IMG-LOGO
Opini

Kejahatan Intelektual Kelompok Wahabi

Rabu 23 Agustus 2017 15:1 WIB
Bagikan:
Kejahatan Intelektual Kelompok Wahabi
Oleh Fathul Qodier

Salah satu strategi kelompok wahabi mengaburkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah penganut ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah dengan men-tahrif atau mengubah isi kitab karangan beliau dan ulama-ulama Asy'ariyah disesuaikan dengan akidah mereka.

Kadang juga dengan membiarkan isi kitab sesuai aslinya namun diberi catatan kaki dan dikomentari sesuai akidah mereka, meski baru lulus S1 maupun S2 dengan entengnya sekelas Imam Al-Ghazali, As-Suyuti, An-Nawawi mereka sangsikan kepakarannya.

Ada juga salah seorang ustadz yang menyampaikan ceramahnya di YouTube. Dalam ceramahnya itu, ia menyampaikan pemikiran Hadratussyekh Muhammad Hasyim Asy'ari (dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah) di forum pengajian namun tidak utuh, ada beberapa pendapat Mbah Hasyim yang bertentangan dengan pendapat dia lalu dipotong. 

Ungkapan Mbah Hasyim bahwa pengikut pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengikuti pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim termasuk ahli bid'ah tidak disampaikan.

Dengan kekuatan finansial yang besar mereka terus menerus menjalankan kejahatan intelektual tersebut demi memaksakan akidah mereka kepada umat. Amaliyah yang tidak sesuai dengan mereka terus dihujat dan dituding keluar dari Islam. 

Meski seringkali kalah argumen namun mereka tetap keukeuh (keras kepala) dengan pendiriannya. Memang repot berhadapan dengan kelompok yang kurang memaksimalkan akalnya dalam memahami agama.

Mereka sadar, untuk menanamkan ideologi mereka maka harus menguasai literatur pokok kajian Islam. Penerbit-penerbit kitab maupun penerbit buku besar mereka kuasai, meski harus mengotak-atik isi kitab para ulama-besar yang ratusan tahun menjadi rujukan umat, tanpa malu dan tanpa merasa berdosa meski tindakannya membodohi umat.

Beberapa kali saya tertipu saat membeli kitab-kitab rujukan pokok ulama Ahlussunnah wal Jamaah, (khususnya beli via online) isinya sudah diubah oleh editornya sedemikian rupa sehingga bertolak belakang dengan pemikiran mushonif atau penulis aslinya. 

Bahkan toko-toko kitab kawasan Ampel Surabaya, Jawa Timur yang sudah puluhan tahun menjadi jujugan pesantren salaf seluruh Indonesia untuk belanja kitab, saat ini pun sudah dibanjiri kitab-kitab yang sudah tidak orisinil isinya.

Walhasil, hati-hatilah membeli kitab dan buku keislaman khususnya kajian-kajian tauhid, telitilah isinya, jangan sampai tertipu.

Foto di atas adalah contoh salah satu kitab yang sudah diubah isinya. Al-Ibanah an Ushuliddiyanah salah satu kitab babon akidah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. 

Di dalamnya menjelaskan, Al-Asy'ari mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas Arsy, Allah memiliki wajah, memiliki tangan, dan lain-lain, yang hal tersebut bertentangan dengan akidah Al-Asy’ari sendiri.

Penulis adalah Khodim di Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.
Tags:
Bagikan:
Rabu 23 Agustus 2017 7:31 WIB
Dakwah Kultural Kiai Kampung
Dakwah Kultural Kiai Kampung
Ilustrasi.
Oleh Aswab Mahasin

Saya teringat ceramah yang pernah disampaikan oleh KH. Said Aqil Siradj, kurang lebihnya beliau mengatakan, “benteng paling kokoh dalam menjaga ketentraman/kerukunan umat berbangsa dan beragama adalah mereka para kiai kampung yang selalu mengajarkan sabar, nrimo, bersyukur, dan ikhlas”.

Kiai kampung hidup dalam kesederhanaan, fokus mereka hanya mengajar para santri dan masyarakat. Padatnya jadwal tersebut membuat kiai kampung tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal di luar pengabdiannya kepada masyarakat. Konsekuensi yang diterima kiai kampung sebenarnya tidaklah mudah, ia harus siap kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun menerima tamu dan menampung semua keluhan masyarakat. Tidak sedikit santri/masyarakat yang curhat tentang permasalahan hidupnya.

Di kalangan masyarakat desa/kampung, orang yang disebut kiai benar-benar menjadi panutan utama, model tersendiri, dan contoh dari kebaikan moral. Kiai diakui memiliki kelebihan, bukan saja mengenai keilmuan Islam, melainkan keahlian dan kebijaksanannya dalam mencari solusi masalah kehidupan. 

Tidak hanya itu, kiai kampung sangat memerhatikan sekali masyarakatnya, sampai-sampai kiai mengetahui siapa saja yang setiap hari ikut berjama’ah. Ada sebuah kisah turun-temurun, di Desa Susukan, Cirebon (kebetulan saya besar di daerah tersebut); “sosok KH Bunyamin Mardi, pendiri Pondok Pesantren Ulumuddin, adalah sosok yang disegani masyarakat. Setiap hari, selepas habis maghrib banyak masyarakat yang mengantri mengaji, khususnya mengaji al-Qur’an. Dengan sangat istiqomah beliau melayani semuanya, tanpa pilah-pilih”.

“Kisah lainnya; Selepas jama’ah sholat, Kiai Bunyamin melihat seluruh jama’ahnya, ketika mendapati ada satu atau dua jama’ah tidak hadir, Kiai Bunyamin menanyakan, kemana si fulan tidak ikut jama’ah. Jawabannya pun bervariasi dari setiap jama’ah, untuk mengobati rasa penasaran, Kiai Bunyamin keesokan harinya langsung mendatangi rumah si fulan, dikhawatirkan sedang sakit. Kiai bunyamin, dengan membawa kantong kresek yang berisi makananbersilaturahmi ke rumah si fulan dengan ramah sembari mendoakaan. Kebiasaan ini terus dilakukan oleh Kiai Bunyamin sampai beliau meninggal”.

Melihat cuplikan kisah tersebut, dakwah kultural Kiai Bunyamin menjadi cara beliau untuk selalu mengajak pada kebaikan, tidak dengan paksakan, melainkan dengan sentuhan kasih sayang. 

Kiai kampung adalah kiai yang humanis, memperlakukan santri dan masyarakatnya seperti sahabat/keluarganya sendiri.Kalau boleh dikatakan, peran kiai kampung dalam menjaga stabilitas bangsa sangatlah besar. Kiai kampung langsung bersentuhan dengan masyarakat dan selalu mengambil tindakan langsung ketika ada masalah, entah sosial maupun kultural. Karana rasa tanggung jawab yang dibangun para kiai kampung lebih besar. Di sinilah yang dinamakan dakwah kultural membangun umat. Tidak serta merta mengajarkan pengetahuan melainkan ada tindakan nyata, teladan kebaikan.

Kiai Kampung dan tantangan zaman

Di era serba berkembang sekarang ini, dengan model intimidasi kebudayaan luar biasa, peran kiai kampung sangat dibutuhkan. Tidak sedikit masyarakat desa—sudah bergaya kota, hal itu disebabkan oleh perkembangan zamanyang susah dikontrol. Informasi terbuka lebar dan akses kepada hal-hal negatif pun mudah. Apalagi dibarengi dengan semaraknya berita-berita hoax yang punya potensi memecah belah.

Gus Dur pernah mengadakan pertemuan dengan para kiai kampung, salah satu ide Gus Dur adalah berharap kiai kampung tidak meninggalkan desanya (pesantrennya), kiai kampung harus membuat gerakan sosial-keagmaan yang intens untuk mengimbangi tantangan zaman. Keprihatinan Gus Dur ini di awali dari banyaknya kiai kampung terjun dalam politik praktis, yang sebetulnya mereka tidak punya kapasitas. Mereka hanya ikut-ikutan. 

Seharusnya, di era globalisasi ini, kiai kampung mempunyai fungsi lebih di masyarakat. Kontribusi dalam membangun masyarakat harus dijadikan sebagai tujuan awal. Sekarang ini, sudah banyak pesantren (diasuh oleh kiai kampung) menutup diri dari masyarakat. Dan bagi saya, hal tersebut bukanlah sikap yang bijak.

Saya teringat buku dengan judul “Runtuhnya Singgasana Kiai”, yang ditulis oleh KH Zainal Arifin Thoha, beliau menuliskan hal menarik pada cover depan buku tersebut, “Generasi santri, generasi pesantren, dan para kiai itu sendiri yang lupa diri dan tenggelam dalam kepentingan sesaat, baik itu kekuasaan ataupun kemewahan, sesungguhnya adalah pertama-tama yang menjadi penyebab runtuhnya singgasana kiai; penyebab padamnya cahaya pencerahan bagi bumi”. 

Dalam kesadaran kultural dunia kiai dan masyarakat, perubahan sosial terutama yang berkenaan dengan modernisasi, sesunggugnya dirasakan membawa arus yang kurang positif. Namun, satu sama lain tidak memiliki upaya seimbang untuk keluar dari jeratan zaman. Kalau pun mereka mampu, tetap terasa “tanggung”, masyarakat sudah sedikit hilang kepercayaan dengan kiai, dan kiai sudah tidak min haitsu la yahtasib. 

Oleh karena itu, kiai harus istiqomah meruat bangsa ini, melalui arus bawah dengan metode dakwah kultural yang menyejukkan, karena kesadaran kultural hanya bisa dibangun melalui dakwah kultural yang terus menerus. Masyarakat butuh diingatkan, butuh contoh, dan butuh panutan. Kelupaan masyarakat akan kesadaran adalah wajar. Dan kiai mempunyai tugas mengingatkan. Bukan malah meninggalkan atau menutup diri.

Titik temu

Era industri sekarang ini, ada pergeseran pola komunikasi, masyarakat mobilitasnya semakin tinggi. Perubahan komunikasi itu tidak hanya dirasakan antara masyarakat dengan masyarakat tetapi keluarga dengan keluarga pula. Otomatis terjadi kesenjangan dalam pola interaksi, penyampaian pendidikan, penyampaian bimbingan orang tua terhadap anak, dan penyampaian guyub antar masyarakat susah untuk dilakukan. Hal ini menjadi salah satu hambatan bagi keselasaran/keseimbangan untuk merajut harmoni.

Menurut mendiang Richard Nixon, mantan Persiden Amerika, pernah juga dikutip oleh Gus Dur dalam tulisannya Hakikat Kiai Kampung, “komunikasi kita sekarang adalah “mayoritas yang diam” (silent majority). Dari sinilah, kita lalu dipaksa menerima kebisuan sebagai alat komunikasi. Hal-hal seperti ini menunjukan kita harus mampu memahami hak ikat segala permasalahan.”

Dengan demikian, pendekatan kiai kampung dengan masyarakat polanya harus dirubah, yang dibentuk adalah sistem sosial penuh gagasan. Tidak menutup kemungkinan, kiai kampung menggerakan masyarakat membentuk sebuah “Taman Bacaan Masyarakat” sebagai pertemuan intelektual atau sosial antar penduduk. 

Tidak hanya itu, kiai kampung juga sebagai penggerak massa yang dipercaya oleh masyarakat memengaruhi masyarakat untuk membangun “ruang steril” bagi anak-anak, yang mana setiap hari libur bisa menjadi tempat bermain anak, diisi dengan dongeng, mengaji, dan belajar tentang alam.

Mungkin ide ini terlalu berlebihan, tapi realitas sekarang menghendaki hal demikian, dengan tidak meninggalkan rutinitas-rutinitas yang sudah mapan, seperti mengaji setiap habis maghrib, yasinan bergiliran di setiap rumah, mendatangi tahlilan syukuran/kematian, dan majlis-majlis ilmu lainnya. Setidaknya pola di atas sebagai terobosan untuk mengimbangi masyarakat yang aktif di era industri sekarang. Atau sebagai respon kultural—bagain dakwah kultural kiai kampung.

Hakikat kiai kampung tetap utuh, sebagai pengayom, berdakwah ala Wali Songo, dan menerima semua keluhan warga, tanpa lelah dan penuh kesabaran. Nasihat-nasihat kebangsaan, keagamaan harus terus dilakukan oleh para kiai kampung agar eksistensi persatuan bangsa kita tetap terjaga, kita semua tahu pergolakan sosial sekarang sedang mengkhawatirkan, penjajahan kebudayaan, ideologi radikalisme, dan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. 

Kiai kampung mempunyai peran untuk memfilter itu semua, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh hal-hal yang dapat memecah belah. Menyitir petuah dari KH Said Aqil Siroj, “kiai kampung harus terus membangun optimisme pada masyrakat, karena ini penting, sebagai pembangunan karakter bangsa”. Semoga kiai-kiai kita selalu diberi kesehatan. Amin

Penulis adalah Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darussa’adah Kebumen, Jawa Tengah.
Selasa 22 Agustus 2017 11:3 WIB
Terorisme Jihad
Terorisme Jihad
Ilustrasi terorisme.
Oleh Muhammad Afiq Zahara

Baru-baru ini terjadi rangkain aksi teror di Barcelona yang menelan korban cukup benyak. Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, seperti yang dilansir CNN dan Reuters menyebut aksi itu sebagai jihadist terrorism (aksi terorisme jihad). Istilah yang menarik perhatian saya. Terorisme dan jihad tidak bisa disandingkan bersama yang kemudian menjadi sebuah terma tersendiri. Terorisme dalam bahasa Arab disebut irhâb, akar katanya adalah rahiba-yarhabu yang dalam Lisân al-‘Arab berarti khâfa (takut, menakuti, atau mengintimidasi). (Ibnu Mandhur, Lisan Al-‘Arab, Juz 2: 1748)

Sementara jihâd berasal dari kata al-jahdu atau al-juhdu yang berarti al-thâqah (mampu, berusaha dan kuat) (Ibnu Mandhur, Lisan Al-‘Arab, Juz 1: 708). Dari segi bahasa sangat jelas perbedaanya, yang satu menyebarkan ketakutan (irhâb) dan satunya lagi berusaha. Jihad memiliki cakupan sangat luas, tidak hanya perang, seperti perkataan Grand Syekh al-Azhar, Syeikh Ahmad al-Thayyib yang dilansir Alwafd, Edisi Selasa, 21 Juni 2016:

الجهاد ليس مقصورا على جهاد العدو المحسوس في ميادين القتال فحسب، ولكن أيضا العدو غير المحسوس وهو الشيطان والنفس الأمارة بالسوء

“Jihad tidak hanya terbatas pada jihad melawan musuh kasat mata di medan perang, tetapi juga musuh tak terlihat, yaitu setan, dan nafsu yang membawa pada keburukan.”

Aksi-aksi kekerasan saat ini dengan mudahnya dikaitkan dengan jihad, bahkan yang melakukan aksi tersebut merasa dirinya seorang mujahid. Objeknya jelas, negara non-Islam dan negara mayoritas Islam tapi tidak menerapkan syariat Islam.Menariknya mereka menganggap aksi teror sebagai bentuk jihad. Ini aneh tapi nyata.

Perbedaan paling mendasar antara jihad dan terorisme menurut Syeikh Muhammad Sayyid Thanthawi adalah, jihad harus dibangun atas dua prinsip utama, yaitu:

أولا: الدفاع عن الدين والمقدسات والنفس والوطن والعرض والمال وكل ما أمرنا الله تعالى بالدفاع عنه، وثانيا: لنصرة المظلوم.

“Pertama, mempertahankan agama, kesucian, jiwa, tanah air, persediaan (kebutuhan sehari-hari), harta benda dan segala sesuatu yang diperintahkan Allah untuk mempertahankannya. Kedua, untuk menolong orang yang didzalimi.” (Syeikh Muhammad Sayyid Thantawi, al-Farq bain al-Irhâb wa al-Jihâd Wâdlih).

Artinya, jihad tidak dibenarkan tanpa memenuhi dua prinsip itu. Sedangkan irhâb, menurut Syeikh Thantawi,menebarkan ketakutan terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Inilah yang dilarang oleh Islam, karena Islam menolak segala bentuk agresi terhadap orang yang tidak bersalah dan terhadap agresi itu sendiri.

Kita sepertinya lupa, bahwa hidup bersama (ta’âyusy) dan saling mengenal antara makhluk tanpa memandang agama, ras, latar belakang dan warna kulit (ta’âruf bain al-umam wa al-syu’ûb wa al-qabâ’il) merupakan ketetapan Allah, seperti firmanNya (Q.S. al-Hujurat [41]: 13): 

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal-mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa....”Ibnu ‘Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dari kata al-syu’ûb adalah al-qabâ’il al-‘idhâm (suku bangsa yang besar), dan kata al-qabâ’il adalah al-buthûn (suku atau marga). (HR. Imam Bukhori, hadits No. 3230).

Menariknya lagi, semua ayat sebelum al-Hujarat 13, menggunakan seruan, “Hai orang-orang yang beriman,” yang sangat spesifik objek seruannya, yaitu orang-orang beriman. Ayat 13 dalam al-Hujurat menjadi satu-satunya ayat yang menggunakan, “hai manusia”. Hal ini menunjukkan seruan hidup harmonis untuk seluruh umat manusia, terlepas agama, suku dan rasnya.

Dipertegas dengan firman Allah lainnya (Q.S. al-Baqarah [2]: 256), “Tidak ada paksaan dalam agama,” penekanannya jelas, yaitukebebasan beragama (hurriyah al-dîn) dan mempraktikkannya. Saya kira, disinilah ruang yang dimasuki dakwah. Prinsip dakwah Islam adalah kebijaksanaan, perkataan yang baik dan misal pun harus berdebat, harus menunjukkan sikap lebih baik dari mereka (Q.S. al-Nahl [16]: 125).

Jika tidak ada kebebasan beragama, semua orang harus masuk agama tertentu dengan cara paksa, maka ruang ekspresi dakwah yang telah digariskan oleh al-Qur’ân seperti tidak memiliki guna. Akan sangat aneh jika aksi teror dimasukkan sebagai kategori jihad. Artinya kita sudah menutup pintu atau peluang orang-orang tersebut mendengar kebenaran tanpa melaksanakan proses dakwah dan dialog yang diperintahkan al-Qur’ân.

Diversitas, kemajemukan dan kebhinekaan merupakan ketetapan dan fitrah kehidupan. Tuhan sendiri tidak menghendaki menciptakan umat yang satu, seperti firmanNya (Q.S. Hud [11]: 118: “Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.”

Lalu, kenapa mesti dengan cara membunuh untuk menjadikan semua manusia sama? Bukankah seharusnya dakwah bi al-hikmah wa al-mau’idhah al-hasanah wa jadilhum bi allatî hiya ahsan harus lebih didahulukan dalam memaknai atau memahami diversitas dan kemajemukan ini.

Penyebab terorisme jihad dan solusinya

Saya tidak akan berbicara aspek politik dan sosial tentang ini, meski pengaruh dua hal tersebut sangat besar terhadap munculnya terorisme.Fokus saya di sini hanya pada aspek pendidikan agama. Menurut sayapendidikan agama memiliki pengaruh besar dari dua sudut sekaligus, penyebab dan solusinya.

Hampir semua kajian terorisme mengungkapkan bahwa memahami agama secara tektual menjadi salah satu sebab lahirnya radikalisme. Pembunuhan Sayidina ‘Ali ra oleh Abdurrahman bin Muljam dari kelompok Khawarij sering disebut sebagai aksi radikal pertama dalam sejarah Islam, menganggap Ali bin Abi Thalib ra telah keluar dari Islam karena tidak menggunakan hukum Allah.

Memahami agama secara tekstual tidaklah salah selama memiliki guru yang jelas kualifikasi dan mata rantai keilmuannya. Karena sumber-sumber primer Islam semuanya menggunakan bahasa Arab yang memiliki makna sangat luas. Dalam Lisân al-‘Arab, satu kata Arab, contohnya ‘aradla-ya’rudlu, dengan segala arti dan perubahannya menghabiskan 14 halaman, per halaman dibagai dalam tiga kolom.

Artinya untuk memahami satu kata Arab saja diperlukan penelitian yang cermat. Maka pantas saja ada beribu-ribu kitab tafsir al-Qur’ân karena kekayaan makna dan kandungannya. Belum lagi jika ditarik dalam ranah fiqih yang memiliki perbedaan pendapat sangat kaya, terkadang bertentangan satu sama lain dalam penetapan hukumnya; satu wajib, satunya sunnah dan satunya lagi haram.

Dalam Tartîb al-Madârik wa Taqrîb al-Masâlik, Qadî ‘Iyâd (1083-1149 M) mencatat perkataan Abdullah bin Wahb (743-812 M) yang mengatakan:

لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللت, فقيل له: كيف ذلك؟ قال: أكثرت من الحديث فحيرني

“Jikalau Allah tidak menyelematkanku melalui Malik dan al-Laitsi, aku pasti telah sesat.” Dia ditanya (setelah mengatakan itu): “Kenapa seperti itu?” Jawabnya: “Aku hafal banyak hadits hingga membuatku bingung.” (Abu al-Fadl ‘Iyad, Tartib al-Madarik wa Taqrib al-Masalik, Rabat: al-Maktabah al-Malikiyyah, tt,juz 3, hlm 236)

Artinya, belajar agama tidak mungkin tanpa guru. Seorang ulama besar seperti Abdullah bin Wahbin yang menghabiskan hidupnya untuk menuntut ilmu dari satu guru ke guru lainnya, menerima hadits dari para tabi’in dan menghafalnya, masih membutuhkan bimbingan guru, apalagi jika hadits tersebut hanya comotan dari buku, medsos dan buku. Hafal banyak hadits belum cukup untuk memahami agama secara menyeluruh.

Proses didik-mendidik harus mampu menghilangkan akar dari radikalisme.Memberikan pemahaman jihad yang menyeluruh, jangan sepotong-sepotong. Di sinilah pendidikan harus berperan aktif, dukungan pemerintah dibutuhkan, bukan malah dikebiri dengan FDS (full days school). Madrasah diniyah dan pondok pesantren dalam hal ini dapat menjadi instrumen penting untuk menghabisiradikalisme dan menguatkan karakter kebangsaan.

Kita harus berhati-hati dalam mengambil kesimpulan, apalagi yang berkaitan dengan masalah agama. Jangan sampai apa yang kita anggap “benar” ternyata salah. Khazanah Islam begitu luas, tidak akan habis dipelajari. Nabi Muhammad saw, mendorong kita untuk menuntut ilmu dari mulai buaian sampai liang lahat. Hukum menuntut ilmu pun wajib. Karena itu,—meminjam bahasa Gus Mus—“jangan berhenti belajar.” 

Untuk asyik-asyikan sebelum berpisah, kita cermati perkataan Syeikh Hamza Yusuf Hanson berikut ini: “If there was a better way to die than in the arms of his wife (Sayyidah ‘Aisyah), then the Prophet (saw) would have died that way” (Jika ada cara yang lebih baik untuk mati daripada di pangkuan isterinya, kanjueng Rasul akan mati dengan cara itu).

Penulis adalah warga NU dari Yogyakarta. Alumni Pondok Pesantren Al-Islah, Doro, Pekalongan dan Pondok Pesantren Darussa’adah, Kritik, Petanahan, Kebumen.
Senin 21 Agustus 2017 10:0 WIB
HUT KE-72 RI
Merdeka di Era Digital
Merdeka di Era Digital
Foto: Ilustrasi
Oleh Muhammad Sulton Fatoni
Era digital saat ini telah menggiring masyarakat mempunyai kesadaran informasi dan kegiatan sosial yang tidak pernah ada pada masyarakat tradisional sebelumnya. Sisi positif era digital di Indonesia adalah telah memaksakan bergulirnya proses demokratisasi dan kesetaraan informasi di tengah dominasi politik. Berarti telah terjadi perkembangan partisipasi rakyat di semua sektor kehidupan, termasuk ekonomi dan politik dan berkurangnya praktik-praktik otoriter dan hal ini berpotensi mendorong kemakmuran masyarakat secara cepat (Adam Przeworski:1993).

Era digital bisa dimaksimalkan di tengah relasi demokratisasi dan perubahan ekonomi yang dapat dilihat dari studi transformasi rezim yang berorientasi makro. Memang saling terkait antara era digital dan demokrasi yang secara tipikal merupakan konsekuensi dari pembangunan ekonomi, transformasi struktur kelas, peningkatan pendidikan dan semacamnya. Negeri ini pernah terpuruk pada paruh kedua 1997 yang telah menggoyahkan ekonomi (Anne Booth: 2001).

Harga-harga melonjak tinggi, kurs rupiah merambat naik, hutang luar negeri naik berlipat-lipat, dunia perbankan bank-bank berada terpuruk, dan indikasi-indikasi kebangkrutan ekonomi lainnya. Bersamaan dengan itu Indonesia mulai menemukan titik terang demokratisasi sejak tumbangnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaannya pada 1998. Demokrasi tidak sebatas suatu sistem yang telah mencapai perimbangan kekuasaan yang pelik antara lembaga-lembaga politik dan kekuatan-kekuatan sosial yang dinamis. Lebih dari itu, ia adalah acuan gagasan bagi orang-seorang dalam semua dimensi kegiatannya.8 Tentu dalam proses tersebut terdapat kontribusi teknologi informasi dan dunia digital.

Era digital saat ini terlanjur diposisikan sebagai pintu masuk bagi perubahan ekonomi menuju ke arah yang lebih baik, terutama bagi masyarakat kecil. Tentu ini terobosan di tengah ekonomi di Indonesia yang pada kenyataannya masih dikuasai oleh segelintir orang dan status quo. Beberapa alasan yang mendorong hal ini terjadi. Pertama, era digital terlanjur perkasa di hadapan siapa saja kecuali di tangan anak-anak muda yang kreatif yang kemudian tumbuh menjadi kekuatan baru yang sukses. Di sisi lain negara belum mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan institusi politik dan pesatnya perkembangan institusi-institusi ekonomi digital. Percepatan dunia digital tidak secara otomatis berimplikasi positif kepada perilaku politik yang mendukung perubahan ekonomi menjadi lebih baik. Tradisi yang sebenarnya sudah lama terjadi, Dulu di era Orde Baru juga terjadi kelambanan di bidang politik dengan alasan memprioritaskan perbaikan ekonomi sebagai alasan langkah balik dari Orde Lama yang terlalu mengabaikan bidang ekonomi tapi juga mencampurinya (Sigmund Neumann: 1980).

Kedua, era digital telah memberikan perlakuan yang sama berbanding terbalik dengan proses demokratisasi di Indonesia yang masih tidak bisa melepaskan diri dari pola patron-klien yang bersifat tertutup dan berkelompok terbatas (Richard Borsuk: 2001). Akibatnya, peluang usaha, fasilitas dan manfaat regulasi ekonomi yang semula tidak bergulir pada lapisan massa yang besar jumlahnya saat ini menjadi lepas bebas. Dulu segelintir penguasa aset produktif merasa aman di dalam sistem tertutup namun sekarang mereka harus survive di tengah gempuran anak muda yang akrab dengan era digital. Zaman sudah berubah di mana tak ampuh lagi jaringan ekonomi-politik yang tertutup bercirikan korporatisme di mana Pemerintah memainkan peran sebagai sumber regulasi, lisensi, dan fasilitas, dimainkan secara tertutup untuk kalangan terbatas.

Ketiga, era digital telah menyadarkan masyarakat untuk mencari celah mengimbangi kekuatan politik yang dikendalikan segelintir elite. Akhirnya ketergantungan masyarakat terhadap elite politik di era digital berkurang drastis. Kekuatan politik dan konglomerasi yang terpusat tidak lagi menjadi faktor paling menentukan dalam perubahan sistem dan struktur sosial ekonomi.

Maka akan lebih mendidik mengakui bahwa era digital saat ini telah memberi arti kepada perubahan sosial budaya. Proses demokrasi  saat ini  sedikit demi sedikit mampu menggeser "status quo” ekonomi. Watak perekonomian Indonesia yang dulu beraroma “imperialisme” sudah bergerak pupus. Sebenarnya kedigjayaan era digital ini bukan cuma fenomena di Indonesia saja tetapi seluruh negara-negara berkembang sehingga implikasinya terhadap perubahan sosial budaya secerah yang terjadi di negara-negara maju.

Era digital telah mengurai kerumitan masyarakat Indonesia sehingga mulai berdaya untuk tidak lagi terjabak dalam proses-proses perubahan yang hanya berfungsi ritual. Karena itu kenyataan ini pun menyeret Pemerintah untuk tidak lagi menjalankan fungsi secara minimal agar tidak kehilangan fungsi substansialnya. Era Pemerintah prosedural telah usang. Tuntutan politik substansial menjadi pilihan satu-satunya untuk memecahkan berbagai persoalan sosial ekonomi. Kesenjangan, permusatan aset produktif, kemiskinan dan pengangguran yang meluas tidak saja memerlukan relaksasi pengembangan mekanisme pasar, tetapi juga keputusan-keputusan politik yang tepat yang hanya bisa ditempuh dengan menjunjung tinggi substansi demokrasi. Jika di era digital ini masih nekat mengambil keputusan ekonomi politik yang “anti digital” pasti akan menggiring sistem ini tergelincir lebih dalam lagi dibanding yang pernah dirasakan di era-era sebelumnya.

Era digital itu dibangun dengan biaya yang sangat besar. Karena itu tidak berlebihan jika kado terbesar kemerdekaan Indonesia tahun ini adalah era digital.  Maka akan tidak proporsional jika merayakan kemerdekaan masih sebatas ritual dan prosedural. Kelompok besar masyarakat mulai ke tengah maka itulah kemerdekaan. Telah lahir kesadaran bahwa status quo ekonomi   adalah ganjalan yang memicu kesenjangan dan kepincangan penguasaan aset produktif.

Di hari kemerdekaan ini Indonesia perlu merumuskan visi digitalnya. Salah satu yang dapat dijadikan stategi dalam membangun visi digital adalah—meminjam istilah Anthony Giddens—dengan menempuh “jalan ketiga”. Pola pikir Anthony Giddens tentang  “jalan ketiga” merupakan alternatif untuk menutupi kelemahan demokrasi yang berkembang saat ini yang telah melahirkan kelompok kecil yang menguasai aktivitas perekonomian dunia dari hulu sampai ilir serta di sisi lain ketidakmampuannya mengangkat kelompok besar untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi.

“Jalan ketiga” menginspirasi pelaku ekonomi dari kalangan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) untuk merangsek ke tengah aktivitas pasar belum mengandung prinsip keadilan serta jauh dari  sempurna. “Jalan ketiga” dapat dijadikan pisau analisa untuk mendelegitimasi struktur pasar yang telah bersifat monopoly powers sebagai implikasi dari liberalisasi ekonomi.

Penguasaan teknologi informasi sebagai prasyarat memasuki era digital itu penting untuk ikut andil dalam proses delegitimasi struktur pasar yang bersifat monopoly powers mengingat komitmennya terhadap UKM sangat rendah. Monopoly powers kental dengan inefesiensi ekonomi berhadapan dengan ekonomi digital yang sangat efisien.  Jika dulu terjadi peningkatan dislokasi sosial di kota-kota besar yang menjadi tempat utama pelaku ekonomi kuat memburu keuntungan, kini ekonomi digital yang digerakkan masyarakat kecil pun mampu berkembang pesat di kota-kota besar. Dalam konteks ini, visi digital teori “Jalan Ketiga” adalah kemitraan antara negara dan masyarakat untuk membangkitkan perekonomian masyarakat secara luas. Giddens menegaskan (2000), “Third way politics has very wide purchase, since parties or goverments all over the world have to respond to the fact that the other two ways are no longer applicable.”

Maka visi era digital saat ini bukan berarti apriori terhadap kekuatan lama atau status quo, tapi lebih pada penciptaan peluang yang sama bagi seluruh masyarakat, pembukaan dan perluasan akses perekonomian dan politik bagi  masyarakat luas serta komitmen Pemerintah atau negara atas sikapnya yang menempatkan masyarakat sebagai mitra. Lantas dalam tataran aplikatif, model perekonomian seperti apa yang dapat dijalankan? Selanjutnya silakan didiskusikan. Merdeka!


*) Ketua PBNU; Dosen Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG