IMG-LOGO
Nasional

PBNU: Lima Hari Sekolah Harus Dibatalkan

Selasa 11 Juli 2017 3:5 WIB
Bagikan:
PBNU: Lima Hari Sekolah Harus Dibatalkan
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai kebijakan full day school dalam bentuk lima hari sekolah lebih banyak mengandung mudarat dibandingkan maslahat. Kebijakan lima hari sekolah terbukti membuat energi masyarakat tersedot dan sibuk dengan perdebatan dan kegaduhan dalam menyikapinya.

Hal itu disampiakan oleh Sekjen PBNU HA Helmy Faishal Zaini sesaat setalah megomentari hasil survei yang dilakukan oleh Majalah Tempo. Dalam rilis survey indicator Majalah Tempo tersebut, dari 6889 responden sebanyak 4.827 (69 persen) responden menyatakan bahwa kebijakan full day school dalam bentuk lima hari sekolah tidak tepat dilakukan.

“Fungsi pemerintah itu mengambil kebijakan dalam banyak hal yang basisnya adalah kemslahatan dan aspirasi dari masyarakat. Khusus soal masalah pendidikan ini, kan kondisi sudah tertata dengan baik, jangan malah membuat kebijakan yang berpotensi menimbulkan kagaduhan,” papar Helmy.

Lebih jauh, mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Bersatu II itu mengatakan bahwa kebijakan soal lima hari sekolah bukan ditolak oleh kalangan masyarakat pesantren saja, banyak kalangan di luar pesantren yang tidak sepakat dengan kebijakan tersebut. 

“Akan ada banyak perubahan mendasar jika kebijakan ini dipaksakan. Sebabnya Tanya masyarakat yang terdampak sangat luas. Kebijakan itu harus semaksimal mungkin menghindari mudarat. Dan full day school ini terbukti lebih banyak melahirkan mudarat. Maka sikap PBNU tegas, kebijakan full day school harus dibatalkan,” tegas Helmy. (Fariz Alniezar/Fathoni)
Bagikan:
Selasa 11 Juli 2017 16:32 WIB
136 Santri Tahfizh Dilepas Menag Belajar ke Turki
136 Santri Tahfizh Dilepas Menag Belajar ke Turki
Jakarta, NU Online
Sebanyak 136 santri penghafal Al-Quran (Tahfidz) Pesantren Sulaimaniyyah kembali dilepas Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk belajar di Turki. Menag melepas mereka dalam sebuah upacara wisuda santri di Aula HM Rasyidi Gedung Kemenag Jl MH Thamrin No 6 Jakarta, Selasa (11/7).

Dalam laporannya, Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin mengatakan, program ini merupakan kerja sama Ditjen Pendis Kemenag dengan Yayasan Pusat Persatuan Kebudayaan Islam Indonesia-Turki (UICCI-United Islamic Cultural Centre of Indonesia-Turkey).

“Kerja sama ini didasari atas komitmen bersama Kementerian Agama dan UICCI  untuk mencetak kader kiai dan ulama yang mempunyai kapasitas pemahaman Al-Qur’an secara mumpuni,” kata Kamaruddin.

Menurut dia, sesuai nota kesepahaman bersama dari dua belah pihak, santri program ini akan mengikuti proses pembelajaran selama dua tahun di pesantren-pesantren Sulaimaniyah yang tersebar di Indonesia. Setelah itu, dilakukan seleksi ulang terhadap mereka untuk menentukan siapa yang akan lanjut belajar di Turki selama dua tahun. 

“Kerja sama ini sudah berjalan selama tujuh tahun.  Hingga tahun 2017, jumlah pesantren Sulaimaniyyah di Indonesia sebanyak 29 pesantren dengan jumlah santri 1.700 santri,” paparnya. 

Dari jumlah itu, lanjut Kamaruddin, santri yang sedang belajar di Turki total 325 santri. “120 santri sudah selesai dari Turki dan sekarang tersebar di pesantren-pesantren Sulaimaniyah di Asia Pasifik,” sambungnya. 

Sementara itu, Direktur PD Pontren Ahmad Zayadi mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari upaya dan komitmen Ditjen Pendidikan Islam untuk menjadikan Pendidikan Islam-Indonesia sebagai destinasi pendidikan Islam dunia ke depan. Kemenag sejak 2015 telah menetapkan Program 10.000 Hafizh dan Hafizhah di Pesantren.

“Program tahfizh diselenggarakan di sejumlah pesantren di Indonesia dan Turki. Diharapkan, setiap peserta tahfizh dalam kurun waktu dua tahun mampu menuntaskan hafalan Al Quran 30 juz dan pemahaman keagamaan yang baik,” harap Zayadi.

Wisuda Hafidz Al Quran ini dihadiri para pejabat Eselon I dan II Ditjen Pendidikan Islam, pihak UICCI Turki, serta para wali santri beserta keluarga besar masing-masing. (Musthofa Asrori/Abdullah Alawi)

Selasa 11 Juli 2017 14:30 WIB
Ini Hasil Pertemuan PBNU dengan KPK
Ini Hasil Pertemuan PBNU dengan KPK
Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj memberikan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan berkunjung dan berdiskusi, Selasa (11/7) di Gedung KPK Jakarta mengenai peran dan eksistensi lembaga antirasuah tersebut yang sedang digoyang oleh Pansus Hak Angket DPR RI.

“Nahdlatul Ulama di belakang KPK, sampai hari ini masyarakat dan negara butuh KPK. Kecuali jika negara benar-benar sudah terbebas dari praktik korupsi sehingga beberapa kalangan pantas mempertanyakan keberadaan KPK,” tegas Kiai Said Aqil di hadapan para awak media usai pertemuan dengan KPK.

Ada sejumlah poin yang dihasilkan dari pertemuan antara PBNU dengan KPK sebagai berikut:

Pertama, KPK adalah konsekuensi logis dari pilihan menciptakan transparansi dan akuntabilitas pasca-reformasi. Sangat keliru jika ada keinginan melemahkan, bahkan membubarkan KPK. Sebaliknya, KPK harus diperkuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
 
Karena itu, kita perlu mewaspadai upaya-upaya pelemahan KPK. Meski sekarang ini --berdasar berbagai survei-- KPK menjadi lembaga negara yang paling kredibel dan terpercaya, namun perbaikan-perbaikan harus terus dilakukan.

Kedua, di banyak negara, perjalanan komisi antikorupsi selalu membuat repot orang-orang yang selama ini menggerogoti keuangan negara. Selalu saja ada tantangannya. KPK harus tetap istiqomah dan maju terus melaksanakan fungsi pemberantasan korupsi.

Ketiga, KPK adalah amanah rakyat yang mengharapkan adanya negara yang bersih dari korupsi. Baldatun thoyyibatun. Keinginan membubarkan KPK, baik dengan cara yang konstitusional seperti hak angket maupun inkonstitusional, sama artinya dengan ingin mengubur amanah dan harapan rakyat.
 
Didampingi oleh Direktur Eksekutif The Wahid Foundation Yenny Wahid, Ketua PBNU Robikin Emhas, dan Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad, Kiai Said diterima langsung oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, Komisioner Laode M. Syarif beserta para komisioner lain. (Fathoni)
Selasa 11 Juli 2017 13:54 WIB
PBNU: Negara dan Masyarakat Masih Butuh KPK
PBNU: Negara dan Masyarakat Masih Butuh KPK
Jakarta, NU Online
Wacana membubarkan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dengan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket oleh beberapa anggota DPR RI membuat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bergerak cepat agar lembaga antirasuah ini tetap menjalankan tugasnya, bahkan harus diperkuat.

Untuk menindaklanjuti langkah tersebut, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj didampingi beberapa pengurus lain memberikan dukungan penuh dengan berkunjung dan berdiskusi bersama para pimpinan KPK, Selasa (11/7) di Gedung KPK Jakarta.

Usai pertemuan tersebut, Kiai Said menegaskan bahwa masyarakat dan negara masih membutuhkan peran KPK dalam memberantas praktik-praktik korupsi di negeri ini.

“Nahdlatul Ulama di belakang KPK, sampai hari ini masyarakat dan negara butuh KPK. Kecuali jika negara benar-benar sudah terbebas dari praktik korupsi sehingga beberapa kalangan pantas mempertanyakan keberadaan KPK,” tegas Kiai Said di hadapan para awak media.

Didampingi oleh Direktur Eksekutif The Wahid Foundation Yenny Wahid, Ketua PBNU Robikin Emhas, dan Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad, Kiai Said diterima langsung oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, Laode M. Syarif beserta para komisioner lain. (Fathoni)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG