IMG-LOGO
Internasional

Soal Rohingya, PBB Nilai Myanmar Lakukan 'Pembersihan Etnis'

Senin 11 September 2017 22:0 WIB
Bagikan:
Soal Rohingya, PBB Nilai Myanmar Lakukan 'Pembersihan Etnis'
Zeid Ra'ad Al Hussein, komisioner tinggi Hak Asasi Manusia PBB (Reuters)
Geneva, NU Online
Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Senin (11/9), mengeluarkan kecaman terhadap "serangan sistematis" Myanmar terhadap minoritas Rohingya di Myanmar. PBB menangkap kesan bahwa praktik pembersihan etnis kini sedang berlangsung di sana.

"Karena Myanmar telah menutup akses masuk penyelidik hak asasi manusia, situasi saat ini belum dapat diperiksa sepenuhnya," kata Zeid Ra'ad Al Hussein, komisioner tinggi Hak Asasi Manusia PBB, seperti dikutip AFP.

Kondisi minoritas Muslim Rohingya memburuk sejak 25 Agustus lalu menyusul praktik pembakaran ribuan rumah tinggal, penembakan, dan aksi kekerasan lainnya oleh militer Myanmar yang berdalih sedang memburu "teroris Bengali", sebutan untuk militan Rohingya yang melakukan serangan terhadap mereka.

PBB melaporkan, hingga kini total orang Rohingya yang telah melarikan diri ke Bangladesh sejak 25 Agustus mencapai 313.000 jiwa. Mereka melakukan eksodus dari tempat tinggalnya di Provinsi Rakhine, Myanmar, menuju negara tetangga, Bangladesh.

Ahad kemarin, PBB menyampaikan bahwa sekitar 294.000 Rohingya telah tiba di Bangladesh, hanya naik 4.000 orang dari hari sebelumnya. (Red: Mahbib)

Bagikan:
Senin 11 September 2017 20:30 WIB
Polisi Rusia Tahan Para Demosntran soal Krisis Rohingya
Polisi Rusia Tahan Para Demosntran soal Krisis Rohingya
Moscow, NU Online
Sekitar 200 orang pendemo di Rusia yang memprotes aksi kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar dihentikan paksa oleh aparat setempat. Polisi Rusia memecah kerumunan dan menangkapi sebagian dari mereka, Ahad (10/9), di Saint Petersburg, Rusia.

Lapangan di pusat kota tersebut dikelilingi mobil van polisi dan sejumlah orang dimasukkan ke dalamnya. Seorang koresponden AFP di lokasi kejadian melaporkan, lebih dari 100 orang ditahan dalam demonstrasi yang tak mendapat izin tersebut.

"Saudara kita ditahan! Mengapa Muslim selalu disalahkan, mengapa mereka menahan kita?" Teriak seorang pemrotes.

"Mengapa kita tidak bisa mengekspresikan diri?" keluh pengunjuk rasa lain, Makhmud (45). "Kami khawatir dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kami di Myanmar."

Kekerasan yang dialami minoritas Rohingya di Myanmar telah mendorong Muslim Rusia melakukan sejumlah aksi demonstrasi, terutama setelah ada seruan orang kuat Chechnya, Ramzan Kadyrov.

Ribuan orang berkumpul di kota utama Chechnya Grozny pekan lalu saat Kadyrov meminta Moskow untuk "menghentikan pertumpahan darah ini". Padahal, Kadyrov merupakan seorang pendukung fanatik Presiden Vladimir Putin.

Moskow bagaimanapun telah membuat Myanmar bungkam.

"Kami menentang kekerasan dalam bentuk apa pun," kata Putin pada Selasa saat ditanya mengenai posisi Kadyrov. Putin mengatakan, "Setiap orang berhak menyuarakan opininya terlepas dari jabatannya."

Rusia dan Myanmar juga merupakan sekutu yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama militer tahun lalu, dengan Moskow telah mengekspor pesawat militer dan artileri ke negara tersebut. (Red: Mahbib)
Senin 11 September 2017 19:0 WIB
PBB: Eksodus Rohingya ke Bangladesh Capai 313 Ribu Jiwa
PBB: Eksodus Rohingya ke Bangladesh Capai 313 Ribu Jiwa
Ilustrasi (Reuters)
Bazar Cox, NU Online
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan, Senin (11/9), total orang Rohingya yang telah melarikan diri ke Bangladesh sejak 25 Agustus mencapai 313.000 jiwa. Mereka melakukan eksodus dari tempat tinggalnya di Provinsi Rakhine, Myanmar, menyusul kekerasan yang mereka alami.

Estimasi jumlah tersebut disampaikan Joseph Tripura, juru bicara badan pengungsi PBB. PBB dan pemerintah Bangladesh mengatakan,  peningkatan jumlah pengungsi yang tiba melambat dalam beberapa hari terakhir meskipun situasinya masih bergejolak.

Ahad kemarin, PBB menyampaikan bahwa sekitar 294.000 Rohingya telah tiba di Bangladesh, hanya naik 4.000 orang dari hari sebelumnya.

"Banyak pendatang baru masih dalam perjalanan dan tinggal di pinggir-pinggir jalan, dan luput dari hitungan karena kurangnya mekanisme pelacak yang menyeluruh," kata sebuah laporan koordinasi PBB, Senin, sebagaimana dikutip AFP.

Minoritas Muslim Rohingya di Myanmar telah lama mengalami diskriminasi, antara lain tidak diakuinya kewarganegaraan mereka. Pada 25 Agustus lalu, sebuah serbuan mematikan militan Rohingya pada pos-pos keamanan perbatasan Myanmar menyulut serangan balasan militer yang mengakibatkan eksodus ratusan ribu orang Rohingya ke Bangladesh.

Kamp pengungsian dan permukiman darurat di Bangladesh yang teletak dekat perbatasan Myanmar telah menampung sekitar 400.000 Rohingya sebelum meletusnya tragedi kekerasan terbaru. Kini Bangladesh benar-benar kewalahan.

Sebagian besar para pengungsi berjalan selama berhari-hari. PBB mengatakan, banyak orang mengalami sakit, kelelahan, dan tentu saja sangat membutuhkan tempat tinggal, makanan dan air bersih. (Red: Mahbib)
Ahad 10 September 2017 15:0 WIB
Lima Fakta yang Harus Diketahui di Balik Tragedi Rohingya
Lima Fakta yang Harus Diketahui di Balik Tragedi Rohingya
Ilustrasi (Reuters)
Eskalasi kekerasan di Myanmar yang melibatkan etnis Rohingya, kelompok Buddha, dan militer kembali meledak. Dalam dua minggu terakhir, hampir 300.000 orang Rohingya telah melarikan diri menuju tenda-tenda pengungsi yang sudah ramai di negara tetangga, Bangladesh.

Apa yang tampak sekarang adalah eksodus massal ketiga dalam empat dekade. Komunitas internasional menjuluki Rohingya sebagai minoritas paling teraniaya di dunia, sebuah kelompok tanpa kewarganegaraan (stateless) dan kerap mendapat perlakuan diskriminatif dan kekerasan.

Kondisi memilukan belakangan ini merupakan bagian dari serangkaian sejarah panjang puluhan tahun silam, hingga muncul penyerangan oleh militan Rohingya atau ARSA terhadap pos-pos keamanan Myanmar pada 25 Agustus 2017 dan menimbulkan situasi semakin buruk.

Berikut ini adalah beberapa fakta yang menjadi latar belakang di balik krisis kemanusiaan yang sedang menjadi sorotan dunia itu. Informasi pokok dari artikel ini dikutip NU Online dari The Associated Press (AP) pada Ahad (10/9).

Tanpa Kewarganegaraan di Negara Sendiri

Diperkirakan ada 1 juta sampai 1,2 juta orang di negara bagian Myanmar, Rakhine, mengidentifikasi diri sebagai Rohingya. Pemerintah Myanmar menolak mengakui mereka sebagai salah satu dari 135 etnis minoritas yang sah di negara yang sebelumnya dikenal dengan nama Burma itu. Pemerintah Myanmar menyebut mereka “orang Benggala”, dengan implikasi bahwa tanah kelahiran mereka berada di Bangladesh dan menetap di Myanmar secara ilegal.

Malangnya, mereka juga tidak diinginkan di Bangladesh. Situasi makin buruk menimpa Rohingya ketika undang-undang kewarganegaraan tahun 1982 ditetapkan. Dampak praktis dari peraturan itu adalah hilangnya kewarganegaraan sebagian besar dari mereka, dan karena itu lenyap pula hak-hak sipil, termasuk peluang ekonomi. Hak etnis Rohingya dibatasi secara hukum, seperti hak mereka untuk bepergian dan menikah berikut jumlah anak yang boleh mereka miliki. Secara praktis, akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan yang layak juga terbatas.

Sejarah Migrasi

Status Rohingya sebagai penduduk pribumi masih menjadi perdebatan sengit di Myanmar. Legitimasi atas klaim tersebut hingga kini dipertanyakan sebagian pihak. Tapi mayoritas sejarawan sepakat bahwa kerajaan Arakan (kini wilayah Rakhine) telah ada sejak abad ke-9.

Kedatangan para pedagang Arab melalui jalur laut telah mengubah kawasan tersebut menjadi mayoritas beragama Islam. Seiring dengan dinamika kehidupan selama berabad-abad, kawasan itu pun tercampur dengan beberapa etnis luar, antara lain dari Arab, Turki, Persia, Mughal, dan Pathan. Proses percampuran antara penduduk lokal dan luar ini lantas membentuk apa yang para ilmuwan sebut sebagai Rohingya. Kerajaan Arakan ditaklukkan oleh seorang raja Burma pada tahun 1784, namun tak sampai membuat komunitas Muslim itu berubah menjadi komunitas Buddha.

Nasib berubah signifikan ketika aneksasi atau perampasan tanah oleh Inggris terhadap Arakan berlangsung pada tahun 1824-1826, yang satu paket dengan praktik penjajahannya di India. Saat itu orang-orang Asia Selatan, termasuk Muslim Bengali, pindah ke Arakan sebagai buruh murah dan banyak dari mereka mengintegrasikan diri ke dalam komunitas Muslim yang sudah ada. Migrasi umat Islam asal Bangladesh inilah menjadi patokan bagi segelintir nasionalis Buddha Myanmar yang mengakui adanya identitas Rohingya pribumi: para keturunan penduduk yang tinggal selama masa penjajahan Inggris tak berhak mengklaim diri sebagai penduduk asli. Tetapi mayoritas dari umat Buddha di sana tak menerima mereka sebagai penduduk asli.

Kolonialisasi: Politik Adu domba

Inggris menganut praktik kolonial tradisional yang sinistis dengan menempatkan orang minoritas--dalam hal ini orang India--di posisi administratif tingkat menengah. Dalam pekerjaan, mereka mendapat kehormatan, yang di saat bersamaan memancing kebencian umat Buddha Burma sebagai kelompok mayoritas.

Rohingya yang diidentifikasi oleh banyak orang sebagai pendatang dari India kian tersudut ketika nasionalisme Burma menguat pada tahun 1920-an dan 1930-an di bawah dukungan penuh para biksu. Apalagi saat Burma memisahkan diri secara politik dari India pada tahun 1937 lalu nasionalis Burma menjalin aliansi dengan Jepang dalam konteks kepentingan taktis Perang Dunia II. Dengan demikian, Rohingya yang dipersepsikan sebagai "anak emas" Inggris pun kian dimusuhi Burma karena Inggris adalah musuh bebuyutan Jepang. Pada tahun 1942, ketika penjajah Inggris menarik diri dari Arakan, praktik saling bantai antara umat Buddha dan Islam berlangsung mengerikan.

Diskriminasi dan Gelombang Eksodus

Rohingya, seperti minoritas lainnya di negara itu, berjuang untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar dan pada gilirannya dijanjikan persamaan hak oleh pemerintah sipil pascaperang. Namun, sebuah kediktatoran militer yang merebut kekuasaan pada tahun 1962 menampik tuntutan kaum minoritas. Di waktu beriringan, junta militer mempromosikan penguatan nasionalisme yang banyak menganakemaskan umat Buddha Burma sebagai mayoritas.

Rohingya menjadi sasaran kekerasan pasukan keamanan dalam kurun 1977-1978, yang memicu sekitar 200.000 orang melarikan diri melintasi perbatasan Bangladesh. Sedangkan serangan bersenjata junta militer pada 1991-1992 memaksa lagi 250.000 lainnya masuk ke Bangladesh. Sebagian besar mereka akhirnya pulang ke Rakhine, meski dengan hak hukum yang tetap terkatung-katung dan dalam banyak kasus, Rohingya mendapati tanah mereka telah diambil alih. Penganiayaan berat maupun ringan telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Rohingya.

Ketegangan Rohingya dengan minoritas massa Buddhis Rakhine mengakibatkan kerusuhan komunal pada tahun 2012 yang mendorong setidaknya 120.000 orang Rohingya pindah ke tenda-tenda pengungsian yang sebagian besar masih bertahan hingga sekarang. Gelombang sentimen anti-Muslim diembuskan oleh kaum ultra-nasionalis Buddha yang memanfaatkan atmosfer politik demokratis untuk memelihara situasi tetap panas.

Pemberontakan Rohingya dan “Operasi Pembersihan”

Sebuah kelompok gerilyawan Rohingya melakukan serangan ke arah pos-pos terluar polisi pada Oktober lalu menewaskan sembilan penjaga perbatasan. Tentara menanggapi pemberontakan tersebut dengan "operasi pembersihan". Sejumlah kelompok hak asasi manusia menilai langkah militer ini sebagai kebrutalan terorganisasi terhadap warga desa Rohingya.

Para pemberontak, yang menamakan diri Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), lalu memanfaatkan para anggota yang baru direkrut untuk melancarkan serangan yang jauh lebih besar pada 25 Agustus.  Akibatnya, serangan balasan kembali terjadi dengan intensitas lebih besar dan lebih keras.

Pemerintah Myanmar melaporkan, sekitar 400 orang telah terbunuh dan menyebut hampir semuanya "teroris". Sebaliknya, pengungsi Rohingya menuduh pasukan keamanan telah melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu dan membakar desa-desa. Banyak orang Rohingya dan pendukungnya mengatakan tindakan keras tersebut merupakan rencana jangka panjang untuk pembersihan etnis, beberapa bahkan menyebutnya genosida.

Dari lima fakta ini tampak bahwa huru-hara di Myanmar dipicu oleh persoalan yang cukup kompleks, bertumpuk-tumpuk, dan melibatkan banyak kepentingan politik. Masa kolonialisasi Inggris dan hawa politik Perang Dunia II menjadi titik-mulai dari panasnya ketegangan antara Muslim dan Buddha di Myanmar. Politik adu domba telah sukses memecah kubu minoritas-mayoritas melakukan perseteruan berdarah.

Permasalahan kian runyam ketika pemerintah sipil pascaperang hendak memperkuat nasionalisme. Bukan sebab nasionalisme itu sendiri, melainkan karena spirit itu memanfaatkan sentimen agama Buddha, disusul dengan kebijakan pemerintah yang mendiskriminasi kelompok-kelompok minoritas setempat, termasuk Rohingya. Politik pembangkitan nasionalisme telah mengorbankan etnis minoritas. Gelombang pemberontakan berdarah pun datang dari sebagian kecil Rohingya, yang lantas disambut militer Myanmar yang juga merasa sah melakukan langkah-langkah brutal atas nama “menumpas teroris”.

Pada titik ini, meski sangat mewarnai, isu agama dan etnis tak pernah dominan dan menjadi penentu konflik. Identitas kultural tersebut dalam sejarahnya ternyata hanya dijadikan instrumen oleh segelintir elite, baik untuk kepentingan kolonialisme maupun politik pemerintahan dan militer.

(Mahbib Khoiron)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG