IMG-LOGO
Nasional

PBNU: Bersyariah Tak Harus Berkhilafah

Jumat 2 Juni 2017 17:31 WIB
Bagikan:
PBNU: Bersyariah Tak Harus Berkhilafah
Ilustrasi: bendera pengusung khilafah.
Jakarta, NU Online
Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai sikap tegas terhadap kelompok yang ingin mengubah dasar negara, Pancasila. Bagi NU, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sama seperti menjalankan syariat agama karena Pancasila mendasarkan diri pada asas-asas Ketuhanan.

Terkait dengan sekelompok yang masih gencar dengan wacana khilafah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU HA. Helmy Faishal Zaini menjelaskan bahwa di Indonesia, spirit agama sudah diejawantahkan atau diwujudkan dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Menurutnya, napas serta semangat perundang-undangan dalam masyarakat Indonesia bersumber dari ajaran dan nilai-nilai agama.
 
“Sebut saja UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, UU Pengelolaan Zakat, dan UU Penyelenggaraan Zakat,” jelas Helmy Faishal dalam opininya di Harian Kompas edisi Jumat (2/6/2017) berjudul Negara Pancasila dan Khilafah.

Menjalankan Undang-Undang tersebut, lanjut pria kelahiran Cirebon ini, secara substantif sejatinya sama saja dengan menjalankan syariat Islam.

“Dengan demikian, dalam bahasa lain, kita sesungguhnya telah bersyariat tanpa harus berkhilafah,” tegas Helmy.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa dasar negara Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, Indonesia tidak memisahkan hubungan agama dengan kekuasaan. Kekuasaan harus dijalankan dengan landasan serta spirit nilai-nilai agama.

Sangkut paut dengan khilafah yang diusung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang awal Mei 2017 lalu dibubarkan Pemerintah RI, 13 ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) secara tegas mendukung pembubaran organisasi penolak Pancasila ini.

Ketiga belas ormas Islam tersebut adalah Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Mathlaul Anwar, Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Ikadi, Azzikra, Syarikat Islam Indonesia, Al-Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Persatuan Ummat Islam, dan HBMI.
 
Pernyataan ormas-ormas tersebut disampaikan Sekretaris Umum LPOI  Lutfi A. Tamimi didampingi Ketua Umum LPOI KH Said Aqil Siroj dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dan Ketua DPD RI Osman Sapta Odang.
 
Selain mendukung pembubaran HTI, LPOI juga mendukung untuk menjaga keutuhan NKRI, mendukung Presiden RI Joko Widodo untuk mengemban jabatan sampai akhir periode, pemberantasan narkoba, dan terorisme. (Fathoni)

Bagikan:
Jumat 2 Juni 2017 18:0 WIB
Asal-Usul Istilah Puasa Berasal dari Bahasa Sanskerta
Asal-Usul Istilah Puasa Berasal dari Bahasa Sanskerta
Jakarta, NU Online 
Pengasuh Pondok Pesantren Kaliopak, Yogyakarta M. Jadul Maula mengatakan, puasa berasal dari bahasa Sansekerta, upawasa. Menurut ahli bahasa Sansekerta, upawasa bermakna ritual untuk “masuk” ke Yang Ilahi. 

Namun, kata dia, di Jawa dipakai juga istilah lokal, pasa, kemudian berkembang menjadi puasa yang bukan dari bahasa Sanskerta. 

Pasa artinya kekangan, mengekang, menahan sesuatu dari. Jadi, tradisi puasa sudah dikenal oleh agama-agama terdahulu, bahkan sebelum Hindu-Budha,” katanya ketika dihubungi NU Online dari Jakarta, Rabu (31/5).  

Makna-makna puasa tersebut,lanjutnya, selaras dengan makna shaum atau shiyam di dalam ajaran Islam, yang berarti menahan diri dari makan, minum dan hubungan seksual, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Menurut dia, puasa pada masa pra Islam, jika dilihat dari akar katanya, bertujuan spiritual. Karena makan, minum, serta berhubungan seksual cenderung menjauhkan atau melupakan kepada Tuhan. 

“Jadi, puasa itu bukan semata gerakan pasif defensif terhadap keinginan nafsu dan syahwat, tetapi sebetulnya gerakan aktif jiwa dan ruh kita mendekat kepada Tuhan,” lanjutnya. (Abdullah Alawi)


Jumat 2 Juni 2017 16:0 WIB
Wiranto Ingatkan Peran Penting Tokoh Islam terhadap Kelahiran Pancasila
Wiranto Ingatkan Peran Penting Tokoh Islam terhadap Kelahiran Pancasila
Jakarta, NU Online
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengingatkan tentang peranan penting para tokoh-tokoh Islam terdahulu yang telah melahirkan Pancasila yang kemudian pada 1 Juni ditetapkan sebagai hari kelahiran Pancasila. 

“Tapi bukan soal lahirnya, (melainkan) prosesnya yang penting,” kata Wiranto saat menjadi tamu pada peringatan Harlah ke-5 Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di lantai 8, Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (1/6).

Wiranto menjelaskan bahwa proses melahirkan Pancasila itu melibatkan tokoh-tokoh Islam yang notabene masih sangat muda, tetapi memiliki pemikiran yang bijak, dan jauh ke depan.

Selain itu, lanjutnya, semangat nasionalisme yang diungkapkan dalam sikap toleransi yang menyebabkan negara ini menjadi satu.

“Kalau toleransi itu tidak ada dari tokoh-tokoh Islam zaman dulu, Indonesia tidak ada,” kata Wiranto. 

Menurut panglima TNI periode 1998-1999 ini, kalau masyarakat Islam memaksakan diri menjadikan negara ini sebagai negara Islam, maka sangat memungkinkan karena umat Islam merupakan mayoritas. 

“Tapi kesadaran itu yang menentukan bahwa Nusantara ini memang kodratnya itu dari Allah beragam, beraneka ragam,” ujar pria kelahiran Jogjakarta ini. 

Wiranto menyesalkan, setelah bertahun-tahun Indonesia merdeka dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tiba-tiba muncul kelompok yang ingin merusak warisan tersebut. Padahal, merawat warisan itu cukup mudah karena karena para pendahulu telah melahirkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 

“Kok sekarang ini tinggal merawat untuk melahirkan keadilan sosial dikorek-korek,” katanya terheran-heran. (Husni Sahal/Zunus)

Jumat 2 Juni 2017 14:30 WIB
JELANG MUDIK
Pemudik Didorong Kembali ke Khittah Ajaran Kiai di Kampung
Pemudik Didorong Kembali ke Khittah Ajaran Kiai di Kampung
Ilustrasi pemudik.
Jakarta, NU Online
Setiap tahun sejak 2010 lalu hingga 2017 tahun ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulam (PBNU) menyelenggarakan program mudik gratis bagi para warga NU atau Nahdliyin. Program yang digawangi oleh Lembag Takmir Masjid (LTM) PBNU ini mendorong pemudik agar lebih mempererat tali silaturrahim dengan para kiai di kampung.

Misi dan substansi mudik gratis oleh NU tersebut dijelaskan oleh Wakil Sekretaris LTM PBNU Ali Shobirin, Jumat (2/6) saat ditemui NU Online di Kantor LTM Jakarta Pusat. Ali Shobirin mendorong para pemudik agar kembali kepada ajaran kiai di kampung masing-masing.

“Hal ini penting mengingat tiap hari di kota, mereka sibuk menggali ajaran agama dari internet, bahkan tidak jarang yang mengikuti tokoh-tokoh tertentu yang cenderung berseberangan dengan misi ajaran agama yang baik dan benar,” ujar penulis buku Teknologi Ruh ini.

Kata dia, menjaga silaturrahim di antara para guru, keluarga, dan saudara mempunyai peran yang sangat penting di tengah era media sosial yang kecenderungannya kerap menimbulkan sentimen dan keributan.

Tak hanya menyambangi sanak famili yang masih hidup, imbuh Ali Shobirin, mengunjungi keluarga dan para orang tua yang telah meninggal juga sama pentingnya. Sebab, tradisi religius ini mampu menghadirkan dan mewujudkan kuatnya silaturrahim.

Tahun 2017 ini, panitia menyediakan total 2400 kursi atau sekitar 40 bus menuju ke sejumlah kota di Indonesia yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, serta beberapa kota di Lampung.


Pendaftaran mudik gratis ini dibuka pada Sabtu (3/6/2017) besok di halaman Gedung PBNU Jakarta. Adapaun penukaran formulir dengan tiket dilakukan pada 10 Juni 2017, sedangkan pemberangkatan mudik dilaksanakan pada Ahad, 18 Juni 2017. (Fathoni)

IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG