IMG-LOGO
Nasional

Perpres Pendidikan Karakter Terbit, Permendikbud 23/2017 Gugur

Rabu 6 September 2017 17:1 WIB
Bagikan:
Perpres Pendidikan Karakter Terbit, Permendikbud 23/2017 Gugur
Jakarta, NU Online
Presiden Joko Widodo secara resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).  Perpres PPK ini memuat 18 pasal yang termaktub di dalam 6 bab.

Terbitnya Perpres yang juga dihadiri Mendikbud Muhadjir Effendy, beberapa menteri lain serta perwakilan NU, Muhammadiyah, dan ormas lain secara otomatis menggugurkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Tentang lima hari sekolah yang sebelumnya diatur dalam Permendikbud dan sempat menuai polemik serta berbagai penolakan masyarakat itu dijelaskan dalam dalam pasal 16 ayat 2 dan pasal 17.

Pasal 16 ayat 2 menyatakan: “Satuan pendidikan formal yang telah melaksanakan PPK melalui 5 (lima) hari sekolah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini masih tetap berlangsung.”

Ketua PBNU Robikin Emhas menjelaskan, Penguatan Pendidikan Karakter dalam Perpres tersebut dilaksanakan melalui enam hari atau lima hari sekolah dalam seminggu. Namun tidak lagi diwajibkan 8 jam dalam sehari.

“Penguatan Pendidikan Karakter berdasarkan Perpres 87/2017 diselenggarakan enam hari sekolah dalam seminggu. Permendikbud 23/2017 dengan sendirinya gugur,” ujar Robikin yang turut hadir mendampingi Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Sekjen A. Helmy Faishal Zaini di Istana Negara Jakarta, Rabu (6/9).

Hal ini sesuai dengan pasal 17 dalam Perpres yang menyatakan: “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hari sekolah dan pendidikan karakter yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.”

Namun Robikin mengungkapkan, jika melaksanakan lima hari sekolah, maka harus diputuskan oleh satuan pendidikan dengan komite sekolah.

“Pelaksanaan lima hari sekolah ini harus mempertimbangkan ketercukupan guru dan tenaga kepandidikan, ketersediaan saran dan prasarana, kearifan lokal, dan pendapat tokoh masyarakat dan atau tokoh agama di luar komite sekolah,” papar Ketua PBNU Bidang Hukum tersebut.

Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 3 dalam Perpres yang menyatakan: "Dalam menetapkan 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan dan Komite/Sekolah Madrasah mempertimbangkan: a) kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan; b) ketersediaan sarana dan prasarana; c) kearifan lokal; dan d) pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah/Madrasah."

Di antara menteri yang hadir dalam penerbitan Perpres tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Koordinator Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Mendikbud Muhadjir Effendy. (Fathoni)
Bagikan:
Rabu 6 September 2017 22:0 WIB
Kewajiban Sekolah Delapan Jam Sehari Dihapus
Kewajiban Sekolah Delapan Jam Sehari Dihapus
Penandatanganan Perpres 87/2017.
Jakarta, NU Online
Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) untuk menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah mengubah sejumlah substansi di dalamnya.

Perpres yang ditandangani oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (6/9) di Istana Negara Jakarta itu tidak lagi mewajibkan sekolah 8 jam sehari. Namun, setiap sekolah dibebaskan untuk memilih mekanisme lima hari atau enam hari sekolah untuk mewujudkan PPK.

“Yang memilih lima hari sekolah silakan, asal pulangnya tetap antara jam 12.00-13.00 siang sesuai Perpres,” ujar Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj kepada NU Online, Rabu (6/9) di Jakarta.

Selain mengubah aturan jam sekolah, dalam Perpres tersebut, keberadaan Madrasah Diniyah (Madin) dan pendidikan keagamaan lain diakui Presiden Jokowi merupakan lembaga yang turut menjadi instrumen pendidikan karakter.

Karena itu, imbuhnya, Madin mulai sekarang akan mendapat dukungan penuh pemerintah, sebab Madin dianggap sejalan dengan cita-cita Presiden Jokowi dalam membangun karakter anak bangsa.

“Madin sebagai pembentuk karakter anak bangsa yang selama ini dikelola swadaya dan gurunya digaji apa adanya akan mendapat anggaran dari Pemerintah berdasarkan Perpres 87/2017,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqafah Ciganjur, Jakarta Selatan ini.

Sebelumnya, Permendikbud 23/2017 yang menuai banyak polemik dan penolakan dari masyarakat mewajibkan lima hari sekolah dengan 8 jam sehari atau 40 jam selama lima hari. 

Aturan ini menuntut siswa baru bisa pulang sekitar pukul 15.00-15.30 sore sehingga anak tidak mempunyai kesempatan ngaji di Madin. (Fathoni)
Rabu 6 September 2017 21:54 WIB
Terbitnya Perpres 87/2017, Usaha Keras Ketum PBNU Demi Madrasah
Terbitnya Perpres 87/2017, Usaha Keras Ketum PBNU Demi Madrasah
Jakarta, NU Online 
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Ishfah Abidal Aziz mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Rabu (6/9) di Istana Negara Jakarta merupakan hasil dari perjuangan para kiai dan warga NU. Hanya NU yang secara terbuka melakukan penolakan di mana-mana dalam waktu yang cukup panjang.

Tanpa mengurangi peran kiai dan pengurus NU yang lain, lebih khusus, Ishfah memuji Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj tak bosan-bosannya berjuang keras dalam menolak Permendikbud 23 yang kemudian dibatalkan Perpres itu. Kiai Said mengkampanyekan menolak kebijakan yang mengandung muatan full day school (FDS) itu di mana-mana dalam setiap kesempatan.  

“Perpres yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo hari ini tak lepas atas usaha keras Kiai Said yang intens berjuang melalui komunikasi dan pertemuan intensif dengan Presiden,” katanya di gedung PBNU, Jakarta. 

Menurut Ishfah, Kiai Said bertemu presiden tidak kurang dari tiga kali dan sekali dengan Wapres untuk meminta Permendikbud dibatalkan. 

Upaya Kiai Said itu, lanjutnya, karena kecintaanya terhadap madrasah diniyah dan pesantren demi kaum Nahdliyin. 

“Bukan karena menterinya dari Muhammdiyah lantas NU menolak Permendikbud itu. Sekalipun menterinya dari NU, Kiai Said akan menolak jika kebijakan itu ngotot dilakukan,” jelasnya.

Apresiasi atas usaha PBNU itu disampaikan Pengurus Cabang NU di daerah-daerah. Hinggga sore tadi, Kiai Said menerima telpon dari Cirebon, Majalengka, Bogor (Jawa Barat), Demak, Jepara (Jawa Tengah), Kota Surabaya dan PW Jawa Timur. Mereka mengucapkan terima kasih kepadanya.

Berikut perbedaan Permendikbud 23/2017 dan Perpres 87/2017 soal peraturan hari sekolah:

Permendikbud 23/2017

Pasal 2: 
(1) Hari Sekolah dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.

(2) Ketentuan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk waktu istirahat selama 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.

(3) Dalam hal diperlukan penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah dapat menambah waktu istirahat melebihi dari 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.

(4) Penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk dalam perhitungan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Perpres 87/2017

Pasal 9: 
(1) Penyelenggaraan PPK pada jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) Minggu.

(2) Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setempat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3) Dalam menetapkan 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan dan Komite/Sekolah Madrasah mempertimbangkan: 
a. kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan; 
b. ketersediaan sarana dan prasarana; 
c. kearifan lokal; dan 
d. pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah/Madrasah. (Abdullah Alawi)

Rabu 6 September 2017 18:15 WIB
Kemnaker Buka 160 Formasi Lowongan CPNS 2017
Kemnaker Buka 160 Formasi Lowongan CPNS 2017
Jakarta, NU Online
Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2017 untuk mengisi kebutuhan pegawai pada sejumlah jabatan. Berdasarkan pengumuman Sekretariat Jenderal Kemnaker dengan Nomor: Peng.1727/SJ/VIII/2017, ada 160 formasi yang dialokasikan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) baru.

Pengumuman ini diluncurkan setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) resmi membuka secara resmi  informasi  CPNS Periode II tahun 2017.

“Kebijakan penerimaan CPNS ini untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada jabatan-jabatan strategis di Kemnaker,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI Hery Sudarmanto di Jakarta pada Rabu (06/09).

Dengan dibukanya CPNS Tahun 2017 di lingkungan Kemnaker ini, Sekjen Hery berharap mampu meningkatkan kinerja Kemnaker. Sehingga pembangunan ketenagakerjaan dapat berjalan lebih optimal. “Mari bekerja dengan terobosan, dengan efektivitas dan efisiensi, dengan capaian yang lebih nyata bagi rakyat,” kata Hery

Ia pun berharap, pegawai pemerintahan kedepan tidak boleh terjebak pada rutinitas dengan terapainya proses. Namun, pegawai pemerintahan harus kratif dan inovatif. Sehingga target dan capaian program dan kebijakan benar-benar dapat tercapai.

“Kita juga harus makin responsif terhadap aspirasi masyarakat dan perubahan zaman,” paparnya.

Adapun, unit kerja Kemnaker yang mendapat alokasi formasi CPNS 2017 adalah:
1. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas) untuk ditempatkan pada UPTP BBPLK, BLK di Bekasi, Medan, Bandung, Serang, Semarang, Sorong, Sidoarjo, Banyuwangi, Bantaeng, dan Lombok Timur;
2. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK);
3. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI dan Hamsostek); serta
4. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3) dan UPTP Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Makassar, Medan, Bandung, Jakarta, dan Samarinda.

Sedangkan kriteria calon pelamar dibagi ke dalam 4 kriteria. Pertama, pelamar yang menyandang predikat kelulusan terbaik (cum laude) sebanyak 16 formasi. Kedua, pelamar penyandang disabilitas (berkebutuhan khusus) sebanyak 3 formasi. Ketiga, pelamar dengan kriteria menamatkan pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas di Papua dan Papua Barat sebanayak 3 formasi. Terakhir, kategori umum sebanyak 138 formasi.

Tahapan seleksi untuk CPNS di lingkungan Kemnaker tahun 2017 terdiri dari 3 tahapan. Pertama, seleksi administrasi. Kedua, seleksi kompetensi dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 40 persen. Dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan CAT berbotot 60 persen.

Jangka waktu pengumuman penerimaan CPNS di lingkungan Kemnaker dimulai sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan 19 September 2017. Sedangkan batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen dimulai tanggal 11 September 2017 sampai dengan 25 September 2017 (pukul 23:59 WIB). Peserta yang lolos seleksi kartu peserta ujian secara online mulai tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan 6 Oktober 2017.

Pendaftaran online peserta CPNS Kemnaker Tahun 2017 melalui laman https://scsn.bkn.go.id atau http://cpns.kemnaker.go.id.

Informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses laman http://cpns.kemnaker.go.id . Kemnaker juga membuka layanan informasi melalui (021) 526 0481 pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08:30 WIB sampai dengan 16:00 WIB. (Red: Kendi Setiawan)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG