Home Nasional Keislaman English Version Baru Fragmen Internasional Risalah Redaksi Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

Lima Rekomendasi Tolak Full Day School

Lima Rekomendasi Tolak Full Day School
Jakarta, NU Online
Halaqah kebangsaan sesi kedua yang digelar pukul 14.00 di Hotel Acacia Jl. Kramat Raya Jakarta, Senin (7/8), menghasilkan sejumlah rekomendasi. Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) KH Arifin Junaidi yang ditunjuk panitia memimpin Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion/FGD), membacakan hasil rekomendasi.

“Saya hanya membacakan lima rekomendasi yang disepakati para peserta FGD ini. Selanjutnya, plan of action-nya apa, siapa melakukan apa, di mana dan bagaimana caranya nanti akan kita bahas di forum lain,” ujarnya.

Arifin Junaidi, disaksikan seluruh peserta FGD membacakan satu per satu poin yang telah disepakati. Pertama, Presiden Jokowi diminta untuk memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk mencabut Permendikbud yang mengatur kebijakan Sekolah Sepanjang Hari (Full Day School).

Kedua, mengimbau masyarakat untuk tidak memilih calon legislatif (caleg) dari partai-partai yang tidak mendukung pencabutan Permendikbud yang mengatur kebijakan Sekolah Sepanjang Hari (Full Day School).

Ketiga, mendorong DPP PKB agar memerintahkan seluruh anggota DPR PKB, DPW dan DPC untuk memfasilitasi aksi turun ke jalan menolak Permendikbud yang mengatur kebijakan Sekolah Sepanjang Hari (Full Day School).

Keempat, meminta PBNU untuk memerintahkan anggota DPR dari kalangan Nahdliyin untuk mendukung pencabutan Permendikbud yang mengatur kebijakan Sekolah Sepanjang Hari (Full Day School).

Kelima, meminta kepada LP Ma’arif NU untuk mendukung serta menginstruksikan dzikir serempak di seluruh madrasah dan sekolah di bawah naungan lembaga tersebut dengan bekerja sama dengan Pengurus Komisariat IPNU/IPPNU yang berkedudukan di sekolah.

Diskusi Kelompok Terarah (FGD) tersebut diikuti sekitar 50 orang perwakilan peserta halaqah. Semua mendukung dibatalkannya FDS oleh Mendikbud. Bahkan, beberapa orang mendesak Presiden Jokowi mengganti Mendikbud lantaran kebijakannya yang tidak menghargai kearifan lokal tersebut.

Sebelumnya, di forum halaqah kebangsaan yang diinisiasi Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI ini mengemuka rencana aksi damai jika Permendikbud tidak sepenuhnya dicabut. Acara bertajuk “Peran Strategis Madrasah Diniyah Dalam membangun Karakter Bangsa” ini dihadiri kurang lebih 300 peserta terdiri dari utusan Madrasah Diniyah dari Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta perwakilan ormas Islam dan sejumlah aktivis LSM. (Musthofa Asrori/Abdullah Alawi)

Posisi Bawah | Youtube NU Online