkan foto kopi ijazah S1 atau sederajat, foto kopi KTP dan Kartu Keluarga, foto berwarna dengan latar belakang warna merah ukuran 3x4 sebanyak  4 lembar; dan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.

Adapun persyaratan khusus mengikuti diklat sertifikasi adalah  jujur, bertanggung jawab, berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan rasa nasionalisme;  pernah menjadi pembimbing manasik minimal 2 tahun; dan mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa Arab.

Untuk informasi dan pendaftaran kegiatan tersebut, masyarakat dapat menghubungi nomor kontak 0812-1881-2972 (Nashir Maqsudi). (Kendi Setiawan/Fathoni)
Tags:
Bagikan:
Kamis 13 April 2017 23:36 WIB
Kenapa NU Masih Tetap Berdiri Sampai Saat Ini?
Kenapa NU Masih Tetap Berdiri Sampai Saat Ini?
Jombang, NU Online 
Wakil Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur KH Anwar Iskandar menegaskan, banyak organisasi yang kualat akibat memusuhi Nahdlatul Ulama (NU). Ia mengatakan hal itu pada Tasyakuran Harlah ke-94 NU di Jombang, Jawa Timur. 

“Pihak yang berkembang di masa Orde Lama atau bahkan Orde Baru yang menistakan NU, habis semuanya dan itu karena kualat dengan NU,” terangnya di GOR Chasbullah Said Pondok Pesantren Bahrul Ulum (PPBU) Tambakberas Jombang, Rabu (12/4/2017). 

Secara logika, kata Kiai Anwar, keberadaan NU yang terus berkembang hingga saat ini tidak masuk akal. Namun dengan pertolongan Allah melalui para muassis NU yang ikhlas mendirikan, NU tetap berdiri sampai saat ini.  “Warga Nahdliyin saat ini cukup menerima sembari banyak bersyukur,” katanya. 

Kalau dipikir secara rasional, NU harusnya sudah meninggal dunia sejak lama. Uang tidak punya, sementara lawannya orang-orang yang punya uang. Namun ternyata kekuatan ekonomi berhadapan dengan ridho Allah, habis semua, imbuhnya.

Menurut dia, hal itu bisa terjadi karena pendiri NU adalah orang yang mukhlis, yang tidak ada niat apa-apa, kecuali mencari ridlo Allah. Oleh karena itu, menjadi pengurus NU maka jangan ada niat hidup dari NU, tapi niat untuk menghidupi NU. 

“Jangan ada niat untuk kepentingannya sendiri, nanti bisa kualat. Siapa saja boleh jadi pengurus NU. Setiap orang punya hak untuk memilih dan dipilih, tapi marilah bersihkan hati kita seperti para pendiri NU. Marilah dalam harlah ini kita melakukan renungan-renungan, kontemplasi, apa yang harus kita lakukan ke depan untuk NU,” ajaknya.

Keihklasan yang telah dibangun oleh para pendiri NU itu penting untuk terus dilanjutkan dzurriyah-dzurriyahnya, terlebih di Kabupaten Jombang sebagai tanah lahir tiga pendiri NU.

"Kalau Mbah Wahab punya pesantren namanya Tambakberas yang diteruskan oleh dzuriyahnya. Kalau Mbah Hasyim punya pesantren namanya Tebuireng yang diteruskan oleh dzuriyahnya. Kalau Mbah Bisri punya pesantren yang namanya Denanyar yang diteruskan oleh dzuriyahnya. Maka beliau-beliau punya pesantren yang lebih besar dari ketiga pesantren itu, yaitu beliau punya pesantren Nahdlatul Ulama yang terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Jadi saya tidak bisa membayangkan berapa besar pahala yang mengalir untuk beliau-beliau itu,” jelasnya. (Syamsul Arifin/Abdullah Alawi)

Kamis 13 April 2017 23:8 WIB
Sembilan Perguruan Tinggi Islam Sepakat Tolak Kegiatan Anti-Pancasila dan NKRI
Sembilan Perguruan Tinggi Islam Sepakat Tolak Kegiatan Anti-Pancasila dan NKRI
Jember, NU Online
Sembilan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sepakat menolak kegiatan-kegiatan yang bernada anti-Pancasila dan anti-NKRI diselenggarakan di kampus mereka. Kesepakatan tersebut termaktub dalam salah satu poin Piagam Sunan Ampel yang ditandatangani PTKIN Persemakmuran Sunan Ampil di IAIN Tulungagung, belum lama ini.

Kesembilan PTKIN tersebut adalah perguruan tinggi itu berdiri dari pengembangan IAIN Sunan Ampel. Perguruan tinggi itu adalah IAIN Tulungagung, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Mataram, IAIN Jember, IAIN Ponorogo, IAIN Samarinda, STAIN Pamekasan dan STAIN Kediri. 

Menurut Rektor IAIN Jember Babun Suharto, dalam pertemuan tahunan tersebut disepakati tiga poin. Dua diantaranya adalah kesepakatan untuk membangun academic branding dengan penguatan Tridharma perguruan tinggi yang prima masing-masing PTKIN Persemakmuran Sunan Ampel sebagai tawaran alternatif guna menjawab tuntutan dan ekspektasi masyarakat Indonesia dan dunia. 

Poin terakhir, lanjutnya, adalah melakukan sinergitas antar-PTKIN Persemakmuran Sunan Ampel dalam upaya pengembangan kelembagaan maupun mengampanyekan Islam Rahmatan Lil Alamin.

Babun menambahkan, dalam upaya membendung radikalisme dan terorisme PTKIN Persemakmuran Sunan Ampel sepakat agar segala kegiatan atau pendirian personal maupun kelompok yang anti-Pancasila dan anti-NKRI harus dibasmi. Jika tidak, dikhawatirkan akan memunculkan gerakan-gerakan perpecahan bangsa. Sikap itu diambil sebagai jawaban atas maraknya gerakan-gerakan yang tidak mau menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan mau mengganti NKRI dengan model-model yang lain.

"Kita sepakat dan tegas dengan hal-hal semacam ini. Karena jika diberi ruang akan membahayakan negara ini. Untuk itu, PTKIN Persemakmuran Sunan Ampel sepakat juga mengawasi tiap sudut kampus terhadap potensi munculnya gerakan-gerakan anti-Pancasila dan anti-NKRI," ungkap Guru Besar Ekonomi Islam ini kepada NU Online di Jember, Rabu (12/4). (Aryudi A. Razaq/Abdullah Alawi)

Kamis 13 April 2017 23:0 WIB
Mensos: Silakan Pemda Integrasikan Bansos Daerah dengan KKS
Mensos: Silakan Pemda Integrasikan Bansos Daerah dengan KKS
Mensos Khofifah Indar Parawansa.
Cirebon, NU Online
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mempersilahkan Pemerintah Daerah menggunakan fasilitas dan fitur Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam menyalurkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Dengan demikian daerah tidak perlu repot membangun sistem baru. 

Khofifah menjelaskan KKS memiliki fitur uang elektronik dan tabungan sehingga bisa menampung berbagai jenis bansos maupun subsidi pemerintah yang berasal dari APBN maupun APBD. Antara lain bansos PKH, Bantuan Pangan, Subsidi LPG 3 Kg, dan subsidi listrik. 

"Silahkan, jika ada Pemda yang ingin mengintegrasikan bansos daerah dengan KKS. Tidak akan tercampur karena terdapat fitur wallet (dompet-red) yang memisahkan tiap jenis bantuan," ujarnya. 

Saat ini, lanjut Khofifah, baru Kota Semarang, Jawa Tengah yang mengintegrasikan bansos daerahnya melalui KKS. Dalam waktu dekat Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat yang akan mengikuti jejak Kota Semarang.

"Hemat waktu dan biaya juga karena sistem hasil kerjasama dengan Himbara (Mandiri, BRI, BTN, dan BNI) telah berjalan sejak 2016 lalu," ujarnya.

Menurut Khofifah, terintegrasinya seluruh bansos dalam satu wujud kartu menjadikan intervensi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan pun semakin efektif. Selain itu, terkoneksinya masyarakat miskin dengan perbankan membuat mereka dapat memanfaatkan berbagai produk dan jasa keuangan formal seperti  transfer, menabung maupun pinjaman serta asuransi. 

Keberadaan bansos yang diinisiasi Pemda, lanjut Khofifah, tidak bersebrangan dengan beragamnya bansos yang dikucurkan pemerintah pusat. Sebaliknya, bansos itu berfungsi "menambal" dan memperluas pelayanan kepada masyarakat miskin namun pembiayaan melalui APBD. 

"Jadi mereka yang belum terjangkau program pemerintah pusat bisa dijangkau oleh pemerintah daerah. Sinergitas pusat daerah seperti ini akan semakin mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah," ujarnya.

"Sharing antara APBN dan APBD seperti inilah yang akan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Jika tidak ter cover pusat, maka pemda melakukan backup melalui APBD," tambahnya. 

Khofifah berharap Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu (Siskadasatu) dapat direspon serius oleh Pemda sehingga bansos yang digelontorkan bisa tepat sasaran karena data yang menjadi acuan seragam dan selalu update. 

Sebelumnya, hari kedua kunjungan ke Jawa Barat, Presiden Joko Widodo menyambangi Kota Cirebon dan membagikan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Non Tunai senilai Rp12,6 miliar kepada 7.034 keluarga penerima manfaat (KPM). Pembagian bansos diselenggarakan di Gedung Olahraga Bima, Kota Cirebon, Rabu (13/4). 

Tidak hanya itu, secara simbolis Presiden juga melakukan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp22,4 miliar yang diperuntukkan bagi 16.994 keluarga. Penyerahan PKH Non Tunai dan BPNT ini bersamaan dengan penyerahan paket bantuan sosial lainnya di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Makanan Tambahan (PMT).

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya kembali mengingatkan kepada para keluarga penerima manfaat untuk dapat memanfaatkan bantuan sosial tersebut dengan bijak.

"Tidak boleh untuk beli pulsa dan rokok ya. Kalo ketahuan nanti akan dicabut. Sampaikan baik-baik ke suami kalau uang PKH digunakan untuk keperluan anak-anak. Insya Allah suami bisa mengerti," kata Presiden.

"Ini dalam setahun dikirim Rp1.890.000. Diambil empat kali di bank. Jadi tidak usah tergesa-gesa. Karena kalau tidak diambil, tetap jadi tabungan," tambah kepala negara. (Red: Fathoni)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG