IMG-LOGO
Opini

Ijtihad Pengelolaan Zakat di Pacarpeluk

Selasa 20 Juni 2017 12:37 WIB
Bagikan:
Ijtihad Pengelolaan Zakat di Pacarpeluk
ilustrasi: ist
Oleh Nine Adien Maulana
Masa Lalu
Dulu di Pacarpeluk Megaluh Jombang belum ada lembaga amil zakat, infak dan sedekah yang resmi. Jika ada warga yang telah mengetahui dan sadar akan kewajibannya mengeluarkan zakat maal, maka ia menyalurkannya secara mandiri. Warga menghitung sendiri berapa kadar hartanya harus dikeluarkan zakatnya. Setelah itu, ia menyalurkannya secara mandiri. Ia membagikannya kepada pihak yang berhak, khususnya fakir miskin di sekitarnya. Ada yang melakukannya dengan cara mengirimkannya secara langsung kepada pihak yang berhak. Ada pula yang mengundang pihak yang berhak itu untuk mengambil dan menerima bagian zakat.

Tidak banyak warga yang mengeluarkan zakat maal. Maklum masih banyak warga yang belum mengetahui dan sadar akan kewajibannya itu. Oleh karena itu, mengeluarkan zakat maal menjadi sangat elitis dan memiliki nilai prestise.

Lain halnya dengan zakat fitri. Karena hampir semua warga yang beragama Islam di desa ini mengeluarkan zakat fitri, maka kegiatan ini menjadi sangat populis dan masif. Kegiatan ini menambah kuatnya syiar Islam pada bulan Ramadhan.

Demi pertimbangan kemudahan dan kemaslahatan dalam pengelolaannya, maka masyarakat membentuk kepanitiaan di tiap dusun yang dipusatkan pada masjid atau mushalla tertentu. Perangkat desa menjadi fasilitator bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mengorganisir kepanitian zakat fitri.

Panitia pengelolaan zakat fitri ini mengumpulkan beras zakat fitri dengan dua model. Model pertama, panitia berkeliling dari rumah ke rumah warga untuk memungut zakat fitrinya. Model kedua, panitia tidak berkeliling namun stand by di tempat pengumpulan zakat fitri. Warga yang berzakat datang menyetorkan zakat fitrinya.

Setelah beras zakat fitri itu terkumpul baik dengan model pertama maupun model kedua, maka panitia itu kemudian mengemasinya dengan ukuran tertentu. Biasanya ukurannya disamakan dengan kadar satu bagian zakat fitri. Setelah itu panitia itu mendata orang-orang yang bisa dikategorikan ke dalam delapan golongan yang berhak menerima zakat. Karena sekarang hampir mustahil bisa menemukan delapan golongan itu di suatu daerah, maka biasa golongan yang bisa ditemukan hanya fakir, miskin, amil, gharim, sabilillah. Tiga golongan lainnya yakni, muallaf, untuk membebaskan budak dan ibnu sabil sangat jarang bisa dijumpai.

Meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan definisi rigid dalam kitab-kitab fiqih klasik, golongan fakir dan miskin paling banyak mendapat jatah porsinya. Golongan gharim dianggap kondisional. Jika ada, maka biasanya dimasukkan dalam golongan fakir dan miskin.

Dua golongan sisanya, yakni amil dan sabilillah biasanya diijtihadi dengan hasil yang sering memicu tanda tanya atau protes terhadapnya. Golongan amil diijtihadi sebagai panitia pengelola zakat fitri, sehingga mereka akhirnya mendapat bagian zakat fitri itu dengan mengatasnamakan diri sebagai amil. Sabilillah diijtihadi sebagai para imam dan marbot masjid dan mushalla, para guru TPQ, pengelola panti asuhan, masjid dan pondok pesantren. Pihak-pihak ini pula yang akhirnya diberi jatah beras zakat fitri itu sebagai golongan sabilillah.

Ijtihad pemaknaan golongan amil dan sabilillah ini yang sering menjadi rasan-rasan atau gunjingan warga. Mereka mendapat  bagian yang lebih banyak daripada yang dibagikan kepada tiap warga yang masuk golongan fakir dan miskin. Rasan-rasan itu semakin kuat jika ternyata mereka yang diijtihadi sebagai golongan amil dan sabilillah itu ternyata orang-orang yang status ekonominya jauh lebih baik daripada golongan fakir dan miskin.

Rasan-rasan ini hanya sebatas wacana yang tidak dicarikan jalan keluarnya. Tidak ada yang berani membenahinya. Banyak orang merasakan adanya ketidakpatutan, namun tidak bisa berbuat banyak untuk memperbaiknya.

Masa Kini

Kondisi itu kita telah menjadi masa lalu. Sejak beroperasinya Unit Pengumpul Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (UPZISNU) yang digerakkan oleh Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) Pacarpeluk, pengelolaan zakat, khususnya fitri di desa ini mulai dibenahi. Lembaga ini merupakan kepanjangan tangan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (NU Care-LAZISNU) Jombang yang dikelola oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang.

UPZISNU Pacarpeluk telah beroperasi dengan menerima dan mengelola zakat, infaq dan sedekah serta fidyah warga. Warga telah mulai sadar akan kewajibannya, sehingga secara mandiri datang ke UPZISNU Pacarpeluk untuk menyetorkan zakat mereka. Selain itu Gerakan Pacarpeluk Bersedekah yang dimotori oleh UPZISNU ini juga telah menjadi sarana bagi warga untuk membiasakan diri bersedekah dengan mengisi kaleng-kaleng sedekah yang telah diterimanya. Kurang lebih telah ada sekitar 400 warga yang bersedia dengan suka rela menjadi donator. Mereka telah berkomitmen tiap hari menyisihkan uang koin Rp500.00 untuk dimasukkan dalam kaleng sedekah itu.  

Dana sedekah yang terkumpul itu akan dikelola oleh UPZISNU sebagai upaya menghadirkan kesejahteraan bagi warga yang lemah secara ekonomi (dhu’afa) dan menghidupkan syiar Islam di desa Pacarpeluk. UPZISNU ini tidak berlebihan jika dikatakan sebagai sarana saling menghidupi jama’ah dan jam’iyyah Nahdlatul Ulama khususnya di Pacarpeluk.

UPZISNU Pacarpeluk sebagai kepanjangan tangan lembaga amil zakat yang sah dikelola oleh Nahdlatul Ulama praktis telah memiliki dana operasional yang diambilkan dari perolehan zakat, infak dan sedekah yang dikelolanya. Dengan maksud untuk membenahi pengelolaan zakat fitri yang diselenggarakan oleh panita-panita zakat di tiap dusun, UPZISNU Pacarpeluk bermusyawarah dengan panitia-panitia untuk pembaharuan pengelolaannya secara lebih tepat baik secara organisasi maupun syar’i.

Langkah pertama yang dilakukan oleh UPZISNU Pacarpeluk adalah menyamakan persepsi bahwa sebenarnya panitia-panitia zakat yang bersifat sementara (adhoc) itu tidak bisa serta-merta disamakan dengan amil zakat yang berhak mengambil dan menerima bagian beras zakat fitri itu. Setelah hal ini diterima, maka langkah berikutnya adalah penawaran solusi atas kebutuhan biaya operasional untuk pengelolaan zakat fitri itu.    

Solusi pertama yang ditawarkan oleh UPZISNU Pacarpeluk kepada para panitia zakat fitri adalah dengan memungut tambahan biaya operasional kepada para muzakki sebesar Rp1.000,00 atau Rp2.000,00 untuk tiap jiwa yang berzakat. Biaya itu bisa digunakan untuk untuk segala kebutuhan operasional pengelolaan zakat fitri, sehingga panitia tidak mengurangi beras zakat fitri dengan alasan digunakan untuk biaya operasional.  

Panitia zakat itu juga tidak lagi diperkenankan mengambil bagian jatah amil untuk diri mereka. Panitia zakat tetap mengalokasikan jatah amil dan disalurkan kepada lembaga amil zakat UPZISNU Pacarpeluk. Perolehan jatah bagian zakat fitri itu dimasukkan dalam kas untuk dikelola dalam berbagai program yang dimiliki oleh lembaga amil zakat itu.

Dengan berbagai argumentasi, para panitia zakat fitri itu tidak bisa menerima tawaran solusi pertama itu. UPZISNU Pacarpeluk kemudian menawarkan solusi kedua, yaitu panitia zakat fitri tidak perlu memungut tambahan biaya operasional kepada para muzakki. Karena UPZISNU Pacarpeluk telah memiliki kas, maka seluruh biaya operasional pengelolaan zakat fitri itu ditanggung oleh lembaga amil ini. Panitia zakat fitri tinggal menjalankan segala hal yang terkait dengan pengelolaan zakat fitri itu, tanpa harus mengurangi beras zakat fitri untuk biaya operasional dan mengambil bagian jatah beras atas nama amil. Bagian jatah beras atas nama amil itu tetap dialokasikan dan diberikan kepada lembaga amil UPZISNU Pacarpeluk.

Secara mufakat semua panitia menyetujui tawaran solusi kedua ini. Panitia tinggal mengelola dana dan perlengkapan yang telah disediakan oleh UPZISNU Pacarpeluk. Dengan demikian eksistensi UPZISNU Pacarpeluk benar-benar nyata berperan dalam pengelolaan zakat fitri, meskipun dalam tataran praktis lokal ditangani oleh para panitia zakat fitri itu.

Sebagai sebuah upaya ijtihad dalam pengelolaan zakat, pengurus UPZISNU Pacarpeluk tetap sadar jika pilihan ijtihad ini pasti ada celah untuk dikritik dan dibenahi. Oleh karena itu pengurus UPZISNU Pacarpeluk membuka diri untuk menerima segala saran demi kemaslahatan dan kesempurnaan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah agar potensi ekonomi umat Islam ini dapat benar-benar dikelola secara kreatif, profesional dan amanah tanpa menyimpang prinsip-prinsip syari'at demi terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan umat Islam. 

Penulis adalah ketua Tanfidziyah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Pacarpeluk
Tags:
Bagikan:
Selasa 20 Juni 2017 7:33 WIB
Permendikbud 23/2017 Lahir Prematur
Permendikbud 23/2017 Lahir Prematur
Jumpa pers pembatalan FDS.
Oleh Ruchman Basori

Penulis heran dengan orang atau pihak-pihak yang mati-matian membela kebijakan Lima Hari Sekolah (LHS) atau Full Day School (FDS) yang mendasarkan pada Permendikbud 23 Tahun 2017. Kendatipun Presiden Joko Widodo melalui siaran pers yang dibacakan oleh Ketua Umum MUI, KH Ma'ruf Amin didampingi Mendikbud Muhadjir Effendi telah dibatalkan kemarin (19/6/2017).

Coba cermati dan baca berulang kali Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah yang beberapa minggu ini menjadi pemicu konflik dan silang pendapat. Pada Permendikbud itu, bagian menimbang diharapkan untuk pengembangan pendidikan karakter, namun isinya dari 11 Pasal tidak ada yang secara substansial menjadi guideline pengembangan pendidikan karakter sebagaimana digembor-gemborkan selama ini. 

Keseluruhan pasal, lebih ditujukan sebagai pemenuhan beban jam mengajar guru. Makanya argumen Mendikbud sering berubah-ubah dari argumen untuk memperkuat pendidikan karakter hingga pemenuhan jam kerja guru.

Tulisan sederhana ini merupakan intisari dari pertemuan kalangan lembaga keagamaan Islam dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sesaat sebelum konferensi pers pembatalan LHS oleh Presiden Joko Widodo. Perwakilan lembaga keagamaan Islam yang hadir seperti DPP FKDT, RMI, Forum Komunikasi Pondok Pesantren, Badko TPQ dan lain-lain meminta Presiden untuk meninjau ulang pemberlakuan Lima Hari Sekolah.

Keberatan kalangan lembaga pendidikan keagamaan Islam tersebut (MDT, Pesantren dan TPQ) meragukan niat baik Mendikbud tentag penguatan pendidikan karakter yang didesain melalui Lima hari sekolah dengan beban 8 jam sehari. Kurang apa komitmen dan istiqomahnya lembaga pendidikan keagamaan Islam mengembangkan akhlakul karimah, moral dan karakter anak bangsa, sehingga sekolah ingin mengambil alih melalui LHS. Padahal Permendikbud yang lahir lebih menunjuk pada pemenuhan jam kerja guru.

Bagi kalangan Lembaga Keagamaan Islam (LKI), LHS boleh saja diberlakukan asalkan tidak menambah jam belajar menjadi 8 jam sehari, sehingga aktivitas Madin, TPQ dan Pondok Pesantren tetap bisa berjalan seperti biasanya. Apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat dalam partisipasi pendidikan nasional jangan dirusak, dengan adanya kebijakan ini. 

Sementara demi menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan Dikbud mati-matian berjuang dengan menghabiskan ratusan miliar rupiah. Terwujud dalam kebijakan sekolah berbasis masyarakat (school based society). LHS bagi kami merupakan pengebirian atas partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pendidikan yang telah tertanam ratusan tahun yang lalu.

Faktor keberatan lainnya adalah keraguan masyarakat atas keseriusan Kemdikbud mengawal kebijakan ini dari pusat hingga desa, dari konsep hingga implementasi dan dari Menteri hingga Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA/SMK. Sering kali terjadi sebuah kebijakan sangat bagus konsepnya namun rapuh di implementasinya. 

Bagaimana konsep sinergi Madin dengan sekolah akan diterapkan, kesiapan SDM sistem pendidkan LHS, pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dan Madin hingga menyatukan kepentingan Madin di satu sisi dengan sekolah pada sisi lainnya. Menurut hemat penulis, kedua lembaga pendidikan ini jenis, sistem dan kulturya sangat berbeda. Alih-alih mengembangkan LKI malah akan menghancurkan sesuatu yang telah kita miliki sebagai geniun umat Islam Indonesia.

Karakter Madin adalah karakter nonformal yang lentur (fleksibel), tidak terbatasi dengan segenap aturan. Madin juga lembaga pendidikan yang murah namun tidak kehilangan kualitas. Sementara sekolah sangat rigit dengan berbagai aturan dan kadang sangat ditentukan oleh figur pimpinan yang sangat dinamis berubahnya. Apakah dua senyawa ini mudah disinergikan sehingga dapat membangu harmoni tumbunya anak bangsa yang mempunyai keimanan dan ketaqwaan serta akhlakul karimah yang unggul.

Dikhawatirkan bukan mensinergikan Madin, yang terjadi malah akan melahirkan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang aneh-aneh yaitu jauh dari spirit Islam yang rahmatan lil alamin khas Indonesia. Sejarah telah membuktikannya demi sebuah program pemerintah, maka apa yang telah eksis di masyarakat menjadi terdegradasi dan kemudian hilang.

Kemdikbud harus mengakui secara jujur, kebijakan ini memang diperuntukan hanya untuk memenuhi jam mengajar guru, tidak lebih dari itu walau dalihnya untuk mengembangkan pendidikan karakter. Menurut hemat penulis, kalau hanya tujuan itu, mestinya tidak perlu sampai mengubah menjadi LHS cukup seperti biasa dengan Enam Hari Sekoah (EHS). Alih-alih menyelesaikan problem pendidikan, malah menimbulkan kegaduhan dan masalah baru pendidikan nasional.

Terakhir, penulis melihat Permendikbud 23/2017 adalah Permen yang lahir dipaksakan, tidak melalui kajian yang mendalam dan komprehensif, makanya menjadi lahir prematur. Lesson Learn dari peristiwa ini adalah sebagus apapun kebijakan yang tidak dikomunikasikan dengan dengan baik kepada publik hanya akan sia-sia, apalagi program yang tidak mempunyai landasan filosofis, sosiologis serta ideologis masyarakat. Wallahu a’lam bisshowab.

Penulis adalah Ketua Bidang Organisasi Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT) dan Ketua Bidang Kaderisasi Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.

Senin 19 Juni 2017 19:4 WIB
Tarekat Sammaniyah: Dari Pattani, Palembang, sampai Betawi
Tarekat Sammaniyah: Dari Pattani, Palembang, sampai Betawi
Foto: Ilustrasi
Oleh Rakhmad Zailani Kiki
Pada hari Selasa, 4 Nopember 2014, pengurus dan anggota Majelis Agama Islam Wilayah Songkhla, Thailand yang berjumlah 36 orang, terdiri atas laki-laki dan perempuan yang dipimpin oleh yang dipertua (ketua) Tuan Haji Zakaria Binsaleh, melakukan kunjungan dan pertemuan silaturahim dengan pengurus MUI DKI Jakarta dan Jakarta Islamic Centre (JIC) di Ruang Muallim KH. M. Syafi`i Hadzami (Audio Visual) JIC. Pertemuan silaturahim ini difasilitasi oleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental) Provinsi DKI Jakarta.

Namun yang menarik perhatian saya pada pertemuan silaturahim ini adalah penjelasan Abdul Halim Lateh, salah seorang pengurus Majelis Agama Islam Wilayah Songkhla, pada sesi dialog. Sambil tangan kirinya memegang kopian risalah Hidayatus Salikin fi Suluk Maslakil Muttaqin karya Syekh Abdus Samad Al-Palimbani, ia membacakan sebuah kopian naskah bertulisan Jawi (Arab-Melayu). Menurut naskah tersebut, Syekh Abdus Samad Al-Palimbani dikuburkan di sebuah kampung (Kampung Bangkrak), Distrik Chana (Melayu: Chenok),  Songkhla, Thailand.

Menurut Abdul Halim Lateh, yang dikuburkan di Chana adalah hanya tubuh Syekh Abdus Samad Al-Palimbani, sedangkan kepalanya dibawa ke Bangkok oleh tentara Siam. Sebab kematiannya karena ia datang ke Thailand untuk berpererang karena mendukung perjuangan kawannya, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, dan kaum Muslimin Pattani yang berjihad melawan tentara Siam. Dalam peperangan, Syekh Abdus Samad Al-Palimbani ditangkap tentara Siam dan kemudian dihukum pancung.

Penjelasan Abdulhalim Lateh yang mahir berbahasa Melayu ini memperkuat tesis bahwa ulama yang bernama lengkap Abdus Shamad bin Abdullah Al Jawi Al-Palimbani ( sumber-sumber Arab menamakannya Sayyid Abdus Shamad bin Abdurrahman Al-Jawi) wafat sebagai syahid di medan perang. Karena selama ini kematiannya memang banyak versi. Seperti ada yang menyatakan bahwa ulama kelahiran Palembang ini diduga kuat meninggal di Arab Saudi setelah menyelesaikan karya terakhirnya Sairus Salikin ila ‘Ibadati Rabbil ‘Alamin.

Abdul Halim Lateh telah menyebut nama dua orang ulama yang saling bersahabat, yaitu Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani dan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Inilah yang menarik untuk dijelaskan terkait dengan judul tulisan saya kali ini.

Syekh Daud bin Abdullah A-Fatani adalah seorang ulama terkemuka, pengikut dan penyebar Tarekat Sammaniyah di Thailand Selatan. Ia lahir pada tahun 1740M, di Kresik, Pattani, Thailand Selatan. Ia kemudian belajar agama ke Aceh, kemudian ke Tanah Suci dan berguru kepada Syekh Samman, pendiri Tarekat Sammaniyah. Seperti sahabatnya Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani, ia juga produktif menulis meliputi ilmu fiqih, ushuluddin, dan tasawuf.

Sedangkan Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani merupakan ulama Melayu-Indonesia yang paling menonjol di dalam jaringan ulama abad ke-18 Masehi. Ia banyak menghabiskan aktivitasnya sebagai penulis dan pengajar di kota Makkah dan Madinah. Sebagian karya-karyanya dijadikan bahan pengajaran di banyak majelis-majelis taklim bahkan sampai hari ini, seperti kitab Hidayatus Salikin dan kitab Sairus Salikin.

Yang paling dikenal juga, ia adalah salah satu tokoh pembawa dan penyebar Tarekat Sammaniyah di Indonesia. Dikisahkan, dari Palembang, ia melanjutkan studinya ke Kota Mekkah dan Madinah bersama sahabat-sahabatnya dari Palembang, yaitu Kemas Ahmad bin Abdullah dan Muhammad Muhyiddin bin Syihabuddin. Di Haramain ini, ia belajar selama 20 tahun kepada ulama-ulama terkenal. Bidang studi yang paling digemarinya adalah Tauhid dan Tasawuf yang ia belajar langsung kepada Syekh Muhammad Samman. Kepada gurunya inilah ia mengambil Tarekat Sammaniyah yang zikirnya dikenal dengan Ratib Samman. Ia kemudian menyebarkan Tarekat Sammaniyah dan Ratib Samman di Palembang.

Sedangkan di Betawi, menurut Siti Asiyah di dalam karya ilmiahnya Tarekat Sammaniyah dan Tradisi Manaqib Samman pada Masyarakat Betawi bahwa tokoh yang berjasa menyebarkan Tarekat Sammaniyah dan Ratib Samman adalah Abdur Rahman  Al-Batawi Al-Mashri. Ia ulama  Timur Tengah yang kemudian bermukim di Betawi di daerah Petamburan. Ia adalah kawan seperguruan dengan Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani, murid Syekh Samman. Selain Abdur Rahman Al-Mashri Tokoh lainnya yang berjasa adalah Guru Mughni Kuningan. Ia merupakan ulama Betawi terkemuka yang menyebarkan Ratib dan zikir Samman di masyarakat Betawi sepulang ia belajar di Tanah Suci. Selain kedua tokoh ini, murid-murid Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani juga turut berjasa menyebarkan Tarekat Sammaniyah di tanah Betawi.

Begitu gigihnya murid-murid Tarekat Sammaniyah menyebarkan amalannya di Tanah Betawi sehingga sebagian besar masyarakat Betawi saat itu menjadi pengikutnya atau menjalankan amalan-amalannya sehingga Tarekat Sammaniyah disebut sebagai tarekatnya orang Betawi.

Namun, Tarekat Sammaniyah saat ini mulai jarang diikuti orang Betawi. Penyebabnya adalah pengaruh dari pihak-pihak yang yang menyatakan bahwa ada amalan dan ucapan di Tarekat Sammaniyah yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam dan dikhawatirkan merusak akidah. Tetapi, munculnya pernyataan tersebut lebih disebabkan ketidakpahaman mereka terhadap bacaan-bacaan dan amalan Tarekat Sammaniyah. Misalnya, di dalam kitab Manaqib Syekh Samman terdapat kalimat yang berbunyi “Siapa yang masuk rumahku, maka akan masuk surga”. Memang jika kata “rumah” di kalimat tersebut diartikan secara tekstual, kalimat tersebut merusak akidah. Padahal, pengertian rumah di sini bukanlah rumah sebagai tempat tinggal Syekh Samman, melainkan rumah untuk ibadah, yaitu mushalla atau masjid. Begitu pula tentang tawassul.

Namun bukan hanya pengaruh dari pendapat-pendapat tersebut yang menyebabkan Tarekat Sammaniyah mulai jarang diikuti oleh orang Betawi. Tetapi juga disebabkan ketidakmampuan murid atau penyebar Tarekat Sammaniyah sekarang ini untuk untuk mematahkan tuduhan-tuduhan pihak luar terhadap amalan-amalan juga ucapan-ucapan pemimpin Tarekat Sammaniyah yang dianggap sesat. Kasus fatwa sesat terhadap Tarekat Sammaniyah pimpinan Syekh Muda Achmad Arifin yang dikeluarkan oleh MUI Sumatera Utara yang kini tengah bergulir di pengadilan adalah salah satu contohnya.

Padahal, para penyebar dan murid-murid Tarekat Sammaniyah di Indonesia pada periode awal merupakan para pejuang yang mengobarkan semangat, turut berjuang bahkan memimpin jihad fi sabilillah melawan penjajah, melawan kaum kafir yang memerangi mereka. Bahkan Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani merupakan tokoh Tarekat Sammaniyah yang justru banyak meluruskan pemahaman tarekat yang berlebihan dan yang dianggap dapat merusak akidah.


*) Penulis kini diamanahi sebagai Sekretaris RMI-NU DKI Jakarta dan Kepala Divisi Pengkajian dan Pendidikan Jakarta Islamic Centre.
Senin 19 Juni 2017 16:2 WIB
Jangan Terkecoh Fenomena Lailatul Qadar!
Jangan Terkecoh Fenomena Lailatul Qadar!
ilustrasi: ist
Oleh Nine Adien Maulana
Ramadhan kini telah memasuki sepertiga yang terakhir. Ini adalah momentum peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah SWT. Pada momentum ini Rasulullah mengencangkan ‘ikat pinggangnya’. Beliau menghidupkan penghujung malam-malam Ramadhan dan mengajak seluruh keluarganya aktif beribadah. Inilah momentum yang paling tepat untuk kembali kepada tugas pokok dan fungsi manusia diciptakan di muka bumi; dengan melepaskan diri dari daya pikat dan tarik dunia.

Sepuluh hari terakhir Ramadhan adalah media bagi kita untuk merenung dan menata ulang lintasan perjalanan hidup kita yang mungkin telah keluar dari orbit yang semestinya. Orbit kita melingkar sesuai dengan lintasan dari Allah untuk Allah dan akan kembali Allah. Semua berorientasi kepada Allah, sesuai dengan deklarasi innā lillāhi wa innā ilayhi rāji’ūn.  

Rasulullah SAW memerintahkan kita menghidupkan malam-malamnya dengan berbagai aktifitas ibadah (qiyāmul layl). Malam itu adalah malam kemuliaan. Nilainya melebihi seribu bulan. Malam itu adalah malam ketetapan; saat Allah menetapkan segala hal yang sangat fundamental bagi kehidupan umat manusia. Malam itulah yang dikenal dengan laylatul qadr?    

Hanya Allah yang mengetahui hakikat laylatul qadr, sedangkan pengetahuan manusia tentangnya sangat terbatas; semata-sama berdasar pemahaman terhadap berita yang disampaikan Allah dan RasulNya. Oleh karena itulah, kita bisa memahami mengapa ayat yang memberitakannya didahului oleh kalimat tanya, “wa maa adraaka maa lailatul qadr; Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?”. Dan, Allah sendiri yang kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. “lailatul qadri khairum min alfi syahr; malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan”.

Tidak sepatutnya ayat tersebut dipahami secara kuantitatif, meskipun terdapat kata bilangan seribu (alf). Kata bilangan seribu lebih tepat dipahami sebagai sesuatu yang banyak dan tak terhingga dalam hitungan manusia, apalagi nyata-nyata disebutkan bahwa ia lebih baik dari seribu bulan. Jadi, kemuliaannya tidak sekadar dibatasi dalam hitungan seribu, namun melebihi hingga tidak terhingga. Oleh karena itu, jika laylatul qadr diidentikan dengan malam seribu bulan, maka hal tersebut sebenarnya mereduksi makna yang sesungguhnya. Bagaimana bisa diterima sesuatu yang lebih dari seribu, tapi dianggap seribu?

Atas dasar itulah, kita bisa memahami mengapa Rasulullah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah dan segala kebaikan. Siapa yang menjumpainya saat melakukan ibadah, niscaya akan mendapatkan balasan kebaikan yang tiada terhingga. “Dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: Carilah laylatul qadr pada tanggal-tanggal ganjil  dari sepuluh akhir bulan Ramadhan”. (ditahrijkan oleh Bukhari, I, kitab al-Tarawih, hal.225)

Sabda Rasulullah SAW tersebut juga perlu dipahami lagi secara lebih luas agar pelaksanaan ibadah kita tidak terjatuh dalam praktik transaksional dan pilih-pilih, padahal kasih sayang Allah tercurahkan kepada kita tanpa pandang bulu dan pilih kasih. Sabda tersebut seharusnya minimal dipahami sebagai penekanan pada sepuluh hari terakhir, tanpa pilih-pilih apakah pada tanggal ganjil atau genap.     

Tanggal ganjil atau genap sebenarnya adalah sesuatu yang terikat ruang dan waktu tertentu dan tidak bisa digeneralisasi. Bisa jadi di suatu tempat tertentu sedang berlaku tanggal ganjil dan pada saat yang sama di tempat lain sedang berlaku tanggal genap. Mengapa bisa terjadi? Ya karena adanya rotasi bumi yang menyebabkan separuh bagian bumi siang dan separuh bagian yang lain malam.

Tidak hanya itu, karena perbedaan mengawali puasa, tanggal ganjil atau genap pada sepertiga terakhir Ramadhan pasti tidak sama. Saudara-saudara kita yang mengawali berpuasa mendahului atau lebih akhir dari ketetapan resmi Pemerintah, pasti penanggalan ganjil genapnya tidak sama dengan kita yang mengawali berpuasa berdasar ketetapan pemerintah. Tanggal ganjil mereka pasti lebih dahulu daripada kita. Bagi mereka ganjil, tapi bagi kita genap.

Jika kita terlalu bernafsu meraih laylatul qadr dengan model transaksional dan pilih-pilih dalam beribadah, maka siap-siaplah kecele. Pada malam-malam ganjil, kita bersemangat, sedangkan pada malam-malam genap, kita terlena. Bisa jadi yang ganjil sebenarnya genap dan yang genap sebenarnya adalah ganjil.

Hal ini juga berlaku bagi kita yang memburu laylatul qadr dengan mempertimbangkan hari awal puasa. Bagaimana mungkin rumusan tersebut bisa menjadi pertimbangan universal, jika di satu tempat dan waktu, hari awal puasanya berbeda. Pada Ramadhan ini ada yang mengawali puasa hari Selasa. Ada pula yang mengawalinya hari Rabu. Padahal, kedua hari itu menjadi pertanda hadirnya laylatul qadr pada tanggal ganjil yang berbeda.

Oleh karena itu, jangan kultuskan tanggal ganjil dan sepelekan tanggal genap di sepertiga terakhir Ramadhan. Seharusnya sepanjang Ramadhan, kualitas dan kuantitas ibadah kita semakin meningkat daripada sebelumnya. Jika hal itu belum terlaksana, maka sepertiga terakhir Ramadhan harus menjadi momentum spesial bagi kita untuk bersimpuh dan bermunajat kepada-Nya dengan lebih intensif tanpa mempedulikan apakah tanggal ganjil ataukah genap.

Memburu laylatul qadr dengan memperhatikan tanda-tanda tertentu memang tidak salah. Ada banyak hadits yang dapat dijadikan referensi, meskipun tidak semua ulama ahli hadits menyepakati status kekuatan hadits tersebut. Ada banyak pula pendapat ulama yang menjelaskan tanda-tandanya yang dikaitkan dengan fenomena tertentu. Semua keterangan tersebut seharusnya dijadikan sebagai salah satu motivasi untuk mengintensifkan ibadah, bukan untuk memilih-milih kapan bisa dilakukan atau ditinggalkan.

Sikap pilih-pilih ibadah seperti itu berpotensi memastikan laylatul qadr dengan mengultuskan malam ganjil dan mengabaikan malam genap di sepertiga terakhir Ramadhan. Ibadah kita akhirnya berlangsung secara transaksional. Padahal, kita amat tidak sebanding melakukan transaksi dengan Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita tiada terkira dibandingkan dengan apa yang kita lakukan dan persembahkan kepada-Nya. Tidakkah kita malu jika beribadah dengan model ini? 

Penulis adalah Ketua Tanfidziyyah Pengurus Ranting Nahadlatul Ulama Pacarpeluk, Jombang
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG