IMG-LOGO
Internasional
NU PEDULI ROHINGYA

Tim Delegasi NU untuk Rohingya Tiba di Bangladesh

Sabtu 23 September 2017 16:3 WIB
Bagikan:
Tim Delegasi NU untuk Rohingya Tiba di Bangladesh
Dhaka, NU Online
Tim Delegasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk pengungsi Rohingya diberangkatkan dari Bandara Soekarno Hatta, Sabtu (23/9) pagi. Tim tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur Malaysia Pukul 09.30 waktu setempat dan transit selama satu jam. Rombongan melanjutkan perjalanan dan tiba di Bandara Internasional Hazrat Shahjalal, Dhaka, Bangladesh pukul 13.00 waktu Bangladesh.

Koordinator Delegasi Nahdlatul Ulama, Muhammad Wahib mengatakan, pada hari pertama tim akan bertolak ke Kedutan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk melakukan koordinasi dengan KBRI. 

“Koordinasi juga dilakukan dengan tim lainnya yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM),” kata Wahib.

Selain itu, agenda hari ini adalah mendengarkan laporan dari tim advance yang sudah tiba di Bangladesh minggu lalu. Dari laporan tersebut, tim akan membuat perencanaan terkait dengan pembelian dan penyaluran bantuan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Delegasi yang dikirim ke Bangladesh dibagi menjadi tiga tim. Pertama, tim advance yang bertugas mengecek keadaan yang ada di lapangan. Kedua, tim medis yang bertugas untuk memberikan pengobatan kepada pengungsi. Dan terakhir, tim relief yang bertindak mempersiapkan dan menyalurkan bantuan.

Keberangkatan Tim Delegasi Nahdlatul Ulama untuk Rohingya dilaksanakan atas bantuan seluruh komponen NU melalui NU Peduli Rohingya. Masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan bagi pengungsi Rohingya dapat mengirimkan melalui rekening NU Care-LAZISNU di nomor rekening BCA 0680 1926 77; BRI 0335 01 000 735 303; BNI 010 857 56 48; Mandiri 123 000 777 1910; atau Mega Syariah 10 000 333 62. Masyarakat juga dapat memantau nominal bantuan yang terkumpul di situs NU Online. (Muchlishon Rochmat/Kendi Setiawan)

Bagikan:
Sabtu 23 September 2017 16:0 WIB
Soal Rohingya, 7 Anggota Dewan Keamanan PBB Minta Arahan Guterres
Soal Rohingya, 7 Anggota Dewan Keamanan PBB Minta Arahan Guterres
Ilustrasi (Reuters)
New York, NU Online
Tujuh anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Amerika dan Inggris, meminta Sekjen PBB Antonio Guterres memberikan pengarahan secara terbuka kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB terkait krisis yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar.

Sebelumnya, PBB menyebut tragedi kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, itu sebagai upaya sistematis "pembersihan etnis" oleh pemerintah Myanmar.


Sebagaimana dilaporkan Reuters, Sabtu (23/9), Swedia, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Mesir, Senegal, dan Kazakhstan menginginkan Ethiopia, selaku presiden dewan tersebut, mengatur pelaksanaan briefing itu pada minggu depan.

Hingga kini lebih dari 422 ribu Muslim Rohingya meningalkan rumah tinggal mereka di Myanmar menuju negara tentangga, Bangladesh, sejak serangan mematikan oleh militan Rohingya pada 25 Agustus 2017. Serangan yang ditujukan kepada pos-pos keamanan perbatasan Myanmar itu memicu tindakan militer secara mambabi buta Myanmar atas nama perburuan para teroris.

Sementara itu The New York Times mengatakan, sejumlah diplomat berpendapat Tiongkok dan Rusia, sebagai negara pemilik hak veto yang sejak awal berpihak pada Myanmar, tidak bakal menyetujui langkah lebih keras terhadap Myanmar.

Sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB akan membutuhkan sembilan suara dukungan dan tidak ada veto oleh Rusia, Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris dan Prancis.

Seiring dengan itu, Myanmar awal bulan ini juga telah melakukan negosiasi dengan Tiongkok dan Rusia untuk memastikan Myanmar dilindungi dari tindakan Dewan Keamanan. (Red: Mahbib)

Sabtu 23 September 2017 6:16 WIB
Saudi Cekal Ulama yang Katakan ‘Perempuan Cuma Punya Seperempat Akal’
Saudi Cekal Ulama yang Katakan ‘Perempuan Cuma Punya Seperempat Akal’
Syekh Saad al-Hijri, anggota komite yurisprudensi Provinsi Asir (Al Arabiya)
Jeddah, NU Online
Syekh Saad al-Hijri, anggota komite yurisprudensi Provinsi Asir, Arab Saudi, membuat geger warga di negara setempat usai mengatakan bahwa perempuan tak semestinya mengemudikan kendaraan karena tidak ada dalil agama yang mendukung tentang itu.

Lebih lanjut al-Hijri mengatakan, perempuan hanya memiliki seperempat akal sehingga ia tak bisa membuat keputusan saat berada di balik kemudi.

Al-Hijri melontarkan pernyataan tersebut dalam sebuah ceramah di depan khalayak di kota Khamis Mushait barat daya, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (22/9).

Ceramah al-Hijri pun mengundang kemarahan dari para pengguna media sosial di Arab Saudi. Mereka ramai-ramai menuntut agar pemerintah melarangnya berceramah dan menerbitkan fatwa. Reaksi ini direspon oleh Gubernur Asir Pangeran Faisal bin Khalid bin Abdulaziz dengan mencekal al-Hijri dari aktivitas ceramah.

Juru bicara gubernur Asir, Saad bin Abdullah al-Thabet, dalam sebuah siaran pers mengatakan, Pangeran Faisal telah mengeluarkan perintah untuk merespon pernyataan al-Hijri yang membuat gempar jagat media sosial dan mengecewakan banyak orang.

Thabet menambahkan, pembebas-tugasan al-Hijri dari kegiatan berceramah merupakan langkah yang bertujuan untuk membatasi pemanfaatan mimbar keagamaan sebagai ajang produksi statemen kontroversial dan merendahkan orang.

Ia bahkan mengingatkan, keputusan serupa akan diambil terhadap siapa pun yang mencoba memanfaatkan mimbar agama untuk menyuarakan pendapat yang merendahkan orang. (Red: Mahbib)

Jumat 22 September 2017 16:0 WIB
Dianggap Membahayakan, India Akan Deportasi 40 Ribu Muslim Rohingya
Dianggap Membahayakan, India Akan Deportasi 40 Ribu Muslim Rohingya
Ilustrasi (Reuters)
Chandigarh, NU Online
Pemerintah India berencana akan mendeportasi 40.000 Muslim Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar menyusul kekerasan berdarah di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Menteri Dalam Negeri India Rajnath Singh menyebut Rohingya yang kini menetap di India sebagai imigran gelap.

"Dari Myanmar, mereka masuk ke India. Kita harus paham kenyataan bahwa Rohingya bukan pengungsi," katanya dalam sebuah acara di ibukota New Delhi, Kamis (21/9), sebagaimana dikutip kantor berita Turki, Anadolu.

Singh mengatakan, tidak seorang pun dari komunitas Rohingya telah mengajukan suaka. Dengan demikian, India tidak akan melanggar hukum internasional bila nanti mendeportasi mereka.

Pemerintah menghadapi kritik atas rencana tersebut dari para aktivis. Namun, pemerintah India menilai Rohingya sebagai ancaman keamanan nasional lantaran hubungannya dengan organisasi teroris. Pernyataan tertulis terkait rencana ini juga diajukan pada 18 September ke Mahkamah Agung setempat.

Zafarul Islam Khan, seorang jurnalis dan pemimpin senior Muslim yang berbasis di New Delhi, mengecam rencana pemerintah India lantaran alasan kemanusiaan. "Ini bukan keputusan bagus," katanya.

"Ini adalah isu kemanusiaan dan beberapa negara menerima para pengungsi saat berbicara menentang kekejaman." (Red: Mahbib)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG