IMG-LOGO
Wawancara

Islam Radikal Akan Bertambah dengan Berlakunya FDS

Rabu 16 Agustus 2017 9:2 WIB
Bagikan:
Islam Radikal Akan Bertambah dengan Berlakunya FDS
Ketua PBNU H. Robikin Emhas (foto: Ahmad Labieb)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah menginstruksikan kepada seluruh Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, beserta seluruh struktur NU di semua tingkat kepengurusan, Pengurus Lembaga, Pengurus Badan Otonom, beserta seluruh struktur Lembaga dan Badan Otonom di semua tingkat kepengurusan untuk menolak pemberlakuan Full Day School. Intruksi tersebut berisi:

Pertama, melakukan aksi dan menyatakan sikap menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan kebijakan-kebiajakan lain yang merugikan pendidikan di Madrasah Diniyah.

Kedua, mendesak pemerintah di masing-masing tingkatan (Gubernur/Bupati/Wali Kota) untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, pendidikan Madrasah Diniyah.

Ketiga, melakukan upaya-upaya lain di masing-masing wilayah untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan kebijakan yang merugikan pendidikan Madrasah Diniyah, demi menjaga harga diri dan martabat Nahdlatul Ulama.

PBNU menegaskan bahwa Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 sama sekali tidak menyinggung secara serius implementasi Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana yang dikampanyekan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Konsentrasi kebijakan tersebut malah cenderung terfokus mengatur kebijakan soal jam sekolah. Penguatan karakter tidak bisa secara serta merta disamakan dengan penambahan jam belajar. Di sisi lain, kebijakan dianggap akan akan menggerus eksitensi madrasah diniyah. Padahal selain pondok pesantren, madrasah diniyah merupakan tulang punggung yang membentengi persemaian paham dan gerakan radikalisme.

Bagaimana penjelasan kenapa PBNU begitu serius menolak FDS? Abdullah Alawi dari NU Online mewawancarai Ketua PBNU Bidang Hukum H. Robikin Emhas di gedung PBNU. Berikut petikannya:

Kenapa NU begitu serius menolak FDS?

Persoalan FDS ini serius sekali dan tak ada tawar-menawar. Dalam bentuk Permendikbud itu yang kabarnya, wacananya Mendikbud mau dievaluasi Perpres, yang di dalamnya norma yang diatur di antaranya FDS itu diterapkan secara optional. Optional artinya bagi yang sudah siap, silakan diterapkan. Bagi yang tidak, ya silakan. 

Tapi berdasarakan pengalaman yang ada, seluruh regulasi, meskipun sifatnya optional, ya di lapangan aplikasinya sangat bergantung pada yang ada di belakang otak orang. Sehingga misalnya Perpres mengatur optional, bisa saja di lapangan dipaksakan untuk diterapkan. Nah, NU tidak ada tawar-menawar sama sekali. 

Termasuk yang optional?

Tidak. FDS no. Optional sekali pun tidak.  

Seandainya Perpres itu ditetapkan dan isinya seperti Permendikbud itu, bagaimana sikap NU? 

Kita tidak. Kita tidak. Tetap tidak. Kita menolak. Pokoknya kita tolak. Alasan utama kenapa kita tolak, berdasarkan hasil penelitiannya Setara Institute, Wahid Institute dan penelitian-penelitian lembaga indevenden yang lain, bahkan Kemenag, tumbuhnya radikalisme dan intoleransi di sekolah-sekolah umum itu sudah pada 6,8 persen. Itu angka yang sangat mengkhawatirkan. 

Siapa yang punya andil untuk menumbuhkan Islam yang selama ini moderat, yang menciptakan yang 6,8 persen itu? adalah mereka yang selama ini mereka yang mengusung gagasan-gagasan Islam formal itu. Islam garis keras itu. 

Kalau ngomong mengenai kenapa Indonesia selama ini sebagai negara besar dengan ragam, etnik, budaya, agama dan sebagainya, tapi tetap damai? Jawabannya satu, karena di Indonesia ada pesantren. Di Indonesia ada Nahdlatul Ulama. Kalau menyebutnya adalah Nahdlatul Ulama, pesantren, maka jawabannya karena Islam yang berkembang adalah Islam washatiyah (moderat). 

Nah, bayangkan, kalau FDS diterapkan yang di sekolahan umum yang pertumbuhan intoleransi radikalisme yang sudah begitu, kalau ditambahi waktunya, pulang jam satu menjadi pulang jam 4, maka potensi tumbuhnya radikalisme dan intoleransi semakin inggi. Di sisi lain pada waktu yang bersamaan, karena gudangnya Islam moderat itu NU, dan basis pendidikannya salah satunya adalah madrasah diniyah, maka dengan sendirinya mati. 

Artinya apa, pertumbuhan Islam moderat akan berkurang karena sebagian segmennya, kakinya dimatikan, sementara Islam garis keras, intoleran semakin tinggi, 15 tahun yang akan datang, Indonesia perang saudara. 

Pemerintah apakah tidak menyadari hal itu? 

Saya yakin pemerintah belum sepenuhnya menyadari hal ini. Saya yakin begitu. Kalau dilihat bagaimana asal-muasal pemerintah menerbitkan kebijakan ini, bukan ide dasar lho ya, itu kan karena lahir dalam Rapat Terbatas, ratas kabinet, mengenai pariwisata. Rapatnya pada bulan Februari kalau tidak salah, tahun ini. Rapat itu adalah tentang pariwisata, bukan tentang pendidikan, penguatan karakter, bukan. Agar pariwisata ini meningkat, seyogiayanya libur sekolah, libur murid, disamakan dengan libur orang tuanya. 

Itu artinya mengasumsikan anak didik ini, mengasumsikan orang tuanya adalah pegawai negeri dan selama ini mereka terhambat untuk berwisata itu karena anaknya hari Sabtu masih sekolah. Coba sesembrono itu. Pada akhirnya kemudian lahir kebijakan itu. 

Tetapi harus dilihat risiko masa depan kalau kemudian misalnya pertumbuhan Islam radikal seperti tergambarkan pada data-data yang ada itu (6,8 peren), dan Islam moderat dipersempit ruangnya, sekali lagi 15 tahun kemudian saya kira, hanya kita bisa melihat bagaimana Indonesia akan menjadi semacam negara-negara Timur Tengah yang berkecamuk dengan saudara itu. 

Sehingga saya katakan, yang terancam bukan madin, tapi NKRI. Ini yang perlu nyampe pada pikiran itu. 

Bisa dijelaskan sekali lagi argumentasinya?

Hasil penelitian itu, sekolah umum menghasilkan 6,8 itu radikalisme, intoleransi, kalau waktunya ditambah, artinya kesempatan bagi pihak lain. Saya yakin itu bukan kebijakan Mendikbud untuk menumbuhkan Islam radikal itu, tetapi ada pihak lain yang bekerja, untuk menumbuhkan Islam radikal. Dan terbukti sampai sekarang pemerintah, dalam hal ini Mendikbud, tidak berhasil untuk mengatasi persoalan itu. 

Kenapa pemerintah dalam hal ini presiden terkesan mengulur-ulur waktu mengeluarkan Perpres?

Ya mungkin sedang menggodoknya, tapi warga NU di bawah, sudah protes. 

Seandainya tetap menjalankan FDS, bagaimana NU di 2019?

Kiai-kiai NU di Jawa Timur pada rapat tanggal 8 kemarin, PCNU se-Jawa Timur, mereka sebelumnya pernah menyatakan sikap untuk kemudian aksi. Dan bahkan Kiai Mutawakil, Ketua PWNU Jawa Timur, sudah menegaskan, jangan sampai kiai-kiai NU aksi dan melakukan penolakan keras ke Istana. Apalagi kalau kemudian mufaraqah (berpisah), kalimatnya sudah begitu. Jawa Tengah sama. Luar Jawa juga. Ini yang tidak sabar sudah dimana-mana. Kita sebetulnya PBNU amat sangat tidak berharap ada gerakan-gerakan di bawah seperti itu sehingga PBNU berkali-kali menyampaikan sikap. 

Ketika gagasan itu masih baru dilontarkan, kita bereaksi. Setelah diundangkan, kita udah menolak keras, tapi tidak segera dicabut. Kita udah ketemu Wapres, ketemu Presiden dengan baik, tapi tidak segera dijanjikan, tapi tidak kunjung dieksekusi. 

Nah, struktur NU di bawah, termasuk pesantren-pesantren dan kiai-kiai, mereka berpikir PBNU tidak berhasil memperjuangkan aspirasinya, maka mereka bertindak sendiri-sendiri. Pada akhirnya kita lepas, artinya ya silakan menyampaikan aspirasi. Jadi, sudah ada suara untuk menganjurkan mufaraqah dengan pemerintah di 2019. 


Bagikan:
Senin 14 Agustus 2017 9:3 WIB
Untuk Melindungi Umat, Perlu Standarisasi Dai
Untuk Melindungi Umat, Perlu Standarisasi Dai
Hadis Nabi Muhammad yang berbunyi “Ballighu ‘aani walau ayat”. Artinya, sampaikanlah dariku (Nabi Muhammad) walau hanya satu ayat saja, menjadi pedoman bagi setiap muslim untuk berlomba-lomba dalam berdakwah. Menyeru dan mengajak orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam. Tentu mereka menyampaikan ajaran Islam sesuai dengan kapasitas pengetahuan yang mereka kuasai.

Medan dakwah mereka juga berbeda-beda. Ada yang berdakwah di musholla, masjid, majelis taklim, bahkan hingga ada yang berdakwah di televisi, radio ataupun media sosial seperti youtube. Hingga kemudian disematkanlah gelar ustadz atau ustadzah di bahunya. 

Naasnya, tidak sedikit dari mereka yang tidak memiliki latar belakang pengatahuan keislaman yang mendalam. Karena biasanya ada juga selebriti yang banting setir menjadi ustadz atau ustadzah meski baru ‘sedikit’ belajar tentang Islam dan segala disiplin keilmuannya. Ada juga gelar ustadz atau ustadzah tersebut disematkan oleh televisi tertentu –meski tidak terlalu menguasai ilmu-ilmu keislaman tetapi menghibur- untuk mengejar rating. 

Meski demikian, ada juga yang dakwah di televisi atau media sosial tersebut adalah orang yang benar-benar mendalami dan menekuni Islam karena mereka memang belajar tentang Islam dan disiplin ilmu-ilmu keislaman selama berpuluh-puluh tahun.

Kehadiran ustadz atau ustadzah di televisi atau media sosial tersebut tidak jarang membuat masyarakat heboh karena materi-materi yang mereka sampaikan begitu kontroversial. Seperti kenikmatan surga adalah pesta seks, anjuran untuk tidak menjadi dokter hewan bagi seorang muslim, mengaitkan operasi cesar dengan gangguan jin, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia akan bekerja sama dengan Kemenag, Universitas Islam Negeri, Ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan lainnya untuk melakukan standarisasi dai. Hal itu dilakukan agar materi dakwah yang disampaikan para dai, ustadz, dan ustadzah tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan kredibel. 

Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah standari dai tersebut itu seperti apa? Apakah semua dai akan distandarisasi? Bagaimana pola dan mekanismenya? Apakah standarisasi sama seperti sertifikasi? Apakah khatib juga akan distandarisasi? dan Kapan standarisasi akan efektif dilaksanakan? 

Jurnalis NU Online, A Muchlishon Rochmat, berhasil mewawancarai Ketua Komisi Dakwa KH Cholil Nafis untuk memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan ‘standarisasi dai’ ini. Berikut hasil wawancaranya:

Belakang ini, banyak ustadz –baik yang ada di televisi ataupun media sosial- yang mengebohkan masyarakat karena pernyataan yang mereka seperti pesta seks adalah nikmat surga, mengaitkan operasi cesar dengan gangguan jin, dan lainnya. Bagaimana menanggapi itu?

Keberadaan para ustadz yang ada di televisi, radio, ataupun frekuensi-frekuensi publik lainnya seharusnya menjadi perhatian yang serius. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, standarisasi para ustadz. Baginya, ini harus dilaksanakan agar para ustadz tersebut memiliki kualifikasi yang memadahi karena mereka berbicara di depan ratusan ribu bahkan jutaan penonton.

Kedua, ustadz-ustadz juga perlu koreksi diri atau muhasabah. Mana dalil-dalil yang masih parsial. Mana yang harus dilengkapi dengan dalil yang lain. Sehingga hukum atau ceramah yang disampaikan tidak membuat resah masyarakat. 

Apakah yang dimaksud dengan standarisasi? Apakah standarisasi sama dengan sertifikasi?

Sebenarnya standarisasi berbeda dengan sertifikasi. Kalau sertifikasi, orang baru boleh ceramah kalau mendapatkan sertifikat. Tetapi kalau standarisasi itu lebih kepada kualifikasi seperti orang yang bergelar S1, S2, dan S3. Soal  dipakai atau tidak itu terserah kepada ‘pasar’, orang yang ‘memakainya.’ Pemakainya itu sudah bisa mengukur. Ini membutuhkan dai yang standarnya A. Ini membutuhkan dai yang standarnya B. Kita bisa mengkualifikasikan itu. 

Kita ingin memperbaiki kualitasnya dari pada mengekang siapa yang berhak untuk ceramah dan siapa yang tidak berhak untuk ceramah. Selama ini kita masih bertumpu kepada kekuatan masyarakat. Artinya, masyarakat yang mengundang, masyarakat yang membayar, dan masyarakat yang punya acara. Itu berbeda dengan negara tetangga kita seperti Malaysia atau Brunei. Orang yang menjadi dai itu adalah atas biaya negara.   

Yang distandarisasi apa saja nantinya?

Pertama, kita akan melakukan standar dasar seorang dai yaitu kemampuan orang di bidang agama. Apakah dia sudah layak menyampaikan ilmu itu di publik. Ada standar yang memang untuk hanya mengajar seperti mengajar Iqra, mengajar tajwid, mengajar tafsir. Kita ada standar dasar bahwa orang yang berbicara di publik itu minimal bacaan Al-Qur’annya bagus, mengerti agama dengan baik.

Kalau dia ceramah di televisi, pertama dia harus mengetahui tentang paham-paham keagamaan di Indonesia. Jadi dia tidak nabrak-nabrak ke yang lain. Kedua, mengetahui perbedaan-perbedaan ulama. Jika para ustadz tersebut menguasai sesuatu yang khilafiyah maka mereka bisa memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada umat. 

Ketiga, dia paham hubungan antara agama dan negara termasuk pilihan Pancasila ini sebagai dasar negara sehingga dia tidak menyoroti kesepakatan yang sudah disepakati. Bahwa NKRI adalah sebuah kesepakatan dan kita berkomitmen untuk hidup di dalam bingkai NKRI. Terakhir, dia memahami konteks pembicaraan dan wawasan tentang lingkungan dan masyarakat sehingga apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi.

Berarti semua akan distandarisasi atau hanya yang di media saja?

Kita sedang berkoordinasi dengan pihak terkait. Ke depan, orang yang bicara di televisi atau publik itu harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga yang kredibel seperti Kemenag, UIN, MUI, NU, Muhammadiyah, dan lainnya. Biasanya dengan adanya rekomendasi itu ada pertanggungjawaban terhadap sebuah lembaga. 

Sekarang banyak terjadi kesalahpahaman dan sensasi itu biasanya dari dai yang tidak jelas afiliasi paham keagamannya. Ketika dia tidak afiliasi, dia tidak paham agama, tidak paham pemikiran di Indonesia. Sehingga menyinggung yang lain. Sesuatu yang tidak qath’i (pasti) dibikin qath’i. Sesuatu yang tidak muttafaq alaih (semua ulama menyepakati) dibikin muttafaq alaih. Dan menganggap kebenaran tunggal dan meyalahkan yang lain. Padahal itu adalah wilayahnya khilafiyah (perbedaan pada cabang). 

Kalau yang aktif berdakwah di media sosial seperti Youtube bagaimana?

Saya pikir Youtube itu adalah regulasi yang lain. Saya pikir masyarakat bisa menontonnya ketika itu dianggapnya benar. Kalau orang yang melakukan yang macam-macam dan mengarah kepada kriminal, dia akan diproses secara hukum. 

Menurut saya, karena Youtube itu bebas dan semua bisa mengakses dan meng-upload-nya maka hanya orang yang aktif saja yang menggunakannya. Kita mencermati saja, kalau itu melanggar maka kita kasih perlakuan. Di pedoman dakwah itu ada pedoman dai. Kalau ada dai yang membuat kontroversi dan masalah, maka kita akan kasih pembinaan kepada yang bersangkutan.

Ada anggapan bahwa standarisasi itu adalah sebuah pengekangan karena mau berdakwah saja masa harus diatur. Bagaimana itu?

Sekarang adalah zaman kualifikasi dan standarisasi. Jadi bukan melarang, tetapi kalau anda kompeten ya silahkan. Yang dilarang adalah orang yang tidak kompeten tetapi membuka praktik. Dokter saja tidak boleh membuka praktik kalau dia tidak memiliki sertifikat kompetensi. Untuk menjadi konsultan dan manajer saja harus memiliki sertifikat kompetensi. 

Kita menghindari praktik orang yang tidak kompeten. Sebenarnya kita melindungi masyarakat dan umat. Jangan sampai mereka yang berdakwah itu menyampaikan sesuatu yang sesat sehingga nanti malah menyesatkan. Sebenarnya apapun memang harus diatur di dunia kualifikasi seperti sekarang ini. Sekarang harus dipilah. 

Selain kompetensi, kita juga akan menilai konsistensinya. Jangan sampau kita tahu, tetapi perilakunya tidak mencerminkan pengetahuan kita tersebut. Di dalam berdakwah agama juga ada perilaku yang harus dinilai. Perilaku tersebut bisa dilihat dari track record nya. Meskipun dia ustadz dan lulusan S3, tetapi dia sudah pernah melakukan tindak pidana kriminal maka ia harus diberi sanksi untuk menyampaikan kebenaran di depan umum.  

Sebenarnya ini sama dengan pofesional lainnya. Kita arahnya ke sana. Siapa yang profesional nanti kita serahkan kepada ‘pasar’. Nanti mereka akan memilih yang seperti apa. 

Artinya orang yang sudah diberi rekomendasi dan terstandarisasi tersebut sudah terjamin kredibilitasnya dalam menyampaikan dakwah di publik?

Orang-orang yang sudah diberi rekomendasi dan terstandarisasi itu adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi. Contoh misalnya saya di MUI banyak mendapatkan pertanyaan dari luar negeri terkait dengan ustadz yang akan dikirim ke sana. “Pak, ustadz ini baik atau tidak? Pak, ustadz ini bermasalah apa tidak?” 

Kalau kita tidak memfasilitasi itu, berarti kita tidak melayani umat. Sekarang hanya ustadz yang tidak ada kualifikasinya. Ada artis yang tiba-tiba menjadi ustadz. Yang penting bonek aja ngomong di publik. Dia sudah dipanggil ustadz.

Sampai saat ini proses standarisasi ini sudah sejauh mana?

Secara regulasi dan kebijakan, kita sudah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kemenag, KPI, dan Menkominfo untuk membahas tentang regulasi dan ini sedang berlangsung. Bulan depan, kita melakukan konsinyering untuk finalisasi.

Selain itu, kita juga sudah memiliki peta dakwah dan pedoman dakwah. Pedoman dakwah ini yang nantinya akan kita godok sehingga menjadi akademi dakwah. Jadi, nanti kita ada proses pelatihan. Ini bisa dilakukan oleh kita ataupun lembaga tertentu tetapi kita akan mengadakan proses tes terkait tentang standar. Ini masih basic, ini intermediate, ini sudah advance. 

Kalau di tingkatan-tingkatan; ini tingkat lokal, ini tingkat provinsi, ini tingkat nasional, dan ini tingkat internasional. Itu ada kualifikasinya masing-masih. Masa ada yang tidak menguasai bahasa asing sama sekali mau diletakkan di tingkat internasional. Ini kan tidak mungkin. Minimal yang di tingkat internasional harus menguasai satu bahasa, Bahasa Arab atau Bahasa Inggris. Paham pemikiran secara internasional. 

Kapan standarisasi dai ini akan efektif dilaksanakan?

Kalau pelatihannya tahun depan. Tetapi kebijakannya kita sedang buat sejak tahun ini. Minimal awal itu kan ada rekomendasi dulu (dari pihak-pihak terkait seperti Kemenag, MUI, UIN, NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya) bahwa orang ini memiliki kualifikasi sebagai dai. Kita wawancara, kita tes kemampuannya.

Ke depan, kita akan standarisasi seperti uji kemampuan atau kompetensi. Kompetensinya sudah sampai dimana. 

Bagaimana dengan khotib salat Jum’at? Apakah akan distandarisasi juga?

Kalau khotib kan bagian yang sangat spesifik. Kalau itu sudah kita bahas berkali-kali dengan Kementerian Agama untuk dilakukan standarisasi juga. Bahkan kalau bisa mereka bisa diangkat sebagai penyuluh agama. Jadi, penyuluh agama itu berbasis masjid. Sementara ini penyuluh agama yang jumlahnya 60 ribu itu kadang-kadang mereka tidak memiliki binaan khusus. 

Bagaimana kalau itu dimaksimalkan melalui masjid. Jadi orang yang diangkat sebagai penyuluh agama berbasis masjid tersebut adalah orang yang ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah. Termasuk honornya dan pembinaan ummat. Baru setelah itu dilakukan standarisasi. Misalnya bacaan Al-Qur’annya bagus. Kalau berceramah dia harus mengerti tentang tafsir-tafsir Al-Qur’an. Mengerti tentang fikih khilafiyah salat. Fikih-fikih sosial tentang tradisi kemasyarakatan. 

Dengan demikian, aktivitas masjid juga akan ‘dipantau’?

Selama ini, kalau ada masjid yang menggelar pengajian itu bertumpu kepada takmirnya. Siapa yang diundang oleh takmir. Maka dari situ, orang yang diundang harus berdasarkan kualifikasi tadi. Misalnya ustadz ini memiliki kualifikasi untuk mengajar kitab, ustadz ini berceramah. 

Jadi, kalau kita sudah ada kualifikasinya, kita akan mudah memberikan rekomendasi. Bukan hanya kemampuan, tetapi juga konsistensi terhadap ilmu dan imannya. Kalau hanya kualifikasi keilmuan, banyak sekali yang memiliki kualifikasi tersebut. Tetapi sekarang ada kompetensi. Itu didapat dari uji kompetensi dan konsistensi dengan keilmuannya. Seperi dokter. Dia mengerti ilmu kedokteran, tetapi kalau dia tidak konsisten dengan keilmuannya maka akan banyak terjadi mal-praktik.  

Di saat mal-praktik, di saat dia paham tafsir tetapi yang dibawa aliran sesat maka akan membuat kekacauan. Ilmunya banyak, ilmu tafsirnya bagus, tetapi dia membawa ajaran sesat itu akan repot.

Apakah standarisasi ini akan dilakukan berkala untuk mengecek konsistensi para dai? Atau bagaimana?

Iya, kalau kita menjadi asesor itu kan ada uji berkala. Umpamanya, dia melaporkan hasil dakwahnya. Dimana dan apa saja yang disampaikan. Kita bisa cek dari situ. Apakah ada resistensi atau tidak. Kalau dia dikasih standarisasi, tetapi dia tidak pernah dakwah maka bisa jadi ilmu dakwahnya bisa hilang. Misalnya dia setahun tidak pernah khutbah, itu bisa kaku lagi untuk berkhutbah. Itu baru khutbah. 

Jumat 11 Agustus 2017 7:0 WIB
Secara Kuantitas, Pendidikan NU Tidak Ada Tandingannya
Secara Kuantitas, Pendidikan NU Tidak Ada Tandingannya
Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi Islam yang bergerak dalam berbagai bidang seperti keagamaan, sosial, seni budaya, ekonomi, dan pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, NU giat dalam menggalakkan pendidikan tingkat perguruan tinggi. Hal itu terbukti dengan berdirinya 31 universitas Nahdlatul Ulama yang berdiri dalam kurun waktu lima sampai sepuluh tahun terakhir. 

Selain itu, tentu masih ada banyak lagi kampus-kampus yang berafiliasi dengan NU atau didirikan oleh kader-kader NU, tapi tidak terdaftar pada struktural NU. Jumlahnya ratusan. Mulai dari sekolah tinggi hingga universitas.  

Pada tingkat Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyyah sampai Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah, satuan pendidikan yang bernaung di bawah Lembaga Pendidikan Ma’arif PBNU adalah sekitar 48 ribu. Sedangkan untuk pondok pesantren, ada sekitar 23 ribu pesantren yang tergabung di dalam Asosiasi Pesantren NU atau Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI NU).

Muktamar ke-30 tahun 1999 yang diselenggarakan di Lirboyo Kediri bisa dibilang sebagai momentum penting dalam sejarah pengembangan pendidikan NU. Pada Muktamar ini, NU menegaskan untuk serius dalam memperkuat tata kelola pendidikannya. Lalu, tahun 2001 LP Ma’arif NU menggelar Rakernas. Di antara hasil Rakernas adalah membagi satuan pendidikan dalam tiga kategori sekolah atau madrasah, yaitu: Pertama, satuan pendidikan yang didirikan oleh LP Ma'arif.

Kedua, satuan pendidikan yang didirikan oleh jamaah atau lembaga lain di lingkungan NU bekerja sama dengan LP Ma'arif. Terakhir, yang didirikan dan dikelola secara mandiri oleh jamaah atau lembaga lain di lingkungan NU.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah Bagaimana pendidikan NU bisa berkembang begitu pesatnya? Apa yang menyebabkannya? dan Apakah kuantitas yang begitu meruah dibarengi dengan kualitas yang memadahi? 

Untuk menjawab itu, Jurnalis NU Online A Muchlishon Rochmat mewawancarai Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Masduki Baidlowi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi X DPR RI (Bidang Pendidikan) dan juga Ketua LP Ma’arif PBNU. Berikut hasil wawancaranya:

Seperti apa pendidikan NU saat ini?

Secara kuantitas, saya kira pendidikan NU tidak ada tandingannya. NU adalah ormas yang memiliki lembaga pendidikan terbesar di Indonesia. Sampai sekarang pendidikan NU terus berkembang.

Faktor apa yang menyebabkan pendidikan NU begitu meruah?

Pendidikan NU bisa eksis dan bertahan bahkan semakin banyak karena mentalitas kader-kader NU di bidang pendidikan sangat kuat. Itu didasari oleh etos kerja mereka yang tumbuh dari ajaran agama.

Salah atu ajaran agama yang menjadi pegangan kader-kader NU dalam bidang pendidikan adalah bahwa menyelenggarakan pendidikan itu tanda dari ilmu yang bermanfaat. Di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah salah satu bekal amal ibadah yang pahalanya tidak putus-putus meski sudah meninggal. 

Dari ajaran agama itu, etos ini menjadi nilai yang hidup dan mengakar kuat di dalam diri Nahdliyin. Sehingga kalau kita tanya berapa jumlah sekolah, berapa jumlah madrasah, lembaga formal, informal, atau pun nonformal, pasti yang terbanyak orang NU.
 
Orientasi pendidikan NU itu seperti apa?

Ilmu pendidikan zaman modern selalu mengaitkan bahwa output dari orang yang belajar adalah akses kerja. Pada dasarnya pendidikan itu ada input, proses, dan output. Di dalam standar pendidikan nasional, ada delapan output. Ouput adalah salah satu standar kompetensi kelulusan. Kalau ada mahasiswa S1 di bidang musik, dia bisa apa dan bekerja dimana.

Kalau dulu tidak ada urusan yang seperti itu karena yang namanya bekerja itu adalah akibat dari proses hidup. Mereka bebas untuk hidup seperti apa, namun yang terpenting adalah mereka bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga orientasi pendidikan pada zaman itu betul-betul berorientasi pada proses. 

Kalau disebut-sebut bahwa pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia atau pendidikan karakter yaitu sebenarnya pendidikan NU. Pendidikan karakter orientasinya adalah pada keteladanan guru. 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) itu ada delapan. Yang 3 tidak terkait dengan guru, yaitu standar pendanaan, manajemen, dan sarana-prasarana. Sedangkan yang 5 selalu berkaitan dengan guru. Oleh karena itu, guru itu betul-betul merupakan kunci perubahan.

Model pendidikan NU?

Model pendidikan NU itu adalah model pendidikan yang sangat bagus. Dalam artian, saat kita mendidik orang itu jangan terlalu disibukkan outpunya tetapi lebih menyibukkan dengan bagaimana proses dari pendidikan itu, yaitu bagaimana memanusiakan manusia.

Tujuannya?

Ilmu yang bermanfaat adalah merupakan salah satu tujuan daripada pendidikan yang ada di NU. Minimal bermanfaat untuk diri sendiri, baru kemudian bermanfaat untuk orang lain. Makanya pendidikan di NU tidak pernah memikirkan tentang seperti apa sekolahnya akan dibangun.

Misalnya seperti pesantren-pesantren besar NU yang ada saat ini itu tidak pernah memikirkan bagaimana membangun gedung, tetapi bagaimana seorang guru -yang punya pengaruh besar di dalam proses pendidika itu- tumbuh sebagai guru laku dan guru yang memberikan keteladanan.

Oleh karena itu, jumlah pendidikan NU sangat banyak karena dua hal. Pertama, memegang teguh nilai ilmu yang bermanfaat dan yang kedua adalah berorientasi kepada proses penciptaan pendidikan karakter.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj selalu mengatakan bahwa kalau lahir dan sekolah di NU tidak akan ada yang menjadi teroris. Karena proses pendidikannya itu sangat menentukan bagaimana antara ilmu agama dihubungkan dengan adat istiadat setempat sebagai infrastruktur agama. 

Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaiaman kalau konsep itu dihadapkan dengan orientasi pendidikan saat itu yaitu akses kerja?

Kalau pola ini diterapkan sekarang, maka dianggap kurang berkualitas karena tidak pernah berfikir pada pasca proses. Pendidikan sekarang selalu dikaitkan dengan dunia kerja yang polanya terus berkembang sesuai dengan modernitas dan industri sehingga keahlian juga semakin tumbuh dan berkembang.

Pendidikan keahlian-keahlian itu yang harus disiapkan oleh sekolah. Sehingga ukuran pendidikan disebut berkualitas atau tidak itu selalu dihubungkan dengan akses kerja. Kalau anda sudah terdidik di sebuah sekolah dan kemudian lulus, anda bisa apa dan diterima dimana. Itu pola pendidikan saat ini. 

Lalu, bagaimana menghadapi itu?

Karena sekarang harus berurusan dengan kualitas atau mutu dan pendidikan dihubungkan dengan kerja maka mau tidak mau NU juga harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Dan harus diakui bahwa dalam konteks ini NU agak tertinggal. 

Jadi untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian tujuan pendidikan, NU itu agak lambat dalam arti bahwa NU masih tetap saja berorientasi kepada dua hal dia atas, yaitu ilmu yang bermanfaat dan proses. 

Bagaimana memperbaikinya?

Harus segera dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Banyak juga lembaga-lembaga pendidikan sekolah atau madrasah NU, lembaga-lembaga pendidikan pesantren NU yang sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian. Tetapi secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa belum sepenuhnya bisa karena begitu banyaknya jumlah lembaga pendidikan NU. 

Terus, bagaimana caranya melakukan penyesuaian-penyesuaian tersebut dan harus dimulai dari mana?

Pertama kita bicara peran negara. Ada empat tujuan daripada didirikannya negara ini, diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini adalah tujuan utama dari bernegara dan ini kaitannya dengan pendidikan. Mencerdaskan itu bukan hanya pada aspek kognitif saja, kecerdasan itu kan mencerdaskan kehidupan. Artinya, implementasi dari ilmu pendidikan itu melahirkan kemudahan-kemudahan dan produktivitas-produktivitas dimana anak bangsa bisa dengan mudah menciptakan kesejahteraannya. 

Itu adalah kebijakan negara menciptakan kebijakan-kebijakan. Derivasi dari tujuan bernegara ini, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dirumuskan di dalam UUD 1945. Ada banyak pasal-pasal yang menjelaskan mengenai bagaimana cerdas dalam kehidupan. Intinya adalah pendidikan itu merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yang harus disiapkan oleh negara.

Oleh karena itu, negara wajib menyelenggarakan dan tidak boleh ada diskriminasi. Diskriminasi itu masih terjadi dimana-mana. Misalnya, sarana antara madrasah dan sekolah negeri beda, perlakuan di Papua dan di Jawa beda. Ini tidak boleh terjadi. 

Kedua kita bicara internal. NU juga harus memperbaiki manajemen yang ada dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru yang mengajar di sekolah-sekolah NU.     

Rabu 9 Agustus 2017 18:54 WIB
Di Balik FDS Ada Agenda Pembunuhan Madrasah Diniyah
Di Balik FDS Ada Agenda Pembunuhan Madrasah Diniyah
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 sama sekali tidak menyinggung secara serius implementasi Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana yang dikampanyekan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 

Menurut PBNU, konsentrasi kebijakan tersebut malah cenderung terfokus mengatur kebijakan soal jam sekolah. Penguatan karakter tidak bisa secara serta merta disamakan dengan penambahan jam belajar. Di sisi lain, kebijakan dianggap akan akan menggerus eksitensi madrasah diniyah. Padahal selain pondok pesantren, madrasah diniyah merupakan tulang punggung yang membentengi persemaian paham dan gerakan radikalisme. 

Atas dasar pertimbangan di atas, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menginstruksikan kepada seluruh Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, beserta seluruh struktur NU di semua tingkat kepengurusan, Pengurus Lembaga, Pengurus Badan Otonom, beserta seluruh struktur Lembaga dan Badan Otonom di semua tingkat kepengurusan, untuk:

1. Melakukan aksi dan menyatakan sikap menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan kebijakan-kebiajakan lain yang merugikan pendidikan di Madrasah Diniyah.

2. Mendesak pemerintah di masing-masing tingkatan (Gubernur/Bupati/Wali Kota) untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, pendidikan Madrasah Diniyah.

3. Melakukan upaya-upaya lain di masing-masing wilayah untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan kebijakan yang merugikan pendidikan Madrasah Diniyah, demi menjaga harga diri dan martabat Nahdlatul Ulama.

Rais ‘Aam PBNU KH Ma’ruf Amin pernah menyampaikan penolakan NU tentang kebijakan itu langsung kepada Presiden Joko Widodo. Begitu juga Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

Saat ini Permendikbud sedang digodok untuk dijadikan Perpres. NU tetap pada pendiriannya, tanpa menawar-nawar, bahwa kebijakan Mendikbud harus dicabut. Bagaimana upaya-upaya NU untuk menolak itu, Abdullah Alawi dari NU Online mewawancarai Ketua Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Ma’arif NU H. Arifin Junaidi di gedung PBNU.   

Pengawalan supaya Perpres itu bagaimana? 

Saya sebagai Ketua Ma’arif, sudah siap mengawal itu. Saya sudah konsultasi ahli hukum untuk mengawal dan mendampingi ke ranah hukum. Dari daerah-daerah sudah siap muridnya untuk berdemo. Karena apa, menurut UU Otonomi daerah itu kepala daerah itu berwenang untuk mengatur kebijakan, pendidikan salah satunya. Jadi, nanti sekolah SMP-SMA itu akan diatur kepala daerah, gubernur, dan bupati. Mereka akan siap menyampaikan aspirasi kepada DPRD.

Jadi kita lihat, kalau Mendikbud bilang akan dilaksanakan, karena ini masih berlaku dan belum ada Perpres, kita turun. Pokoknya kita tidak tawar-tawar menawar lagi soal FDS. Kita minta itu dicabut. 

Alasan Mendikbud kan selalu bahwa five day school itu adalah memperkuat madrasah. Dalam five day school setelah pulang SD pada jam biasanya, anak-anak masuk ke madrasah diniyah. Dan itu menjadi bagian five day school. 

Ya itu pertanyaannya kita kalau sudah berjalan seperti itu, buat apa? Buat apa? Ini kan sudah berjalan. Kenapa harus ada aturan? Kalau sudah seperti itu berjalannya. Ini pembohongan. Ini kebohongan publik. 

Maksudnya ada agenda di balik itu?

Ya, kalau menurut saya, agenda membunuh madrasah diniyah. Kalau dia bilang untuk penguatan madrasad diniyah, itu kebohongan publik. Kalau dia bilang, SD pulang ke madrasah diniyah, seperti yang berjalan sekarang, lalu buat apa dibikin aturannya? 

Kalau alasan penguatan karakter?

Kalau kurikulum 2013 dijalankan dengan baik. Itu pembentukan karakter sudah dengan sendirinya di dalamnya. Karena apa, di dalam kurikulum 2013 ada mata pelajaran, ada pendidikan yang disebut dangan kompetensi inti spiritual. Yang kedua ada inti sosial. Yang ketiga kompetensi inti pengetahuan. Yang keempat, kompetensi inti keterampilan. Nah, dua yang pertama ini; kompetensi sepritual; di sinilah pembentukan akhlak bangsa Indonesia yang beragama. Sedangkan kompetensi sosial inilah pembentukan karakter bangsa yang mempertahankan NKRI. Kalau ini dijalankan, tidak usah pembentukan karakter. 

Jelas ada agenda yang disembunyikan?

Ada yang disembunyiakan. Sekarang yang dijadikan alasan diputusakan Permendikbud dalam rapat terbatas kabinet, Ratas. Saya tanyakan Ratas itu, terjadi Februari 2017. Mendikbudnya bilang, sekarang sudah keputusan Ratas. Nah, dikonfrontir, rapat Ratas itu dilakukan Februari 2017. Muhadjir mewacanakan full day scholl itu tiga hari setelah dilantik pada bulan Juni 2016, gitu lho. Bagaimana ini dikeluarkan dulu baru Ratasnya dijadikan dasar. Ini kan kebohongan publik lagi. 

Mungkin karena dulu full day school sekarang sekolah lima hari five day school?

Ya, tapi ratasnya itu ratas pariwisata. Ratas pariwisata. Bukan pendidikan. 

Sekarang kita melihat begini menolak optional. Saya sampaikan juga, sekolah berjalan 5 hari enam sudah berjalan. Ini tanpa adanya regulasi. Lalu buat apa adanya regulasi untuk itu. Nah, saya sampaikan, kalau nanti regulasi optional, lalu gubernur, bupati, wali kota diintruksikan oleh Mendagri untuk menerapkan sekolah lima hari, anak-anak SD, meskipun berlaku untuk sekolah-sekolah negeri, ya tetap saja anak-anak kita yang di sekolah negeri itu tidak ke madrasah diniyah. Itu pembunuhan juga. 

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG