IMG-LOGO
Nasional

Diberitakan Dukung Full Day School, PBNU: Itu Menyesatkan

Selasa 5 September 2017 16:6 WIB
Bagikan:
Diberitakan Dukung Full Day School, PBNU: Itu Menyesatkan
Jakarta, NU Online
“Judul beritanya menyesatkan”, itulah tanggapan Ketua PBNU H Robikin Emhas dalam menanggapi pemberitaan yang beredar bahwa “PBNU Akhirnya Dukung Kebijakan Full Day School” oleh media online viva.co.id. Terakhir diketahui, judul berita tersebut telah diubah oleh Viva sendiri.

Menurut Robikin, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 adalah tentang Hari Sekolah yang di dalamnya mewajibkan penyelenggaraan lima sekolah hari dalam sepekan.

“Sedangkan Perpres adalah mengenai Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Penyelenggaraan PPK dilakukan dalam enam hari sekolah. Itu poin utamanya. Namun bisa dilakukan dengan lima hari sekolah asal jam pulang sekolah tetap siang pada 12.00-13.00,” jelas Robikin, Selasa (5/9) di Jakarta.

Dalam hal PPK dilaksanakan dengan lima hari sekolah, lanjutnya, maka sejumlah syarat harus dipenuhi. Syarat itu meliputi proses dan forum pengambilan keputusannya hingga syarat objektif yang harus dipenuhi.

Sesuai janji Presiden Jokowi, Perpres PPK akan menganulir semua peraturan perundang-undangan yang mengatur hari sekolah yang substansinya bertentangan dengan isi Perpres.

Karena menurutnya, lima hari sekolah yang diatur Permendikbud 23/2017 bersifat imperatif (wajib), sedangkan poin utama penyelenggaraan PPK adalah enam hari sekolah. 

Maka, imbuhnya, jika Perpres diterbitkan, secara hukum Permendikbud Nomor 23 Tahun 2107 dengan sendirinya tidak berlaku.

“Dengan demikian, tidak mungkin PBNU mendukung Full Day School. Itu alasan mengapa judul berita itu saya katakan menyesatkan,” tandas Robikin.

Poin menyesatkan lainnya dalam berita tersebut yaitu ketika PBNU dinilai menutup rapat-rapat pintu dialog dengan pemerintah soal kebijakan lima hari sekolah tanpa dijelaskan alasannya.

Padahal, PBNU selama ini menutup pintu dialog dengan pemerintah soal kebijakan lima hari sekolah lantaran ajakan diskusi bukan dalam konteks dengar pendapat (hearing), melainkan pada pembahasan kebijakan yang sudah jadi. (Red: Fathoni)
Bagikan:
Selasa 5 September 2017 23:22 WIB
Menpora Segera Realisasikan Atlet Peraih Emas Jadi PNS
Menpora Segera Realisasikan Atlet Peraih Emas Jadi PNS
Jakarta, NU Online
Menteri Pendidikan dan Olahraga Imam Nahrawi segera merealisasikan janji kepada para atlet Indonesia yang meraih medali emas di SEA Games 2017 Kuala Lumpur 2017 untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pernyataan tersebut disampaikan setelah Menpora menemui Menpan-RB, Asnan Abnur di Kantor Kemenpan-RB, Selasa (5/9). 

Pertemuan itu terkait koordinasi tindak lanjut usulan pengangkatan menjadi PNS yang saat ini berubah nama menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi para atlet peraih medali emas SEA Games 2017.

"Terima kasih tentunya kepada Menpan RB yang telah memberikan terobosan bagi masa depan atlet. Hal ini sebagai bentuk kesungguhan pemerintah terhadap masa depan atlet. Tentunya atlet tersebut harus memenuhi kualifikasi dan peraturan yang sudah baku di Kemenpan RB, baik dari sisi pendidikan, umur dan sebagainya,” kata Imam Nahrawi usai melakukan pertemuan tertutup dengan Menpan RB Asnan Abnur, Selasa (5/9) siang.

Lebuh lanjut, Imam yang didampingi Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Raden Isnanta dan Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga Muhamad Hanan Rahmadi menambahkan, kemudahan untuk menjadi PNS merupakan salah satu bonus yang sudah disiapkan. 

"Bonus untuk SEA Games 2017 tidak hanya berupa uang tunai. Tentunya ini merupakan terobosan baru yang disiapkan pemerintah kepada para atlet. Berapa banyaknya atlet yang akan di promosikan menjadi PNS tentu akan diverifikasi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkas Imam.

Sementara itu, Menpan-RB Asnan Abnur mengakui pihaknya bersama Kemenpora tengah merancang  terobosan untuk  para atlet yang berprestasi khususnya di SEA Games 2017. 

“Ini merupakan terobosan khusus. Ini juga merupakan bentuk apresiasi kepada para atlet yang sudah berprestasi terutama  di level internasional.  Dengan demikian, kalau mereka sudah tidak jadi atlet maka mereka bisa bekerja sesuai dengan keahliannya,” tandas Asnan. (Red: Fathoni)
Selasa 5 September 2017 21:35 WIB
PWNU Jakarta: Kebijakan Full Day School Jelas Matikan Madrasah Diniyah
PWNU Jakarta: Kebijakan Full Day School Jelas Matikan Madrasah Diniyah
Jakarta, NU Online
Rais Syuriyah PWNU DKI Jakarta KH Mahfudz Asirun menegaskan bahwa kebijakan full day school dengan jelas akan mematikan madrasah diniyah dan pesantren. Praktik full day school bahkan meminimkan pengetahuan agama Islam yang tasamuh ini di mana selama ini diajarkan melalui madrasah diniyah dan pesantren.

Demikian disampaikan Rais Syuriyah PWNU DKI Jakarta Kiai Mahfudz di Jakarta, Selasa (5/9) malam.

“Praktik full day school bisa berakibat anak didik akan mencari ajaran agama dari jalan lain seperti internet dan lain sebagainya yang pastinya lepas kontrol seorang guru dan akan mengakibatkan pemahaman agama yang tumpang tindih bahkan condong radikal,” kata Kiai Mahfudz.

Menurutnya, sejarah pendidikan di Indonesia tidak akan bisa lepas dari pesantren yang kontribusinya konkret dan teruji. Perjuangan para pendidik pesantren sudah jelas menghasilkan kader bangsa yang tangguh menyelamatkan bangsa ini.

Karenanya pesantren adalah satu model pendidikan di bangsa ini yang sudah teruji dan terbukti, kata Pimpinan Pesantren Al-Itqon.

Kebijakan FDS tidak hanya membahayakan pendidikan agama di daerah-daerah. Menurut Kiai Mahfudz, kebijakan ini juga mengancam pendidikan agama Islam di ibukota Jakarta. Pasalnya jadwal pendidikan agama Islam di Jakarta tidak jauh berbeda dengan jadwal pendidikan diniyah dan pesantren di daerah-daerah.

Banyak pesantren di Jakarta maupun luar Jakarta yang dibangun oleh para ulama berawal dari kajian surau lalu berkembang menjadi diniyah dan menjadi pendidikan formal berbentuk pesantren. Ambil contoh Pesantren Al-Itqon Jakarta. Pesantren ini berawal dari madrasah diniyah lalu berkembang jadi pesantren formal.

Sebagaimana diketahui kebijakan FDS awalnya dikeluarkan oleh Mendikbud Muhadjir melalui permen. Mengingat resistensi yang kuat dari masyarakat, permendikbud terkait FDS ini kemudian diganti oleh perpres yang rencananya akan dirilis besok, Rabu 6 September 2017. (Alhafiz K)

Selasa 5 September 2017 21:15 WIB
Serikat Buruh Diminta Dukung Peningkatan Daya Saing Nasional
Serikat Buruh Diminta Dukung Peningkatan Daya Saing Nasional
Jakarta, NU Online
Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri mengajak setiap elemen ketenagakerjaan, termasuk serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) untuk turut andil dalam meningkatkan daya saing nasional.

“Semua pihak harus berkepentingan terhadap peningkatan daya saing. Serikat pekerja/serikat buruh juga harus mendukung dan bertanggung jawab peningkatan kompetensi dan  daya saing anggotanya ”  kata Menteri Hanif saat menerima audiensi DPP Konfederasi Serikat Nasional di kantor Kemnaker Jakarta pada hari Selasa (05/09/2017) petang tadi.

Menurut Hanif dalam persaingan global saat ini keberadaan SP/SB  juga mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan keterampilan dan  keahlian anggotanya agar kesejahteraan buruh meningkat dan ikut memajukan perusahaan.

"Perkembangan teknologi dan informasi ini merupakan konsekuansi dari dinamika dunia usaha dan industri. Untuk itu, sebagai salah satu wadah perjuangan pekerja/buruh, SP/SB juga harus membantu anggotanya untuk upskilling anggotanya. Sehingga, mereka mampu mengimbangi dinamika zaman yang ada," kata Hanif.

Hanif menambahkan perkembangan teknologi dan informasi memiliki pengaruh terhadap sektor ketenagakerjaan. Di satu sisi, keberadaan teknologi dan informasi dapat menghilangkan beberapa jenis pekerjaan. Di sisi lain, teknologi dan informasi juga mendatangkan jenis-jenis pekerjaan yang baru.

“Ini harus direspon secara cepat juga baik oleh pemerintah, dunia usaha dan tentu saja oleh serikat pekerja. Perubahan-perubahan ini yang ada ini harus menjadi tantangan serikat (SP/SB)," kata Hanif.

Pemerintah sendiri, kata Hanif telah melakukan berbagai upaya peningkatan daya saing SDM Nasional dengan berbagai program. Diantaranya adalah penguatan akses dan mutu pelatihan vokasi di BLK,  serta pemagangan nasional baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Namun begitu, mengingat jumlah angkatan kerja dengan pendidikan menengah ke bawah masih cukup tinggi. Langkah-langkah ini tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik lintas kementerian/lembaga, swasta, maupun masyarakat secara umum.

Tak hanya itu, kata Hanif  pemerintah mendorong pengusaha dengan pekerja untuk mengedepankan dialog sosial secara bipartit untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi dalam hubungan kerja.

"Kunci utama hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan itu adalah dialog sosial yang efektif dan produktif antara pihak manajemen dengan SP/SB. Jika ada persoalan dibahas dan dicarikan solusi di forum bipartit, " kata Hanif.

Harmonisasi hubungan industrial antar pihak sangat penting untuk meningkatkan produktivitas usaha maupun kesejahteraan. Untuk itu, upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis menjadi tugas bersama. "Hubungan industrial yang harmonis, hubungan industrial yang kondusif, dan hubungan industrial yang berkeadilan itu menjadi kepentingan kita semua," kata Hanif. (Red: Kendi Setiawan)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG