IMG-LOGO
Wawancara

Secara Kuantitas, Pendidikan NU Tidak Ada Tandingannya

Jumat 11 Agustus 2017 7:0 WIB
Bagikan:
Secara Kuantitas, Pendidikan NU Tidak Ada Tandingannya
Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi Islam yang bergerak dalam berbagai bidang seperti keagamaan, sosial, seni budaya, ekonomi, dan pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, NU giat dalam menggalakkan pendidikan tingkat perguruan tinggi. Hal itu terbukti dengan berdirinya 31 universitas Nahdlatul Ulama yang berdiri dalam kurun waktu lima sampai sepuluh tahun terakhir. 

Selain itu, tentu masih ada banyak lagi kampus-kampus yang berafiliasi dengan NU atau didirikan oleh kader-kader NU, tapi tidak terdaftar pada struktural NU. Jumlahnya ratusan. Mulai dari sekolah tinggi hingga universitas.  

Pada tingkat Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyyah sampai Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah, satuan pendidikan yang bernaung di bawah Lembaga Pendidikan Ma’arif PBNU adalah sekitar 48 ribu. Sedangkan untuk pondok pesantren, ada sekitar 23 ribu pesantren yang tergabung di dalam Asosiasi Pesantren NU atau Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI NU).

Muktamar ke-30 tahun 1999 yang diselenggarakan di Lirboyo Kediri bisa dibilang sebagai momentum penting dalam sejarah pengembangan pendidikan NU. Pada Muktamar ini, NU menegaskan untuk serius dalam memperkuat tata kelola pendidikannya. Lalu, tahun 2001 LP Ma’arif NU menggelar Rakernas. Di antara hasil Rakernas adalah membagi satuan pendidikan dalam tiga kategori sekolah atau madrasah, yaitu: Pertama, satuan pendidikan yang didirikan oleh LP Ma'arif.

Kedua, satuan pendidikan yang didirikan oleh jamaah atau lembaga lain di lingkungan NU bekerja sama dengan LP Ma'arif. Terakhir, yang didirikan dan dikelola secara mandiri oleh jamaah atau lembaga lain di lingkungan NU.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah Bagaimana pendidikan NU bisa berkembang begitu pesatnya? Apa yang menyebabkannya? dan Apakah kuantitas yang begitu meruah dibarengi dengan kualitas yang memadahi? 

Untuk menjawab itu, Jurnalis NU Online A Muchlishon Rochmat mewawancarai Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Masduki Baidlowi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi X DPR RI (Bidang Pendidikan) dan juga Ketua LP Ma’arif PBNU. Berikut hasil wawancaranya:

Seperti apa pendidikan NU saat ini?

Secara kuantitas, saya kira pendidikan NU tidak ada tandingannya. NU adalah ormas yang memiliki lembaga pendidikan terbesar di Indonesia. Sampai sekarang pendidikan NU terus berkembang.

Faktor apa yang menyebabkan pendidikan NU begitu meruah?

Pendidikan NU bisa eksis dan bertahan bahkan semakin banyak karena mentalitas kader-kader NU di bidang pendidikan sangat kuat. Itu didasari oleh etos kerja mereka yang tumbuh dari ajaran agama.

Salah atu ajaran agama yang menjadi pegangan kader-kader NU dalam bidang pendidikan adalah bahwa menyelenggarakan pendidikan itu tanda dari ilmu yang bermanfaat. Di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah salah satu bekal amal ibadah yang pahalanya tidak putus-putus meski sudah meninggal. 

Dari ajaran agama itu, etos ini menjadi nilai yang hidup dan mengakar kuat di dalam diri Nahdliyin. Sehingga kalau kita tanya berapa jumlah sekolah, berapa jumlah madrasah, lembaga formal, informal, atau pun nonformal, pasti yang terbanyak orang NU.
 
Orientasi pendidikan NU itu seperti apa?

Ilmu pendidikan zaman modern selalu mengaitkan bahwa output dari orang yang belajar adalah akses kerja. Pada dasarnya pendidikan itu ada input, proses, dan output. Di dalam standar pendidikan nasional, ada delapan output. Ouput adalah salah satu standar kompetensi kelulusan. Kalau ada mahasiswa S1 di bidang musik, dia bisa apa dan bekerja dimana.

Kalau dulu tidak ada urusan yang seperti itu karena yang namanya bekerja itu adalah akibat dari proses hidup. Mereka bebas untuk hidup seperti apa, namun yang terpenting adalah mereka bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga orientasi pendidikan pada zaman itu betul-betul berorientasi pada proses. 

Kalau disebut-sebut bahwa pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia atau pendidikan karakter yaitu sebenarnya pendidikan NU. Pendidikan karakter orientasinya adalah pada keteladanan guru. 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) itu ada delapan. Yang 3 tidak terkait dengan guru, yaitu standar pendanaan, manajemen, dan sarana-prasarana. Sedangkan yang 5 selalu berkaitan dengan guru. Oleh karena itu, guru itu betul-betul merupakan kunci perubahan.

Model pendidikan NU?

Model pendidikan NU itu adalah model pendidikan yang sangat bagus. Dalam artian, saat kita mendidik orang itu jangan terlalu disibukkan outpunya tetapi lebih menyibukkan dengan bagaimana proses dari pendidikan itu, yaitu bagaimana memanusiakan manusia.

Tujuannya?

Ilmu yang bermanfaat adalah merupakan salah satu tujuan daripada pendidikan yang ada di NU. Minimal bermanfaat untuk diri sendiri, baru kemudian bermanfaat untuk orang lain. Makanya pendidikan di NU tidak pernah memikirkan tentang seperti apa sekolahnya akan dibangun.

Misalnya seperti pesantren-pesantren besar NU yang ada saat ini itu tidak pernah memikirkan bagaimana membangun gedung, tetapi bagaimana seorang guru -yang punya pengaruh besar di dalam proses pendidika itu- tumbuh sebagai guru laku dan guru yang memberikan keteladanan.

Oleh karena itu, jumlah pendidikan NU sangat banyak karena dua hal. Pertama, memegang teguh nilai ilmu yang bermanfaat dan yang kedua adalah berorientasi kepada proses penciptaan pendidikan karakter.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj selalu mengatakan bahwa kalau lahir dan sekolah di NU tidak akan ada yang menjadi teroris. Karena proses pendidikannya itu sangat menentukan bagaimana antara ilmu agama dihubungkan dengan adat istiadat setempat sebagai infrastruktur agama. 

Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaiaman kalau konsep itu dihadapkan dengan orientasi pendidikan saat itu yaitu akses kerja?

Kalau pola ini diterapkan sekarang, maka dianggap kurang berkualitas karena tidak pernah berfikir pada pasca proses. Pendidikan sekarang selalu dikaitkan dengan dunia kerja yang polanya terus berkembang sesuai dengan modernitas dan industri sehingga keahlian juga semakin tumbuh dan berkembang.

Pendidikan keahlian-keahlian itu yang harus disiapkan oleh sekolah. Sehingga ukuran pendidikan disebut berkualitas atau tidak itu selalu dihubungkan dengan akses kerja. Kalau anda sudah terdidik di sebuah sekolah dan kemudian lulus, anda bisa apa dan diterima dimana. Itu pola pendidikan saat ini. 

Lalu, bagaimana menghadapi itu?

Karena sekarang harus berurusan dengan kualitas atau mutu dan pendidikan dihubungkan dengan kerja maka mau tidak mau NU juga harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Dan harus diakui bahwa dalam konteks ini NU agak tertinggal. 

Jadi untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian tujuan pendidikan, NU itu agak lambat dalam arti bahwa NU masih tetap saja berorientasi kepada dua hal dia atas, yaitu ilmu yang bermanfaat dan proses. 

Bagaimana memperbaikinya?

Harus segera dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Banyak juga lembaga-lembaga pendidikan sekolah atau madrasah NU, lembaga-lembaga pendidikan pesantren NU yang sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian. Tetapi secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa belum sepenuhnya bisa karena begitu banyaknya jumlah lembaga pendidikan NU. 

Terus, bagaimana caranya melakukan penyesuaian-penyesuaian tersebut dan harus dimulai dari mana?

Pertama kita bicara peran negara. Ada empat tujuan daripada didirikannya negara ini, diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini adalah tujuan utama dari bernegara dan ini kaitannya dengan pendidikan. Mencerdaskan itu bukan hanya pada aspek kognitif saja, kecerdasan itu kan mencerdaskan kehidupan. Artinya, implementasi dari ilmu pendidikan itu melahirkan kemudahan-kemudahan dan produktivitas-produktivitas dimana anak bangsa bisa dengan mudah menciptakan kesejahteraannya. 

Itu adalah kebijakan negara menciptakan kebijakan-kebijakan. Derivasi dari tujuan bernegara ini, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dirumuskan di dalam UUD 1945. Ada banyak pasal-pasal yang menjelaskan mengenai bagaimana cerdas dalam kehidupan. Intinya adalah pendidikan itu merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yang harus disiapkan oleh negara.

Oleh karena itu, negara wajib menyelenggarakan dan tidak boleh ada diskriminasi. Diskriminasi itu masih terjadi dimana-mana. Misalnya, sarana antara madrasah dan sekolah negeri beda, perlakuan di Papua dan di Jawa beda. Ini tidak boleh terjadi. 

Kedua kita bicara internal. NU juga harus memperbaiki manajemen yang ada dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru yang mengajar di sekolah-sekolah NU.     

Bagikan:
Rabu 9 Agustus 2017 18:54 WIB
Di Balik FDS Ada Agenda Pembunuhan Madrasah Diniyah
Di Balik FDS Ada Agenda Pembunuhan Madrasah Diniyah
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 sama sekali tidak menyinggung secara serius implementasi Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana yang dikampanyekan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 

Menurut PBNU, konsentrasi kebijakan tersebut malah cenderung terfokus mengatur kebijakan soal jam sekolah. Penguatan karakter tidak bisa secara serta merta disamakan dengan penambahan jam belajar. Di sisi lain, kebijakan dianggap akan akan menggerus eksitensi madrasah diniyah. Padahal selain pondok pesantren, madrasah diniyah merupakan tulang punggung yang membentengi persemaian paham dan gerakan radikalisme. 

Atas dasar pertimbangan di atas, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menginstruksikan kepada seluruh Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, beserta seluruh struktur NU di semua tingkat kepengurusan, Pengurus Lembaga, Pengurus Badan Otonom, beserta seluruh struktur Lembaga dan Badan Otonom di semua tingkat kepengurusan, untuk:

1. Melakukan aksi dan menyatakan sikap menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan kebijakan-kebiajakan lain yang merugikan pendidikan di Madrasah Diniyah.

2. Mendesak pemerintah di masing-masing tingkatan (Gubernur/Bupati/Wali Kota) untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, pendidikan Madrasah Diniyah.

3. Melakukan upaya-upaya lain di masing-masing wilayah untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan kebijakan yang merugikan pendidikan Madrasah Diniyah, demi menjaga harga diri dan martabat Nahdlatul Ulama.

Rais ‘Aam PBNU KH Ma’ruf Amin pernah menyampaikan penolakan NU tentang kebijakan itu langsung kepada Presiden Joko Widodo. Begitu juga Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

Saat ini Permendikbud sedang digodok untuk dijadikan Perpres. NU tetap pada pendiriannya, tanpa menawar-nawar, bahwa kebijakan Mendikbud harus dicabut. Bagaimana upaya-upaya NU untuk menolak itu, Abdullah Alawi dari NU Online mewawancarai Ketua Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Ma’arif NU H. Arifin Junaidi di gedung PBNU.   

Pengawalan supaya Perpres itu bagaimana? 

Saya sebagai Ketua Ma’arif, sudah siap mengawal itu. Saya sudah konsultasi ahli hukum untuk mengawal dan mendampingi ke ranah hukum. Dari daerah-daerah sudah siap muridnya untuk berdemo. Karena apa, menurut UU Otonomi daerah itu kepala daerah itu berwenang untuk mengatur kebijakan, pendidikan salah satunya. Jadi, nanti sekolah SMP-SMA itu akan diatur kepala daerah, gubernur, dan bupati. Mereka akan siap menyampaikan aspirasi kepada DPRD.

Jadi kita lihat, kalau Mendikbud bilang akan dilaksanakan, karena ini masih berlaku dan belum ada Perpres, kita turun. Pokoknya kita tidak tawar-tawar menawar lagi soal FDS. Kita minta itu dicabut. 

Alasan Mendikbud kan selalu bahwa five day school itu adalah memperkuat madrasah. Dalam five day school setelah pulang SD pada jam biasanya, anak-anak masuk ke madrasah diniyah. Dan itu menjadi bagian five day school. 

Ya itu pertanyaannya kita kalau sudah berjalan seperti itu, buat apa? Buat apa? Ini kan sudah berjalan. Kenapa harus ada aturan? Kalau sudah seperti itu berjalannya. Ini pembohongan. Ini kebohongan publik. 

Maksudnya ada agenda di balik itu?

Ya, kalau menurut saya, agenda membunuh madrasah diniyah. Kalau dia bilang untuk penguatan madrasad diniyah, itu kebohongan publik. Kalau dia bilang, SD pulang ke madrasah diniyah, seperti yang berjalan sekarang, lalu buat apa dibikin aturannya? 

Kalau alasan penguatan karakter?

Kalau kurikulum 2013 dijalankan dengan baik. Itu pembentukan karakter sudah dengan sendirinya di dalamnya. Karena apa, di dalam kurikulum 2013 ada mata pelajaran, ada pendidikan yang disebut dangan kompetensi inti spiritual. Yang kedua ada inti sosial. Yang ketiga kompetensi inti pengetahuan. Yang keempat, kompetensi inti keterampilan. Nah, dua yang pertama ini; kompetensi sepritual; di sinilah pembentukan akhlak bangsa Indonesia yang beragama. Sedangkan kompetensi sosial inilah pembentukan karakter bangsa yang mempertahankan NKRI. Kalau ini dijalankan, tidak usah pembentukan karakter. 

Jelas ada agenda yang disembunyikan?

Ada yang disembunyiakan. Sekarang yang dijadikan alasan diputusakan Permendikbud dalam rapat terbatas kabinet, Ratas. Saya tanyakan Ratas itu, terjadi Februari 2017. Mendikbudnya bilang, sekarang sudah keputusan Ratas. Nah, dikonfrontir, rapat Ratas itu dilakukan Februari 2017. Muhadjir mewacanakan full day scholl itu tiga hari setelah dilantik pada bulan Juni 2016, gitu lho. Bagaimana ini dikeluarkan dulu baru Ratasnya dijadikan dasar. Ini kan kebohongan publik lagi. 

Mungkin karena dulu full day school sekarang sekolah lima hari five day school?

Ya, tapi ratasnya itu ratas pariwisata. Ratas pariwisata. Bukan pendidikan. 

Sekarang kita melihat begini menolak optional. Saya sampaikan juga, sekolah berjalan 5 hari enam sudah berjalan. Ini tanpa adanya regulasi. Lalu buat apa adanya regulasi untuk itu. Nah, saya sampaikan, kalau nanti regulasi optional, lalu gubernur, bupati, wali kota diintruksikan oleh Mendagri untuk menerapkan sekolah lima hari, anak-anak SD, meskipun berlaku untuk sekolah-sekolah negeri, ya tetap saja anak-anak kita yang di sekolah negeri itu tidak ke madrasah diniyah. Itu pembunuhan juga. 

Rabu 26 Juli 2017 6:3 WIB
Nadirsyah Hosen: Salurkan Aspirasi Lewat Mekanisme Demokrasi yang Ada
Nadirsyah Hosen: Salurkan Aspirasi Lewat Mekanisme Demokrasi yang Ada
Nadirsyah Hosen.
Setelah sistem kekhalifahan runtuh pada tahun 1924, dunia Islam terbelah menjadi dua: ada kelompok yang ingin mendirikan sistem khilafah lagi dan ada juga kelompok yang memilih sistem lain –seperti republik, kerajaan, kesultanan, dan lainnya- dari pada menghidupkan kembali sistem khalifah. Masing-masing memiliki pendukung dan argumen. 

Selain itu, muncul pula terma Islam politik dan politik Islam. Di beberapa negara yang penduduknya mayoritas Islam, terjadi polemik antara Islam politik dan politik Islam. Begitupun di Indonesia. Meski memiliki cara yang ‘berbeda’, namun keduanya memiliki semangat untuk menerapkan nilai-nilai Islam di dalah kehidupan berpolitik dan bernegara.

Di Indonesia, juga ada kelompok yang mengaku membela Islam dengan menegakkan hukum-hukum Islam, tetapi mereka tidak bersedia untuk ikut berdemokrasi. Mereka menggunakan cara-cara di luar parlemen untuk membela Islam.

Lalu, bagaimana sebetulnya praktik Islam politik dan politik Islam di Indonesia saat ini? Dan bagaimana keduanya mewarnai demokrasi yang ada di Indonesia? Bagaimana menanggapi kelompok yang ada di ‘jalan’ dan tidak ikut berdemokrasi? 

Untuk menguraikan itu, Jurnalis NU Online A. Muchlishon Rochmat berkesempatan mewawancarai Rais Syuriyah PCINU Australia-New Zealand yang juga menjadi Dosen Senior Hukum di Universitas Monash Australia Prof Dr Nadirsyah Hosen atau biasa disapa Gus Nadir. Berikut hasil wawancaranya:

Sebetulnya, apa perbedaan Islam politik dan politik Islam, Gus?

Sebenarnya sudah banyak buku dan tulisan yang membahas tentang Islam politik dan politik Islam. Intinya, Islam politik lebih menekankan dan menerapkan simbol-simbol atau atribut Islam di dalam berpolitik. Sementata, politik Islam lebih mengedepankan Islam sebagai sebuah nilai. Mereka tidak melulu menggunakan atribut-atribut Islam dalam kegiatan berpolitik.

Bagaimana Gus Nadir melihat praktik dari keduanya di Indonesia dalam konteks hari ini?

Sekarang, di Indonesia terjadi tarik menarik antara keduanya. Ada sebagian yang mengikuti sistem politik yang ada, ikut pemilu. Lalu, mereka memperjuangkan Islam dengan gerakan-gerakan politik. Itu sah-sah saja. 

Tetapi sekarang ada orang yang berada di luar mekanisme demokrasi. Dia ada di jalanan dan tidak bersedia untuk ikut proses demokrasi tetapi dia mengklaim bahwa sedang membela Islam. Kalau dia ikut berdemokrasi, maka dia bisa membela Islam dalam konteks meloloskan kebijakan-kebijakan yang pro Islam. 

Tapi ada semacam ‘ketakutan’ dari masyarakat kalau ada partai yang mengedepankan Islam politik. Bagaimana itu, Gus?

Kita lihat partai-partai Islam misalkan seperti PKS. Ketika pertama kali muncul PKS dulu banyak orang yang khawatir. Tetapi sekarang kita melihat semakin lama PKS itu semakin demokratis.

Apa yang menyebabkan kok bisa seperti itu?

Proses demokrasi mendemokratiskan mereka. Jadi, proses demokrasi tidak membuat mereka menjadi menguat, membuat mereka ‘semakin Islami.’ 

Nah, ini berbeda dengan orang yang berada di jalanan dan tidak ikut proses demokrasi. Dia akan semakin mengeras. Misalnya Hizbut Tahrir Indonesia, sekarang mereka dibubarkan tetapi kan bisa daftar lagi nanti. 

Tetapi kalau mereka memang tidak anti-NKRI maka mereka harus mengikuti proses demokrasi seperti pemilu. Mereka bisa bertarung di sana. Tetapi kalau teriak-teriak di jalan dan menganggap demokrasi itu toghut dan kufur itu tidak dibenarkan. 

Jadi Apakah bisa disimpulkan bahwa mereka yang mengikuti mekanisme demokrasi akan ikut demokratis?

Saya percaya bahwa orang yang mengikuti mekanisme demokrasi Pancasila, dia akan tertarik ke tengah. Karena moderasi itu menjadi sebuah keniscayaan di dalam politik. Dia harus negosiasi dan mempertimbangkan isu-isu lain. 


Yang repot adalah mereka yang ada di ‘jalanan’ karena tidak ada proses yang menarik ke tengah. Yang ada mereka selalu menguat dan mengeras.  

Bisa dibuatkan simplifikasinya, Gus?

Misalnya tujuh juta orang yang ikut demo itu kalau dihitung sebagai perwakilan untuk kursi DPR itu akan dapat berapa kursi. Di jalanan mereka memang banyak, tetapi karena ada mekanisme demokrasi dan pemilu, kalau misalnya orang-orang tersebut dihitung dari daerah saja maka mereka hanya akan mendapatkan satu kursi saja di DPR. Karena ada sebaran kursi dan mekanisme yang harus diikuti.

Kalau banyak-banyakan massa, ya banyakan massa PKB di Jawa. Ini yang saya maksud, kalau kita masuk mekanisme maka kita akan tertarik ke tengah. Itulah politik. Dan silahkan perjuangkan lewat jalur itu. Tapi kalau kita kita tidak proses itu dan berada di ‘jalan’, yang terjadi adalah kita mempolitisasi Islam. 

Untuk menyikapi mereka yang ada di ‘jalan’ seperti itu apa?

Selama itu tidak melanggar aturan dan ketertiban umum, itu adalah bagian dari demokrasi dan kita apresiasi. Tapi ada aturan main dan aturan inilah yang seharusnya ditaati. Masalahnya mereka yang ada di ‘jalanan’ adalah para penyelundup demokrasi. 

Maksudnya penyelundup demokrasi?

Mereka menggunakan kosakata demokrasi tetapi sebenarnya ingin membunuh dan menghancurkan demokrasi. Misalnya seperti ini, mereka turun ke jalan adalah sebuah kebebasan mereka masing-masing. Tetapi jika isu yang diangkat adalah untuk menggoyang pilar bangsa, maka itu tidak diperkenankan. Kalau tidak ada izin, mereka juga tidak boleh melakukan turun ke jalan seperti itu. 

Di luar negeri, kalau melakukan demonstrasi juga harus memiliki izin dan rute yang jelas. Hal itu diterapkan karena ketertiban umum tidak boleh terganggu.   

Gus Nadir melihat demokrasi di Indonesia itu bagaimana?

Demokrasi membutuhkan kedewasaan dan butuh proses. Demokrasi kita baru sebentar, yaitu mulai tahun 1998. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, lima puluh sampai tujuh puluh tahun pertama berdemokrasi mereka perang saudara. Kita tidak ada perang saudara. 

Pelan-pelan kita kita akan bergerak ke demokrasi yang lebih dewasa. Tetapi itu butuh waktu dan kesiapan institusi sosial termasuk ormas-ormas Islam. Bagaimana akan berdemokrasi kalau misalnya ada ormas Islam yang tidak demokratis. Misalnya ormas FUI, sekjennya tidak pernah berganti karena dari dulu hingga sekarang masih dipegang Al-Khatthat. Oleh karena itu institusi sosial juga harus diperkuat untuk menuju demokrasi yang lebih dewasa.

Ada anggapan bahwa Perppu tentang ormas bisa digunakan untuk menghantam lawan politik. Bagaimana menanggapi itu?

Kalau untuk menghantam lawan politik berarti yang dibubarin siapa. FPI kan bukan. Ini kah HTI yang dibubarkan. Yang salah itu bukan Perppu tetapi yang salah adalah pemerintah yang sebelumnya yang menerima HTI sebagai ormas.

Itukan persoalannya. Kenapa yang tidak sepakat dengan Pancasila dan UUD 1945 diakui dan dikasih berbadan hukum. Kalau mau membenarkannya kan susah.

Terakhir Gus, Bagaimana Islam Indonesia ini ke depan?

Menurut saya Islam di Indonesia akan menjadi contoh dunia. Saya optimis bahwa Islam di Indonesia akan menjadi contoh bagaimana membangun peradaban dunia. Dan NU akan menjadi salah satu mercusuarnya karena sedang bergerak ke arah sana. Kita bicara secara spiritual maupun bicara secara hitung-hitungan normal, kita sudah bergerak ke arah sana. Tapi itu butuh waktu. 

Sabtu 22 Juli 2017 6:7 WIB
Pesantren: dari Tantangan Kelembagaan Hingga Ideologi
Pesantren: dari Tantangan Kelembagaan Hingga Ideologi
Pesantren sudah eksis ratusan tahun di Nusantara. Selama itu, pesantren memberikan kontribusi dan sumbangsih yang tidak sedikit bagi bangsa ini. Pada masa penjajahan, pesantren turut menentang penjajahan kolonial. Setelah merdeka, pesantren turut serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Kontribusi pesantren dalam mengisi dan ikut serta dalam mewujudkan cita-cita bangsa hingga hari ini masih begitu terasa. 

Bukan hanya berkecimpung di dunia pendidikan, pesantren juga aktif dalam sektor-sektor yang lain seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan lainnya. bahkan, Gus Dur menyebut pesantren sebagai sebuah sub-kultur.

Di sepanjang sejarahnya, pesantren menghadapi problematika yang beragam sesuai dengan eranya, baik tantangan dari luar ataupun tantangan dari dalam itu sendiri. Namun, semua permasalahan itu bisa diatasi sehingga pesantren bisa tumbuh subur dan berkembang hingga sampai detik ini. Dewasa ini, tantangan yang dihadapi pesantren juga tidak kalah hebatnya dengan tantangan yang telah dihadapi pada masa lalu.

Untuk mengurai segala hal ikhwal dunia pesantren –mulai dari peran pesantren dalam konteks keindonesiaan, peluang dan tantangan pesantren, dan masa depan pesantren, Jurnalis NU Online A Muchlishon Rochmat berhasil mewawancarai Ketua Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama (Rabithah Ma’ahid Islamiyah) KH Abdul Ghofar Rozin. Berikut perikan wawancaranya:

Peran pesantren dalam konteks keindonesiaan itu seperti apa, Gus?

Kalau kita ngomong Nusantara, kalau kita ngomong Indonesia maka tidak bisa lepas dari yang namanya pesantren. Kalau bicara pesantren, kita tidak hanya memotret pesantren secara kelembagaan yang kita lihat sekarang ini. 

Pesantren itu sebuah peradaban besar. Misalnya pada zaman Raden Fatah menjadi sultan itu juga merupakan dari peradaban pesantren. Kalau meminjam bahasanya Mas Imam, pesantren itu great civilization. Tetapi kalau kita motretnya ke sana itu terlalu kejauhan, meskipun cita-cita pesantren adalah menjadi great civilization seperti dulu.

Kalau meloncat pada masa pra kemerdekaan, pesantren mendorong terjadinya kemerdekaan Indonesia. Meski pesantren ada lebih dulu sebelum Indonesia, tetapi pesantren juga yang menjaga kemerdekaan NKRI. Apapun taruhannya. 

Sepanjang sejarahnya, pasti pesantren memiliki tantangan-tantangan yang dihadapi. Apa saja tantangannya itu?

Tantangannya banyak. Ada tantangan ideologis, ada tantangan kelembagaan, dan ada tantangan budaya. Pada tantangan budaya, apakah pesantren mampu merumuskan kembali manifesto kebudayaan pesantren yang kompatibel terhadap isu-isu kekinian. 

Kiai menjadi figur dalam pesantren. Ada fenomena jika kiainya wafat maka pesantrennya akan mengalami penurunan. Bagaimana Gus Rozin melihat ini?

Memang kiai itu menjadi figur sentral di pesantren. Kalau kita lihat dua atau tiga puluh tahun yang lalu pendapat seperti itu relevan, tetapi sekarang sudah tidak relevan lagi. Karena selama dua puluh tahun terakhir, banyak pesantren yang berjalan by system. 

Artinya figur itu menjadi berpengaruh dan tidak satu-satunya faktor. Contoh pesantren yang ditinggal sesepuhnya yaitu Pesantren Denanyar, Pesantren Tambak Beras, Pesantren Cipasung, namun pesantren-pesantren tersebut tambah pesat. 

Saya kira tesis itu harus ditinjau ulang. Itu dulu seorang kiai menjadi figur sentral, menjadi pelaksana, melakukan fungsi kehumasan. Namun sekarang jarang sekali kiai yang melakukan itu semua.
 
Artinya?

Secara alamiah pesantren menemukan bentuk barunya dan itu sudah berjalan. Memang ada persoalan yang pengasuhnya tokoh nasional atau tokoh yang terkenal lintas provinsi. Memang kalau kiai tersebut wafat, ada sesuatu yang ‘bolong.’ Saat beliau wafat, putra-putra atau saudara-saudaranya tidak mengambil peran kenasionalannya itu.

Tetapi itu tidak serta merta pesantrennya menurun. Karena sekali lagi dua puluh tahun terakhir ini, kiai-kiai tokoh besar itu memang menjalankan fungsi keluarnya. Fungsi internalnya dipegang oleh the second line, level kedua, level ketiga, para gus, para mantu. Bahkan ada pesantren yang mengajak profesional untuk bergabung di dalamnya. 

Kalau soal itu, saya optimis pesantren tidak akan turun. Kalau pesantren sebagai sebuah organisme, pasti dia akan menemukan sendiri caranya untuk survive. 

Balik lagi ke tantangan pesantren. Salah satunya tadi tantangan akidah seperti Pesantren-pesantren Wahabi. Bagaimana itu?

Saya meilhat tidak ada pesantren wahabi. Kalau ada pesantren yang wahabi itu berarti bukan pesantren. Pesantren itu khas nusantara, pesantren itu khas Indonesia. Pesantren yang asli itu secara genealogis, baik hubungan darah maupun hubungan keilmuan, pasti nyambungnya ke Wali Songo. Yang secara genealogis tidak nyambung ke Wali Songo berarti bukan pesantren, itu lembaga pendidikan biasa.  

Kalau ‘pesantren’ yang mengajarkan kekerasan seperti cara menggunakan senjata tajam dan perakitan bom?
Itu bukan pesantren. Ngaku-ngaku pesantren tetapi bukan pesantren. 
 
Lalu, urgensi dari tantangan ideologis itu seperti apa?

Tantangan itu menjadi cukup serius sekarang karena ghozwul fikr itu sudah bergeser dari Timur Tengah kemudia di Indonesia. Intensititasnya meningkat. Problemnya adalah pesantren belum cukup sadar bahwa mereka harus menggukana media sosial dengan bijak dan untuk keperluan ini. Ini salah satu kelemahan pesantren yang harus diperbaiki.

Maksudnya?

Pesantren melihat teknologi bukan sebagai patner. Pesantren melihat teknologi tidak sebagai wasilah yang bisa digunakan. Pesantren melihat teknologi kebanyakan itu masih sebagai ancaman. Ini yang membuat akses terhadap teknologi itu dibatasi. Kalau ada santri yang mengakses gadget itu masih secara diam-diam. 
Di satu sisi santri masih belum begitu membutuhkan. Mereka harus fokus belajar dan tidak membutuhkan gadget itu karena kebutuhan yang dibutuhkan santri sudah dipenuhi oleh pesantren. 

Tetapi itu membawa madarat juga karena sesungguhnya gadget itu adalah sebuah alat dalam konteks ghozwul fikr dan dalam konteks remaja sekarang tidak bisa dilepaskan dari gadget. Teknologi itu seperti pisau, tergantung mau pakai apa pisaunya itu. Kalau kita buat masak, pisau itu akan bermanfaat. 

Bagaimana memecahkan masalah itu?

Pesantren melihat gadget itu adalah sebuah ancaman karena bisa untuk ‘memukul orang’. Toh, kita bisa ajarkan kepada mereka untuk menggunakan gadget secara bijak, secara bertahap, dan melalui mekanisme yang benar. Ini yang membuat kita tertinggal dalam ‘perang’ di media sosial karena di pesantren tidak disiapkan untuk itu. Bukan hanya memanaj penggunaan gadget, tetapi juga harus dimulai dari sudut pandang melihat bahwa teknologi itu adalah wasilah untuk mencapai tujuan. Karena kita melihat sejarah bahwa tidak ada satupun peradaban yang menang melawan teknologi. 

Saat ini, seberapa jauh pesantren mengakomodasi teknologi?

Beberapa sudah memiliki kesadaran dan mengaplikasikan teknologi sebagai alat sebagai sarana untuk berdakwah atau untuk pembelajaran. Tapi sebagian besar masih belum. 

Tantangan ideologis lainnya adalah radikalisasi atas nama agama. Bagaimana Gus Rozin melihat pesantren dalam melakukan upaya-upaya kontra-radikalisasi?
Selama ini pesantren bersikap defensif terhadap radikalisasi. Pesantren bereaksi ketika dirinya merasa terancam, bereaksi ketika santrinya ada yang ikut paham yang aneh-aneh itu. Pesantren belum ofensif. Pesantren belum secara aktif membuat sistem yang membuat pesantrennya imun dari pengaruh radikalisasi.  
Sebenarnya dakwah-dakwah radikal menggunakan medsos. Sedangkan kita masih melihat medsos sebagai ancaman. Cara berfikir anak-anak muda ini kan berbeda, mereka digital born, sementara saya dan orang-orang yang berumur di atas empat puluh tahun digital migrant. Nah, karena pemegang kebijakan di pesantren adalah orang yang digital migrant yang berumur di atas empat puluh tahun masih belum mengalami bahwa yang mereka asuh adalah digital born. 

Ke depan, pesantren ini akan seperti apa?

Ke depan pesantren akan berperan strategis dalam merekatkan bangsa ini. Pertama, karena aspek sejarahnya. Pesantren yang mendorong adanya NKRI. Bahkan, Panglima TNI mengakui bahwa kalau tidak ada pesantren, maka belum tentu ada resolusi jihad. Kalau tidak ada resolusi jihad, belum tentu ada Indonesia. 
Kedua, pesantren sedang dalam sebuah proses untuk menjadi mainstream pendidikan di Indonesia. kalau itu tercapai, bukan tidak mungkin pesantren itu menjadi perekat bangsa. Dan fungsinya akan sangat strategis dan negara tidak akan pernah bisa meninggalkan pesantren. Inikatornya adalah hampir semua partai politik memiliki organisasi-organisasi yang didisain untuk mendekati pesantren. Ini menjadi indikator bahwa pesantren itu menjadi sangat penting. 

Partai politik memiliki kendaraan ke pesantren. Apakah ini peluang atau malah akan menjadi tantangan yang mengahncurkan pesantren?
Tergantung cara kita menyikapi. Kalau kita masuk secara sadar, maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Kalau kita masuk secara tidak langsung, maka kita akan diperalat.  

Terakhir, terkait dengan RUU Madrasah dan Pesantren. Bagaimana kita menyikapinya?

RUU Madrasah dan Pesantren belum masuk ke Badan Legislatif. Itu harus didorong. Walaupun memang ada beberapa bagian yang harus tetap dikritisi misalnya fokus dari RUU ini adalah lebih kepada soal pemerataan anggaran. Padahal kesuksesan sebuah lembaga pesantren dan madrasah, faktor anggaran itu bukan satu-satunya. Ada faktor-faktor lain yang harus disentuh yang belum mendapatkan perhatian. Tetapi tidak apa-apa, yang ada saja didorong dan nanti bisa diperbaiki sambil jalan. Semoga saja bisa segera masuk Baleg dan disahkan. 

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG