IMG-LOGO
Nasional

Sistem Khilafah Bukan Syariat dalam Islam

Selasa 29 Agustus 2017 8:1 WIB
Bagikan:
Sistem Khilafah Bukan Syariat dalam Islam
Bandar Lampung, NU Online
Penulis buku keagamaan dan keislaman Muhammad Makmun Rasyid menegaskan bahwa khilafah bukan merupakan syariat dalam Islam. Hal ini disampaikan Makmun saat menjadi narasumber pada Diskusi dan Bedah Buku akhilafah di lantai tiga Perpustakaan Univeristas Lampung (Unila), Bandar Lampung, Senin (28/8).

"Khilafah itu dalam sistem perpolitikan Islam tidak kuat sama sekali. Khilafah itu bukan syariat. Syariat itu murni dari Allah dan Nabi Muhammad. Syariat itu dari fiqih. Bagaimana mungkin sebuah sub menjadi sebuah inti," katanya.

Menurutnya, jika suatu kelompok atau negara ingin menerapkan Islam, maka tidak tepat menerapkan sistem demokrasi. Sebab menurutnya demokrasi itu sistem kufur. Jadi, kalau ada orang yang demokrasi berarti orang yang kufur.

"Yang membuat hancur sebuah negara bukan dari negaranya, tetapi individunya. Sama seperti kafir, yang dicap itu manusianya (individu), bukan negaranya," ujar Makmun.

Penegasan ini disampaikan Makmun pada kegiatan bertajuk Membedah Ideologi Khilafah Ala Hizbut Tahrir Indonesia yang digelar oleh Pustaka Harakatuna. Kegiatan ini juga menggandeng Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) dan Unit Kegiatan Penerbitan Mahasiswa (UKPM) Teknokra Unila. (Muhammad Faizin/Fathoni)
Bagikan:
Selasa 29 Agustus 2017 22:34 WIB
PSSI Riau: Saya Curiga Kemenangan Timnas Menunggu Output Liga Santri
PSSI Riau: Saya Curiga Kemenangan Timnas Menunggu Output Liga Santri
Indragiri Hulu, NU Online
Ketua Umum Asprov Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi Riau, Chaidir, mengatakan, untuk membangun prestasi bola nasional yang handal diperlukan beberapa hal. Ia mengatakan hal itu di sela-sela memantau penyelenggaraan Liga Santri Nusantara Region Sumatra V 27 Agustus lalu.

Selain asupan gizi yang bagus, menurut dia, adalah pembinaan yang berkesinambungan, kedisiplinan dan moralitas merupakan prasyarat yang tidak bisa diby-pass dalam pengembangan sepakbola profesional.

"Karenanya, sepakbola nasional kita membutuhkan uluran tangan kaum santri untuk berprestasi di kancah kawasan maupun dunia. Kenapa? Karena santri memiliki sebagian besar unsur prasyarat prestasi bola. Di antaranya adalah tradisi kedisiplinan, karakter dan aspek moralitas yang sudah teruji," terang orang pertama di PSSI Provinsi Riau ini.

Lebih lanjut, mantan pemain bola profesional ini meyakinkan, dalam jangka menengah dan panjang, haqqul yaqin output dari LSN ini akan berkontribusi besar pada sepakbola profesional tanah air, bahkan kepada Timnas Indonesia di semua usia. 

“Saya curiga momen-momen kemenangan Timnas yang sudah lama kita rindukan itu masih menunggu output dari Liga Santri ini," imbuh Chaidir.

LSN Region Sumatra V ini diikuti oleh 32 kesebalasan yang berasal dari 32 pesantren dimana 16 diantaranya berasal dari Provinsi Riau dan 16 sisanya dari Kepulauan Riau. Event ini mendapatkan dukungan penuh dari stakeholder setempat, dukungan kuat diantaranya datang dari Bupati Inhu, Yopi Arianto. (Ali/Abdullah Alawi)

Selasa 29 Agustus 2017 22:7 WIB
Hizbut Tahrir Dimana-mana Ditolak
Hizbut Tahrir Dimana-mana Ditolak
Bogor, NU Online 
Penulis buku Gerakan Politik HTI, Sofiuddin, di banyak negara Islam gerakan organisasi Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Taqiyuddin An Nabhani itu ditolak dan dilarang karena berbagai macam alasan. Mulai dari alasan mengganggu stabilitas negara sampai dianggap organisasi teroris.

"Posisi HT dimana-mana ditolak," ujarnya dalam Diskusi Kebangsaan Mengawal Pancasila dan Menjaga NKRI: Perppu Ormas & Ancaman Ideologi Negara di Pusat Pengembangan Islam Bogor, Senin (28/8).
 
Ia menambahkan, ormas-ormas anti-Pancasila seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dianggap meresahkan masyarakat. Oleh karenanya, harus dibubarkan. 

Belakangan, lanjutnya, pemerintah menerbitkan Perppu ormas sebagai alat untuk membubarkannya. Meski hal itu telat, tapi patut diapresiasi.

"Tapi saya melihat, daripada tidak ada tindakan pencegahan, lebih baik ada, walaupun telat. Sehingga itu pun perlu diberikan apresiasi, kebijakan itu sudah tepat," ujarnya.

Dosen STIQ Depok itu menambahkan, Pancasila adalah dasar negara yang tepat untuk mampu mempertemukan dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia. 

"Pancasila itu sakti karena ketika ditenggelamkan, Indonesia jadi kacau dan kehilangan identitasnya," terangnya.

Bahkan, ia menegaskan, yang butuh Pancasila bukan hanya Indonesia, tetapi juga dunia international.

"Pancasila tidak hanya dibutuhkan Indonesia, tapi juga dunia," tegasnya.

Sementara, narasumber lainnya, Hery Al Halwani menuturkan, alasan mengapa HTI begitu menarik masyarakat adalah karena mereka menggunakan khilafah sebagai bahan jualan.

"Mereka tidak sadar kalau sedang dibodohi," tandasnya.

Hery memaparkan, ada tiga tahapan dakwah HTI. Pertama, tasqif individu (pembinaan individu). Kedua, tasqif jamali (pembinaan umum) setiap bulan sekali gabungan halaqoh-halaqoh dari berbagai wilayah, kemudian dakwah mengenalkan ke Masyarakat. Terakhir, pengambil alihan kekuasaan dengan cara menggalang dukungan dengan Ahlun Nushrah atau tokoh yang berpengaruh dalam Pemerintahan seperti TNI.

"Jadi, HTI yang mengatakan bahwa ia anti-kekerasan, itu bohong besar. Karena jika (mereka) sudah kuat, tinggal satu perintah pemberontakan saja," jelasnya.

Adapun, HA. Khotimi Bahri menyebut, argumentasi nash dan landasan sejarah yang dijadikan rujukan HTI sangat lah lemah. Baginya, model pemerintah Usmaniyah, Abbasiyah, Muawiyah, dan lainnya itu berbentuk daulah dan dinasti, bukan Khilafah. 

"Undang-undang tentang kehidupan sosial Turki Usmani misalnya. Terdiri dari seribu bab, itu terdiri dari kaidah-kaidah ushul fiqih. Bukan ayat, bukan hadits," tandas mantan HTI Kota Bogor itu.

Acara diskusi kebangsaan ini terselenggara atas kerjasma Visi Islam Sunni, Pusat Pengembangan Islam Bogor, dan Penerbit Buku Pustaka Compass. (Muchlishon Rochmat/Abdullah Alawi)


Selasa 29 Agustus 2017 17:3 WIB
Satkornas Banser Luncurkan Buku Pedoman Operasional Kebanseran
Satkornas Banser Luncurkan Buku Pedoman Operasional Kebanseran
Jakarta, NU Online
Kepala Satuan Koordinasi Nasional Barisan Ansor Serbaguna (Kasatkornas Banser) H Alfa Isnaeni mengumumkan bahwa Satkornas Banser telah merilis buku kebanseran. Buku ini memuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan dan operasi Banser di semua tingkatan.

Demikian disampaikan H Alfa Isnaeni di hadapan sedikitnya 700 ratus orang pada acara Malam Tasyakuran Kemerdekaan Ke-72 RI di Kantor Sekretariat PP GP Ansor, Jalan Kramat Raya Nomor 65 A, Jakarta Pusat, Senin (28/8) malam.

“Satkornas sudah menyusun buku juklak kebanseran. Buku ini lahir sebagai amanat kebanseran kepada Satkornas Banser,” kata Alfa pada malam tasyakuran yang juga dimeriahkan oleh pertunjukan grup Wayang Kampung Sebelah.

Menurutnya, buku kebanseran ini juga menjelaskan hubungan Ansor dan Banser.

Buku ini, ia melanjutkan, sudah dicetak. Buku ini pedoman kebanseran untuk seluruh Indonesia.

“Buku ini gratis, boleh diambil satkorwil untuk pedoman ke bawah di ruang sebelah, tapi alangkah baiknya mengganti ongkos cetak,” kata Alfa disambut tawa para hadirin. (Alhafiz K)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG