IMG-LOGO
Trending Now:
Risalah Redaksi

Memberdayakan Madrasah Diniyah Pasca-Perpres Pendidikan Karakter

Jumat 15 September 2017 16:30 WIB
Bagikan:
Memberdayakan Madrasah Diniyah Pasca-Perpres Pendidikan Karakter
Ilustrasi: Romzi Ahmad)
Polemik mengenai kebijakan sekolah lima hari sebagaimana tercantum dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 mereda setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Pepres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Poin paling penting bagi warga NU dari perpres tersebut adalah dihilangkannya ketentuan sekolah wajib menyelenggarakan lima hari sekolah dalam seminggu dengan masa belajar delapan jam setiap hari. Ketentuan inilah yang dianggap akan mengancam eksistensi madrasah diniyah yang banyak dikelola oleh Nahdliyin.

Warga NU dan pemangku kepentingan utama madrasah bergembira atas dicabutnya Permendikbud itu. Lalu apakah setelah terbitnya perpres tersebut, madrasah diniyah eksistensinya akan tetap aman? Itulah yang harus dikaji secara mendalam dampaknya baik untuk pengaruh jangka pendek atau jangka panjangnya. Untuk jangka pendek ini, madin terbebas dari risiko tutup akibat siswa di sekolah umum sampai sore. Perpres tersebut juga membuka peluang penguatan madrasah sekaligus menghadapkan madin pada tantangan baru yang mengancam eksistensi madrasah dalam jangka panjang jika pengelola madrasah tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat.

Peluang baru ini adalah adanya dukungan pendanaan dari pemerintah untuk memberdayakan madrasah diniyah yang selama ini dikelola secara mandiri oleh komunitas setempat. Madrasah diniyah merupakan wahana pendidikan karakter yang paling pas yang sekarang digembar-gemborkan pemerintah. Dukungan tersebut tentu akan sangat berarti dalam meningkatkan kualitas madrasah diniyah mengingat untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas, dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Sejauh ini, belum jelas bagaimana bentuk pendanaan dan berapa besar jumlah dukungan yang diberikan oleh pemerintah.

Sampai saat ini pendanaan untuk pendidikan keagamaan yang dikelola di bawah Kementerian Agama masih sangat timpang dibandingkan dengan yang dikelola oleh Kemendikbud. Dikeluarkannya perpres dapat dijadikan momentum untuk menyetarakan alokasi dana per siswa pada sekolah yang dikelola oleh dua kementerian tersebut. Jangan sampai, janji mengalokasian bantuan tersebut sekadar pemanis untuk meredam kegelisahan pengelola madrasah diniyah setelah dikecewakan dengan keluarnya permendikbud tersebut.

Ada sejumlah regulasi yang menyebabkan sekolah yang dikelola Kementerian Agama dan madrasah diniyah kesulitan mengakses bantuan dari pemerintah daerah. Hanya pemerintah daerah tertentu saja dengan kemampuan melakukan kreativitas pengelolaan pendanaan yang berani mengalokasikan dana bagi madin. Umumnya pemda hanya bermain aman dan tetap menempatkan madin apa adanya tanpa dukungan pemerintah.

Tantangan baru yang dihadapi adalah diserahkannya ketentuan hari sekolah oleh masing-masing unit pendidikan. Dalam jangka panjang, ini menjadi tantangan berat kerena adanya kecenderungan pemberlakuan sekolah lima hari. Dua provinsi sejauh ini sudah mengaplikasikan sekolah lima hari, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Dalam jangka panjang, mungkin akan semakin banyak sekolah yang mengikuti kebijakan sekolah lima hari ini. Apalagi jam kerja resmi pemerintah saat ini adalah lima hari kerja dalam seminggu. Orangtua di perkotaan yang bekerja di sektor formal akan memilih sekolah bagi anak-anaknya dengan jumlah hari belajar yang selaras dengan jumlah hari kerja orangtua.

Untuk daerah-daerah yang masih mengandalkan sektor pertanian sebagai basis utama mata pencaharian, enam hari sekolah merupakan pilihan yang sangat rasional dan eksistensi madrasah diniyah sebagaimana yang ada saat ini akan tetap bertahan, tetapi untuk daerah-daerah yang sudah mengandalkan sektor industri dan jasa sebagai mata pencaharian utama, madrasah diniyah perlu melakukan inovasi penyelenggaraannya. Di Jakarta, sebagian madrasah diniyah diselenggarakan pada malam hari, toh hal tersebut tidak banyak menarik minat anak-anak. Setelah seharian sekolah, mereka juga butuh menonton tv atau mengikuti beragam les untuk menunjang minat dan prestasinya di masa depan.

Kecenderungan baru dalam pendidikan Islam adalah integrasi dengan memperbanyak materi-materi keislaman dalam sekolah umum yang dikemas dalam sekolah Islam terpadu yang banyak tumbuh di wilayah perkotaan dengan konsep full day school. Sayangnya kebanyakan sekolah Islam terpadu tersebut tidak dikelola oleh yayasan yang berafiliasi dengan NU sehingga warna keislaman yang diajarkan bukanlah berciri NU. Tentu ini menjadi tantangan bagi dakwah NU bagi generasi muda.

Perubahan adalah sesuatu yang pasti. Adanya dukungan besar dari pemerintah untuk madrasah diniyah bisa menjadi momentum untuk membangun kapasitas dan strategi baru dalam menghadapi perubahan sosial yang mengakibatkan perubahan preferensi masyarakat dalam membekali anak-anaknya dengan ajaran Islam. Sejarah telah membuktikan, yang mampu bertahan adalah mereka yang paling mampu menyesuaikan diri dengan zaman, bukan yang paling kuat, paling cepat, atau paling besar. (Ahmad Mukafi Niam)

Bagikan:
Jumat 8 September 2017 23:30 WIB
Derita Rohingya, Derita Kita
Derita Rohingya, Derita Kita
Ilustrasi (Reuters)
Hidup Muslim Rohingya yang tinggal di Provinsi Rakhine Myanmar seolah tak lepas dari derita. Bukan hanya beberapa tahun belakangan ini, catatan sejarah menunjukkan, mereka telah mengalami penganiayaan oleh pemerintah yang berkuasa dari periode ke periode. Kini, etnis Rohingya kembali menjadi perhatian internasional atas kekerasan yang mereka alami yang memaksa mereka harus mengungsi untuk menyelamatkan hidup. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling menderita atas situasi ini.

Kita memiliki konsep ukhuwah islamiyah atau persaudaraan sesama Muslim, yaitu Muslim di mana pun adalah saudara. Jika mereka menderita, maka hal tersebut juga penderitaan kita. Dalam konteks inilah, terasa sekali nilai penting bagi kita untuk membantu orang-orang yang sedang ditimpa kesusahan. Ada banyak cara untuk membantu Muslim Rohingnya, bagi umat Islam secara umum, memberikan donasi untuk meringankan penderitaan yang mereka alami adalah cara paling mudah. Sedikit uang yang terkumpul dari jutaan umat Islam Indonesia, akan sangat bernilai. Jika belum mampu memberikan sumbangan, hal minimal yang kita lakukan adalah memanjatkan doa untuk kebaikan mereka.

NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk mengambil langkah nyata dalam meringankan beban Muslim Rohingya. NU melalui LAZISNU dalam hal ini memfasilitasi orang-orang yang ingin membantu dengan menyediakan rekening khusus yang dilaporkan pengkembangannya setiap hari demi menjaga transparansi dan akuntabilitas. Para aktivis NU yang tergabung dalam berbagai badan otonom NU seperti Ansor, Fatayat, IPNU, IPPNU, pesantren, sekolah dan kelompok NU lainnya secara massif mengampanyekan kesadaran untuk turut memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan guna menolong mereka yang sedang mengalami musibah ini. Relawan-relawan NU yang selama ini sudah berpengalaman dalam mengatasi bencana, rencananya juga akan diterjunkan langsung ke lokasi konflik untuk memberi bantuan kepada semua pihak yang menderita.

Bagi pemerintah Indonesia, hal yang penting untuk dilakukan selain memberikan bantuan keuangan adalah melakukan diplomasi kepada pemerintah Mynmar agar lebih bijak dalam menangani masalah tersebut. Langkah Menlu Retno Marsudi untuk berkunjung ke Mynmar dan ke Bangladesh sebagai negara yang paling terdampak oleh pengungsi Rohingnya patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh komunitas Muslim di dunia internasional.

Negara yang cukup aktif dalam membantu masalah Muslim Rohingya adalah Indonesia dan Turki. Karena itu, disayangkan jika komunitas Muslim internasional kurang memberikan perhatian yang cukup atas masalah ini, mengingat etnis Rohingya merupakan etnis minoritas yang paling menderita di dunia. Kekuatan internasional, baik dalam hal pengumpulan dana atau diplomasi akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam upaya penyelesaian ini agar tidak terus berlarut-larut dari waktu ke waktu.

Aksi mendukung Muslim Rohingya dengan melakukan demonstrasi juga sah-sah saja selama menjaga ketertiban dan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Aksi seperti itu akan menjadi perhatian publik internasional bahwa apa yang dialami oleh Rohingya menjadi perhatian pihak lain. Tetapi, jika aksi tersebut memiliki motif lain seperti sebagai sarana konsolidasi untuk menggoyang pemerintahan, tentu sangat disesalkan. Sikap pemerintah yang tidak memberi izin pada rencana aksi di dekat kompleks Candi Borobudur juga tepat. Umat Budha di Indonesia hidup dengan damai dan menjaga toleransi dengan sesama. Jangan sampai upaya untuk membantu saudara Muslim di negara lain malah menjadi masalah antarumat beragama di negeri sendiri.

Bagi umat Islam secara umum, bersikap kritis atas segala informasi yang beredar di internet sangat penting. Baru-baru ini beredar viral foto-foto di dunia maya yang ternyata hoaks. Ada pihak-pihak yang berusaha menunggangi penderitaan pihak lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Mawas diri dalam situasi yang tidak pasti menjadi sangat penting untuk menjaga kedamaian.

Upaya-upaya pertolongan dengan menggalang aksi kemanusiaan sangat bermakna sebagai solusi jangka pendek atas masalah Rohingya. Kini saatnya dicarikan solusi permanen agar nasib etnis Rohingya tidak sebagaimana yang terjadi dengan Pelestina yang terus menerus dilanda konflik dan menjadi faktor ketidakstabilan kawasan. Dengan perkembangan teknologi, masalah yang terjadi di satu daerah bisa menjadi problem yang meluas ke daerah-daerah sekitarnya. Keterlibatan ASEAN untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini sangat penting. (Ahmad Mukafi Niam)

Sabtu 2 September 2017 15:30 WIB
Mencari Pemimpin yang Berani Berkorban
Mencari Pemimpin yang Berani Berkorban
Ilustrasi (ideje.hr)
Jika ada masalah di suatu negara, organisasi atau lembaga, yang memiliki tanggung jawab paling besar atas kinerja adalah pemimpinnya. Kualitas seorang pemimpin menentukan capaian atas organisasi yang dipimpinnya. Karena itulah upaya merekrut pemimpn yang terbaik dalam setiap tingkatan menjadi tema besar yang dibahas oleh para ahli dari waktu ke waktu. Menemukan orang yang tepat untuk memimpin berarti sudah menyelesaikan setengah dari pekerjaan.

Secara teknis, banyak orang yang memiliki kemampuan manajerial, tetapi yang menjadi masalah saat ini adalah mencari orang yang amanah, yang dapat dipercaya untuk menjalankan visi dan misi lembga yang dipimpinnya. Keberhasilan seorang pemimpin adalah ketika ia menempatkan amanah yang dipercayakan kepadanya di atas kepentingan pribadinya, bukan sekedar soal keahlian teknis bagaimana mengelola orang lain. Lembaga pendidikan, banyak mengajarkan bagaimana teknik-teknik kepemimpinan. Nilai kepemimpinan, lebih banyak dilahirkan dalam ajaran agama dan moral.

Momentun hari raya Idul Adha ini mengingatkan kembali tentang pentingnya kemauan pemimpin untuk bersedia berkorban atau menunda kepentingan pribadinya demi kepentingan yang lebih besar. Kebanyakan orang yang berebut untuk menjadi pemimpin dikarenakan motivasi untuk kaya, terkenal, berkuasa, atau motif-motif pribadi lainnya, sekalipun retorika yang diucapkan adalah demi kepentingan rakyat atau masyarakat. Perilaku yang ditampilkan ketika memimpin adalah membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya atau dalam banyak kasus adalah melakukan tindakan korupsi.

Nabi Ibrahim dan Ismail telah memberi teladan kepada kita, bagaimana bapak dan anak atau pemimpin dan pengikut ini mematuhi ketetapan yang Maha Kuasa untuk mengorbankan apa yang paling mereka cintai, yaitu anak kesayangan bagi Ibrahim dan bahkan hidup itu sendiri bagi Ismail. Nabi Ismail bersedia menjalani perintah ayahnya karena adanya keyakinan penuh bahwa perintah yang dilakukan mengandung kebenaran, apa pun risikonya. Ujian akan  pengorbanan diri tersebut berakhir dengan kebahagiaan ketika malaikat datang menggantikan Ismail yang akan disembelih dengan kambing.

Pesan inilah yang setiap tahun kita ulang-ulang melalui perayaan Idul Adha. Sayangnya, pesan paling inti tersebut tak banyak menginspirasi para pemimpin untuk meniru Nabi Ibrahim. Bukan berarti Idul Adha tidak memiliki makna, pembagian daging kurban bagi fakir miskin tetap memberi sesuatu yang berharga, sekalipun hanya bisa menikmati daging kurban selama beberapa dalam satu tahun. Jika pemimpin memiliki integritas sehingga pengikutnya percaya, maka orang-orang yang termarginalkan bukan hanya bisa makan daging satu-dua hari pada Idul Adha, tetapi mereka akan berdaya dan memiliki pilihan makan apa saja yang dikehendaki, kapan saja dia mau. Itulah yang terjadi pada negara-negara yang sudah sejahtera.

Kini, yang banyak terjadi adalah, pemimpin yang tidak mau berkorban dan karena tingkat kepercayaan pengikut terhadap pemimpin yang rendah, mereka juga tidak mau berkoban. Akhirnya masing-masing pihak berusaha memanfaatkan segala kesempatan yang ada untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dengan kasat mata, kita melihat para pemimpin yang hidup bermewah-mewahan berupa rumah besar, mobil mahal, makanan dan pakaian kelas satu sementara di sisi lainnya, rakyat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Masyarakat merasa hidup dalam kondisi tidak aman, saling curiga satu sama lain karena masing-masing mencari kelengahan orang lain untuk keuntungan pribadi. Sesungguhnya, para pemimpin pun sekarang juga merasa hidup tidak aman karena perilaku penyalahgunaan wewenangnya kapan saja bisa terkuak. Sekarang atau ketika sudah selesai menjabat.

Dalam situasi saling menyendera ini, apa yang harus dilakukan. Pemimpin mementingkan diri sendiri dan rakyat berusaha berusaha mengambil segala kesempatan yang ada. Apakah kerusakan akan dibiarkan sampai taraf yang menghancurkan atau semua pihak bersedia berkorban untuk memperbaiki yang ada. Idealnya semua  pihak menyadari permasalahan yang ada, lalu bersama-sama memperbaiki keadaan. Tetapi kondisi ideal tersebut susah tercapai. Karena itu, pemimpin harus mulai membangun kepercayaan bahwa segala kebijakan dan tindakan yang dilakukan untuk kepentingan orang banyak. Dan itu membutuhkan waktu yang panjang karena rakyat sudah bosan dibohongi terus menerus oleh pemimpinnya. Jika modal dasar kepercayaan tersebut sudah diperoleh, maka pelan tapi pasti rakyat akan mengikuti pemimpin dan negeri ini akan bisa maju dengan cepat.

Tapi yang pasti pengorbanan itu harus kita mulai dari masing-masing kita sendiri, menyebarkannya kepada orang terdekat, dan dari waktu ke waktu meluas. Jangan sampai kita berteriak-teriak meminta perubahan sedangkan diri kita sendiri tidak mau berubah. (Ahmad Mukafi Niam)

Sabtu 26 Agustus 2017 9:30 WIB
Menunggu Sikap Bijak Pemerintah atas Sekolah Lima Hari
Menunggu Sikap Bijak Pemerintah atas Sekolah Lima Hari
Kabar akan segera diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Pendidikan Karakter sebagai pengganti Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah diharapkan menghasilkan solusi bijak. Kontroversi yang ditimbulkan oleh aturan ini adalah adanya kekhawatiran dari warga NU bahwa hal tersebut akan mematikan madrasah diniyah yang proses pendidikannya diselenggarakan sore hari seusai sekolah formal. Solusi yang memenangkan semua pihak (win-win) adalah bagaimana agar pendidikan umum maupun madrasah diniyah dua-duanya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, bukan dengan mematikan salah satunya.

Ekspresi dalam berbagai bentuk yang dilakukan oleh warga NU yang menolak kebijakan jam sekolah yang mengancam eksistensi madrasah diniyah seharusnya mendapat perhatian pemerintah. Berbagai demo penolakan atas sekolah lima hari dengan jumlah massa sangat besar muncul di berbagi daerah secara terus-menerus. Media sosial juga menjadi sarana mengemukakan pendapat secara massif untuk menolak kebijakan itu. Dari situ seharusnya pemerintah memperhatikan aspirasi dari pelaku dunia pendidikan dengan jumlah peserta didik yang sangat besar. Apalagi selama ini, madrasah diniyah dikelola secara mandiri oleh masyarakat.

Pemimpin terpilih sudah seharusnya memiliki kepekaan akan kondisi sosial masyarakatnya. Dalam keragaman yang sangat luas seperti Indonesia ini, tentu tidak mudah bagi presiden dan para pembantunya untuk memahami karakter dan problema masyarakat yang dihadapinya. Apalagi persoalan yang dihadapi juga sangat beragam. Ungkapan ketidaksetujuan atas kebijakan sekolah yang akan mematikan madrasah ini sudah disampaikan dengan jelas. Kini tinggal merumuskan dan memutuskan solusi terbaik.

Penguasa memiliki tanggung jawab untuk mengangkat hajat hidup orang banyak. Penguasa tidak selamanya benar karena itu harus memiliki kebesaran hati untuk mengoreksi kebijakan yang sudah diterapkan, apalagi kebijakan tersebut memiliki dampak massif dan berjangka panjang seperti kebijakan sekolah lima hari ini. Karena itulah perlu adanya kontrol dari publik supaya kebijakan yang diambil tetap selaras dengan tujuan bersama yang digariskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Upaya yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama selama ini adalah bagian dari kontrol terhadap pemerintah.

Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran, realokasi subsidi agar lebih tepat sasaran dan sejumlah kebijakan lainnya tentu perlu mendapat apresiasi. Tetapi, sektor pengembangan ilmu pengetahuan tampaknya kurang menjadi prioritas bagi pemerintahannya. Salah satunya tercermin dalam dana riset yang komposisinya dalam produk domestik bruto (PDB) masih sangat kecil dibandingkan dengan dana riset yang dikeluarkan negara lain sehingga para peneliti mengeluh akan kondisi ini. Apakah mungkin, madrasah diniyah dianggap tidak penting sehingga tidak perlu dipikir terlalu serius? Ini akan tercermin dalam kebijakan yang akan segera dikeluarkan tersebut.

Bagaimana jika kepres tersebut tidak sesuai harapan warga NU? Akan ada banyak kemungkinan yang terjadi. Bisa saja para pengelola madrasah hanya mengeluh atau mengepresikan diri dalam demo, seminggu dua minggu, lalu isunya hilang diganti dengan yang lain. Tetapi bisa saja Nahdliyin melakukan berbagai upaya dengan sekuat tenaga agar kebijakan tersebut dibatalkan. Apalagi kebebasan berkespresi sekarang dilindungi.

Dalam sejarah perjalanan negeri ini, NU memiliki sikap lentur terhadap berbagai rezim yang berkuasa, tetapi dalam beberapa hal yang dinilai sebagai hal  yang prinsip, maka NU bersikap tegas. Contoh yang bisa dikemukakan salah satunya adalah soal respon NU terhadap RUU Perkawinan tahun 1974. Rancangan awal UU Perkawinan tersebut dinilai para kiai hanya copy-paste aturan perkawinan zaman Belanda yang tidak sesuai dengan keyakinan mayoritas bangsa Indonesia. Karena itulah muncul reaksi keras dari masyarakat yang akhirnya berujung pada perombakan total sehingga akhirnya menjadi UU Perkawinan sebagaimana yang diundangkan saat ini.

NU dalam masa kepemimpian Gus Dur juga memiliki sikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru, yang ketika itu tak banyak pihak yang berani bersuara. Sampai-sampai ada upaya intervensi yang dilakukan dengan kasar dalam muktamar NU di Cipasung agar Gus Dur tidak terpilih. Prinsip yang selalu dipegang NU adalah mendukung sikap pemerintah jika jika memang hal tersebut memberi maslahat tetapi akan mengingatkan jika dirasa menimbulkan mudharat. NU bukan bagian dari koalisi atau oposisi pemerintah. NU yang lahir sebelum republik ini berdiri akan terus mengawal perjalanan bangsa ini dahulu, sekarang, dan nanti. (Ahmad Mukafi Niam)


IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG