IMG-LOGO
Wawancara

Pesantren, NU, dan Penggemblengan Putra-putri Kiai

Rabu 30 Agustus 2017 16:2 WIB
Bagikan:
Pesantren, NU, dan Penggemblengan Putra-putri Kiai
NU tak dipisahkan dengan pesantren. Ketika regenerasi di pesantren mandek, maka akan mandek juga di NU. Sehingga butuh pengkaderan yang khusus untuk putra-putri kiai agar pesantren tetap jalan. Ketika itu berhasil, akan membantu untuk mendinamisasi NU yang pada gilirannya untuk bangsa Indonesia. 

Jadi, dengan demikian, kaderisasi dan regenerasi di pesantren tiada lain adalah untuk bangsa ini. 

Lalu bagaimana resep agar putra-putri kiai bisa menjalankan cita-cita NU dan bangsa ini? Pengasuh Pondok Pesantran Al-Huda Doglo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, KH Habib Ihsanuddin bercerita pengalaman dan resepnya kepada Abdullah Alawi dari NU Online. Berikut petikannya. 

Bagaimana caranya mempertahankan pesantren?

Pertama kiai itu harus ikhlas. Ikhlas itu adalah nilai tertinggi. Dia mendirikan pondok pesantren itu betul-betul dari lubuk hati untuk bisa bagaimana umat islam bisa paham terhadap agama. pertama kiai itu harus ikhlas. Kedua, kiai itu harus istiqomah di dalam mengajar karena tidak istiqomah ibaratnya seperti ayam mengerami. Kalau ayam itu dikerami, tapi tidak istiqomah, sering ditinggal pergi, ya tidak akan jadi, tidak akan menghasilkan kutuk yang sangat baik, bahasa jawanya kemelekeren atau gagal. Podok juga sama. 

Yang kedua kalinya, pondok itu harus ditangani dinomorsatukan dari yang lain, tidak boleh dinomorduakan. Kalau dinomorduakan banyak sekali, seorang kiai punya pondok pesantren merangkap menjadi anggota DPR, ini akhirnya pondoknya yang akan kalah, jika dinomorduakan. 

Jadi istilah orang punya istri, harus dijadikan istri nomor satu. Jadi saya ini saya udah 53 tahun membina anak-anak dari nol. Saya mempelajari setiap pergerakan itu. Sering saya pergi begitu saja, anak-anak itu sudah bimbang tidak karu-karuan. Jadi harus istiqomah, ikhlas, tabah, tiga itulah yang menjadi sayarat untuk mempertahankan pesantren. 

Jadi, terutama sekarang ini. Sekarang ini NU dalah kekuatan Indonesia. Kekuatan NU itu di pondok pesantren. Contohnya yang memimpin NU kan kiai-kiai. Semua kiai keluaran dari pondok pesantren. Tidak ada kiai keluaran bukan pondok pesantren. Kiai mesti keluaran pesantren. Kita harus betul-betul memperhatikan permasalahan pondok pesantren ini karena ini adalah dasarnya NU, mempertahankan pondok pesantren berarti mempertahankan NU. 

Oleh karena itu, kalau sampai terjadi rencana pelajaran hanya lima hari dan 8 jam, ini yang akan akan kena akibatnya adalah pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu rata-rata sekarang sudah diadakan pendidikan formal. Kalau 8 jam sampai jam empat, diniyah itu biasanya waktu sore, anak sudah payah, habis pikirannya, sehingga diniyahnya hilang, padahal diniyah itu bagian dari pondok pesantren. Oleh karena itu, NU melalui Rais ‘Aam menolak gagasan itu, saya dari pondok pesantren sangat-sangat setuju. 

Bagaimana supaya putra dan putri pesantren bisa melanjutkan perjuangan orang tuanya, salah satunya melanjutkan pesantren?

Selain mempelajari pelajaran agama secara paripurna, artinya tidak sepotong-sepotong, kalau tafsir Al-Qur’an ya 30 juz, kalau hadits ya namanya Muslim 4 jilid, Bukhori 4 jilid, dan dimulai dari bawah nahwunya, sharaf, badi’, ma’ani, bayan, balaghah sehingga dalam mempelajari agama itu betul-betul bisa paripurna, tidak sepotong-sepotong. Kemudian juga anak-anak itu di pondok itu harus diadakan sekolahan formal. Kalau tidak disertai dengan formal, sehingga katakanlah, dia bisa membaca kitab, tapi tidak bisa membaca tanda-tanda zaman. Oleh karena itu kedua-duanya harus ada. Dia nyantri, juga sekolah. 

Kemudian setelah ngaji, sekolah selesai, kemudian masuk organisasi, pendidikan yang sangat luar biasa organisasi itu karena banyak sekali kiai-kiai yang yang tidak berorganisasi itu enggak tahu keadaan sekarang seperti di Jakarta enggak tahu apa-apa, tapi masuk organisasi dari IPNU, Ansor, naik di NU, insyaallah akan tahu. Dia akan bisa. Selian itu juga harus sering membaca ya, bacaan-bacaan tujuan dia, membaca bukunya Pak Said Aqil, Gus Dur, Mbah Hasyim Asy’ari, sehingga kita akan bisa tahu para sesepuh dulu bagaimana perjuangannya. Juga para pimpinan sekarang. Kita kombinasikan. Insyaallah itu akan tahu tanda-tanda zaman.

Putra-putri kiai sebagai kader Ahlussunah wal-Jama’ah, bagaimana resep atau kunci mereka mengabdi di masyarakat? 

Begini, yang pertama mengetahui bahwa ajaran Ahlussunah itu benar. Yakin. Kalau orang sudah yakin tidak mudah digoyah. Saya tiap bulan didatangi (dia menyebut nama sebuah organisasi), dari Solo, Yogya, dari pusat, mereka memberi penjelasan… Karena saya sudah yakin kepada kebenaran ajaran NU, ya tidak tergoyahkan. Perjuangan itu harus yakin dulu tentang apa yang diperjuangkan. Kalau tidak yakin, ya seperti orang-orang itu, pelacur politik, di sana tidak posisi pindah sini, di sini tak ada posisi pindah sana. Lha kalau kita didahului dengan yakin, kita tidak akan pindah. Kalau anda tidak bisa menyampaikan argumentasi yang bisa mengalahkan keyakinan saya, jangan harap saya ikut keyakinan saudara. 

Saya zaman Orba, didatangi tokoh-tokoh waktu itu, diberikan cek kosong untuk membangun pesantren, tidak bisa. Saya kalau tidak ada sangkut-pautnya dengan Islam, Islam tidak ada sangkut pautnya dengan Ahlussunah wal-Jama’ah, tidak. Yakin itu sudah ada. Kita sudah mempelajari tuntunan konsep-konsep Ahlussunah wal-Jama’ah dengan sungguh-sungguh sejak zaman Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari sampai Pak Idham Chalid, sampai sekarang, kita akan akan tahu programnya NU. Saya di hadapan orang-orang jenggotan, saya ini orang NU, didikan pesantren. 

Jadi, jika saudara mendengar dalil-dalil, argumen dari saya dalam debat nanti, itulah bahwa di Indonesia ada orang seperti saya, yang pendapatnya seperti saya, dahulu debat. Karena saya sudah yakin kebenaran jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Kemudian kita juga mengikuti perkembangan sekarang bagaimana berita, baik surat kabar, tv, buku-buku yang lain tentang doktrin Ahlussunah wal-Jama’ah. Itulah harapan kami.

Saya pernah didawuhi Pak Idham Chalid. Kalau ingin menjadi pemimpin itu, satu, jangan hasud. Jangan jadi orang dengki, iri hati. Itu harus dihilangkan dan jangan takut dihasudi. Jangan hasud dan jangan takut dihasudi. 

Saya tadi membaca orang yang menghasud Kiai Said Aqil. Tidak apa-apa, itu kan pendapat Saudara. Said Aqil tetap jalan terus, jangan berhenti. Menjalankan NU itu adalah menjalankan haq, menjalankan yang benar, jangan hasud, jangan dihasud. Orang yang hasud itu tidak akan menjadi pemimpin. 

Panjenengan semua itu harus bertanggung jawab, bahwa sespuh NU itu akan meninggal. Siapa lagi yang harus mengganti, ya kamu-kamu sekalian. Anak-anak muda itu harus mempersiapkan diri konsep-konsep NU, tujuan NU apa yang sekarang diperjuangkan NU, ini harus dipelajari di organisasi, mendapatkan gembelengan untuk memimpin. Pokoknya panjenegan harus bismillah siap untuk memikul tanggung jawab NU di masa yang akan datang. Benar, NU itu adalah haq, benar. Coba NU itu sudah berapa lama mau dihancurkan, sampai sekarang, tapi alhamdulillah wa qul jaal haqqu wazhaqal bathil innal bathila kana zahuqa. 

NU itu punya keistimewaan yang tidak dipunyai orang lain. Ya itu, masih banyak kiai yang ikhlas, masih banyak kiai yang memiliki karomah dan di dalam perjuangan itu tidak hanya pinter yang diajukan tapi syariat dengan haqiqat. Sebab syariat saja tanpa haqiqat itu, syariat hanya pintar saja, tidak disertai doa dan pendekatan kepada Allah, maka kosong, ibarat pohon tidak ada buahnya. Haqigar tanpa syariat, sampeyan berdoa saja, tanpa berjuang ngalor ngidul, ngetan ngulon, tidak mendirikan Pagar Nusa, tanpa Ansor, berdoa saja, klenik jadinya. Jadi kita harus syariat dan haqiqat besama-sama, insyaallah. Kepandaian dan wiridan yang ajeg, pondok pesantren itu tidak hanya dibangun semen dan beton dengna pasir, tapi panjang lagi harus dipndasi dengna prihatin, riyadlah supaya kekuatannya lahir batin. 

NU juga begitu. Saya akan selalu prihatin selain untuk pondok saya, saya juga insyaalah karena Idham Chalid mengatakan pesantren itu adalah ibarat ranjang dan kolong. Adanya NU adalah karena adanya pondok. Pondok itu karena yang mendukung orang NU. Syaiani mutalamijaini. Dua yang keberadaannya harus ada. Ada pondok ada NU. Ada pondok ada NU. 

Seandainya pondok itu berkurang atau bahkan tidak ada, bagaimana NU? 

Saya rasa akan hancur. Karena NU itu dipimpin ulama. Ulama itu mesti lulusan pondok pesantren. Sampai detik ini belum ada ulama tidak tamatan pondok pesantren. Kalau ada ya ustadz. Jadi oleh karena itu, antara NU dan pondok pesantren harus ada. Ini menurut pendapat saya. 

Bagikan:
Selasa 22 Agustus 2017 10:1 WIB
Sujiwo Tejo: NU Jangan Andalkan Donatur untuk Kebudayaan
Sujiwo Tejo: NU Jangan Andalkan Donatur untuk Kebudayaan
Budayawan Sujiwo Tejo turut mengahadiri Silaturahim Budaya yang digelar Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia pada akhir bulan lalu, di gedung PBNU, Jakarta. Ia sempat bernyanyi beberapa lagu dan mengikuti sarasehan budaya. Selepas kegiatan itu, ia sempat diwawancarai Abdullah Alawi dari NU Online tentang beberapa hal terkait kebudayaan di NU. Berikut petikannya: 

Apa pendapat Anda tentang Lesbumi?

Oh, saya pas kecil, kalau tidak ada Lesbumi, tidak ada hiburan di situbondo. Mereka bikin ludruk, bikin banyak hal. Di situbondo itu, kegiatannya, saya waktu SD, kalau enggak ada Lesbumi, ya sepi.  Lesbumi bikin ini, bikin itu, saya nonton; ketoprak. Itu yang saya selalu saya kenang. Makanya saya kan sekarang ditaro di Lesbumi juga. 

Itu peran yang paling konkret yang saya rasakan. Kalau tidak ada Lesbumi, Situbondo daerah yang sunyi dari kesenian-kesenian juga. Mereka nanggap wayang juga. Peran yang paling membekas bagi saya itu. 

Bagaimana peran Lesbumi saat ini? 

Kalau Pak Said (Ketua Umum PBNU) ngandikane (mengatakan, red.) pencapaian kebenaran yang mendekati lebih kebenaran bukan dari premis-premis, tapi dari kesenian. Jadi, kalau keseniannya makin tinggi bangsa ini, maka konflik antaragama, antarsekte di dalam agama juga bisa dikurangi karena mereka mencari kebenarannya tidak dari premis-premis, tidak dari anggapan-anggapan kebenaran itu, tetapi dari sesuatu yang lebih dari hati itu. Kalau dari hati kan pasti ketemu.

Bagaimana saran untuk memaksimalkan peran dalam penataan kebudayaan di NU? 

Wah, itu yang agak angel (sulit, red.). Kalau aku secara garis besarnya, NU jangan ngurus komunitas tok. 

Bagaimana itu?

Ya bisnis, bikin rumah sakit. Bukan bisnis, ya, bikin perguruan-perguruan tinggi, duitnya untuk menghidupkan kesenian, jangan dari donatur-donatur begitu. Ya. 

Rabu 16 Agustus 2017 9:2 WIB
Islam Radikal Akan Bertambah dengan Berlakunya FDS
Islam Radikal Akan Bertambah dengan Berlakunya FDS
Ketua PBNU H. Robikin Emhas (foto: Ahmad Labieb)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah menginstruksikan kepada seluruh Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, beserta seluruh struktur NU di semua tingkat kepengurusan, Pengurus Lembaga, Pengurus Badan Otonom, beserta seluruh struktur Lembaga dan Badan Otonom di semua tingkat kepengurusan untuk menolak pemberlakuan Full Day School. Intruksi tersebut berisi:

Pertama, melakukan aksi dan menyatakan sikap menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan kebijakan-kebiajakan lain yang merugikan pendidikan di Madrasah Diniyah.

Kedua, mendesak pemerintah di masing-masing tingkatan (Gubernur/Bupati/Wali Kota) untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, pendidikan Madrasah Diniyah.

Ketiga, melakukan upaya-upaya lain di masing-masing wilayah untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan kebijakan yang merugikan pendidikan Madrasah Diniyah, demi menjaga harga diri dan martabat Nahdlatul Ulama.

PBNU menegaskan bahwa Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 sama sekali tidak menyinggung secara serius implementasi Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana yang dikampanyekan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Konsentrasi kebijakan tersebut malah cenderung terfokus mengatur kebijakan soal jam sekolah. Penguatan karakter tidak bisa secara serta merta disamakan dengan penambahan jam belajar. Di sisi lain, kebijakan dianggap akan akan menggerus eksitensi madrasah diniyah. Padahal selain pondok pesantren, madrasah diniyah merupakan tulang punggung yang membentengi persemaian paham dan gerakan radikalisme.

Bagaimana penjelasan kenapa PBNU begitu serius menolak FDS? Abdullah Alawi dari NU Online mewawancarai Ketua PBNU Bidang Hukum H. Robikin Emhas di gedung PBNU. Berikut petikannya:

Kenapa NU begitu serius menolak FDS?

Persoalan FDS ini serius sekali dan tak ada tawar-menawar. Dalam bentuk Permendikbud itu yang kabarnya, wacananya Mendikbud mau dievaluasi Perpres, yang di dalamnya norma yang diatur di antaranya FDS itu diterapkan secara optional. Optional artinya bagi yang sudah siap, silakan diterapkan. Bagi yang tidak, ya silakan. 

Tapi berdasarakan pengalaman yang ada, seluruh regulasi, meskipun sifatnya optional, ya di lapangan aplikasinya sangat bergantung pada yang ada di belakang otak orang. Sehingga misalnya Perpres mengatur optional, bisa saja di lapangan dipaksakan untuk diterapkan. Nah, NU tidak ada tawar-menawar sama sekali. 

Termasuk yang optional?

Tidak. FDS no. Optional sekali pun tidak.  

Seandainya Perpres itu ditetapkan dan isinya seperti Permendikbud itu, bagaimana sikap NU? 

Kita tidak. Kita tidak. Tetap tidak. Kita menolak. Pokoknya kita tolak. Alasan utama kenapa kita tolak, berdasarkan hasil penelitiannya Setara Institute, Wahid Institute dan penelitian-penelitian lembaga indevenden yang lain, bahkan Kemenag, tumbuhnya radikalisme dan intoleransi di sekolah-sekolah umum itu sudah pada 6,8 persen. Itu angka yang sangat mengkhawatirkan. 

Siapa yang punya andil untuk menumbuhkan Islam yang selama ini moderat, yang menciptakan yang 6,8 persen itu? adalah mereka yang selama ini mereka yang mengusung gagasan-gagasan Islam formal itu. Islam garis keras itu. 

Kalau ngomong mengenai kenapa Indonesia selama ini sebagai negara besar dengan ragam, etnik, budaya, agama dan sebagainya, tapi tetap damai? Jawabannya satu, karena di Indonesia ada pesantren. Di Indonesia ada Nahdlatul Ulama. Kalau menyebutnya adalah Nahdlatul Ulama, pesantren, maka jawabannya karena Islam yang berkembang adalah Islam washatiyah (moderat). 

Nah, bayangkan, kalau FDS diterapkan yang di sekolahan umum yang pertumbuhan intoleransi radikalisme yang sudah begitu, kalau ditambahi waktunya, pulang jam satu menjadi pulang jam 4, maka potensi tumbuhnya radikalisme dan intoleransi semakin inggi. Di sisi lain pada waktu yang bersamaan, karena gudangnya Islam moderat itu NU, dan basis pendidikannya salah satunya adalah madrasah diniyah, maka dengan sendirinya mati. 

Artinya apa, pertumbuhan Islam moderat akan berkurang karena sebagian segmennya, kakinya dimatikan, sementara Islam garis keras, intoleran semakin tinggi, 15 tahun yang akan datang, Indonesia perang saudara. 

Pemerintah apakah tidak menyadari hal itu? 

Saya yakin pemerintah belum sepenuhnya menyadari hal ini. Saya yakin begitu. Kalau dilihat bagaimana asal-muasal pemerintah menerbitkan kebijakan ini, bukan ide dasar lho ya, itu kan karena lahir dalam Rapat Terbatas, ratas kabinet, mengenai pariwisata. Rapatnya pada bulan Februari kalau tidak salah, tahun ini. Rapat itu adalah tentang pariwisata, bukan tentang pendidikan, penguatan karakter, bukan. Agar pariwisata ini meningkat, seyogiayanya libur sekolah, libur murid, disamakan dengan libur orang tuanya. 

Itu artinya mengasumsikan anak didik ini, mengasumsikan orang tuanya adalah pegawai negeri dan selama ini mereka terhambat untuk berwisata itu karena anaknya hari Sabtu masih sekolah. Coba sesembrono itu. Pada akhirnya kemudian lahir kebijakan itu. 

Tetapi harus dilihat risiko masa depan kalau kemudian misalnya pertumbuhan Islam radikal seperti tergambarkan pada data-data yang ada itu (6,8 peren), dan Islam moderat dipersempit ruangnya, sekali lagi 15 tahun kemudian saya kira, hanya kita bisa melihat bagaimana Indonesia akan menjadi semacam negara-negara Timur Tengah yang berkecamuk dengan saudara itu. 

Sehingga saya katakan, yang terancam bukan madin, tapi NKRI. Ini yang perlu nyampe pada pikiran itu. 

Bisa dijelaskan sekali lagi argumentasinya?

Hasil penelitian itu, sekolah umum menghasilkan 6,8 itu radikalisme, intoleransi, kalau waktunya ditambah, artinya kesempatan bagi pihak lain. Saya yakin itu bukan kebijakan Mendikbud untuk menumbuhkan Islam radikal itu, tetapi ada pihak lain yang bekerja, untuk menumbuhkan Islam radikal. Dan terbukti sampai sekarang pemerintah, dalam hal ini Mendikbud, tidak berhasil untuk mengatasi persoalan itu. 

Kenapa pemerintah dalam hal ini presiden terkesan mengulur-ulur waktu mengeluarkan Perpres?

Ya mungkin sedang menggodoknya, tapi warga NU di bawah, sudah protes. 

Seandainya tetap menjalankan FDS, bagaimana NU di 2019?

Kiai-kiai NU di Jawa Timur pada rapat tanggal 8 kemarin, PCNU se-Jawa Timur, mereka sebelumnya pernah menyatakan sikap untuk kemudian aksi. Dan bahkan Kiai Mutawakil, Ketua PWNU Jawa Timur, sudah menegaskan, jangan sampai kiai-kiai NU aksi dan melakukan penolakan keras ke Istana. Apalagi kalau kemudian mufaraqah (berpisah), kalimatnya sudah begitu. Jawa Tengah sama. Luar Jawa juga. Ini yang tidak sabar sudah dimana-mana. Kita sebetulnya PBNU amat sangat tidak berharap ada gerakan-gerakan di bawah seperti itu sehingga PBNU berkali-kali menyampaikan sikap. 

Ketika gagasan itu masih baru dilontarkan, kita bereaksi. Setelah diundangkan, kita udah menolak keras, tapi tidak segera dicabut. Kita udah ketemu Wapres, ketemu Presiden dengan baik, tapi tidak segera dijanjikan, tapi tidak kunjung dieksekusi. 

Nah, struktur NU di bawah, termasuk pesantren-pesantren dan kiai-kiai, mereka berpikir PBNU tidak berhasil memperjuangkan aspirasinya, maka mereka bertindak sendiri-sendiri. Pada akhirnya kita lepas, artinya ya silakan menyampaikan aspirasi. Jadi, sudah ada suara untuk menganjurkan mufaraqah dengan pemerintah di 2019. 


Senin 14 Agustus 2017 9:3 WIB
Untuk Melindungi Umat, Perlu Standarisasi Dai
Untuk Melindungi Umat, Perlu Standarisasi Dai
Hadis Nabi Muhammad yang berbunyi “Ballighu ‘aani walau ayat”. Artinya, sampaikanlah dariku (Nabi Muhammad) walau hanya satu ayat saja, menjadi pedoman bagi setiap muslim untuk berlomba-lomba dalam berdakwah. Menyeru dan mengajak orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam. Tentu mereka menyampaikan ajaran Islam sesuai dengan kapasitas pengetahuan yang mereka kuasai.

Medan dakwah mereka juga berbeda-beda. Ada yang berdakwah di musholla, masjid, majelis taklim, bahkan hingga ada yang berdakwah di televisi, radio ataupun media sosial seperti youtube. Hingga kemudian disematkanlah gelar ustadz atau ustadzah di bahunya. 

Naasnya, tidak sedikit dari mereka yang tidak memiliki latar belakang pengatahuan keislaman yang mendalam. Karena biasanya ada juga selebriti yang banting setir menjadi ustadz atau ustadzah meski baru ‘sedikit’ belajar tentang Islam dan segala disiplin keilmuannya. Ada juga gelar ustadz atau ustadzah tersebut disematkan oleh televisi tertentu –meski tidak terlalu menguasai ilmu-ilmu keislaman tetapi menghibur- untuk mengejar rating. 

Meski demikian, ada juga yang dakwah di televisi atau media sosial tersebut adalah orang yang benar-benar mendalami dan menekuni Islam karena mereka memang belajar tentang Islam dan disiplin ilmu-ilmu keislaman selama berpuluh-puluh tahun.

Kehadiran ustadz atau ustadzah di televisi atau media sosial tersebut tidak jarang membuat masyarakat heboh karena materi-materi yang mereka sampaikan begitu kontroversial. Seperti kenikmatan surga adalah pesta seks, anjuran untuk tidak menjadi dokter hewan bagi seorang muslim, mengaitkan operasi cesar dengan gangguan jin, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia akan bekerja sama dengan Kemenag, Universitas Islam Negeri, Ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan lainnya untuk melakukan standarisasi dai. Hal itu dilakukan agar materi dakwah yang disampaikan para dai, ustadz, dan ustadzah tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan kredibel. 

Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah standari dai tersebut itu seperti apa? Apakah semua dai akan distandarisasi? Bagaimana pola dan mekanismenya? Apakah standarisasi sama seperti sertifikasi? Apakah khatib juga akan distandarisasi? dan Kapan standarisasi akan efektif dilaksanakan? 

Jurnalis NU Online, A Muchlishon Rochmat, berhasil mewawancarai Ketua Komisi Dakwa KH Cholil Nafis untuk memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan ‘standarisasi dai’ ini. Berikut hasil wawancaranya:

Belakang ini, banyak ustadz –baik yang ada di televisi ataupun media sosial- yang mengebohkan masyarakat karena pernyataan yang mereka seperti pesta seks adalah nikmat surga, mengaitkan operasi cesar dengan gangguan jin, dan lainnya. Bagaimana menanggapi itu?

Keberadaan para ustadz yang ada di televisi, radio, ataupun frekuensi-frekuensi publik lainnya seharusnya menjadi perhatian yang serius. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, standarisasi para ustadz. Baginya, ini harus dilaksanakan agar para ustadz tersebut memiliki kualifikasi yang memadahi karena mereka berbicara di depan ratusan ribu bahkan jutaan penonton.

Kedua, ustadz-ustadz juga perlu koreksi diri atau muhasabah. Mana dalil-dalil yang masih parsial. Mana yang harus dilengkapi dengan dalil yang lain. Sehingga hukum atau ceramah yang disampaikan tidak membuat resah masyarakat. 

Apakah yang dimaksud dengan standarisasi? Apakah standarisasi sama dengan sertifikasi?

Sebenarnya standarisasi berbeda dengan sertifikasi. Kalau sertifikasi, orang baru boleh ceramah kalau mendapatkan sertifikat. Tetapi kalau standarisasi itu lebih kepada kualifikasi seperti orang yang bergelar S1, S2, dan S3. Soal  dipakai atau tidak itu terserah kepada ‘pasar’, orang yang ‘memakainya.’ Pemakainya itu sudah bisa mengukur. Ini membutuhkan dai yang standarnya A. Ini membutuhkan dai yang standarnya B. Kita bisa mengkualifikasikan itu. 

Kita ingin memperbaiki kualitasnya dari pada mengekang siapa yang berhak untuk ceramah dan siapa yang tidak berhak untuk ceramah. Selama ini kita masih bertumpu kepada kekuatan masyarakat. Artinya, masyarakat yang mengundang, masyarakat yang membayar, dan masyarakat yang punya acara. Itu berbeda dengan negara tetangga kita seperti Malaysia atau Brunei. Orang yang menjadi dai itu adalah atas biaya negara.   

Yang distandarisasi apa saja nantinya?

Pertama, kita akan melakukan standar dasar seorang dai yaitu kemampuan orang di bidang agama. Apakah dia sudah layak menyampaikan ilmu itu di publik. Ada standar yang memang untuk hanya mengajar seperti mengajar Iqra, mengajar tajwid, mengajar tafsir. Kita ada standar dasar bahwa orang yang berbicara di publik itu minimal bacaan Al-Qur’annya bagus, mengerti agama dengan baik.

Kalau dia ceramah di televisi, pertama dia harus mengetahui tentang paham-paham keagamaan di Indonesia. Jadi dia tidak nabrak-nabrak ke yang lain. Kedua, mengetahui perbedaan-perbedaan ulama. Jika para ustadz tersebut menguasai sesuatu yang khilafiyah maka mereka bisa memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada umat. 

Ketiga, dia paham hubungan antara agama dan negara termasuk pilihan Pancasila ini sebagai dasar negara sehingga dia tidak menyoroti kesepakatan yang sudah disepakati. Bahwa NKRI adalah sebuah kesepakatan dan kita berkomitmen untuk hidup di dalam bingkai NKRI. Terakhir, dia memahami konteks pembicaraan dan wawasan tentang lingkungan dan masyarakat sehingga apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi.

Berarti semua akan distandarisasi atau hanya yang di media saja?

Kita sedang berkoordinasi dengan pihak terkait. Ke depan, orang yang bicara di televisi atau publik itu harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga yang kredibel seperti Kemenag, UIN, MUI, NU, Muhammadiyah, dan lainnya. Biasanya dengan adanya rekomendasi itu ada pertanggungjawaban terhadap sebuah lembaga. 

Sekarang banyak terjadi kesalahpahaman dan sensasi itu biasanya dari dai yang tidak jelas afiliasi paham keagamannya. Ketika dia tidak afiliasi, dia tidak paham agama, tidak paham pemikiran di Indonesia. Sehingga menyinggung yang lain. Sesuatu yang tidak qath’i (pasti) dibikin qath’i. Sesuatu yang tidak muttafaq alaih (semua ulama menyepakati) dibikin muttafaq alaih. Dan menganggap kebenaran tunggal dan meyalahkan yang lain. Padahal itu adalah wilayahnya khilafiyah (perbedaan pada cabang). 

Kalau yang aktif berdakwah di media sosial seperti Youtube bagaimana?

Saya pikir Youtube itu adalah regulasi yang lain. Saya pikir masyarakat bisa menontonnya ketika itu dianggapnya benar. Kalau orang yang melakukan yang macam-macam dan mengarah kepada kriminal, dia akan diproses secara hukum. 

Menurut saya, karena Youtube itu bebas dan semua bisa mengakses dan meng-upload-nya maka hanya orang yang aktif saja yang menggunakannya. Kita mencermati saja, kalau itu melanggar maka kita kasih perlakuan. Di pedoman dakwah itu ada pedoman dai. Kalau ada dai yang membuat kontroversi dan masalah, maka kita akan kasih pembinaan kepada yang bersangkutan.

Ada anggapan bahwa standarisasi itu adalah sebuah pengekangan karena mau berdakwah saja masa harus diatur. Bagaimana itu?

Sekarang adalah zaman kualifikasi dan standarisasi. Jadi bukan melarang, tetapi kalau anda kompeten ya silahkan. Yang dilarang adalah orang yang tidak kompeten tetapi membuka praktik. Dokter saja tidak boleh membuka praktik kalau dia tidak memiliki sertifikat kompetensi. Untuk menjadi konsultan dan manajer saja harus memiliki sertifikat kompetensi. 

Kita menghindari praktik orang yang tidak kompeten. Sebenarnya kita melindungi masyarakat dan umat. Jangan sampai mereka yang berdakwah itu menyampaikan sesuatu yang sesat sehingga nanti malah menyesatkan. Sebenarnya apapun memang harus diatur di dunia kualifikasi seperti sekarang ini. Sekarang harus dipilah. 

Selain kompetensi, kita juga akan menilai konsistensinya. Jangan sampau kita tahu, tetapi perilakunya tidak mencerminkan pengetahuan kita tersebut. Di dalam berdakwah agama juga ada perilaku yang harus dinilai. Perilaku tersebut bisa dilihat dari track record nya. Meskipun dia ustadz dan lulusan S3, tetapi dia sudah pernah melakukan tindak pidana kriminal maka ia harus diberi sanksi untuk menyampaikan kebenaran di depan umum.  

Sebenarnya ini sama dengan pofesional lainnya. Kita arahnya ke sana. Siapa yang profesional nanti kita serahkan kepada ‘pasar’. Nanti mereka akan memilih yang seperti apa. 

Artinya orang yang sudah diberi rekomendasi dan terstandarisasi tersebut sudah terjamin kredibilitasnya dalam menyampaikan dakwah di publik?

Orang-orang yang sudah diberi rekomendasi dan terstandarisasi itu adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi. Contoh misalnya saya di MUI banyak mendapatkan pertanyaan dari luar negeri terkait dengan ustadz yang akan dikirim ke sana. “Pak, ustadz ini baik atau tidak? Pak, ustadz ini bermasalah apa tidak?” 

Kalau kita tidak memfasilitasi itu, berarti kita tidak melayani umat. Sekarang hanya ustadz yang tidak ada kualifikasinya. Ada artis yang tiba-tiba menjadi ustadz. Yang penting bonek aja ngomong di publik. Dia sudah dipanggil ustadz.

Sampai saat ini proses standarisasi ini sudah sejauh mana?

Secara regulasi dan kebijakan, kita sudah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kemenag, KPI, dan Menkominfo untuk membahas tentang regulasi dan ini sedang berlangsung. Bulan depan, kita melakukan konsinyering untuk finalisasi.

Selain itu, kita juga sudah memiliki peta dakwah dan pedoman dakwah. Pedoman dakwah ini yang nantinya akan kita godok sehingga menjadi akademi dakwah. Jadi, nanti kita ada proses pelatihan. Ini bisa dilakukan oleh kita ataupun lembaga tertentu tetapi kita akan mengadakan proses tes terkait tentang standar. Ini masih basic, ini intermediate, ini sudah advance. 

Kalau di tingkatan-tingkatan; ini tingkat lokal, ini tingkat provinsi, ini tingkat nasional, dan ini tingkat internasional. Itu ada kualifikasinya masing-masih. Masa ada yang tidak menguasai bahasa asing sama sekali mau diletakkan di tingkat internasional. Ini kan tidak mungkin. Minimal yang di tingkat internasional harus menguasai satu bahasa, Bahasa Arab atau Bahasa Inggris. Paham pemikiran secara internasional. 

Kapan standarisasi dai ini akan efektif dilaksanakan?

Kalau pelatihannya tahun depan. Tetapi kebijakannya kita sedang buat sejak tahun ini. Minimal awal itu kan ada rekomendasi dulu (dari pihak-pihak terkait seperti Kemenag, MUI, UIN, NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya) bahwa orang ini memiliki kualifikasi sebagai dai. Kita wawancara, kita tes kemampuannya.

Ke depan, kita akan standarisasi seperti uji kemampuan atau kompetensi. Kompetensinya sudah sampai dimana. 

Bagaimana dengan khotib salat Jum’at? Apakah akan distandarisasi juga?

Kalau khotib kan bagian yang sangat spesifik. Kalau itu sudah kita bahas berkali-kali dengan Kementerian Agama untuk dilakukan standarisasi juga. Bahkan kalau bisa mereka bisa diangkat sebagai penyuluh agama. Jadi, penyuluh agama itu berbasis masjid. Sementara ini penyuluh agama yang jumlahnya 60 ribu itu kadang-kadang mereka tidak memiliki binaan khusus. 

Bagaimana kalau itu dimaksimalkan melalui masjid. Jadi orang yang diangkat sebagai penyuluh agama berbasis masjid tersebut adalah orang yang ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah. Termasuk honornya dan pembinaan ummat. Baru setelah itu dilakukan standarisasi. Misalnya bacaan Al-Qur’annya bagus. Kalau berceramah dia harus mengerti tentang tafsir-tafsir Al-Qur’an. Mengerti tentang fikih khilafiyah salat. Fikih-fikih sosial tentang tradisi kemasyarakatan. 

Dengan demikian, aktivitas masjid juga akan ‘dipantau’?

Selama ini, kalau ada masjid yang menggelar pengajian itu bertumpu kepada takmirnya. Siapa yang diundang oleh takmir. Maka dari situ, orang yang diundang harus berdasarkan kualifikasi tadi. Misalnya ustadz ini memiliki kualifikasi untuk mengajar kitab, ustadz ini berceramah. 

Jadi, kalau kita sudah ada kualifikasinya, kita akan mudah memberikan rekomendasi. Bukan hanya kemampuan, tetapi juga konsistensi terhadap ilmu dan imannya. Kalau hanya kualifikasi keilmuan, banyak sekali yang memiliki kualifikasi tersebut. Tetapi sekarang ada kompetensi. Itu didapat dari uji kompetensi dan konsistensi dengan keilmuannya. Seperi dokter. Dia mengerti ilmu kedokteran, tetapi kalau dia tidak konsisten dengan keilmuannya maka akan banyak terjadi mal-praktik.  

Di saat mal-praktik, di saat dia paham tafsir tetapi yang dibawa aliran sesat maka akan membuat kekacauan. Ilmunya banyak, ilmu tafsirnya bagus, tetapi dia membawa ajaran sesat itu akan repot.

Apakah standarisasi ini akan dilakukan berkala untuk mengecek konsistensi para dai? Atau bagaimana?

Iya, kalau kita menjadi asesor itu kan ada uji berkala. Umpamanya, dia melaporkan hasil dakwahnya. Dimana dan apa saja yang disampaikan. Kita bisa cek dari situ. Apakah ada resistensi atau tidak. Kalau dia dikasih standarisasi, tetapi dia tidak pernah dakwah maka bisa jadi ilmu dakwahnya bisa hilang. Misalnya dia setahun tidak pernah khutbah, itu bisa kaku lagi untuk berkhutbah. Itu baru khutbah. 

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG