::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Soal Kasus Bayi Debora, Anggota DPR Kecewa Atas Hasil Investigasi Kemenkes

Jumat, 15 September 2017 11:04 Nasional

Bagikan

Soal Kasus Bayi Debora, Anggota DPR Kecewa Atas Hasil Investigasi Kemenkes
Jakarta, NU Online
Anggota Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh telah menerima laporan hasil investigasi kasus meninggalnya bayi Debora di Rumah Sakit Mitra Keluarga sebagaimana yang pernah disampaikan Menteri Kesehatan pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta. Ia menilai hasil investigasi yang disampaikan kepada Komisi IX DPR RI tentang kasus tersebut sangat bias kepada RS.

Pembelaan Kemenkes terhadap RS ini dapat dibaca dari poin-poin yang diungkapkan lebih condong memihak RS sejak dari poin pertama fakta yang dituliskan.

"Saya tidak bisa menerima hasil investivigasi Kemenkes yang cenderung membela rumah sakit, ini terlihat dari cara mengungkapkan poin-poin yang ada dengan RS sebagai subjek. Kemenkes seperti menjadi juru bicara RS Mitra Keluarga dengan meniadakan fakta dari pihak keluarga korban," tegas anggota DPR RI Komisi IX ini sebagaimana tertuang dalam rilisnya.

Kementerian Kesehatan menyampaikan hasil investigasi kasus Debora kepada Komisi IX DPR RI, Rabu (13/9) sore. Beberapa fakta yang diungkapkan, Kementerian Kesehatan menjadikan RS sebagai subjek.

Menurut Nihayah, fakta-fakta yang diungkapkan berat sebelah. Padahal fakta yang terjadi dan tidak bisa dibantah adalah adanya kematian pasien bayi, dan orang tua bayi mengatakan pihak RS memperumit pelayanan.

"Saya tidak tahu kenapa Menkes jadi lembek begini menyikapi kasus yang sudah merenggut nyawa rakyat kita. Masak hanya sanksi administrasi saja yang diberikan?"

Menurut Nihayah, RS Mitra Keluarga jelas-jelas melanggar UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit. Jadi sanksi yang harus dijatuhkan adalah sanksi pencabutan izin.

"Jadi sanksinya harus cabut izin agar jadi perhatian rumah sakit lain agar tidak memperlakukan semena-mena terhadap pasien miskin," tegas Nihayah.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyrakat dengan mementingkan kebutuhan masyarakat miskin, ia menyetujui langkah yang akan diambil Komisi IX untuk membentuk panja. Panja ini untuk menampung sekian banyak keluhan masyarakat miskin atas layanan rumah sakit. (Red Alhafiz K)