IMG-LOGO
Pustaka
Respon Atas Problematika Umat

Fikih Keseharian Gusmus

Sabtu 17 Juni 2006 17:44 WIB
Bagikan:
Fikih Keseharian Gusmus

Penulis : KH. Ahmad Musthofa Bisri (Gusmus)

Peresensi : Peresensi Ach. Tirmidzi Munahwan

Selama ini berita yang masih aktual, dan masih menjadi sorotan media massa adalah peristiwa tentang perselisihan dan perdebatan dalam pemikiran masalah-masalah keagamaan atau fiqh, yang dalam istilah NU disebut forum “Bahtsul Masail”. Bahtsul masail ini merupakan salah satu forum diskusi keagamaan untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. KH Sahal Mahfudz, Pengurus Syuriyah PBNU menyebutnya bahwa forum “Bahtsul Masail” merupakan forum yang dinamis dan demokratis, selalu mengikuti perkembangan, dan trend hukum yang terjadi  di masyarakat.

Siapa yang tidak kenal dengan sosok y<>ang satu ini? K.H.A. Musthofa Bisri yang panggilan akrabnya Gus Mus sudah tidak asing lagi bagi semua kalangan, ia adalah seorang kiai, pelukis, penyair, dan budayawan yang karya-karyanya selalu melambung di media massa baik lokal maupun nasional. Setelah pasca Buya Hamkah, Ali Hasjmi, dan Bahrum Rangkuti, umat Islam Indonesia sangat miskin melahirkan ulama yang dikatakan seniman dan sastrawan. Mungkin tidak banyak yang tahu, jika Gus Mus disamping sebagai sastrawan juga seorang pelukis.

Meskipun sebagai budayawan, penyair, dan pengasuh pondok pesantren, namun pemikiran dan gagasan-gagasan yang diusungnya mampu menandingi, bahkan melebihi wacana-wacana yang diusung oleh para ilmuwan, dan cendikiawan. Jadi tidak semua masyarakat pesantren hanya dianggap sebagai kaum sarungan yang pemikiran dan gagasannya hanya terpaku pada teks klasik saja, melainkan mampu menyesuaikan dengan realitas sosial yang terjadi saat ini.

Dan pada ahir-ahir ini masyarakat pesantren selalu eksis dimana-mana, dan  mulai banyak mengaktualisasikan pemikiran, dan gagasannya  yang dapat   memasung daya kritis seorang santri, sehingga masyarakat pesantren bisa dikatakan seorang yang produktif, dan kritis.

 Rois Syuria Nahdhatul Ulama (PB.NU) ini, tidaklah membuat beliau menjadi orang yang rakus terhadap kekuasaan dan memanfaatkan jabatannya. Namun beliau adalah orang yang bisa menjaga jarak dari hal-hal yang sifatnya politis, dan pragmatis.  Seperti yang disampaikan dalam tausiyahnya dalam munas alim ulama di Sokolilo kemarin, bahwa persoalan politik  di Indonesia sangatlah pelik, dan berengsek sekali, tidak didasari dengan etika-etika  politik yang ada.

Kiprah Gus Mus di panggung politik bermula mendapat tawaran dalam bursa pencalonan sebagai anggota legislatif PPP preode 1977-1982 mewakili wilayah Rembang-Blora. Namun meskipun ia mendapat sebuah tawaran yang menggiurkan dan menjanjikan Gus Mus menolaknya. Karena ia merasa belum berpenglaman dan juga belum mempunyai andil di partai.

Buku setebal 525 halaman ini, memang benar-benar hasil garapan kreatif seorang kiai dan budayawan, yang didalamnya mengulas tentang berbagai problematika  kekinian, dengan tanpa meninggalkan keotentikan dan nilai historisitas teks klasik (kitab kuning).

Adapun pemikiran-pemikiran yang ia usung selama ini, memang benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan, dan memperluas ilmunya untuk mengabdi pada masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa mengerti, dan paham terhadap hukum fiqh pada umumnya.

Dengan ketajaman analisis inilah, Gus Mus tidak hanya mampu menawarkan jawaban-jawaban dari bermacam problem yang datang padanya secara normatif. Melainkan ia berhasil memberikan kerangka nuansa pemikiran untuk mengatasi masalah-masalah keagamaan keseharian kita secara rinci dan terurai  secara rapi.

 Dan perlu dicatat, bahwa  penjelasan atau jawaban-jawaban yang ia berikan semata-mata penjelasan apa adanya yang dirangkai dengan dalil-dalilnya. Sehingga jawaban-jawaban beliau tidak begitu saja mengatakan  ini haram dan itu halal, ini wajib dan itu sunnah.

Selain itu juga, dalam bab akhir Gus Mus dengan sangat gamblang memaparkan berbagai persoalan-persoalan budaya kontemporer yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Seperti dalam bab VIII halaman 520, ada seorang penanya mengutarakan kegundahan dalam kehidupan sehari-harinya yaitu, berkenaan dengan maraknya gambar-gambar panas (porno),  dan melakukan onani.

Di saat memberikan jawaban atas pertanyaan ini, Gus Mus menentukan haram tidaknya melihat gambar porno dan melakukan onani, yaitu mengikuti pendapat para ulama. Karena pendapat para ulama sudah sepakat, melihat gambar-gambar panas (porno), dan melakukakan onani hukumnya haram. Karena manfaat dan mudharatnya yang jelas  lebih banyak madaratnya. Dan perbuatan  tersebut, telah dilarang oleh agama, dan dapat merusak moral para generasi muda pada umumnya. Perbuatan yang dilarang oleh agama m

Bagikan:
Sabtu 17 Juni 2006 17:44 WIB
Politik Berbasis Agama; Perlawanan Muammar Qadhafi terhadap Kapitalisme
Sosialisme dan Pemikiran Muammar Qadhafi
Sosialisme dan Pemikiran Muammar Qadhafi

Penulis : Endang Mintarja

Peresensi : Fikrul Umam MS*

Kata sosialisme berasal dari bahasa Latin socius yang berarti makker (Belanda), friendly (Inggris), pertemuan atau persahabatan (Indonesia). Secara terminologi sosialisme bermakna berbagai macam teori atau sistem organisasi sosial, yang disitu alat-alat produksi dan pembagian kekayaan dimiliki (dan dikelola) secara kolektif melalui pemerintahan sentralistis yang selalu merancang dan mengawasi ekonomi. Seiring dengan pengertian sosialisme yang terus berkembang, ia sering dikaitkan dengan produk sejarah dan kebudayaan. Untuk mendefinisikannya secara tepat, perlu bagi kita untuk menelaah perkembangannya, dari sosialisme sebagai embrio pada masa klasik, di mana sosialisme bukanlah sebagai konsep yang baku, apalagi sebagai kajian ilmiah sampai pada diperkenalkannya sosialisme sebagai istilah yang baku dan sebuah disiplin ilmu dari gerakan yang sistematis.

Pierre Leroux, seorang penganut Saint-Simonisme, mengklaim bahwa diriny<>alah yang pertama kali memperkenalkan kata socialism. Sehingga kata sosialisme sering diasumsikan muncul di Prancis sekitar tahun 1830. Namun, menurut penelusuran Theimer istilah sosialisme sudah dikenal pada tahun 1827 di kalangan pengikut Owen. Pada saat yang bersamaan juga dikenal kata komunisme. Namun kedua kata yang semula artinya identik itu, dalam perkembangan selanjutnya salah satunya menempuh cara sendiri untuk mencapai cita-citanya. Komunisme dipakai untuk aliran sosialis yang totaliter, yang menuntut penghapusan total hak milik pribadi dan kesamaan konsumsi, serta mengharapkan keadaan komunis itu bukan dari kebaikan pemerintah, melainkan semata-mata dari perjuangan kaum terhisap itu sendiri. (hlm 28)

Citra Qadhafi di mata Internasioanal sebagai seorang fundamentalis dan biang terorisme internasional perlu dikaji ulang dan dikritisi. Bila ditinjau dari visi dan misi perjuangan politik juga dari pemikiran keagamaannya, Qadhafi jauh dari istilah-istilah yang dilabelkan oleh Barat ataupun para rivalnya dikalangan muslim. Qadhafi yang berlatar belakang kebudayaan padang pasir adalah sosok manusia yang bebas dan anti dari segala tekanan yang datangnya dari luar.

Jauh sebelum Cak Nur memperkenalkan pemahamannya mengenai makna Islam yang inklusif, Qadhafi telah mengklasifikasikan makna Islam Esternal dan Islam Primordial. Walaupun Qadhafi tidak memberikan definisi yang jelas mengenai dua istilah tersebut, kita dapat memahami dari uraian yang ia berikan dalam menjelaskan Islam sebagai agama semua Nabi yang mengandung kebenaran universal dan ajaran yang abadi dan hakiki dari Allah SWT dan Islam yang terintitusionalisasikan (institusionalized/organized religion) yang syarat dengan muatan syariat sebagaimana diwahyukan oleh Rasulullah saw.

Islam esternal, kata Qadhafi merujuk pada agama seluruh Nabi dan Rasul, terutama Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para Nabi yang dianggap sebagai orang Islam sejati yang mengajarkan sikap hidup pasrah secara total terhadap Tuhan. Dengan demikian, siapa saja yang meyakini adanya Tuhan dan berbuat amal saleh, ia dianggap sebagai seorang muslim apapun agama yang mereka peluk. Sebagaimana yang diungkapkan Qadhafi: “Dengan meyakini kepada Tuhan Yang Satu dan berbuat amal shaleh, semua masalah akan dapat diatasi. Tidak masalah apakah anda pengikut Muhammad, Musa atau Yesus.”

Sedangkan Islam Primordial adalah Islam yang terinstitusionalisasikan lewat ajaran yang disampaikan Muhammad saw sebagai agama yang mengandung niali-nilai universal dan sebagai agama yang mengandung nilai-nilai sosial, politik dan ekonomi secara komprehensif. Dengan demikian, walaupun Qadhafi mengakui “keislaman” ahli kitab, ia tetap mengajak mereka untuk dapat kembali kepada ajaran Tuhan yang murni. Sedangkan kemurnian ajaran Tuhan sekarang ini, menurut Qadhafi hanya ada dalam al-Qur’an. Taurat dan Injil telah mengalami distorsi ajaran dengan kaburnya makna tauhid

Qadhafi meyakini bahwa al-Qur’an dengan penafsiran yang baru sarat dengan konsep perubahan secara revolusioner. Menurut Qadhafi prinsip-prinsip fundamental dari sosialisme sejati akan ditemukan dalam al-Qur’an. Ide sosialisme Islam bukan merupakan barang baru bagi Qadhafi. Ide ini merupakan gagasan orisinal Jamal Abdul Naseer yang berlandaskan pada nasionalisme Arab. Namun Qadhafi merupakan orang pertama yang menggunakan istilah sosialisme Arab Islam sebagai basis ideologi.

Sosialisme sejati merupakan ajaran yang hendak mewujudkan persamaan dalam kesempatan (equal opportunity), keadilan sosial (social justice) dan pengakuan terhadap ikatan sakral antara elemen masyarakat. Sosialisme sejati ini adalah sosialisme Arab dan Islam yang merupakan ideologi masyarakat dunia ketiga. Dengan demikian menurut Qadhafi, Islam telah mengajarkan sosialisme sebelum Marx dan Lenin. (hlm 154)

*Peresensi adalah pustakawan, santri PPM. Hasyim Asy'ari Krapyak Yogyakarta. HP. 081325 371317  Email;

Sabtu 17 Juni 2006 17:44 WIB
Korupsi Kepresidenan,Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga (Istana,Tangsi dan Partai Penguasa)
Korupsi Kepresidenan
Korupsi Kepresidenan

Penulis              : George Junus Aditjondro

Peresensi         : Noorche Kusumaningtias *

Mencuatnya kembali kasus korupsi mantan penguasa Order Baru,Soeharto,yang lagi menimbulkan pro-kontra,sebetulnya menggambarkan betapa publik sangat berharap agar ada kepastian hukum bagi mantan pemimpinnya.Soeharto diduga telah melakukan korupsi dalam mengelola tuju Yayasan,yang dananya bersumber dari sumbangan dan uang Negara,yang merugikan Negara triliunan rupiah.namun,untuk kesekian kalinya usulan agar Soeharto diampuni juga kembali mengemuka.gerakan memaafkan Soeharto kali ini muncul dari “wakil-wakil rakyat” melalui usulan mereka agar diadakan sidang itimewa untuk menghapus dosa-dosa mantan  Jenderal besar itu.usulan ini sekaligus menambah suram usaha mengadili Soeharto,yang secara khusus tercantum dalam TAP MPR No IX/MPR/1998,khususnya pasal 4 tentang  penyelengggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN yang memerintahkan proses peradilan,termasuk Soeharto.

 Kecenderungan “m<>emaafkan “ dan tidak memproses kasus korupsi Soeharto,yang datanya sudah jelas di depan mata, bukan tidak mungkin adalah bagian dari strategi mata rantai korupsi yang besar dan memiskinkan rakyat Indonesia.karena,memutuskan fondasi korupsi  yang dibangun oleh klan Soeharto bukan tidak mungkin meruntuhkan sekian banyak bangunan korupsi lainnya. Buku karya George Junus Aditjondro,mantan wartawan tempo(1969-1979),ini bermaksud mengaja kalayak mengkaji bersama,mengapa tuntutan untuk mengadili Soeharto karena dosa-dosa politik nya sampai sekarang belum terlaksana.Menurut George Junus Aditjondro, proses hukum  bagi Soeharto ibarat sebuah sinetron  yang sudah disekenario  sedemikian rupa sebagai tontonan karena kasus nya terus diambangkan.padahal,masyarakat menghendaki Soeharto diproses sampai tuntas dalam peradilan yang fair.kalaupun Soeharto dianggap sudah tua,sakit, dan lemah untuk diadili,mengapa semua rezim pasca-Soeharto tidak berusaha melakukan penyitaan harta rakyat yang dijarah oleh Rezim Soeharto dan kroninya?

 Dimulai dengan pertanyaan  apa penyebab gagalnya reformasi Mei 1988,buku ini menjawab bahwa kesalahan terbesar para reformis dan aktor pro-demokrasi bangsa Indonesia adalah “menyerahkan “ wilayah publik pada sekumpulan orang-orang Order Baru.malah menurut George Junus Aditjondro,Istana kepresidenan republik Indonesia pasca-Soeharto, yakni sejak Habibie,Abdurahman Wahid, Megawati hingga Susilo Bambang Hudoyono,menjadi lahan subur bagi perkembangan korupsi dan kroniisme yang menyesengserakan ekonomi Negara.

Menurut penelitian George Junus Aditjondro,sejak era Soeharto,mengkorupsi  di Indonesia telah tumbuh sedemikian rupa menjadi jalinan  oligarki  yang sulit diputus mata rantainya.presiden-presiden berikutnya juga tak luput dari jaraingan-jaringan oligarki tersebut,yang terus dipertahankan  dan diperbarui melalui persekutuan-persekutuan terselubung lewat berbagai sektor ekonomi dan politik,dengan pergeseran warna dan pemain disana-sini.uraian George Junus Aditjondro,yang didukung data yang komplit,menganai “bakat dan hobby korupsi”Soeharto ke presiden berikutnya,sehingga membuat mereka menjadi Soeharto kecil (small Soeharto) dalam bidang korupsi,membuat kita membayangkan adanya jaringan yang luar biasa ketat dan tersistemisasi, yang kemudian menyulitkan proses demokratisasi dan pencapaian keadilan dalam masyarakat.

George Junus Aditjondro dalam buku ini menganalisis bagaimana sistem oligarki Soeharto direproduksi  oleh sistem-sistem  politik pasca-Soeharto.dengan data hasil penelusuran  delapan tahun di Indonesia dan tuju tahun di luar negeri, George Junus Aditjondro menilai bahwa oligarki di Indonesia terbagi menjadi tiga kaki.kaki pertama,adalah Istana yang juga merupakan lingkaran  dalam oligarki ini.yang dimaksud George Junus Aditjondro dengan”Istana” bukanlah gedung  yang meruapakan tempat tinggal resmi keluarga Presiden,melainkan keluarga besar presiden yang juga meliputi kerabat dan keluarga besar yang tinggal di luar Istana.selanjutnya,Kaki kedua adalah “tangsi”,yang sekaligus merupakan lingkaran  pelindung pertama dari”Istana”.”tangsi” disini bukanlah tempat tinggal segala kesatuan  angakatan bersenjata,melainkan komunitas militer dan polisi yang terdiri dari Purnawirawan,perwira tinggi,sampai para prajurit,yang bertugas memlihara kepentingan modal besar.sementara kaki tiga adalah “Partai penguasa”,yang di era kepresidenan  Soeharto dimainkan oleh Golongan Karya(Golkar).kaki ketiga ini adalah benteng perlidunagn kedua bagi berbagai bisnis Istana,yang sekaligus berfungsi menyamarkan keberpihakan para serdadu dalam melindungi kepentingan bisnis keluarga Istana.

Bagi George Junus Aditjondro,paling tidak oposisi perlawanan terhadap akumulasi kekayaan yang seperti piramida terbalik itu,bisa datang dari golongan kiri,bisa juga datang dari golongan kanan yang tersingkir.b

Sabtu 17 Juni 2006 17:44 WIB
Akar Konflik Antar-Kiai dan solusinya
Titik Tengkar Pesantren: Resolusi Konflk Masyarakat Pesantren
Titik Tengkar Pesantren: Resolusi Konflk Masyarakat Pesantren

Penulis : Hamdan Farchan dan Syarifudin

Peresensi : Kholilur Rahman Ahmad*

Konflik dalam kehidupan sosial masyarakat merupakan fakta. Tingkat eskalasinya pun berbeda-beda, pun solusi yang dipilih pun beragam sesuai dengan intensitas dampak yang ditimbulkannya. Jenis konflik sosial yang terjadi di Indonesia secara umum variatif, yakni baik vertikal; negara versus warga, buruh versus majikan; maupun horizontal: antarsuku, antaragama, antarmasyarakat dan sebagainya.

Konflik dalam kehidupan sosial masyarakat merupakan fakta. Tingkat eska<>lasinya pun berbeda-beda, pun solusi yang dipilih pun beragam sesuai dengan intensitas dampak yang ditimbulkannya. Jenis konflik sosial yang terjadi di Indonesia secara umum variatif, yakni baik vertikal; negara versus warga, buruh versus majikan; maupun horizontal: antarsuku, antaragama, antarmasyarakat dan sebagainya.

Konflik-konflik tersebut bisa berlatar belakang ekonomi, politik, kekuasaan, dan kepentingan lainnya. Lagi pula penyebab konflik sangat kompleks dan sifatnya tidak tunggal, dimensi maupun latar peristiwanya. Karenanya dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan penanganan dari berbagai jalur (multitracks) sehingga akar permasalahannya bisa diatasi secara tuntas dan berkeadilan.

Sementara itu, konflik politik dalam dunia pesantren merupakan hal krusial sebab bentuk konflik ini eskalasinya lebih kuat dan seringkali termanifes. Mengemukanya konflik yang disebabkan politik berbeda dengan konflik lain yang ada di dunia pesantren. Sebab konflik politik yang biasanya disebabkan masuknya pihak luar pesantren seringklali menjadi bagian dari konflik itu sendiri. Faktor eksternal diyakini sebagai penyebab konflik politik.

Di sisi lain masyarakat pesantren melihat institusi pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan, yang tidak terikat dengan masalah kekuasaan atau politik. Karenanya bila ada konflik yang disebabkan politik, mereka beranggapan telah ada unsur kepentingan luar yang menggunakan pesantren sebagai alat politik. Dari sini wajar bila konflik yang disebabkan politik lebih cepat diketahui oleh masyarakat ketimbang konflik yang disebabkan oleh factor lain.

Konflik di dunia pesantren tidak bisa lepas dari akar atau latar belakang mengapa konflik muncul. Dari akar konflik inilah dapat diketahui sejauhmana sifat konflik yang terjadi, dari yang laten sampai manifes. Dari hasil penelitian Hamdan Farchan dan Syarifudin dalam buku ini, digambarkan akar konflik di dunia pesantren terbagi lima: konflik keluarga, konflik politik (penyebab dominan dan eskalasinya cukup mengemuka), konflik perebutan pengaruh (terkait dengan eksistensi kiai dan pesantrennya), feodalisme yang merupakan ciri sistem sosial hubungan antar kiai-santri, dan mismanajemen (terkait dengan sistem pengelolaan dan pengembangan pesantren) (hlm. 89).

Bagian pendahuluan buku ini memuat beberapa teori konflik, teori resolusi konflik, dan sosiologiu pesantren. Bagian kedua membahas paradigma pendidikan dan fiqih pesantren. Bagian ketiga menggambarkan tentang konflik yang terjadi di pesantren mencakup: model konflik, akar konflik, dan bagaimana masyarakat pesantren melihat konflik. Bagian keempat merupakan pemaparan tentang resolusi konflik dunia pesantren yang meliputi nilai dasar resolusi konflik yang mereka gunakan, kontribusi kiai dan penyelesaian konflik, peranan tradisi pesantren mempengaruhi penyelesaian konflik serta model dan proses penyelesaian konflik yang dijalankan masyarakat pesantren. Bagian kelima merupakan bagian penutup atau kesimpulan.

Buku ini dimaksudkan untuk mengajak sidang pembaca untuk mengakaji secara kritis tentang kearifan yang ada dalam masyarakat pesantren. Oleh karena itu, penulis mengajukan lima model penyelesaian konflik seperti sering ditawarkan ilmuwan/peneliti sosial, yaitu: yudikasi (hlm. 197), abritrase (hlm. 201), mediasi (hlm. 207), negosiasi (hlm. 213), dan rekonsiliasi (hlm. 219).

Yudikasi adalah model penyelesaian mengacu pada hukum yang berlaku, baik syariat Islam atau undang-undang negara. Abritrase adalah model penyelesaian konflik melalui orang kepercayaan. Mediasi adalah resolusi konflik dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dengan perantara orang netral yang disetujui pihak-pihak yang berkonflik. Negosiasi adalah konflik diselesaikan dengan musyawarah di mana pihak yang berkonflik sama-sama untung. Dan, rekonsiliasi menyelesaikan dengan sama-sama kedua atau lebih pihak mengakui kesalahan dan menganggap semua persoalan yang telah ada dianggap ti

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG