IMG-LOGO
Wawancara

Simbol Belum Tentu Cerminkan Kualitas Beragama

Jumat 8 September 2017 12:45 WIB
Bagikan:
Simbol Belum Tentu Cerminkan Kualitas Beragama
Direktur Eksekutif PPIM Saiful Umam.
Keberagamaan umat Islam di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami yang cukup signifikan. Tahun 1990-an ke bawah, tidak banyak masyarakat muslimah Indonesia yang mengenakan jilbab dan hijab. Apalagi cadar. Tapi, saat ini muslimah Indonesia yang berjilbab, berhijab, dan bahkan bercadar semakin marak.

Selain itu, istilah syar’i dan hijrah juga semakin mengemuka ke tengah-tengah masyarakat belakangan ini, terutama di kalangan artis dan publik figur. Contoh kecil, kerudung dianggap syar’i manakala memiliki ukuran yang lebar hingga menutupi seluruh badannya. Sedangkan, kerudung kecil dianggapnya kurang –bahkan tidak- syar’i. Itu baru segi pakaian. Masih ada hal-hal lainnya yang dilabeli dengan istilah syar’i.

Begitupun dengan hijrah. Terma ini semakin ngehits dalam beberapa tahun terakhir ini. Bahkan para publik figur yang berkecimpung di dunia pertelevisian pun cukup vokal dalam mengkampanyekan istilah hijrah ini. Diantara indikator yang disematkan untuk hijrah adalah –misalnya- berkerudung syar’i atau bercadar, berjenggot lebat, bercelana ngatung, dan berjidat hitam. 

Lalu, Bagaimana pola keberagamaan umat Islam saat ini? Apakah hijrah berarti sebagaimana yang digambarkan di atas? Bagaimana melihat fenomena syar’i yang berkembang seperti sekarang ini? Bahkan ada beberapa institusi perguruan tinggi yang dilaporkan melarang dosen ataupun mahasiswanya untuk mengenakan cadar atau niqab. Bagaimana melihat fenomena seperti itu.

Jurnalis NU Online, A. Muchlishon Rochmat, mewawancarai Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Umam, terkait dengan hal-hal tersebut di atas. Ia juga diamanati untuk menjadi Wakil Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI PBNU). Berikut wawancaranya:

Keberagamaan umat Islam di Indonesia saat ini seperti apa, Pak Umam?

Secara umum ada perubahan pola keberagamaan masyarakat Indonesia. Perubahan itu belum tentu substantif, tetapi perubahan itu kelihatan dari sisi luarnya dan kemasannya. Sekarang, simbol-simbol Islam itu semakin jelas. Simbol-simbol tersebut belum tentu mencerminkan kualitas kesalehan masyarakatnya. Dulu jilbab jarang dipakai orang, tetapi sekarang banyak sekali yang memakai jilbab. 

Apa yang menyebabkan seperti itu? Maksudnya maraknya simbol-simbol keislaman tersebut?

Televisi, media cetak, dan maraknya media-media sosial telah membantu untuk memperlihatkan perubahan-perubahan tersebut. Dan itu mau tidak mau juga ikut mempengaruhi perilaku umat Islam Indonesia. Ada yang sekedar ikut tren karena jilbab menjadi tren. Meskipun ada seseorang yang berubah karena kesadaran dan keyakinan bahwa itu adalah bagian dari ajaran Islam.

Jadi, grafik keberagamaan kita semakin naik?

Kita belum memiliki data yang valid untuk menggambarkan sebarapa jauh dan meningkatnya perubahan itu. Tetapi secara umum kita bisa melihat dari jumlah pengajian, masjid dan mushola yang terus bertambah, semakin maraknya lembaga-lembaga amil zakat karena dipicu oleh kesadaran berzakat yang semakin meningkat. Itu menunjukkan ada tren keberagamaan itu meningkat lebih baik. 

Tapi di sisi lain, ada tren-tren baru perlu mendapatkan perhatian. Ada orang yang hanya berhenti kepada simbol-simbol agama semata. Misalnya kalau mau dianggap islami maka kenakanlah jilbab model ini atau berpakaian tertentu. Padalah agama tidak hanya itu. Yang lebih substantif adalah dari segi isi keberagamaan itu. Simbol itu penting juga, tetapi jangan berhenti pada simbol karena simbol itu mudah dihilangkan dan dilepaskan.

Memang ada perubahan dalam keberagamaan ini, tetapi masih belum terlalu yakin bahwa perubahan itu sudah mengubah juga substansi para pemeluknya itu. Yang saya lihat masih sebatas pada simbol luarnya. Kita lihat kejadian-kejadian sosial yang tidak sesuai dengan ajaran agama seperti korupsi. Di satu sisi, itu menerangkan bahwa tampilannya sudah menunjukkan seolah-olah dia pengamal agama yang baik tetapi di sisi lain ternyata tidak demikian.

Belakangan ini, marak istilah syar’i di kalangan umat Islam misalnya ada istilah hijab syar’i. Bagaimana Anda melihat itu?

Kalau niatnya baik itu patut diapresiasi tetapi saya khawatir ini hanya tren sesaat. Jangan lupa bawa dibalik tren syar’i itu juga ada kepentingan ekonomi yang besar. Misalnya industri garmen semakin menguat dengan adanya tren syar’i ini. 

Kalau niatnya adalah supaya orang sadar akan ajaran agama, saya kira itu bagus. Tetapi jangan sampai berhenti di situ dan jangan terjebak kepada jargon-jargon sesaat. Yang tidak kalah pentingnya adalah menata perilaku sehingga sesuai dengan ajaran syariat Islam. Tidak berhenti di pakaian saja. 

Ada yang ‘memanfaatkan’ tren syar’i ini secara ekonomi?

Kritikan saya seperti ini, di balik jargon syar’i itu jelas ada kepentingan ekonomi. Apapun yang terkait dengan syar’i itu dikampanyekan dengan market. Di bisnis garmen, makanan, penerbangan itu kan ada pemain-pemain lama. Kemudian ada pemain baru yang ingin mendapatkan ‘kue’ ekonomi itu. Sehingga kalau misalnya mereka bersaing di sektor lama mereka tidak akan berhasil. Sehingga hal-hal yang sifatnya syar’i ini menjadi jargon marketing yang luar biasa. 

Orang terdorong untuk melakukan sesuatu karena itu adalah bagian dari implementasi agama. Pada tataran pelakunya mungkin mereka sadar ingin berubah. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah orang-orang yang memanfaatkan itu tadi. 

Bukankah itu bagus untuk mendorong ekonomi baru?

Sebetulnya ini positif untuk mengembangkan ekonomi. Salah satu yang mendorong ekonomi adalah bagaimana orang membelanjakan uangnya itu. Di satu sisi seperti itu. Tetapi jangan kemudian menganggap bahwa Indonesia lebih islami dengan adanya tren seperti itu. Karena indikator yang lain di luar tampilan fisik itu belum terpenuhi.

Lalu, apa saja indikator yang menunjukkan bahwa itu islami?

Misalnya kejujuran, tidak korupsi, adil terhadap semua orang, dan lainnya. Sampai saat ini, saya masih belum sepenuhnya yakin bahwa jargon syar’i itu adalah indikasi masyarakat Indonesia secara umum itu menjadi lebih islami.

Selain Syar’i, istilah hijrah juga ngehits saat ini. Hijrah diidentikkan misalnya dengan bercadar, bercelana cingkrang, berkening hitam, dan berjenggot lebat. Apakah hijrah memang seperti itu?

Hijrah tidak hanya sekedar itu. Itu hanya bagian luar dan tidak substantif. Kalau mau hijrah ya harus total. Tidak hanya tampilan luarnya saja, tetapi juga harus disertai dengan perubahan perilaku, sikap, dan cara berpikir ke arah yang lebih baik.

Ini kan korban dari kampanye dari televisi dan media sosial. Jangan menyimplifikasi agama misalnya kalau sudah mengubah cara berpakaian maka kemudian menjadi lebih islami. 

Mungkin betul bahwa ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad melarang seseorang yang berpakaian terlalu panjang dan melebihi mata kaki. Tetapi konteksnya kan berbeda. Saat itu, orang yang mengenakan pakaian panjang melebihi mata kaki itu ada kesombongan maka kemudian Nabi melarang itu.

Sekarang di balik, orang yang mengenakan pakaian panjang melebihi mata kaki itu apakah mereka ada kesombongan. Jangan-jangan yang terjadi adalah sebaliknya; orang yang berpakaian cingkrang itu ada dirinya merasa lebih baik dari pada orang lain. Kalau begitu, berarti dia yang sombong. Karena mereka merasa lebih islami, mengikuti hadis Nabi, dan merasa lebih dekat dengat Tuhan. Berarti kan ada kesombongan itu.

Begitupun yang berkening hitam. Jangan sampai mereka yang berjidat hitam merasa lebih lama sujudnya dari orang lainnya. Menghitamkan kening itu mudah. Saya memiliki banyak kiai yang ahli sujud, tetapi keningnya tidak hitam. Justru wajahnya bersih-bersih. 

Berarti titik tekan dari hadis Nabi Muhammad tersebut pada ada tidaknya kesombongan dalam berpakaian?

Konteks larangan hadis tersebut adalah agar orang tidak sombong. Sekarang itu harus dikaji lagi. Saat ini yang sombong siapa? apakah orang yang bercelana melebihi mata kaki itu? Ataukah orang yang bercelana cingkrang?
 
Kalau kebiasaan atau ‘urf itu menunjukkan bahwa berpakaian melebihi mata kaki itu baik dan tidak ada kesombongan sama sekali, lalu kenapa harus dirubah dan dikampanyekan untuk bercelana cingkrang.

Makanya, agama itu jangan disimplifikasikan dengan penampakan pakaian saja. Mari kita ukur; apakah mereka berbuat baik dengan tetanga, apakah mereka peduli dengan orang miskin. 

Ada institusi pendidikan yang melarang mahasiswinya memakai cadar. Bagaimana itu?

Ajaran agama itu muncul berdasarkan tantangan lokasi dan waktu tertentu. Cadar itu muncul di negara padang pasir untuk melindungi dari pasir. Cadar itu kan bukan pakaian islami yang absolut. Pakaiaan itu adalah budaya. Yang menjadi kewajiban bagi muslim dan muslimah adalah menutup aurat. Dan batasan-batasan aurat sendiri itu kan juga menjadi perdebatan ulama hingga melahirkan pendapat yang berbeda. 

Kalau kita merujuk pendapat yang menyatakan bahwa aurat yang harus ditutupi adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan, maka tidak ada keharusan untuk mengenakan cadar.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menyesuaikan pakaian dengan budaya setempat. Bukankah ada kaidah fikih yang menyebutkan bahwa al-‘adah muhakkamah (adat itu bisa dijadikan hukum). Selagi kebiasaan sebuah masyarakat tidak bertentangan dengan agama dan agama tidak mengatur, maka itu tidak ada masalah.

Terkait dengan larangan bercadar di kampus, pak?

Ketika institusi negara melarang orang bercadar itu mungkin ada alasan untuk mengenali dan mengetahui seseorang itu. Karena orang tidak bisa mengenali orang yang bercadar dengan pasti. Sementara di sebuah institusi itu perlu kepastian bahwa seseorang yang dimaksudkan adalah benar-benar si A dengan identitas yang disebutkan itu.

Bagaimana menguji seseorang kalau hanya lewat cadar. Kalau semuanya tertutup, tidak ada alat untuk memastikan bahwa dia memang nama yang tertulis itu. 
 
Dalam konteks ini, wajar kalau sebuah institusi meminta kepada mereka yang bercadar itu untuk melepasnya. At least dalam waktu-waktu yang dibutuhkan untuk mengkorfirmasi identitas seseorang tadi. Hal itu berbeda kalau mereka di luar institusi, silahkan saja mereka mengenakan cadar.  

Sebuah pernyataan dari Prof Azyumardy Azra bahwa Islam Indonesia yang dikenal ramah, moderat, adaptif terhadap budaya setempat itu is too big to fail. Apakah sepakat dengan statement itu atau bagaimana?

Saat ini, Islam Nusantara is too big to fail iya benar. Karena mayoritas masyarakat muslim Indonesia masih mengamalkan Islam yang ramah, moderat, dan adaptif terhadap tradisi setempat.

Tetapi kalau tren konservatifme Islam tidak diantisipasi oleh semua pihak dan dibiarkan menguat -misalnya pola keberagamaan ala Saudi dibiarkan bebas, dikampanyekan, diajarkan sehingga membid’ah-bid’ahkan yang lainnya- maka model Islam Indonesia seperti saat ini akan berubah lima puluh seratus tahun ke depan.

Maka saya baik secara pribadi maupu secara institusi merasa perlu untuk mengingatkan masyarakat Indonesia secara umum, NU, Muhammadiyah, untuk bekerjasama dan melakukan upaya-upaya yang lebih konstruktif dalam mengimbangi dakwah Islam model kaku seperti itu. Model yang mungkin cocok di Arab, tetapi menurut saya itu tidak pas diterapkan di Indonesia.

Kalau dakwah-dakwah model salafi wahabi itu dibiarkan, maka dalam jangka panjang itu akan mengubah keberagamaan Indonesia. Sekarang kan sudah kita temukan fakta-fakta di lapangan bahwa orang seperti ini semakin banyak.
Tags:
Bagikan:
Rabu 30 Agustus 2017 16:2 WIB
Pesantren, NU, dan Penggemblengan Putra-putri Kiai
Pesantren, NU, dan Penggemblengan Putra-putri Kiai
NU tak dipisahkan dengan pesantren. Ketika regenerasi di pesantren mandek, maka akan mandek juga di NU. Sehingga butuh pengkaderan yang khusus untuk putra-putri kiai agar pesantren tetap jalan. Ketika itu berhasil, akan membantu untuk mendinamisasi NU yang pada gilirannya untuk bangsa Indonesia. 

Jadi, dengan demikian, kaderisasi dan regenerasi di pesantren tiada lain adalah untuk bangsa ini. 

Lalu bagaimana resep agar putra-putri kiai bisa menjalankan cita-cita NU dan bangsa ini? Pengasuh Pondok Pesantran Al-Huda Doglo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, KH Habib Ihsanuddin bercerita pengalaman dan resepnya kepada Abdullah Alawi dari NU Online. Berikut petikannya. 

Bagaimana caranya mempertahankan pesantren?

Pertama kiai itu harus ikhlas. Ikhlas itu adalah nilai tertinggi. Dia mendirikan pondok pesantren itu betul-betul dari lubuk hati untuk bisa bagaimana umat islam bisa paham terhadap agama. pertama kiai itu harus ikhlas. Kedua, kiai itu harus istiqomah di dalam mengajar karena tidak istiqomah ibaratnya seperti ayam mengerami. Kalau ayam itu dikerami, tapi tidak istiqomah, sering ditinggal pergi, ya tidak akan jadi, tidak akan menghasilkan kutuk yang sangat baik, bahasa jawanya kemelekeren atau gagal. Podok juga sama. 

Yang kedua kalinya, pondok itu harus ditangani dinomorsatukan dari yang lain, tidak boleh dinomorduakan. Kalau dinomorduakan banyak sekali, seorang kiai punya pondok pesantren merangkap menjadi anggota DPR, ini akhirnya pondoknya yang akan kalah, jika dinomorduakan. 

Jadi istilah orang punya istri, harus dijadikan istri nomor satu. Jadi saya ini saya udah 53 tahun membina anak-anak dari nol. Saya mempelajari setiap pergerakan itu. Sering saya pergi begitu saja, anak-anak itu sudah bimbang tidak karu-karuan. Jadi harus istiqomah, ikhlas, tabah, tiga itulah yang menjadi sayarat untuk mempertahankan pesantren. 

Jadi, terutama sekarang ini. Sekarang ini NU dalah kekuatan Indonesia. Kekuatan NU itu di pondok pesantren. Contohnya yang memimpin NU kan kiai-kiai. Semua kiai keluaran dari pondok pesantren. Tidak ada kiai keluaran bukan pondok pesantren. Kiai mesti keluaran pesantren. Kita harus betul-betul memperhatikan permasalahan pondok pesantren ini karena ini adalah dasarnya NU, mempertahankan pondok pesantren berarti mempertahankan NU. 

Oleh karena itu, kalau sampai terjadi rencana pelajaran hanya lima hari dan 8 jam, ini yang akan akan kena akibatnya adalah pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu rata-rata sekarang sudah diadakan pendidikan formal. Kalau 8 jam sampai jam empat, diniyah itu biasanya waktu sore, anak sudah payah, habis pikirannya, sehingga diniyahnya hilang, padahal diniyah itu bagian dari pondok pesantren. Oleh karena itu, NU melalui Rais ‘Aam menolak gagasan itu, saya dari pondok pesantren sangat-sangat setuju. 

Bagaimana supaya putra dan putri pesantren bisa melanjutkan perjuangan orang tuanya, salah satunya melanjutkan pesantren?

Selain mempelajari pelajaran agama secara paripurna, artinya tidak sepotong-sepotong, kalau tafsir Al-Qur’an ya 30 juz, kalau hadits ya namanya Muslim 4 jilid, Bukhori 4 jilid, dan dimulai dari bawah nahwunya, sharaf, badi’, ma’ani, bayan, balaghah sehingga dalam mempelajari agama itu betul-betul bisa paripurna, tidak sepotong-sepotong. Kemudian juga anak-anak itu di pondok itu harus diadakan sekolahan formal. Kalau tidak disertai dengan formal, sehingga katakanlah, dia bisa membaca kitab, tapi tidak bisa membaca tanda-tanda zaman. Oleh karena itu kedua-duanya harus ada. Dia nyantri, juga sekolah. 

Kemudian setelah ngaji, sekolah selesai, kemudian masuk organisasi, pendidikan yang sangat luar biasa organisasi itu karena banyak sekali kiai-kiai yang yang tidak berorganisasi itu enggak tahu keadaan sekarang seperti di Jakarta enggak tahu apa-apa, tapi masuk organisasi dari IPNU, Ansor, naik di NU, insyaallah akan tahu. Dia akan bisa. Selian itu juga harus sering membaca ya, bacaan-bacaan tujuan dia, membaca bukunya Pak Said Aqil, Gus Dur, Mbah Hasyim Asy’ari, sehingga kita akan bisa tahu para sesepuh dulu bagaimana perjuangannya. Juga para pimpinan sekarang. Kita kombinasikan. Insyaallah itu akan tahu tanda-tanda zaman.

Putra-putri kiai sebagai kader Ahlussunah wal-Jama’ah, bagaimana resep atau kunci mereka mengabdi di masyarakat? 

Begini, yang pertama mengetahui bahwa ajaran Ahlussunah itu benar. Yakin. Kalau orang sudah yakin tidak mudah digoyah. Saya tiap bulan didatangi (dia menyebut nama sebuah organisasi), dari Solo, Yogya, dari pusat, mereka memberi penjelasan… Karena saya sudah yakin kepada kebenaran ajaran NU, ya tidak tergoyahkan. Perjuangan itu harus yakin dulu tentang apa yang diperjuangkan. Kalau tidak yakin, ya seperti orang-orang itu, pelacur politik, di sana tidak posisi pindah sini, di sini tak ada posisi pindah sana. Lha kalau kita didahului dengan yakin, kita tidak akan pindah. Kalau anda tidak bisa menyampaikan argumentasi yang bisa mengalahkan keyakinan saya, jangan harap saya ikut keyakinan saudara. 

Saya zaman Orba, didatangi tokoh-tokoh waktu itu, diberikan cek kosong untuk membangun pesantren, tidak bisa. Saya kalau tidak ada sangkut-pautnya dengan Islam, Islam tidak ada sangkut pautnya dengan Ahlussunah wal-Jama’ah, tidak. Yakin itu sudah ada. Kita sudah mempelajari tuntunan konsep-konsep Ahlussunah wal-Jama’ah dengan sungguh-sungguh sejak zaman Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari sampai Pak Idham Chalid, sampai sekarang, kita akan akan tahu programnya NU. Saya di hadapan orang-orang jenggotan, saya ini orang NU, didikan pesantren. 

Jadi, jika saudara mendengar dalil-dalil, argumen dari saya dalam debat nanti, itulah bahwa di Indonesia ada orang seperti saya, yang pendapatnya seperti saya, dahulu debat. Karena saya sudah yakin kebenaran jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Kemudian kita juga mengikuti perkembangan sekarang bagaimana berita, baik surat kabar, tv, buku-buku yang lain tentang doktrin Ahlussunah wal-Jama’ah. Itulah harapan kami.

Saya pernah didawuhi Pak Idham Chalid. Kalau ingin menjadi pemimpin itu, satu, jangan hasud. Jangan jadi orang dengki, iri hati. Itu harus dihilangkan dan jangan takut dihasudi. Jangan hasud dan jangan takut dihasudi. 

Saya tadi membaca orang yang menghasud Kiai Said Aqil. Tidak apa-apa, itu kan pendapat Saudara. Said Aqil tetap jalan terus, jangan berhenti. Menjalankan NU itu adalah menjalankan haq, menjalankan yang benar, jangan hasud, jangan dihasud. Orang yang hasud itu tidak akan menjadi pemimpin. 

Panjenengan semua itu harus bertanggung jawab, bahwa sespuh NU itu akan meninggal. Siapa lagi yang harus mengganti, ya kamu-kamu sekalian. Anak-anak muda itu harus mempersiapkan diri konsep-konsep NU, tujuan NU apa yang sekarang diperjuangkan NU, ini harus dipelajari di organisasi, mendapatkan gembelengan untuk memimpin. Pokoknya panjenegan harus bismillah siap untuk memikul tanggung jawab NU di masa yang akan datang. Benar, NU itu adalah haq, benar. Coba NU itu sudah berapa lama mau dihancurkan, sampai sekarang, tapi alhamdulillah wa qul jaal haqqu wazhaqal bathil innal bathila kana zahuqa. 

NU itu punya keistimewaan yang tidak dipunyai orang lain. Ya itu, masih banyak kiai yang ikhlas, masih banyak kiai yang memiliki karomah dan di dalam perjuangan itu tidak hanya pinter yang diajukan tapi syariat dengan haqiqat. Sebab syariat saja tanpa haqiqat itu, syariat hanya pintar saja, tidak disertai doa dan pendekatan kepada Allah, maka kosong, ibarat pohon tidak ada buahnya. Haqigar tanpa syariat, sampeyan berdoa saja, tanpa berjuang ngalor ngidul, ngetan ngulon, tidak mendirikan Pagar Nusa, tanpa Ansor, berdoa saja, klenik jadinya. Jadi kita harus syariat dan haqiqat besama-sama, insyaallah. Kepandaian dan wiridan yang ajeg, pondok pesantren itu tidak hanya dibangun semen dan beton dengna pasir, tapi panjang lagi harus dipndasi dengna prihatin, riyadlah supaya kekuatannya lahir batin. 

NU juga begitu. Saya akan selalu prihatin selain untuk pondok saya, saya juga insyaalah karena Idham Chalid mengatakan pesantren itu adalah ibarat ranjang dan kolong. Adanya NU adalah karena adanya pondok. Pondok itu karena yang mendukung orang NU. Syaiani mutalamijaini. Dua yang keberadaannya harus ada. Ada pondok ada NU. Ada pondok ada NU. 

Seandainya pondok itu berkurang atau bahkan tidak ada, bagaimana NU? 

Saya rasa akan hancur. Karena NU itu dipimpin ulama. Ulama itu mesti lulusan pondok pesantren. Sampai detik ini belum ada ulama tidak tamatan pondok pesantren. Kalau ada ya ustadz. Jadi oleh karena itu, antara NU dan pondok pesantren harus ada. Ini menurut pendapat saya. 

Selasa 22 Agustus 2017 10:1 WIB
Sujiwo Tejo: NU Jangan Andalkan Donatur untuk Kebudayaan
Sujiwo Tejo: NU Jangan Andalkan Donatur untuk Kebudayaan
Budayawan Sujiwo Tejo turut mengahadiri Silaturahim Budaya yang digelar Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia pada akhir bulan lalu, di gedung PBNU, Jakarta. Ia sempat bernyanyi beberapa lagu dan mengikuti sarasehan budaya. Selepas kegiatan itu, ia sempat diwawancarai Abdullah Alawi dari NU Online tentang beberapa hal terkait kebudayaan di NU. Berikut petikannya: 

Apa pendapat Anda tentang Lesbumi?

Oh, saya pas kecil, kalau tidak ada Lesbumi, tidak ada hiburan di situbondo. Mereka bikin ludruk, bikin banyak hal. Di situbondo itu, kegiatannya, saya waktu SD, kalau enggak ada Lesbumi, ya sepi.  Lesbumi bikin ini, bikin itu, saya nonton; ketoprak. Itu yang saya selalu saya kenang. Makanya saya kan sekarang ditaro di Lesbumi juga. 

Itu peran yang paling konkret yang saya rasakan. Kalau tidak ada Lesbumi, Situbondo daerah yang sunyi dari kesenian-kesenian juga. Mereka nanggap wayang juga. Peran yang paling membekas bagi saya itu. 

Bagaimana peran Lesbumi saat ini? 

Kalau Pak Said (Ketua Umum PBNU) ngandikane (mengatakan, red.) pencapaian kebenaran yang mendekati lebih kebenaran bukan dari premis-premis, tapi dari kesenian. Jadi, kalau keseniannya makin tinggi bangsa ini, maka konflik antaragama, antarsekte di dalam agama juga bisa dikurangi karena mereka mencari kebenarannya tidak dari premis-premis, tidak dari anggapan-anggapan kebenaran itu, tetapi dari sesuatu yang lebih dari hati itu. Kalau dari hati kan pasti ketemu.

Bagaimana saran untuk memaksimalkan peran dalam penataan kebudayaan di NU? 

Wah, itu yang agak angel (sulit, red.). Kalau aku secara garis besarnya, NU jangan ngurus komunitas tok. 

Bagaimana itu?

Ya bisnis, bikin rumah sakit. Bukan bisnis, ya, bikin perguruan-perguruan tinggi, duitnya untuk menghidupkan kesenian, jangan dari donatur-donatur begitu. Ya. 

Rabu 16 Agustus 2017 9:2 WIB
Islam Radikal Akan Bertambah dengan Berlakunya FDS
Islam Radikal Akan Bertambah dengan Berlakunya FDS
Ketua PBNU H. Robikin Emhas (foto: Ahmad Labieb)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah menginstruksikan kepada seluruh Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, beserta seluruh struktur NU di semua tingkat kepengurusan, Pengurus Lembaga, Pengurus Badan Otonom, beserta seluruh struktur Lembaga dan Badan Otonom di semua tingkat kepengurusan untuk menolak pemberlakuan Full Day School. Intruksi tersebut berisi:

Pertama, melakukan aksi dan menyatakan sikap menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan kebijakan-kebiajakan lain yang merugikan pendidikan di Madrasah Diniyah.

Kedua, mendesak pemerintah di masing-masing tingkatan (Gubernur/Bupati/Wali Kota) untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, pendidikan Madrasah Diniyah.

Ketiga, melakukan upaya-upaya lain di masing-masing wilayah untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan kebijakan yang merugikan pendidikan Madrasah Diniyah, demi menjaga harga diri dan martabat Nahdlatul Ulama.

PBNU menegaskan bahwa Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 sama sekali tidak menyinggung secara serius implementasi Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana yang dikampanyekan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Konsentrasi kebijakan tersebut malah cenderung terfokus mengatur kebijakan soal jam sekolah. Penguatan karakter tidak bisa secara serta merta disamakan dengan penambahan jam belajar. Di sisi lain, kebijakan dianggap akan akan menggerus eksitensi madrasah diniyah. Padahal selain pondok pesantren, madrasah diniyah merupakan tulang punggung yang membentengi persemaian paham dan gerakan radikalisme.

Bagaimana penjelasan kenapa PBNU begitu serius menolak FDS? Abdullah Alawi dari NU Online mewawancarai Ketua PBNU Bidang Hukum H. Robikin Emhas di gedung PBNU. Berikut petikannya:

Kenapa NU begitu serius menolak FDS?

Persoalan FDS ini serius sekali dan tak ada tawar-menawar. Dalam bentuk Permendikbud itu yang kabarnya, wacananya Mendikbud mau dievaluasi Perpres, yang di dalamnya norma yang diatur di antaranya FDS itu diterapkan secara optional. Optional artinya bagi yang sudah siap, silakan diterapkan. Bagi yang tidak, ya silakan. 

Tapi berdasarakan pengalaman yang ada, seluruh regulasi, meskipun sifatnya optional, ya di lapangan aplikasinya sangat bergantung pada yang ada di belakang otak orang. Sehingga misalnya Perpres mengatur optional, bisa saja di lapangan dipaksakan untuk diterapkan. Nah, NU tidak ada tawar-menawar sama sekali. 

Termasuk yang optional?

Tidak. FDS no. Optional sekali pun tidak.  

Seandainya Perpres itu ditetapkan dan isinya seperti Permendikbud itu, bagaimana sikap NU? 

Kita tidak. Kita tidak. Tetap tidak. Kita menolak. Pokoknya kita tolak. Alasan utama kenapa kita tolak, berdasarkan hasil penelitiannya Setara Institute, Wahid Institute dan penelitian-penelitian lembaga indevenden yang lain, bahkan Kemenag, tumbuhnya radikalisme dan intoleransi di sekolah-sekolah umum itu sudah pada 6,8 persen. Itu angka yang sangat mengkhawatirkan. 

Siapa yang punya andil untuk menumbuhkan Islam yang selama ini moderat, yang menciptakan yang 6,8 persen itu? adalah mereka yang selama ini mereka yang mengusung gagasan-gagasan Islam formal itu. Islam garis keras itu. 

Kalau ngomong mengenai kenapa Indonesia selama ini sebagai negara besar dengan ragam, etnik, budaya, agama dan sebagainya, tapi tetap damai? Jawabannya satu, karena di Indonesia ada pesantren. Di Indonesia ada Nahdlatul Ulama. Kalau menyebutnya adalah Nahdlatul Ulama, pesantren, maka jawabannya karena Islam yang berkembang adalah Islam washatiyah (moderat). 

Nah, bayangkan, kalau FDS diterapkan yang di sekolahan umum yang pertumbuhan intoleransi radikalisme yang sudah begitu, kalau ditambahi waktunya, pulang jam satu menjadi pulang jam 4, maka potensi tumbuhnya radikalisme dan intoleransi semakin inggi. Di sisi lain pada waktu yang bersamaan, karena gudangnya Islam moderat itu NU, dan basis pendidikannya salah satunya adalah madrasah diniyah, maka dengan sendirinya mati. 

Artinya apa, pertumbuhan Islam moderat akan berkurang karena sebagian segmennya, kakinya dimatikan, sementara Islam garis keras, intoleran semakin tinggi, 15 tahun yang akan datang, Indonesia perang saudara. 

Pemerintah apakah tidak menyadari hal itu? 

Saya yakin pemerintah belum sepenuhnya menyadari hal ini. Saya yakin begitu. Kalau dilihat bagaimana asal-muasal pemerintah menerbitkan kebijakan ini, bukan ide dasar lho ya, itu kan karena lahir dalam Rapat Terbatas, ratas kabinet, mengenai pariwisata. Rapatnya pada bulan Februari kalau tidak salah, tahun ini. Rapat itu adalah tentang pariwisata, bukan tentang pendidikan, penguatan karakter, bukan. Agar pariwisata ini meningkat, seyogiayanya libur sekolah, libur murid, disamakan dengan libur orang tuanya. 

Itu artinya mengasumsikan anak didik ini, mengasumsikan orang tuanya adalah pegawai negeri dan selama ini mereka terhambat untuk berwisata itu karena anaknya hari Sabtu masih sekolah. Coba sesembrono itu. Pada akhirnya kemudian lahir kebijakan itu. 

Tetapi harus dilihat risiko masa depan kalau kemudian misalnya pertumbuhan Islam radikal seperti tergambarkan pada data-data yang ada itu (6,8 peren), dan Islam moderat dipersempit ruangnya, sekali lagi 15 tahun kemudian saya kira, hanya kita bisa melihat bagaimana Indonesia akan menjadi semacam negara-negara Timur Tengah yang berkecamuk dengan saudara itu. 

Sehingga saya katakan, yang terancam bukan madin, tapi NKRI. Ini yang perlu nyampe pada pikiran itu. 

Bisa dijelaskan sekali lagi argumentasinya?

Hasil penelitian itu, sekolah umum menghasilkan 6,8 itu radikalisme, intoleransi, kalau waktunya ditambah, artinya kesempatan bagi pihak lain. Saya yakin itu bukan kebijakan Mendikbud untuk menumbuhkan Islam radikal itu, tetapi ada pihak lain yang bekerja, untuk menumbuhkan Islam radikal. Dan terbukti sampai sekarang pemerintah, dalam hal ini Mendikbud, tidak berhasil untuk mengatasi persoalan itu. 

Kenapa pemerintah dalam hal ini presiden terkesan mengulur-ulur waktu mengeluarkan Perpres?

Ya mungkin sedang menggodoknya, tapi warga NU di bawah, sudah protes. 

Seandainya tetap menjalankan FDS, bagaimana NU di 2019?

Kiai-kiai NU di Jawa Timur pada rapat tanggal 8 kemarin, PCNU se-Jawa Timur, mereka sebelumnya pernah menyatakan sikap untuk kemudian aksi. Dan bahkan Kiai Mutawakil, Ketua PWNU Jawa Timur, sudah menegaskan, jangan sampai kiai-kiai NU aksi dan melakukan penolakan keras ke Istana. Apalagi kalau kemudian mufaraqah (berpisah), kalimatnya sudah begitu. Jawa Tengah sama. Luar Jawa juga. Ini yang tidak sabar sudah dimana-mana. Kita sebetulnya PBNU amat sangat tidak berharap ada gerakan-gerakan di bawah seperti itu sehingga PBNU berkali-kali menyampaikan sikap. 

Ketika gagasan itu masih baru dilontarkan, kita bereaksi. Setelah diundangkan, kita udah menolak keras, tapi tidak segera dicabut. Kita udah ketemu Wapres, ketemu Presiden dengan baik, tapi tidak segera dijanjikan, tapi tidak kunjung dieksekusi. 

Nah, struktur NU di bawah, termasuk pesantren-pesantren dan kiai-kiai, mereka berpikir PBNU tidak berhasil memperjuangkan aspirasinya, maka mereka bertindak sendiri-sendiri. Pada akhirnya kita lepas, artinya ya silakan menyampaikan aspirasi. Jadi, sudah ada suara untuk menganjurkan mufaraqah dengan pemerintah di 2019. 


IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG