IMG-LOGO
Nasional

Sikap Tegas Kapolri soal Organisasi Pengusung Khilafah

Kamis 4 Mei 2017 12:0 WIB
Bagikan:
Sikap Tegas Kapolri soal Organisasi Pengusung Khilafah
Jakarta, NU Online
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan tentang organisasi-organisasi transnasional yang berbahaya. Menurutnya, organisasi-organisasi tersebut tidak pernah ikut berjuang mendirikan negara Indonesia.

“Datang, masuk ke sini belakangan mau ngacak-ngacak dan bahkan nanti bisa berbahaya merobohkan negara. Ini harus kita lawan,” tegas Tito di hadapan peserta dan undangan Kongres ke-3 Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU) Pagar Nusa di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (3/5).

Pada kesempatan tersebut, ia mencontohkan organisasi yang berbahaya, yaitu seperti organisasi yang mengusung ideologi khilafah. Menurutnya, kalau organisasi pengusung khilafah ini dibiarkan, maka gejolak akan terjadi di berbagai daerah. 

“Kalau terjadi gejolak, terjadi pemisahan, NKRI tumbang, maka apapun risikonya tidak boleh terjadi,” katanya bersemanagat.

Dalam menghadang organisasi seperti pengusung khilafah, Tito telah memerintahkan kepada jajaran Polri untuk membendung dan bergandengan tangan dengan salah satu organisasi yang menjadi pendiri negara, seperti NU.

“NU adalah kawan kita yang terbaik. NU adalah kawan yang paling setia. Kita akan bersama sama menghadapi mereka,” ungkapnya.

Hadir pada acara Kongres ini, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, Wakil Ketua Umum PBNU H. Maksum Mahfudz, KH Nur Muhammad Iskandar, Ketua PSNU Pagar Nusa Ajengan Mimih Haeruman, dan segenap pengurus PBNU. (Husni Sahal/Fathoni)

Tags:
Bagikan:
Kamis 4 Mei 2017 22:1 WIB
Tiap Pekan BNPT Terima Deportasi WNI dari Timur Tengah
Tiap Pekan BNPT Terima Deportasi WNI dari Timur Tengah
Jakarta, NU Online
Direktur Penegakan Hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Toriq Triono mengatakan, setiap minggunya BNPT menerima deportasi warga negara Indonesia dari Negara-negara Timur Tengah, terutama dari Turki. Hal itu disebabkan karena mereka tidak memiliki kelengkapan dokumen seperti paspor.

“Setiap Minggu kami menerima deprortasi dari Turki,” kata Toriq.

Hal itu ia ungkapkan saat memberikan materi pembuka dalam acara Seminar Dampak Media Sosial Terhadap Terorisme di Auditorium Lantai 3 Gedung IASTH Universitas Indonesia Jakarta, Kamis (4/5).

Sekembalinya dari Negara Timur Tengah, jelas Toriq, mereka diasramakan di lembaga-lembaga rehabilitasi negara karena mereka sudah tidak memiliki rumah lagi. “Mereka jual semua untuk hijrah ke Syria,” terangnya.

Toriq menambahkan, mereka yang kembali ke Indonesia mengaku kecewa karena apa yang terjadi di sana tidak sesuai dengan apa yang ada di media-media sosial. “Apa yang dialami di sana tidak sama dengan apa yang dipropagandakan di media sosial,” urainya.

Ia menilai, lemahnya regulasi yang ada di Indonesia menjadi salah satu sebab mengapa banyak orang yang pergi ke Negara-negara Timur Tengah yang sedang berkonflik. Ia menjelaskan, Undang-Undang Indonesia hanya bisa mengawasi apa yang terjadi di media sosia dan belum bisa menjangkaunya.

“Undang-Undang kita tidak bisa menjangkau. Kita hanya bisa mengawasi,” tegasnya.

Oleh karena itu, Toriq menyatakan, saat ini ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi terorisme. Pertama, memperkuat regulasi. Saat ini, Undang-Undang tentang terorisme sedang diperkuat, salah satu poinnya adalah dengan melarang propaganda terorisme di media sosial.

“Kedua, kontra-narasi untuk menandingi narasi sempit yang disebarkan oleh para pelaku teror,” pungkasnya.

Saat ini, BNPT berhasil memonitor ada sekitar lima ratus orang yang sedang berada di Syria. (Muchlishon Rochmat/Fathoni)


Kamis 4 Mei 2017 21:31 WIB
Panggil Cak Budi, Mensos Sarankan Buat Lembaga
Panggil Cak Budi, Mensos Sarankan Buat Lembaga
Jakarta, NU Online
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memanggil pemilik akun Instagram @CakBudi guna mengklarifikasi polemik penyalahgunaan donasi yang tengah menjadi viral di media sosial. 

Dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian Sosial, Cak Budi sapaan akrab pemilik nama asli Budi Utomo tersebut mengaku salah dan khilaf. Menurutnya, apa yang dilakukan dirinya semata-mata karena ketidaktahuannya dalam mengatur sirkulasi dana masyarakat yang masuk kedalam rekening pribadinya. 

"Saya khilaf, saya minta maaf kepada seluruh donatur atas kebodohan saya ini," ungkap Cak Budi didepan puluhan wartawan yang telah menunggunya sejak pagi di Kementerian Sosial, Kamis (4/5). 

Cak Budi mengatakan, saat ini Fortuner dan I Phone yang dibelinya telah dijual kembali dan seluruh uang donasi telah diserahkan kepada lembaga sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT). Namun demikian, Cak Budi menegaskan akan tetap melakukan aksi sosialnya. 

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berpandangan bahwa penyalahgunaan uang donasi yang terjadi pada kasus Cak Budi salah satunya karena donasi ditransfer langsung ke rekening pribadi Cak Budi. Lantaran tidak adanya kontrol, transparansi dan pengawasan publik, akhirnya dana tersebut digunakan untuk membeli mobil Fortuner dan HP I Phone. 

"Jadi dana yang digunakan untuk membeli Fortuner dan I Phone bukan berasal dari Donasi kitabisa.com melainkan menggunakan donasi yang langsung ke rekening pribadi milik Cak Budi dan Istri," ungkap Khofifah. 

Menanggapi keinginan Cak Budi untuk terus melakukan aksi sosial, Khofifah mendorong Cak Budi untuk segera melembagakan misi kemanusiaan tersebut. Mengingat peraturan yang ada tidak memperbolehkan penggalangan dana secara pribadi, melainkan harus melalui lembaga dan terdaftar.

"Aturannya memang sudah lama yaitu UU Nomor 9 Tahun 1961. Undang- undang ini masih berlaku dan belum dicabut. Disana mengatur bahwa yang boleh mengumpulkan dana masyarakat baik berupa uang atau barang adalah organisasi atau perkumpulan sosial disesuaikan cakupan donatur yang ditargetkan misalnya level kabupaten/kota, provinsi dan nasional," imbuhnya. 

Dikatakan, di Sosial Media Cak Budi dikenal sebagai penggalang dana masyarakat untuk orang tidak mampu, khususnya lansia. Dia dan istrinya menampung sumbangan selain melalui laman kitabisa juga di rekening pribadi.

Khofifah menambahkan, dengan kejadian ini Ia berharap semangat kepedulian sosial masyarakat tetap tumbuh dan tidak luntur. Mengingat, upaya penanggulangan kemiskinan dan layanan kesejahteraan sosial membutuhkan kemiteraan antara pemerinta, swasta dan masyarakat. 

"Saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan masyarakat yang begitu peduli dengan nasib sebagian masyarakat kita yang kurang beruntung. Apa yang telah dilakukan selama ini lewat aksi-aksi sosial saya harap terus berjalan," imbuhnya. 

Kepada penggalang dana lainnya, Khofifah berpesan untuk berhati-hati, tidak sembarang dalam menggunakan dan penyaluran dana yang berasal dari donatur. 

"Tolong jaga kepercayaan para donatur, jangan sampai aksi kepedulian sosial ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ini amanah masyarakat harus dijaga," ujarnya. (Red: Fathoni)

Kamis 4 Mei 2017 21:1 WIB
Presiden: Kalau Tidak Berani Meloncat, Indonesia akan Tertinggal
Presiden: Kalau Tidak Berani Meloncat, Indonesia akan Tertinggal
Jakarta, NU Online
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengungkapkan di era globalisasi dan teknologi persaingan antar negara sangat ketat, dan bila tidak berani meloncat, Indonesia akan tertinggal.

Hal itu disampaikan Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kemaritiman, di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kamis, (4/5) pagi.

“Saat ini bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, juga bukan yang kuat mengalahkan yang lemah. Tetapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Siapa dan negara mana pun,” papar Joko Widoddo.

Ia menegaskan loncatan bagi Indonesia bisa saja terjadi. “Itu tergantung niat atau tidak niat, mau atau tidak mau. Bukan masalah pintar atau tidak pintar,” katanya.

Jokowi mengungkapkan pemerintah melakukan berbagai terobosan untuk membangkitkan potensi kelautan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.

“Infrastruktur maritim, tol laut, pembangunan pelabuhan Indonesia mampu menurunkan harga-harga logistik di Indonesia bagian timur. Bila trayek dan rute semakin banyak, tentu akan lebih baik,” kata Joko Widodo. 

Potensi ekonomi kelautan Indonesia mencapai 1,33 tiliun dolar. Angka itu senilai 19.000 triliun rupiah. “Tapi kalau pengelolaannya hanya itu saja, rutinitas monoton, tidak ada terobosan jangan harap potensi itu bisa didapatkan,” Jokowi mengingatkan.

Menurutnya bila dari potensi di atas dapat tercapai sepuluh persen saja sudah termasuk bagus. Beberapa langkah dapat terus dilakukan dalam mewujudkan potensi tersebut. Di antaranya pemanfaatan budidaya aqua kultur. 

“Kita harus ajari nelayan kita untuk tahu potensi yang ada agar nilai tambah dari barang yang ada bisa puluhan kali dari yang kita lakukan saat ini,” lanjutnya.

Ia mendorong agar riset dan pengembangan teknologi tak terkecuali di bidang kelautan terus dilakukan. “Jangan terlalu linear dan monoton. Padahal dunia berubah begitu cepat," tegas Jokowi.

Teknologi harus kita kejar tanpa itu sulit mengejar ketertinggalan kejar dengan negara lain,” tegasnya. (Kendi Setiawan/Fathoni)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG