IMG-LOGO
Nasional

Anggota DPR Kecam Kebijakan Full Day School

Senin 12 Juni 2017 16:37 WIB
Bagikan:
Anggota DPR Kecam Kebijakan Full Day School
Jakarta, NU Online
Anggota DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta Mendikbud merevisi kebijakan sekolah delapan jam per hari selama lima hari dalam seminggu. Pasalnya, kebijakan tersebut mengancam eksistensi madrasah diniyah. 

“Kebijakan itu mengesampingkan jam belajar siswa di madrasah diniyah. Karenanya, perlu dikaji ulang,” tegas wasekjend PKB ini. 

Seperti diketahui, saat ini banyak sekolah yang memiliki jam belajar selama lima atau enam jam sehari, dari pukul tujuh hingga pukul satu siang selama enam hari. Setelah itu siang atau sorenya, murid mengikuti madrasah diniyah. 

Di desa-desa sudah menjadi budaya sejak lama anak-anak sekolah di dua tempat, pagi di sekolah umum dan untuk menambah pengetahuan agama mereka sekolah agama di siang atau sorenya. 

"Bentuk penghargaan negara terhadap usaha untuk mendidik masyarakat adalah salah satunya dengan menghormati dan mendukung keberadaan sekolah-sekolah diniyah Ini. Bukan Malah menghantam habis dengan kebijakan full day school" tegas anggota DPR RI ini.

Nihayah menegaskan bahwa setiap kebijakan harus bisa mengakomodir keinginan dan kepentingan seluruh peserta didik. Keperpihakan kebijakan ya berpihak pada kepentingan rakyat seluruhnya, bukan berat sebelah. 

“Banyak hal yang mendesak untuk diperbaiki dalam pendidikan kita. Salah satunya, adalah pemerataan fasilitas pendidikan,” pungkasnya. Red: Mukafi Niam
Bagikan:
Senin 12 Juni 2017 19:32 WIB
Di Acara Bukber, Menpora Beri Kabar Baik Gaji Atlet Sudah Cair
Di Acara Bukber, Menpora Beri Kabar Baik Gaji Atlet Sudah Cair
Jakarta, NU Online
Senin (12/6) sore terlihat kebersamaan antara Menpora Imam Nahrawi, Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya, Sesmenpora Gatot S Dewa Broto serta stakeholder pemuda dan olahraga hingga eselon I dan II Kemenpora berbaur bersama dalam acara Buka Puasa Bersama Stakeholder Pemuda dan Olahraga di halaman kantor Kemenpora, Jakarta.

Menpora juga memberikan kabar baik kepada para atlet atau pelaku olahraga Indonesia mengenai cairnya gaji yang sebelumnya sempat tertunda.

"Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini, terima kasih kepada Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya, para tamu undangan lainnya yang sudah hadir pada acara ini. menjalin tali silaturahmi sangat penting dalam kehidupan kita sehari hari, apalgi saya mewakili pemerintah harus terus menjalin komunikasi dan tali silaturahmi dengan pelaku atau stakeholder olahraga dan pemuda. Dengan silaturahmi Insyallah hubungan kita ke depan terus membaik," kata Menpora.

Pada acara sore itu, Menpora juga memberikan kabar baik kepada para atlet atau pelaku olahraga Indonesia mengenai cairnya gaji yang sebelumnya sempat tertunda.

"Alhamdulillah honor atlet yang kemarin sempat terlambat sudah bisa dipastikan cair, saya baru saja mendapat kabar jika honor atlet yang sudah diproses Surat Perintah Membayar (SPM) dan sudah dikoreksi oleh KPPN tidak ada masalah, transfernya Insyallah dilaksanakan besok," katanya.

"Sementara dari 830 atlet yang diajukan honor, terdapat 41 atlet pada bulan April dan 49 atlet pada bulan Mei belum bisa diproses oleh KPPN dikarenakan, dua atlet rekeningnya memiliki kesamaan atau pinjam rekening, nama KTP dan nomor rekening tidak sama, alamat dan NPWP tidak sesuai dan terdapat perbedaan tanda baca seperti titik, koma dan data atlet. Terhadap atlet yang tidak bisa diproses melalui SPAN malam akan di proses Kemenpora dengan harapan besok sudah bisa," tambah Menteri asal Bangkalan Madura tersebut.

Oleh karena itu dengan adanya kabar baik tersebut, diharapkan bisa bertambah tali silaturahmi antara Kemenpora dan stake holder olahraga. "Untuk stakeholder pemuda, tadi dapat kita lihat beberpa program kreativitas pemuda yang bisa diseinergikan dengan baik oleh seluruh stakeholder pemuda," ujar Menpora yang pada acara tersebut ikut berbuka bersama.

Pada acara sore itu memang terlihat begitu meriah, beberapa pertunjukkan seperti Jakarta Hijabers, aksi pesilat Indonesia yang sebelumnya pernah tampil di Festival Tong Tong, Den Haag, Belanda. (Red Alhafiz K)
Senin 12 Juni 2017 19:9 WIB
PBNU Jelaskan Sembilan Kerugian Sekolah Lima Hari
PBNU Jelaskan Sembilan Kerugian Sekolah Lima Hari
Jakarta, NU Online
Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menerapkan kebijakan kegiatan belajar mengajar lima hari harus dikaji ulang. Berbagai penolakan dan resistensi masyarakat yang terus menguat adalah early warning bagi masa depan sistem pendidikan nasional kita.
 
Setelah mencermati secara seksama poin-poin kebijakan ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melihat ada lebih banyak potensi kerugian (mafsadat) dibanding kebaikan (maslahat)-nya.
   
“Kami mencatat sedikitnya ada sembilan potensi kerugian yang bisa dipastikan terjadi jika penerapan proses belajar mengajar lima hari ini terus dipaksakan,” ujar Sekretaris Jenderal PBNU HA. Helmy Faishal Zaini, Senin (12/6) di Jakarta.
 
Pertama, terkait beban belajar yang akan makin memberatkan siswa. Hasil jajak pendapat dengan sejumlah pakar psikologi di Jawa Tengah beberapa waktu lalu menyimpulkan, bahwa anak usia SD setelah jam 13.00 daya serap ilmunya cenderung menurun. Ini artinya jika kegiatan belajar mengajar ditambah sampai jam 16.00 maka keterserapan pendidikan pada anak usia dini tidak akan maksimal.

Kedua, terkait aspek mental spiritual. Fakta dunia pendidikan dasar kita selain SD dan MI juga terdapat pendidikan pesantren dan Madrasah Diniyah (Madin) yang berfungsi memberikan penguatan pelajaran dibidang agama, terutama terkait praktik muamalah dan ubudiyyah sehari-hari. Keberadaan lembaga pendidikan pesantren dan Madin ini telah banyak memberikan kontribusi pada pembentukan kepribadian dan watak mental spiritual anak. 

Di banyak tempat Madin biasanya dilaksanakan sore hari. Jika sekolah diberlakukan sampai sore hari maka praktis mereka tak bisa mengikutinya. Sebagai gambaran, di Jawa Tengah saja saat ini terdapat 10.127 Madin dan TPQ, dimana 90 persen siswanya adalah anak usia SD dan SMP. 

Ketiga, terkait aspek akademik. Aturan belajar mengajar lima hari tentu harus diikuti oleh pembenahan kurikulum sekolah. Sementara mengubah kurikulum lama yang sudah secara sistematik diterapkan di sekolah tentu tidak semudah membalikkan tangan. Sebab skema kurikulum juga berkait erat dengan tingkat kemampuan rata-rata siswa dalam menyerap materi pelajaran di sekolah. 

Keempat, terkait aspek kompetensi non akademik. Konsep lima hari sekolah, akan memutus kreatifitas anak dalam penguatan ilmu non akademik. Semisal, anak yang memiliki keunggulan bidang seni, budaya, olahraga, tentu harus ikut kegiatan les sore hari. Saat kebijakan ini diterapkan tentu akan memakan habis waktu mereka untuk penguatan ilmu non akademik. 

Kelima, terkait hak atas dunia sosial anak. Penambahan jam belajar mengajar selain mengambil jam belajar di luar sekolah, pada saat yang sama juga merampas jam bermain anak. Kesempatan mereka untuk membangun dunia sosial dengan sesama umurnya dengan demikian akan hilang. Bukankah ini bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi anak untuk mengembangkan psikomotorik dan afektif mereka sebagai calon generasi bangsa?

Keenam, terkait aspek ekonomi. Penambahan jam belajar sekolah praktiknya juga berhubungan dengan penambahan uang saku anak di sekolah. Dan ini tentu saja menambah beban finansial orang tua. Kalau jam makan siang tidak bisa dilakukan dirumah alias harus membeli di sekolah, budget uang saku bisa-bisa tiga kali lipat dari biasanya.
 
Ketujuh, terkait aspek keamananan. Ketika siswa harus pulang sore hari tentu juga harus dipikirkan ulang jaminan terhadap keselamatan dan keamanan jiwanya. Siswa yang jarak perjalanan dari rumah ke sekolahnya membutuhkan waktu 1 jam misalnya, kalau jam pulang sekolah pukul 16.00 akan sulit pulang tepat waktu karena harus bertaruh dengan kepadatan arus di jalan raya. 

Di mayoritas kota besar, jam 16.00-17.00 adalah jam-jam macet karena bersamaan dengan jam karyawan pulang kerja. Dari sisi keamanan akan sangat rawan kalau anak setiap hari harus pulang sekolah kelewat petang.
  
Kedelapan, dari aspek sarana prasarana penunjang. Seperti diketahui untuk sekolah di daerah-daerah tertentu masih sulit terakses sarana transportasi umum. Ini menjadi masalah lanjutan kalau jam pulang sekolah berubah. Masalah lain terkait keterbatasan ruang kelas. 

Di Lombok Barat misalnya, kami kerap mendapat keluhan dari beberapa Kepala Sekolah karena ruang-ruang kelas di sekolah mereka sudah lama dibagi penggunaannya. Pagi digunakan sekolah formal dan sore Madrasah Diniyah. Jadi mereka tidak mungkin melaksanakan sekolah sampai sore hari.

Kesembilan, aspek ketahanan keluarga. Siswa yang berasal dari keluarga tak mampu, biasanya usai pulang sekolah selalu membantu orangtua, ada yang menjadi buruh tani, berdagang, nelayan, dan sebagainya. Jika anak-anak ini harus bersekolah hingga sore hari maka dua hal sekaligus membebani orang tua. Pertama, bertambahnya kebutuhan uang saku sekolah, kedua berkurangnya penghasilan lantaran berkurangnya tenaga dalam mencari nafkah.
 
“Dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, kami dengan hormat meminta agar dikaji ulang dan dibatalkan,” tegas Helmy.

Menurutnya, ketegasan dan kearifan sikap pemerintah penting dan harus segera ditunjukkan untuk menghentikan kegaduhan dan menjaga kondusifitas penyelenggaraan pendidikan nasional kita.
 
“Kami siap duduk bersama untuk memberikan masukan dan menemukan solusi terbaik bagi kebijakan kontroversial ini,” tandas Helmy. (Red: Fathoni)

Senin 12 Juni 2017 18:35 WIB
Honor dan Gaji Atlet Telah Turun, Menpora: Ini Semua Berkah Ramadhan
Honor dan Gaji Atlet Telah Turun, Menpora: Ini Semua Berkah Ramadhan
Jakarta, NU Online
Puasa Ramadhan ke-18/1438 H/2017, Menpora Imam Nahrawi didampingi Istrinya Shobibah Rohmah menggelar Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (NU), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) dan Ikatan Alumni UIN Sunan Ampel Surabaya (IKA UINSA) di Kediaman Menteri Jl. Widya Chandra III No. 14, Jakarta, Selasa (12/6) petang. Pada acara tersebut Menpora kembali menegaskan bahwa honor dan gaji atlet yang sebelumnya telat, hari ini sudah terbayarkan.

Dalam kesempatan itu menteri asal Bangkalan ini kembali menegaskan tentang honor atlet yang telah cair dimana sebelumnya sempat tertunda. "Yang paling melegakan juga karena berkah Ramadhan bahwa honor atlet telah cair dan selesai, saya telah perintahkan ke depan hal serupa tidak boleh terulang kembali apalagi terlambat walau seharipun," urainya.

Untuk menghindari masalah serupa Menpora tekankan untuk mempersiapkan mekanisme yang baik jauh-jauh hari.

"Semua harus disiapkan jauh hari baik dari atlet dan sebagainya, temuan kami ada atlet yang ternyata Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka honornyapun harus kita sesuaikan, nama atlet harus cocok, harus punya NPWP, harus punya rekening sendiri," pungkasnya.

Pemerintah melalui Kemenpora sangat berharap kepada para atlet untuk terus giat berlatih memperbaiki prestasi.

"Saya minta kepada para atlet karena pemerintah sudah memperhatikan maka harus konsentrasi berlatih jangan sampai prestasinya biasa-biasa saja jadi harus berprestasi luar biasa," ucap Menpora.

Sebelumnya, Menpora ucapkan terima kasih atas kedatangan para tamu undangannya.

"Kita berharap semoga di Nuzulul Quran kali ini kita semua senantiasa mendapatkan barokah dan karomah Al-quran dan menjalani puasa dengan baik dan sempurna dan kembali ke fitrah di Idul Fitri, mohon maaf segala kekurangan," tutur Menpora. (Red Alhafiz K)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG