IMG-LOGO
Wawancara

Diaspora Warga NU di Luar Negeri

Sabtu 3 Juni 2017 3:6 WIB
Bagikan:
Diaspora Warga NU di Luar Negeri
Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial kemasyarakatan Islam terbesar di dunia. Menurut data Lembaga Survei Indonesia yang terbaru, ada sekitar 91 jiwa warga NU di seluruh dunia. Kepengurusan NU tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, mulai dari tingkat kabupaten kota hingga desa. Selain itu, NU juga semakin menyebar ke luar Indonesia dan terbentuklah beberapa pengurus cabang istimewa di luar negeri. 

Setidaknya, saat ini ada dua puluh lima lebih Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) yang tersebar di lima benua, mulai dari Negara-negara Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa, Australia, dan benua Amerika. 

Apa sebetulnya fungsi, peran, dan yang seharusnya dilakukan oleh PCINU? Dan juga apa yang semestinya dilakukan pengurus pusat NU terkait dengan keberadaan PCINU-PCINU tersebut?

Untuk menadapatkan jawaban itu semua, jurnalis NU Online A. Muchlishon Rochmat berkesempatan mewawancarai mantan Sekretaris Tanfidziyah PCINU Inggris Raya (United Kingdom) 2001-2004 yang sekarang menjabat sebagai Ketua PCNU Kota Bogor Ifan Haryanto. Berikut petikan wawancara Insinyur Planologi ITB sekaligus Master lulusan Birmingham University, dan Doktor lulusan IPB tersebut:

Bisa diceritakan awal mula terbentuknya PCINU?

Sebenarnya diaspora NU di luar negeri sudah cukup banyak, tetapi kepengurusan luar negeri NU dibentuk secara formal sebagai lembaga itu belum banyak. Yang ada sejak awal itu KMNU (Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama) yang ada di luar negeri. Ada KMNU Mesir, ada KMNU di Negara-negara Timur Tengah, tetapi mereka belum terlembagakan sebagai pengurus NU luar negeri.

Tahun 2001, mahasiswa-mahasiswa NU di beberapa kota di Inggris seperti Birmingham, Leeds, dan sebagainya menyelenggarakan pengajian, tahlilan, shalawatan, dan sebagainya. Suatu saat, kita kedatangan tamu Duta Besar Indonesia untuk Qatar Abdul Wahid Maktub. Dia kaget melihat ada banyak warga Indonesia yang ada di Inggris yang mengadakan pengajian-pengajian. Lalu ia bertanya, apakah NU sudah ada di Inggris?  

Memang, NU sudah ada tetapi secara formal belum ada. Pak Wahid kemudian mengontak Pak Hasyim Muzadi dan memberitahukan adanya potensi-potensi untuk mendirikan NU Cabang Inggris Raya. Kemudian, Pak Kiai Hasyim datang dengan beberapa pengurus pusat NU untuk melantik dan memberikan SK kepada Pengurus NU di Inggris Raya. 

Pada saat melantik, Pak Kiai Hasyim menyampaikan bahwa ke depan kebesaran atau pusat Islam akan bergeser. Tidak lagi di Timur Tengah. Dan akan bergeser ke timur, Indonesia. Apa yang disampaikan Pak Kiai Hasyim itu betul. Arab Spring itu terjadi pada awal-awal tahun dua ribuan. Irak hancur, Libya hancur, Syiria dihancurkan. 

Oleh karena itu, sebagai organisasi Islam terbesar NU harus mempersiapkan diri. Mulai dari sumber daya manusia dan menyiapkan infrastruktur hingga level dunia dengan mendirikan PCINU-PCINU. 

Iya, selain itu sebetulnya anak-anak muda NU ini menangkap ada lawan di sana, kelompok Islam garis keras. Pada Gus Dur jadi presiden, kelompok Islam garis keras sering menjadikan Gus Dur sebagai bahan bulian di Yahoo Group. Ini juga yang membuat temen-temen NU luar negeri untuk mendirikan pengurus cabang luar negeri. 

Berarti, PCINU Inggris Raya menjadi PCINU pertama yang didirikan?

Dulu belum ada istilah pengurus cabang istimewa, adanya NU Inggris Raya. Iya, yang pertama ber-SK. Sebelumnya sudah ada KMNU-KMNU, tetapi mereka belum ber-SK.   

Bagaimana PCINU berkembang ke negara-negara lain?

Bermula dari Yahoo Group KMNU lintas negara, lalu berkembang menjadi PCINU-PCINU. Kita berkomunikasi satu sama lain. Yang kuliah di Jerman kemudian mendirikan PCINU Jerman, di Belanda juga demikian, dan beberapa negara yang lainnya. 

Menurut Anda, apa sebetulnya peran PCINU?

Menurut hemat kami, potensi-potensi NU belum dimanfaatkan secara maksimal oleh jamiyyah Nahdlatul Ulama maupun Indonesia. Jadi, dulu idenya simpel. Menurut saya Pak Hasyim memiliki gagasan yang luar biasa. Beliau menyampaikan bahwa anak-anak muda NU di luar negeri ini bisa difungsikan sebagai semacam duta besarnya NU yang ada di luar negeri untuk kepentingan apa saja seperti atase.

Mereka bisa mencarikan beasiswa kuliah untuk Nahdliyin yang ada di Indonesia untuk bidang formal. Dalam bidang non formal, mereka juga bisa teribat. Contohnya dulu ada pembebasan wartawan di Afganistan. Itu juga banyak melibatkan mahasiswa-mahasiswa NU yang posisinya ada di sana. Itu sebetulnya diplomasi jalur ganda yang dilakukan oleh mahasiswa, bukan resmi.

Artinya mereka mahasiswa-mahasiswa NU yang berada di luar negeri itu bisa kita manfaatkan sebagai perwakilan NU untuk berbagai macam kepentingan, mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lainnya. 

PCINU ini sangat strategis. Ke depan bisa dimanfaatkan untuk bagi NU. Bukan hanya untuk menyerbarkan paham aswaja atau NU ke luar, tetapi juga kita gunakan PCINU sebagai second track diplomacy untuk kepentingan-kepentingan NU di berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, budaya, politik, dan lainnya. 

Pernah ada agenda bersama antar-PCINU?

Kemarin ada acara halaqah internasional yang diselenggarakan GP Ansor di Jombang yang datang hampir empat puluh perwakilan PCINU luar negeri. Ini yang eks-eks atau PCINU yang sudah menetap di Indonesia ya. 

Kita memang belum memiliki agenda yang resmi. Paling kalau pas Muktamar NU, mereka yang masih aktif kuliah pada datang dan membuat acara bersama. Begitupu, mereka yang sudah settle (menetap) di Indonesia. Tetapi kita ada grup WA dan kita aktif berkomunikasi antar PCINU. 

Menarik, PCINU aktif yang masih studi di luar dan eks PCINU?

PCINU memiliki dua konteks, yaitu mereka yang masih aktif menjadi mahasiswa dan mereka yang sudah kembali di Indonesia. Di negara-negara Eropa dan Amerika, rata-rata mereka menempuh studi S2 dan S3, tetapi kalau di Negara-negara Timur Tengah S1. 

Sedangkan mereka yang settle (menetap) di Indonesia adalah para profesional, dosen, dan pengusaha. 

Sejauh ini, apakah peran PCINU sudah dimaksimalkan?

Sejauh ini, peran PCINU belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, hampir di setiap negara besar ada PCINU. Ini infrastruktur yang luar biasa. Bagi PCINU yang masih aktif atau masih berada di luar negeri bisa difungsikan peran mereka sebagai embassy atau duta besar dari NU. 

Nah, eks PCINU ini bagaimana bisa diarahkan dan difungsikan. Bukan berarti mereka ini nganggur. Mereka sudah berada di top management. Bukan mereka meminta pekerjaan, tetapi mereka malah banyak memberi pekerjaan orang. Namun, bagaimana mereka ini bisa dimanfaatkan oleh NU.

Bagaimana caranya agar peran PCINU baik yang masih aktif dan eks itu bisa maksimal?

Saya melihat NU itu sebagai bayang-bayangnya Indonesia. Struktur yang ada di pemerintahan Indonesia, mestinya di NU juga ada. Seperti Kementerian Luar Negeri yang mengurusi urusan-urusan luar negeri. Begitupun dengan NU, ada ketua urusan luar negeri yang seharusnya benar-benar mengurusi urusan-urusan luar negeri seperti PCINU-PCINU, beasiswa, dan lainnya. ia harus concern mensinergikan dan memanfaatkan PCINU-PCINU yang ada. 

Di Hong Kong ada ratusan ribu Nahdliyin. Mereka juga tersebar di bebera negara-negara maju lainnya. Ini kah potensi yang luar biasa. Kalau ada informasi terkait banyak hal yang strategis, mereka kan bisa dimanfaatkan dan fungsikan. Untuk memfungsikan mereka bagaimana caranya itu kan bisa kita diskusikan bersama. Wadahnya mereka sudah ada, sudah PCINU, tinggal bagaimana mereka difungsikan. Ini potensi yang tidak bisa diabaikan. Sayang sekali kalau tidak difungsikan. Banyak profesor, doktor, engeener, ahli teknik, ahli mesin, ada ahli elektro, dan lainnya. 

Untuk memanfaatkan dan memfungsikan mereka tidak harus dijadikan sebagai pengurus struktural, tetapi bagaimana energi positif mereka bisa dimanfaatkan. Ini PR kita bersama.



Bagikan:
Selasa 30 Mei 2017 7:1 WIB
Kominfo Dukung Dakwah Islam Ramah di Dunia Maya
Kominfo Dukung Dakwah Islam Ramah di Dunia Maya
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia berkepentingan untuk memastikan dunia maya dipenuhi dengan konten-konten positif. Dalam bidang keagamaan, di satu sisi, Kominfo mendukung situs yang memuat konten-konten Islam ramah. Di sisi lain, melakukan blok pada situs yang negatif dan pemecah belah persatuan.   

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara hal itu dilakukan harus dilakukan agar dunia maya ini tidak disalahgunakan dengan hal-hal yang negatif. Acuannya UU ITE yang sudah direvisi tahun 2016 yang lalu. 

Untuk lebih mengetahui apa dan bagaimana dukungan Kominfo terhadap konten positif, Abdullah Alawi dari NU Online mewawancarai Menteri Rudiantara di gedung PBNU, Jakarta, Senin (22/5). Berikut petikannya: 

Bagaimana dukungan Keminfo kepada dakwah Islam ramah? 

Ini sangat relevan terutama dengan situasi sekarang ini. Artinya inkusivisme Islam, sebagai agama yang dianut masyarakat di Indonesia, tentu harus banyak menyampaikan pesan-pesan damai, inklusif (terbuka), rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam), bukan yang sifatnya eksklusif (tertutup). Bagaimanapun para pendiri NU juga dulunya dengan Muhammadiyah yang menjadi motor pendiri bangsa ini. Jadi, kita tidak akan bisa keluar dari koridor NKRI. Dan saya yakin banyak konten, sumber daya manusia dari NU yang bisa memberikan kontribusi. Nanti dari PBNU menyediakan konten-kontennya, Kominfo membantu mendistribusikannya sehingga menjadi diterima, dinikmati oleh masyarakat luas. 

Kalau ada media baik tv, radio, atau online yang dakwahnya tidak inklusif itu bagaimana?

Begini, kategorinya apa, kalau media online tentu ada aturan juga, bukan hanya UU ITE, tetapi kita juga bisa mengacu kepada UU Pers dan kami sangat dekat hubungannya dengan Dewan Pers; dan di sana disyaratkan, di Dewan Pers juga sedang mendorong program verifikasi namanya. Artinya sebagai media, sekarang kan tidak perlu mendapatkan izin lagi dari pemerintah. Tapi ada beberapa hal yang harus dipenuhi, contohnya kejelasan dimana dia alamatnya. Kemudian penanggung jawab dari news roomnya. Artinya redakturnya siapa. Nah, kalau tidak ada dua itu, tidak bisa dianggap masuk kategori produk pers. Kalau tidak produk pers berarti bisa UU ITE. Kalau sudah itu acuannya, kalau bertentangan dengan UU ITE Pasal 27, 28, 29, ya kita akan melakukan sesuai aturannya. Dalam hal ini bertentangan, bisa diblok, bisa ditindaklanjuti proses hukum bahkan ya. 

Sampai pada tahap diblok, berdasarkan UU tersebut, apakah harus ada pihak yang mengadukan terlebih dahulu? 

Tidak perlu. Yang penting kan ada peraturan, ada UU-nya, ada dasarnya, ada legislasinya. Kalau berdasarkan ada pengaduan dulu, kita terlambat dong. 

Apa pentingnya pemerintah melakukan hal itu?

Untuk melakukan pembatasan akses. Harus. Karena biar bagaimanapun kita harus menjaga yang namanya dunia maya ini tidak disalahgunakan dengan hal-hal yang negatif. Acuannya kembali ke UU ITE yang sudah direvisi tahun 2016 yang lalu. 

Isinya bagaimana? 

Perbedaannya dengan UU ITE sebelum direvisi adalah pasal 27 ayat 3 khususnya, yaitu kalau sebelumnya ancamannya sampai dengan 6 tahun, di atas 5 tahun. Jadi, aparat penegak hukum bisa menangkap yang bersangkutan dahulu. Kalau sekarang di bawah 5 tahun. Jadi, harus ada, delik aduan, megadunya kepada pihak aparat penegak hukum karena di bawah 4 tahun. Itu yang pertama. Tapi kontennya, subtansinya tidak perlu menunggu aduan selama itu dianggap bertentangan dengan UU, misalnya mengadu-domba masyarakat, provokasi, agitasi, atau juga bertentangan dengan SARA. 

Kalau di media sosial bagaimana seperti Facebook, Twitter? 

Ada dua, satu ranah publik, satu ranah privat. Kalau ranah publik, karena sifatnya publik, ya kita kita masuk cepat. Kalau ranah privat, pada umumnya, apakah bertentangan dengan penegakkan hukum tidak. Kalau bermasalah dengan penegakkan hukum, otomatis kita akan masuk dengan fungsi pada umumnya. Kalau memang dinyatakan oleh penegak hukum, misalkan itu bertentangan dengan aturan yang ada, kami akan masuk. 

Kominfo sebagai pihak yang mendukung dakwah islam yang ramah, bagaimana proses sampai memblokir sebuah situs dan akun medsos yang bertentangan dengan hal itu? 

Begini, memblokir itu salah satu upaya, tapi memblokir itu adalah upaya yang cape. Kita harus mengimbanginya. Karena apa? Membelokir itu sama dengan menyembuhkan orang sakit, harus  disuntik, kasih obat, dan lain sebagainya, tapi kita harus fokus, pada bagaimana membuat orang sehat, yaitu dikasih makanan yang empat sehat lima sempurna, olahraga teratur. Nah, kita mengarah ke sana. Dengan cara apa? Dengan cara edukasi, dengan cara kita mengajak NU, Muhammadiyah dan yang lainnya, untuk mengimbangi konten negatif ini. Kalau ada namanya black list, kita juga harus ada white list. Saya datang ke sini (ke PBNU) juga adalah koordinasi untuk meminta bantuan NU bagaimaana menyediakan konten-konten positif karena kan NU banyak manyrakatnya dan kapasitas kompetensinya luar biasa. 

Amatan Pak Menteri kenapa dakwah radikal lebih agresif. Apakah ada pihak yang mendesain atau alamiah?

Didesain bisa saja. Tapi pihak intelejen lebih memahami. Tapi dari kami memang ini adalah keterbuakaan teknologi. Teknologi ini ibarat pedang bermata dua. Bisa positif dan bisa negatif. Nah, kita memitigasi dampak negatifnya, yang dicari dampak positifnya. Hari ini yang akan dilakukan dengan NU banyak yang positifnya, antara lain dengan inklusi keuangan. Banyak warga Nahdliyin yang bisa masuk di situ. Bahkan kalau perlu, bisa membuat semacam subsistem dari NU untuk segera bisa berpartisipasi dalam program inklusivisme keuangan. Kemudian dalam konteks seperti saya katakan tadi, saya yakin banyak gus-gus yang senior, maupun gus-gus muda, yang bagus dalam tulisannya ini, banyak, nanti kami yang akan bawakan ke kanal-kanalnya. Kemudian dalam rangka bulan Ramadhan, kan di televisi ada ceramah, di RRI, di TVRI. Tadi saya ajak Dirut RRI, Dirut TVRI, lembaga penyiaran publik tadi, kalau dalam hal agama kan bukan bidangnya, tetapi kita akan sampaikan kepada masyarakat bulan puasa ini ceramah agama. Coba aja lihat di TVRI, kita perlu 210 pembicara, 210 paket untuk direkam disyiarkan, dari mana? Ya, kalau kita mencari air kan ke sumbernya, kalau kita bicara agama, agama Islam yang paling besar NU, ya kita datang ke NU. 

Rabu 10 Mei 2017 8:1 WIB
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Nahdliyin
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Nahdliyin
Salah satu amanah Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) Jombang adalah peningkatan bidang ekonomi yang berbasis keummatan. Tentu, hal ini menjadi sinyalemen kuat bahwa kepengurusan NU di bawah kepemimpinan KH Said Aqil Siroj memiliki perhatian yang serius di bidang kesejahteraan umat. 

Selain itu, saat ini PBNU juga sudah melaksanakan berbagai macam program dan kegiatan seperti melakukan advokasi, menjalin kerjasama dengan swasta dan pemerintah, serta membentuk perkumpulan saudagar Nahdliyin untuk memperkuat dan mewujudkan ummat yang mandiri dalam bidang ekonomi.

Sebagaimana yang kita tahu, kebanyakan warga NU berada di pedesaan dan berprofesi sebagai petani. Selain itu, saat ini tidak sedikit warga NU yang hidup di kota yang bergerak di bidang-bidang jasa dan industri. Mereka juga tidak bisa diremehkan. Namun, jika dibandingkan dengan yang ada di pedesaan, jumlah mereka tentu masih kalauh jauh.

Untuk itu, perlu upaya yang masif dan sistematis –terutama PBNU- untuk memberdayakan mayoritas warga NU tersebut sehingga mereka memiliki ekonomi yang kuat dan mandiri. Tapi, bagaimana caranya?  Dan harus dimulai dari mana? 

Berikut hasil wawancara wartawan NU Online, Ahmad Muchlishon, kepada Ketua PBNU Bidang Perekonomian, Eman Suryaman:

Bagaimana NU memandang kemandirian ekonomi ummatnya?

Sebelum NU lahir, Mbah Wahab Chasbullah dan kiai lainnya mendirikan Nahdlatut Tujjar (kebangkitan para pedagang). Ini adalah cikal bakal dari NU. Maka dari itu, di dalam sejarahnya para pendiri NU memiliki perhatian yang lebih terhadap perekonomian dan kesejahteraan ummat. Karena apabila Nahdliyin ekonominya kuat, maka NU dan Indonesia akan juga kuat. Begitu juga sebaliknya. 

Kalau saat ini?

Sebagaimana yang telah disepakati saat Muktamar Jombang bahwa ada tiga amanah yang menjadi perhatian khusus, yaitu pertama, peningkatan bidang pendidikan. Saat ini, ada puluhan ribu sekolah Ma’arif dan ada tiga puluh satu perguruan tinggi NU yang sudah dibangun. Kedua, peningkatan bidang kesehatan. NU juga sudah membangun rumah sakit, klinik kesehatan, dan pelayanan-pelayanan kesehatan lainnya. 

Ketiga, peningkatan bidang ekonomi. PBNU juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan Nahdliyin dalam bidang ekonomi. Ekonomi Nahdliyin kebanyakan di sektor-sektor informal dan masih menengah ke bawah seperti pedagang kecil, petani, nelayan, dan lainnya. Kita terus dorong mereka agar bisa naik ke level menengah.

Caranya, pak?

Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan juga meningkatkan mutu kualitas hasil produksinya. Misalnya, kalau dulu menggunakan plastik biasa dalam mengemas produk, sekarang bisa menggunakan plastik yang menarik. Pengolahannya dan hasilnya juga dibaguskan. Sehingga nilainya juga akan lebih bagus juga. 

Distribusi hasil produksi juga harus diperluas. Kalau dulu hanya dijajakan di kampungnya saja, sekarang bisa dipasarkan kemana-mana dan murah dengan menggunakan internet seperti toko online di website ataupun media sosial. 

Selain itu, pemerintah juga harus berpihak dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap pelaku ekonomi menengah ke bawah tersebut agar mereka bisa meningkat. Saat ini, kesenjangan di Indonesia cukup memprihatinkan. Kekayaan Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah, yaitu bagaimana kekayaan kita tidak hanya dikelola oleh segelintir orang saja dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Karena negeri ini dibangun dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Kalau ekonomi Nahdliyin saat ini bagaimana, pak?

Ekonomi warga NU Nahdliyin saat ini kebanyakan masih berbasis tradisional, karena memang mayoritas warga NU ada di pedesaan. Namun demikian, banyak juga yang sudah maju dan berada di kelas menengah ke atas, tetapi ini belum banyak. 

Di desa, biasanya mereka ada di pasar-pasar tradisional, di sektor pertanian, di laut. Mereka masih banyak yang menggukana cara dan alat yang tradisional. Ini yang harus kita ubah agar mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi secara lebih profesional, baik dalam produksi, pemasaran, ataupun permodalannya.

Ada langkah-langkah khusus untuk menaikkan mereka?

Pertama, mereka diberikan pelatihan, mulai manajemen, ketrampilan, IT, dan lainnya. Zaman berputar begitu cepat, kalau mereka tidak bisa mengikuti tren zaman maka akan tertinggal. Yang terpenting adalah bagaimana mereka memiliki standar minimal kemampuan manajerial berbasis IT. 

Kedua, kita berupaya untuk menjembatani mereka dengan pemerintah. Agar mereka mendapatkan dukungan, support, dan bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah, kita sudah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan sudah mendapatkan pinjaman tanpa agunan ataupun jaminan. Selain itu, kita juga sudah melaksanakan MoU dengan Kementerian Koperasi dan Kominfo. Tahun ini, bantuan permodalan akan diimplemetasikan dan disalurkan kepada mereka pelaku usaha menengah ke bawah melalui Lembaga Perekonomian NU.

Sebagaimana yang disebutkan, mayoritas Nahdliyin itu petani. Bagaimana memberdayakan mereka?

Ada tiga kategori petani, yaitu buruh tani, petani kecil, dan petani profesional. Kebanyakan Nahdliyin adalah buruh tani dan petani kecil. Agar mereka bisa naik, maka mereka harus diberikan pinjaman tanpa agunan, tanpa jaminan. Mereka tidak memiliki jaminan, sementara pemerintah sudah mengeluarkan KUR dan itu menggunakan jaminan. Ini yang menjadi masalah. 

Maka dari itu, kita bekerjasama dengen Kementerian Keuangan berupaya untuk memberikan pinjaman tanpa jaminan kepada mereka. Mereka juga dikasih pelatihan bagaimana bertani yang baik, produktif, dan melengkapinya dengan peralatan-peralatan yang modern agar efektif.

Jadi, apa tantangan dan peluang Nahdliyin dalam bidang ekonomi itu?

Di era globalisasi ini, warga NU harus berani mengambil langkah-langkah strategis di berbagai bidang, baik itu bidang perdagangan, pertanian, perikanan, dan nelayan. Selain itu, pemerintah juga harus mendukung pelaku ekonomi menengah ke bawah yang mayoritas adalah warga NU tersebut. 

Seperti nelayan diberi kapal dengan segala perangkatnya, petani diberi pupuk dan bibit yang murah. Entah itu bentuknya hibah ataupun cicilan. Setelah itu, hasil produknya juga harus bisa dipasarkan dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah terkait dengan harga agar stabil agar tidak merugikan mereka. 

Salah satu program pemerintah yang harus kita sambut adalah redistribusi aset. Pemerintah berupaya untuk melakukan redistribusi tanah-tanah kepada masyarakat. Ini bisa kita menjadi peluang kita untuk bisa diolah. Tanah-tanah tersebut harus dikelola dan diolah secara produktif. 

Geliat NU di sektor ekonomi semakin baik. Sekarang juga ada Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN). Bagaimana saran bapak untuk HPN?

Semoga mereka bisa menangkap peluang bisnis atau usaha yang ada dengan cerdas dan juga bisa mengimplementasikan peluang-peluang tersebut menjadi nyata untuk kesejahteraan umat.

Rabu 3 Mei 2017 5:30 WIB
Kikis Korupsi dengan Keterbukaan Informasi
Kikis Korupsi dengan Keterbukaan Informasi
Komisioner KIP Rumadi Ahmad.
Transparansi (keterbukaan) menjadi hal yang cukup serius dan krusial di beberapa negara, termasuk Indonesia. Bukan hanya transparani informasi, tetapi juga anggaran. Dunia sudah berubah. Dulu, institusi dan lembaga negara bisa melakukan manuver anggaran. Tapi sekarang itu tidak bisa lagi. Apalagi setelah disahkan dan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Semua badan publik harus memberikan transparansi anggaran dan informasi kepada khalayak umum.

Kasus terhangat terkait transparansi adalah hak angket yang dilayangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) –khususnya Komisi III- kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Konon, sebab digulirkannya hak angket adalah tidak adanya transparansi pada KPK. Sejumlah anggota DPR menilai bahwa KPK tidak transparan dalam hal informasi. 

Selain itu, masalah transparansi juga mendera kasus Alfamart-Mustholih. Mustholih, konsumen dan donatur donasi yang galang Alfamart menuntut retail tersebut untuk memberikan informasi terkait dengan jumlah, tujuan, dan penerima donasi. Alfamart tidak bersedia dan menggugat balik Mustholih ke pengadilan. Tanggal 18 April, Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan menolak gugatan Alfamart. Dengan demikian, Alfamart harus memberikan informasi terkait donasi yang digalangya apabila ia tidak melakukan kasasi.

Memang, persoalan transparansi cukup pelik di negeri ini. Oleh karena itu, Ahmad Muchlishon dari NU Online berhasil mewawancarai salah satu Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Rumadi Ahmad yang juga Ketua Lakpesdam PBNU untuk menjelaskan seperti apa dan seharusnya bagaimana praktik transparansi di Indonesia ini. Berikut hasil wawancaranya:

Perkembangan transparansi informasi di Indonesia seperti apa, pak?

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi adalah Undang-Undang yang menandai berubahnya era pengelolaan negara. Sebelum ada UU No. 14 ini, hampir dalam seluruh sektor pengelolaan negera kulturnya itu gelap, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Akibatnya, banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang disebabkan oleh sistem yang tidak transparan. Masyarakat juga tidak memiliki akses yang cukup untuk mendapatkan informasi yang dikuasai oleh lembaga-lembaga negara seperti berapa anggaran kementerian ini, untuk apa saja, dan laporannya bagaimana. Masyarakat tidak memiliki akses ini. 

Sejak kapan UU keterbukaan Informasi itu digulirkan hingga kemudian disahkan dan diterapkan?

Sejak tahun 2001, masyarakat sipil mendorong adanya Undang-Undang yang menjamin keterbukaan informasi. Kemudian sampai pada tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 tentang keterbukaan informasi berhasil disahkan. Undang-Undang ini ingin merubah mindset pengelolaan negara. Dari kultur yang serba gelap dan tertutup menjadi kultur yang terbuka, transparan, dan akuntabel.

Tetapi merubah cara berpikir itu bukan sesuatu yang gampang. Ini menjadikan banyak orang tergagap. Tidak semua badan publik siap untuk melaksanakan Undang-Undang ini. Bahkan mereka lebih senang untuk hidup dalam kultur yang gelap, karena mereka bebas melakukan manuver keuangan. 

Oleh karena itu, ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah untuk menunda implementasi Undang-Undang ini selama dua tahun. Undang-Undang ini baru diimplementasikan secara efektif dua tahu setelah disahkan. Disahkannya itu 30 April 2008, baru dilaksanakan secara efektif pada 30 April 2010.

Transparansi yang ada di Indonesia saat ini seperti apa?

Kita sudah lumayan bagus. Survei-survei yang dilaksanakan oleh sejumlah lembaga seperti Open Budget Index menunjukkan Indonesia menempati urutan kedua se-Asia di bawah Korea Selatan dan pertama se-Asia Tenggara sebagai negara yang transparan dalam hal anggaran pada tahun 2012. 

Survei-survei dalam negeri seperti Fitra juga menunjukkan transparansi Indonesia mengalami perkembangan yang baik. Pemeringkatan yang dilakukan Komisi Informasi Pusat juga menunjukkan ada progres. Ada kemajuan-kemjuan pada level transparansi. Meskipun transparansi belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks persepsi korupsi. Transparansi kita baik tetapi indeks persepsi korupsi kita tidak naik-naik. 

Tahun 2016, indeks perspepsi korupsi kita di angka 38 dari skor 100. Tahun 2015 di angka 36, tahun 2014 di angka 34, dan tahun sebelumnya di angka 32. Ada kenaikan-kenaikan tetapi sangat pelan jika dibanding dengan keterbukaan informasi yang tampaknya lebih baik. 

Berarti ada hubungan yang erat antara transparansi dan indeks persepsi korupsi?  

Iya, tantangannya adalah memastikan bagaimana transparansi yang sudah mulai baik memiliki kontribusi yang positif terhadap indeks persepsi korupsi kita. Karena sebenarnya keterbukaan informasi atau transparansi itu hanya sebagian kecil dari upaya untuk pencegahan korupsi. Kalau orang hidup di dalam kultur yang transparan dan akuntabel, maka mereka akan memiliki keengganan untuk melakukan tindakan koruptif.  

Kalau di daerah bagaimana?

Daerah situasinya lebih memprihatinkan. Ada tren di level kementerian itu baik tapi begitu turun semakin ke bawah kecenderungan untuk transparansi itu semakin rendah. Di provinsi, di kabupaten itu semakin rendah transparansinya. Ini salah satu tantangan terberat kita bagaimana transparansi bisa masuk ke birokrasi paling bawah. 

Banyak orang yang merasa keterbukaan informasi itu sesuatu yang membebani. Sebenarnya tidak. Keterbukaan informasi itu justru meringankan langkah birokrat di dalam pengelolaan keuangan. 

Bagaimana agar praktik transparansi bisa berjalan baik di daerah?

Kabupaten Batang pernah melaksanakan festival anggaran. Semua dinas-dinas di bawah bupati dibuatkan festival dan mereka diminta untuk menayangkan semua anggaran yang mereka miliki. Dan masyarakat dipersilahkan datang melihat dan bertanya apa saja. Itu menumbuhkan kepercayaan pada publik. Apa yang dilakukan di Batang seperti ini bisa dikopi oleh pemerintah daerah yang lain.

Bagaimana caranya?

Pertama-tama yang harus dilakukan adalah melakukan revolusi mental. Mengubah cara berfikir bahwa anggaran harus dikekepin dan tidak boleh orang tahu itu harus dihilangkan. Bahkan, anggaran itu harus dibuka seluas-luasnya dan biarkan masyarakat melihat. Kalau masyarakat melihat maka akan timbul partisipasi. Kalau masyarakat tidak tahu maka yang muncul adalah kecurigaan. Kalau sudah timbul kecurigaan, maka masyarakat tidak akan ikut berpartisipasi dalam program-program yang digagas oleh pemerintah.

Isu terkini, KPK dinilai tidak transparan. Bagaimana pendapat bapak?

Menurut saya, DPR salah dan terlalu memaksakan kehendak. DPR harus paham kalau KPK memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberika informasi. Tetapi ini tidak bisa sembarangan. Kalau KPK mau merahasiakan informasi maka dia harus memiliki argumen kenapa informasi itu ditahan. 

Kalau dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi KPK harus melakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi adalah argumentasi kenapa informasi tidak diberikan. Apakah bertentangan dengan Undang-Undang tertentu ataukah akan mengganggu proses penegakan hukum. Kalau itu memang mengganggu proses penegakan hukum, sebenarnya KPK dilindungi oleh Undang-Undang untuk tidak memberikan informasi itu. 

Lalu, seharusnya DPR bagaimana?

DPR tidak usah memaksakan kehendak. DPR bisa menempuh melalui mekanisme permohonan informasi sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Misalnya, secara formal DPR melayangkan surat ke KPK untuk menanyakan informasi terkait. Itu ada prosedurnya. Kalau KPK tidak mau memberikan informasi, DPR bisa mengadukan ke Komisi Informasi. Dan Komisi Informasi yang menilai apakah informasi yang diminta DPR bisa diberikan atau tidak. 

Sayangnya, DPR tidak menempuh prosedur itu sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang tetapi lebih mengedepankan aspek politiknya seperti membuat angket. Menurut saya, DPR terlalu berlebihan. 

Kalau masalah transparansi Alfamart?

Masing-masing pihak kan sudah menjalani prosedur hukum. Kalau Alfamart tidak melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, maka Alfamart menerima putusan pengadilan negeri dan dia harus menjalankan putusan itu. Kalau tidak mau menjalankan putusan, ada aspek hukum lain yang dilanggar. 

Kasus ini sebenarnya kecil. Tapi sepertinya Alfamartnya yang ketakutan atau input-input yang diberikan pengacaranya menakut-nakuti Alfamart sehingga Alfamart mengajuka gugatan ke pengadilan. 

Itu akan sangat mudah diselesaikan kalau Alfamart memiliki itikad baik. Kalau tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi Alfamart dan memberika laporan donasi ke Mustholih sebenarnya selesai. Publik justru menaruh curiga. Alfamart kok sampai menyewa pengacara yang mahal itu sebenarnya apa yang ditutupi.

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG