IMG-LOGO
Trending Now:
Opini

NU dan FPI dalam Tiga Matra

Senin 22 Mei 2017 16:23 WIB
Bagikan:
NU dan FPI dalam Tiga Matra
Oleh M. Kholid Syeirazi

Banyak orang bertanya, apa beda Nahdlatul Ulama (NU) dan Front Pembela Islam (FPI)? Apa pula persamaannya? FPI ditulangpunggungi para habaib. Untuk urusan ta’dzim kepada habaib, orang NU tidak ada duanya. Sejak kecil, para santri dididik menghormati keturunan Rasululllah. Di Pekalongan, kota kelahiran saya, ‘salim’ dengan habib merupakan berkah luar biasa. Karena itu, jika sowan atau bertemu habib, salamannya tidak cukup cium tangan sekali, tetapi berkali-kali, dibolak-balik. Kalau tidak percaya, datang ke Pekalongan, sowan ke Habib Luthfi atau Habib Baqir. InsyaAllah akan jumpa bahwa yang salaman ke habib dengan cara tangan dibolak-balik itu bukan hanya santrinya, tetapi juga kiainya. Para kiai NU sangat menghormati habib, termasuk Gus Dur. Dulu, ketika Ketua MUI KH Hasan Bisri meragukan eksistensi keturunan Rasulullah di Indonesia, Gus Dur membela para habaib.

Salah seorang yang diyakini sebagai keturunan Rasululullah itu bernama Habib Rizieq Syihab (HRS), pendiri Front Pembela Islam (FPI). Apa semua habib sama? Pasti tidak! Ada yang mendukung pola dakwah HRS, ada juga yang tidak. Belakangan, NU dan FPI sering bersitegang di lapangan. Kenapa ini terjadi? Titik temu dan titik beda NU dan FPI bisa dilihat dari tiga matra, yaitu âmaliyyah, fikrah, dan harakah.

Pertama, secara ‘amaliyyah ubûdiyyah, tradisi NU dan FPI sama: sama-sama pelaku tradisi, sama-sama ‘pengamal bid’ah’. NU qunut, FPI qunut. Tarawih–nya sama-sama 20 rakaat.  Sama-sama gemar shalawatan, tahlilan, dan ziarah kubur. Shalawatannya sama-sama pakai kata ‘sayydina’. Jelas kedua-duanya bukan penganut Islam puritan. Karena itu, FPI pasti tidak cocok dengan aliran Islam yang mengusung agenda purifikasi. Dalam soal ini, FPI akur dengan NU dan ‘bentrok’ dengan Wahabi, HTI, Islam modernis, dan aliran lain yang agendanya adalah memberantas TBC (tahayul, bid’ah, dan churafat).

Kedua, secara fikrah, FPI akur dengan NU dalam fikrah dîniyyah (pemikiran keagamaan), tetapi ‘bentrok’ dengan NU dalam fikrah siyâsiyyah (pemikiran politik). Dalam fikrah dîniyyah, NU dan FPI sama-sama pengikut ajaran Abu Hasan al-Asy’ari dalam tawhid, pengikut Imam Syafi’i dalam fikih, dan al-Ghazali dalam tasawuf. HRS, dalam berbagai kesempatan, menegaskan dirinya sebagai penganut Asy’ari dan menyerang i’tiqad Salafi-Wahabi. Oleh para pengikut Wahabi, HRS juga kerap dituduh Syi’ah, sama seperti KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU. Dalam fikrah siyâsiyyah, FPI berseberangan dengan NU. NU menyatakan NKRI final, dalam bentuk sekarang. HRS menginginkan NKRI Bersyariah. Agendanya seperti Piagam Jakarta. Dalam isu ini, FPI ‘bentrok’ dengan NU dan punya titik temu dengan sejumlah ormas Islam yang mendukung agenda formalisasi syariat Islam, entah itu HTI, Wahabi, atau sebagian partai eks-Masyumi yang mengusung isu formalisasi syariat Islam.

Ketiga, dalam harakah (gerakan), NU dan FPI cenderung ‘bentrok.’ Dakwah NU mengusung prinsip tawassuth (moderasi), tasâmuh (toleransi), tawâzun (proporsional), dan i’tidâl (tidak berat sebelah). NU juga meyakini prinsip التدريج في التشريع yaitu alon-alon, bertahap dalam dakwah dan mengamalkan syariat Islam. NU mengayomi budaya dan meyakini syariat Islam bisa diterapkan secara swadaya oleh masyarakat, tanpa legislasi dan campur tangan negara. Pemberlakukan syariat Islam yang perlu campur tangan negara, seperti hudud, bisa diganti dengan hukuman lain yang bisa diterima semua pihak. Dalam harakah, FPI punya titik temu dengan gerakan Islam transnasionalyang mengusung agenda formalisasi syariat Islam. FPI juga resisten dengan adopsi budaya lokal sebagai medium dakwah. Karena itu, HRS dengan keras menolak diskursus Islam Nusantara dan memelesetkannya dengan istilah yang kurang sedap.  

Ala kulli hâl, dari tiga matra, satu setengah FPI cocok dengan NU, satu setengah yang lain FPI berbeda dengan NU. Namun, dibanding kepada ormas Islam puritan, FPI lebih dekat secara ‘amaliyyah' dengan NU dan karena itu punya potensi untuk beraliansi strategis. Di sebuah tayangan youtube, yang direkam dari ceramah beliau, HRS bilang FPI bukan orang lain. FPI adalah anak NU yang bandel. Jika HRS sekarang cenderung ‘bersahabat’ dengan Islam puritan, saya merasa itu bentuk dari aliansi taktis untuk tujuan politis. Namanya aliansi taktis, suatu saat akan bubar,  jika tujuan politisnya hilang atau bertolak belakang.


Penulis adalah Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)

Tags:
Bagikan:
Jumat 19 Mei 2017 9:5 WIB
Arsitektur Lokal Masjid Kita
Arsitektur Lokal Masjid Kita
ilustrasi: Masjid Agung Demak
Oleh Rosidi
''Pada masa sekolah dulu, selama enam (6) tahun, saya selalu singgah beribadah di masjid ... ini. Kabarnya masjid ini mau direhab. Mumpung belum berubah bentuknya, saya sempatkan foto selfie di sini, buat kenang-kenangan ...''

Demikian status salah satu teman di Kabupaten Kudus dalam akun Facebook-nya, yang menyempatkan diri berfoto usai shalat Jum'at di masjid yang dulu sering menjadi tempat singgahnya untuk menjalankan shalat, semasa masih sekolah.

Bukan konteks foto swafotonya yang menjadi penting untuk dikemukakan di sini. Melainkan, motif di balik swafotonya itu, yakni karena diniatkan untuk kenang-kenangan, lantaran masjid tersebut akan direnovasi dengan arsitektur yang benar-benar berubah, yakni kearab-araban.

Perubahan arsitektur masjid, mushalla atau tempat ibadah umat Islam lain di tengah-tengah masyarakat, kini memang banyak terjadi. Tidak hanya di Kudus, tetapi bisa kita saksikan di berbagai tempat di Indonesia, khususnya Jawa.

Akibat dari perubahan bentuk bangunan tersebut, arsitektur lokal pun kian tergusur oleh arsitektur yang kearab-araban itu. Jika arsitektur lokal di masjid-masjid dan tempat ibadah lain terus tergusur oleh arsitektur yang kearab-araban, yang, dalam pandangan sebagian kecil orang dinilai lebih islami, maka akan hilanglah kearifan lokal dalam arsitektur masjid atau tempat ibadah kita.

Seiring dengan itu, dua hal penting pun akan memudar dalam tradisi dan budaya lokal Indonesia, khususnya Jawa, dalam wujud pembangunan tempat ibadah. Pertama, pudarnya budaya (kultur) lokal dalam wujud arsitektural.

Masyarakat zaman dulu, dalam membangun tempat ibadah, baik masjid atau mushalla, memiliki ciri khas tersendiri di masing-masing daerah. Arsitektur bangunan dalam pembangunan tempat ibadah itu pun memiliki fisofofi masing-masing.

Lokalitas bahkan sangat nampak dengan penyebutan masjid (mesjid) atau tempat ibadah yang berbeda antara satu daerah dengan lainnya. Solichin Salam (1977), mencatat, di beberapa tempat, masjid dikenal pula dengan mesigit/Sigit (Jawa), masigit (Sunda), meuseugit (Aceh), dan masigi (Sulawesi).

Masjid kemudian banyak disebut untuk menunjukkan tempat ibadah yang dipergunakan menunaikan shalat Jum'at, sementara yang hanya untuk melaksanakan shalat sehari-hari ada langgar (Jawa), tajug (Sunda), surau (Minangkabau), meunasah (Aceh), dan langgara (Sulawesi).

Kedua, terasingnya generasi muda dari arsitektur lokal dan filosofi tempat ibadah yang pernah dimiliki. Perlu dipahami, bentuk-bentuk tempat ibadah dalam arsitektur lokal yang berbeda-beda di masing-masing daerah, memiliki makna (filosofi) yang dalam.

D Jawa, misalnya. Zamhuri dkk. (2012), menulis, fenomena arsitektur yang dikembangkan oleh Walisongo, merepresentasikan suatu tatanan masyarakat baru yang egaliter, inklusif, dan transformatif.

Arsitektur Masjid Agung Demak dan masjid-masjid lain yang atapnya tersusun lapis tiga, bisa dilihat mengadopsi bentuk pura. Dulu, tiga lapis atap ini identik dengan rakyat jelata. Namun oleh Walisongo menjadi nilai baru, karena siapapun bisa memanfaatkannya tanpa memandang gelar dan jabatan.

Dengan kata lain, Walisongo telah memberikan nilai baru melalui tempat ibadah, yakni mengajarkan prinsip persamaan, tidak memandang jabatan dan gelar kebangsawanan kepada umat, yang itu diwariskan kepada generasi hingga sekarang.

Menilik dari makna lokalitas yang terkandung dalam arsitektural bangunan masjid dan tempat ibadah lain yang khas, maka arsitektur lokal masjid-masjid dan tempat ibadah lain umat Islam di Jawa dan Indonesia secara umum, perlu dipertahankan.

Dengan mempertahankannya, bukan saja kita ikut menjaga dan merawat khazanah budaya lokal yang termanifestasikan dalam arsitektural masjid dan tempat ibadah, tetapi sekaligus menjaga agar generasi yang akan datang tidak teralienasi (terasing) dari budayanya sendiri. Wallahu a'lam. 
 
Penulis adalah pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Cabang Kudus dan staf Humas Universitas Muria Kudus (UMK)
Jumat 19 Mei 2017 0:0 WIB
Catatan Pinggir Kongres Ke-19 PMII
Catatan Pinggir Kongres Ke-19 PMII
Oleh Munandar Nugraha

Palu, 16-19 Mei 2017 teragendakan kongres PMII yang ke-XIX. Sebuah kebanggaan bagi seluruh kader dan alumni, kongres kali ini adalah yang kedua kalinya dibuka oleh Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo. Setelah yang pertama dibuka oleh Presiden RI, Ir. Soekarno pada kongres PMII di tahun 1963 yang lalu.

Pada kongres kali ini, berkembang beberapa gagasan yang mungkin akan membuka ruang dialektika dan perdebatan yang hangat dari seluruh kader PMII se-Indonesia. Atas nama Ketua Kaderisasi Nasional yang sebentar lagi demisioner, tentu kami memiliki beberapa catatan dan konsep yang akan kami dorong sebagai ikhtiar “perapihan organisasi”.  

Beberapa gagasan tersebut diantaranya adalah: pertama, menyoal hasil Muktamar NU 2015 di Jombang  yang memutuskan bahwa PMII adalah Banom NU. Sebagian besar kader dan alumni ingin ada “keputusan final” tentang status PMII ini ditetapkan dalam kongres, sebagai forum tertinggi organisasi. Kedua, menyoal strategi rekrutmen kepemimpinan PMII diberbagai level dengan berbagai persyaratan (pembatasan usia, IPK minimal, dll). Ketiga, menyoal pemilihan ketua KOPRI PB PMII (secara langsung atau dipilih melalui formatur). Keempat, menyoal tawaran bab kaderisasi dalam ADRT.

Pada forum pertemuan PB PMII dengan PB IKA PMII minggu lalu di Jakarta, ketika kami berkoordinasi dan berkonsultasi terkait dengan penyelenggaraan kongres di Palu. Pun salah satu poin penting yang dibahas adalah keputusan Muktamar NU, PMII adalah Banom NU. Sebagian besar alumni mendorong agar ada putusan terkait hal tersebut di kongres. Menyikapi hal ini, saya mencoba memberikan catatan dengan beberapa poin. Pertama, secara keorganisasian, putusan Muktamar NU, tidak compatible dengan kongres PMII. Artinya, putusan PMII tidak bisa menganulir putusan Muktamar NU.

Muktamar NU adalah forum tertinggi alim ulama, dan PMII hadir di negeri ini justru karena mandat para alim ulama untuk mengisi kaderisasi intelektual warga NU di perguruan tinggi dengan mengedepankan pemahaman Islam Ahlussunnah wal jamaah. Sehingga menyikapi putusan muktamar tersebut, semestinya PMII sami’na wa atho’na. Toh, sekalipun putusan kongres menolak, tidak akan merubah putusan muktamar. Dalam konteks ini, penting kita pahami agenda strategis NU dalam perspektif yang lebih luas, tidak hanya berkutat dalam perdebatan “dependen vs independen vs interdependensi”secara formalistik.

Selama ini, ketika berhadapan dengan kelompok radikal yang ingin mendorong syariat Islam secara formal, kita dengan bulat bersepakat, bahwa Pancasila dan NKRI sudah final. Karena di dalamnya sudah tertanam rumusan yang Islami secara nilai. Apakah perlu kita (PMII) memformalkan PMII sebagai Banom NU? Padahal NU sudah dengan tegas memutuskan PMII sebagai Banom? Kita semua bersepakat, secara nilai, PMII mengusung nilai-nilai ke-NU-an sejak berdirinya.

Terlepas dari perdebatan yang ada, jika memang penting ada keputusan kongres terkait hal tersebut, kemudian saya mengusulkan, bahwa di Mukadimah ADRT PMII pada alenia terakhir yang berbunyi, “Maka atas berkat rahmat Allah SWT, dibentuklah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang berhaluan Ahlussunah Wal Jama’ah (ditambahkan istilah An-Nahdliyah) dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai berikut:”

Kedua, menyoal strategi rekrutmen kepemimpinan PMII. Diawal periode 2014-2017, kami membuat Tap Pleno yang mengatur strategi rekrutmen kepemimpinan dengan pembatasan-pembatasan, baik usia, IPK minimal dan jenjang pendidikan calon ketua Rayon, Komisariat, Cabang dan Koorcab (yang selama ini tidak ada). Tentu memulai hal yang baru akan mendapati benturan dan penolakan, apalagi jika hal tersebut dianggap “merugikan”. Syukur alhamdulillah dalam periode ini hal tersebut sudah terlaksana, padahal diawal ketika kebijakan ini ditetapkan banyak sekali wacana penolakan yang muncul. intinya, jika kita meyakini bahwa PMII adalah organisasi kader, maka usia kepengurusan dari setiap level struktur PMII harus disesuaikan berjenjang. Sangat tidak elok kalaupun ada UU tentang kepemudaan bahwa batas maksimal usia pemuda adalah 30 tahun, dan usia itu menjadi batasan PB PMII, kemudian di tingkat rayon pun usianya sama. Ini bisa mengacaukan skema kaderisasi di PMII. 

Ketiga, menyoal pemilihan ketua KOPRI PB PMII (secara langsung atau dipilih melalui formatur). Pascareformasi perempuan di negeri ini mendapatkan peluang yang sangat besar dalam mengisi ruang publik, sehingga tercantum dengan tegas, keikutsertaanya ditegaskan dalam UU, minimal 30%. Harusnya hal ini menjadi poin bagi kita semua untuk memastikan bahwa PMII dapat menjadi kawah candra dimuka kader-kader perempuan untuk mengasah kemampuannya, meng-upgrade kualitasnya, dan mampu menjadi harapan bangsa dimasa depan. Jika pemilihan langsung menjadi cara yang lebih efektif, kenapa harus diserahkan ke formatur?! Karena ruang kompetesi menjadi bagian dari kaderisasi kepemimpinan toh.

Keempat, menyoal tawaran bab kaderisasi dalam ADRT. Poin ini adalah poin penting bagi tim kaderisasi nasional yang semoga saja dapat disepakati oleh seluruh kader. Saya pastikan, kepada seluruh kader yang ikut mendorong dan mensukseskan agenda ini. Sebab ini adalah bagian dari sejarah gemilang PMII dalam “merapihkan” skema kaderisasi organisasi. Selama ini kita sudah bulat menetapkan predikat PMII adalah organisasi kader, tetapi tahukan kita, tidak ada satu pasal pun di ADRT kita yang mengatur tentang kaderisasi.

Jenjang kaderisasi yang selama ini ada, Mapaba, PKD dan PKL, disebutkan dalam ADRT kita dalam Bab Struktur Organisasi, itupun posisinya hanya penekanan syarat untuk menjadi pengurus dari tingkat rayon hingga pengurus besar. Syukur alhamdulillah hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) yang disepakati pada Muspimnas di Ambon 2015 lalu. Tetapi, akan lebih “paten” jika kemudian dipastikan posisinya ada di ADRT organisasi.

Pada periode kali ini, PB PMII juga menetapkan PKN sebagai bagian dari jenjang kaderisasi pasca PKL yang langsung dipegang oleh PB. Dan di dalam PO, PKN sudah menjadi prasyarat untuk menjadi ketua umum PB PMII, sekalipun posisinya adalah “masih” sebagai kaderisasi non formal. Semoga saja nanti kita bisa bersama-sama menetapkan di ADRT bahwa PKN adalah bagian dari jenjang kaderisasi formal. Mengapa? Tentu akan panjang sekali penjelasannya jika saya tuliskan di sini. Tetapi singkatnya, kita mau memastikan setiap jenjang kaderisasi ada penanggungjawab utama, misal; Tanggun jawab Mapaba untuk Rayon/Komisariat, PKD untuk Komisariat/Cabang, PKL untuk Cabang dengan beberapa persyaratan, tetapi PKL wajib untuk dilaksanakan setiap Koorcab. Dan PKN wajib dilaksanakan oleh PB.

Selama ini, masih ada PC yang tidak pernah melaksanakan PKD, karena bisa merekomendasikan anggotanya untuk ikut PKD di wilayah lain. Masih banyak PKC yang juga tidak melaksanakan PKL, karena bisa merekomendasikan kadernya untuk ikut PKL di daerah lain. Bahkan selama ini pun PB hanya menjadi narasumber di setiap PKL, tidak mengawal prosesnya sejak awal hingga penutupan. Dan selama ini pula, tugas kaderisasi PB secara seremonial hanya “mengawal” PKL yang pelaksanaannya oleh PC atau PKC. Tidak ada forum kaderisasi yang secara khusus menjadi tanggung jawab PB.

Tentu dengan PO tersebut, PB memiliki tanggung jawab mengawal secara langsung PKN disamping mengawal PKL diberbagi daerah (tentu hal yang wajar, semakin tinggi kekuasaan semakin banyak tanggung jawab yang harus ditunaikan). PKC kemudian bertanggung jawab melaksanakan PKL, pada periode ini juga baru pertama kali terlaksana PKL di Papua selama PMII berdiri disana, bahkan di Kalimantan Timur, padahal Kaltim sudah lebih dari satu kali menjadi tuan rumah kongres. Tidak hanya itu, di Aceh pun baru pertama kali PKC melaksanakan PKL. Pada periode ini pula sudah hampir 100 persen PKD dilaksanakan oleh setiap PC dan seterusnya. Kita ingin pastikan bahwa kaderisasi menjadi tanggung jawab setiap institusi di setiap jenjang kepengurusan, terutama bagi setiap kader yang ada di wilayahnya masing-masing.

Mari kita awali niat baik ini dengan cara-cara yang baik, semoga dialektika di forum tertinggi ini, menjadi awal dari sejarah panjang dan tahapan pembenahan PMII yang tercinta dari masa ke masa.

Penulis adalah Ketua PB PMII 2014-2016, Ketua Kaderisasi Nasional
Kamis 18 Mei 2017 10:15 WIB
Catatan Kongres PMII; Tantangan Merawat Generasi Millennial
Catatan Kongres PMII; Tantangan Merawat Generasi Millennial
ilustrasi: ist
Oleh Irham Thoriq
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) adalah salah satu aset terpenting bagi bangsa ini. Kongres PMII XIX yang dibuka Presiden Joko Widodo, Selasa (16/5) merupakan momentum bagi PMII untuk merumuskan kembali arah gerakannya di kampus-kampus seantero tanah air.

PMII penting karena organisasi ini mempunyai 222 cabang aktif (setingkat kabupaten/kota) dan 24 pengurus koordinator cabang (setingkat provinsi). Selain itu, puluhan cabang masih dalam tahap proses pembentukan. Dengan jumlah yang besar itu, PMII bisa menjadi garda depan dalam menangkal gerakan Islam radikal.

Sebagai organisasi yang satu kultur dengan Nahdlatul Ulama (NU), PMII menjadi kekuatan besar dalam menyebarkan Islam ramah. Bukan Islam yang marah. Dan itu bisa dimulai dari masjid-masjid kampus.

PMII mempunyai peran strategis, tapi juga memiliki tantangan besar. Mari kita awali dengan pertanyaan mendasar, mampukah PMII merawat generasi millennial? sebuah generasi yang kata banyak pengamat sebagai generasi yang sulit diatur, tapi memiliki potensi yang dahsyat.

Rhenald Kasali di Jawa Pos, Selasa (17/5) menulis tentang generasi millenials. Perusahaan yang menganggap karyawannya sebagai human capital menurut dia akan merawat generasi ini. Karena generasi inilah penentu masa depan perusahaan. Panjang umur atau tidaknya perusahaan, akan ditentukan seperti apa cara perusahaan merawat generasi millennial.

Generasi millenial adalah generasi yang lahir dalam rentan tahun 1984-1994, bahkan ada yang menyebut hingga tahun 2004. Tak hanya di perusahaan, pada cakupan yang lebih luas, generasi ini adalah penentu masa depan negeri ini. Jika mayoritas dari generasi ini kuliah, maka peluang sekaligus tantangan bagi PMII untuk ikut merawat, mendidik dan membesarkan generasi millennial.

Tapi itu tidak mudah. Sebagaimana pernah ditulis harian Kompas, generasi ini cenderung labil. Jika mereka karyawan, mereka doyan pindah kerja. Jika mereka entrepreneur, mereka akan menjadi entrepreneur yang suka bereksperimen atas produk mereka. Karenanya, pada generasi ini diprediksi semakin sedikit yang mau jadi pegawai negeri sipil (PNS). Karena menjadi PNS sulit untuk pindah seenaknya. Tentu ini perubahan mindset yang mendasar, karena mayoritas bagi generasi 1980-an ke bawah, PNS adalah profesi idaman. Karena menawarkan zona nyaman.  

Untuk urusan pindah kerja, mungkin banyak perusahaan yang sudah mengalami itu. Para karyawan baru mereka, kebanyakan bertahan dua hingga tiga tahun saja. Jika perusahaan itu sudah tidak mampu memberi tantangan, dan tidak mampu memberi gaji besar, mereka akan pindah mencari pekerjaan lain.

Ini jugalah yang ditulis Rhenald Kasali. Pada generasi millennial, jangan kaget jika mereka melontarkan pertanyaan seperti ini: lima tahun lagi posisi saya apa, dan gaji saya berapa. Pertanyaan ini mungkin dianggap hal tak lazim bagi generasi 1980-an ke bawah. Tapi mau tak mau, itulah fenomena saat ini.

Dari aneka macam contoh di atas, mungkin kita sepakat kalau generasi millennial sebenarnya adalah generasi yang suka tantangan. Generasi ini tidak suka zona nyaman. Tidak suka menjadi PNS yang hidup mereka sudah terjamin hingga pensiun. Dan yang harus dilakukan oleh PMII, adalah menciptakan iklim organisasi yang menjadi  'kawah chandradimuka' bagi mereka penyuka tantangan.

Jika akhir-akhir ini geliat generasi millennial pada dunia entrepreneur dengan terlibat langsung dalam start up atau usaha rintisan. Menumbuhkan banyak start up baru, juga harus menjadi agenda penting PMII.

PMII harus mempunyai program jangka pendek, menengah, dan panjang dalam mendorong untuk terciptanya start up. Baik itu untuk kader PMII, atau alumni PMII. Jika itu tidak dilakukan, jika PMII hanya fokus menciptakan kader politisi, maka bukan tak mungkin PMII akan menjadi fosil di tengah riuh semangat generasi millennial. Jika menjadi fosil, PMII akan ditinggalkan oleh generasi millennial. Dan ini berbahaya, karena generasi inilah yang akan menentukan arah peradaban ekonomi, politik, kebudayaan, dan lain-lain, pada sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan.

Harus ada iklim berbeda jika PMII ingin menjadi tempat bagi lahirnya start up. Pada generasi millennial, ada satu ciri lain yakni mereka suka bekerja sama, tidak suka bersaing. Dan iklim inilah harus diciptakan. PMII harus menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin bekerja sama. Dan dunia usaha juga mengajarkan hal itu, bahwa semua orang adalah patner bisnis. Sedangkan dunia politik, yang sampai sekarang menjadi corak PMII, selalu mengajarkan persaingan. Lihatlah politisi-politisi kita saat ini, mereka bersaing untuk menguasai. Mereka selalu ingin menguasai dengan segala cara dan tidak ingin dikuasai. Dan persaingan yang tidak fair inilah yang tidak disukai generasi millennial.

Sedangkan perihal start up, ini juga diingatkan Presiden Joko Widodo saat membuka kongres PMII. Jokowi mengingatkan agar kader PMII jangan hanya bermimpi jadi politisi. "Bermimpilah misalnya ada yang jadi wiraswasta, entrepreneur, karena kita juga baru 1,6 persen entrepreneur kita. Normalnya negara yang baik itu di atas 5 persen," kata Jokowi.

Sebenarnya apa yang dinyatakan Jokowi ini sudah menjadi kegelisahan Pengurus Besar PMII sejak lama. Ketika masih mahasiswa, sekitar tahun 2011, saya ikut menghadiri konsolidasi nasional yang membahas tentang kaderisasi PMII. Di forum itu ada kegelisahan dari satu pertanyaan mendasar: kenapa kader PMII belum mampu survive di sejumlah sektor strategis di bangsa ini.

Dari banyak kementerian misalnya, hanya segelintir kementerian saja yang dipimpin oleh PMII. Begitu juga di dunia bisnis, setiap tahun majalah Forbes melansir orang terkaya di Indonesia. Dan dari data itu tidak pernah ada yang alumni PMII.

Jangankan orang terkaya, alumni PMII yang melakukan aktivitas impor-ekspor juga masih segelintir. Ini tentu ironi, sekaligus tantangan. Apalagi, PMII saat ini sudah berumur 57 tahun. Sudah sepatutnya, pesan Jokowi menjadi bahan permenungan. Mungkin PMII selama ini sudah terlalu banyak memproduksi politisi, hingga lupa cara memproduksi pengusaha.
 
Penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Malang. Alumni PMII Kota Malang. Sekarang pengurus Lakspedam NU Kabupaten Malang.
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG