IMG-LOGO
Nasional

Presiden Sering ke Pesantren, DPR RI: Perhatikan Kesehatan Santri!

Kamis 12 Oktober 2017 19:44 WIB
Bagikan:
Presiden Sering ke Pesantren, DPR RI: Perhatikan Kesehatan Santri!
Jakarta, NU Online 
Anggota Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta Kemenkes RI serius dalam memperhatikan kualitas kesehatan para santri. Menurut dia, sudah seharusnya santri mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai.

“Sejak awal duduk di Komisi IX, saya sudah mengingatkan Kemenkes akan kewajibannya memperhatikan kesehatan para santri. Tetapi Kemenkes abai terhadap hal ini. Sampai sekarang belum ada alokasi anggaran untuk pusat kesehatan santri,” tegasnya, di Jakarta, Kamis (12/10) melalui siaran pers. 

Perlu diketahui, Kemenag mencatat kurang lebih ada 23.000 pesantren di Indonesia, belum lagi yang tidak terdata. Pesantren-pesantren itu tersebar di seluruh pelosok penjuru Indonesia.

Namun, biasanya, pesantren terletak jauh dari fasilitas kesehatan pemerintah. Oleh karenanya pesantren sangat butuh pusat kesehatan santri dan alat-alat penunjangnya seperti ambulans. 

“Bayangkan, ada pesantren yang memiliki santri 6000. Jumlah itu sudah seperti penduduk satu desa. Dan tidak ada dana dari pemerintah untuk kesehatan santri. Kalau disuruh pengasuhnya menanggung, lalu apa fungsi pemerintah?” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo sering datang ke pesantren, tetapi abai terhadap persoalan-persoalan pesantren. 

“Pesantren jangan jadi bemper saja,” terang politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. 

Realitasnya, santri dalam satu pesantren adalah imaji satu bangsa, bangsa Indonesia, beraneka suku , kelas, ada dalam satu pesantren. Pemerintah sudah sebaiknya tidak terus menerus beretorika memihak santri. Sudah saatnya mewujudkan janji dengan program nyata. (Red: Abdullah Alawi)

Bagikan:
Kamis 12 Oktober 2017 22:4 WIB
PMII Kutuk Kekerasan terhadap Wartawan di Banyumas
PMII Kutuk Kekerasan terhadap Wartawan di Banyumas
Jakarta, NU Online 
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengutuk keras aksi kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan polisi dan Satpol PP saat membubarkan massa penolak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Gunung Slamet, Banyumas dua hari lalu. Akibat pembubaran itu sejumlah wartawan yang meliput, mengalami tindakan kekerasan.

Sebagaimana dilaporkan detik.com, sejumlah wartawan berhasil mendokumentasikan pembubaran massa yang menolak PLTPB oleh sejumlah oknum polisi dan Satpol PP di Banyumas. Oknum polisi dan Satpol PP memaksa dan berusaha merampas alat kerja wartawan seperti HP dan kamera. Jika alat kerja tersebut tidak diserahkan dan gambar yang sudah diambil dihapus, telepon genggam dan kamera mau dibanting dan ada yang dirampas dibawa pergi.

Bahkan salah seorang wartawan televisi sempat diinjak-injak ditendang dan dipukul oleh sekitar sepuluh oknum aparat. Padahal saat terdorong hingga tersungkur, wartawan tersebut sudah memperlihatkan kartu persnya. Namun, tak dihiraukan. 

Ketua Bidang Advokasi PB PMIi M. Zeni Syargawi mendesak Kapolri menindak tegas dan mencopot Kapolres Banyumas. Hal itu sebagai bentuk tanggung jawab kelalaian anak buah di lapangan dalam menjalankan tugas pengamanan demontrasi. 

Bagi PMII, tidak ada alasan untuk tidak memproses kasus tersebut sampai tuntas agar ke depan tidak terjadi lagi tindak kekerasan terhadap wartawan dalam meliput. 

“Sudah terlalu sering tindakan kekerasan yang dialami oleh wartawan dalam meliput,” tegasnya di Jakarta, melalui siaran pers, Kamis, (12/10). 

Zeni menambahkan, kasus kekerasan ini akan terus dikawal sampai tuntas karena efeknya sangat berbahaya kalau tidak sampai tuntas. 

“Kita tahu banyak kasus kekerasan terhadap wartawan yang tidak tuntas dan efeknya banyak kasus serupa yang terjadi. Kami ingin kasus ini menjadi yang terakhir,” pintanya. 

PMII itu juga meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menindak Tegas satpol PP yang secara jelas telah telah menghalangi masyarakat dalam menyampaikan karena hal tersebut jelas dilindungi dalam undang-undang. (Red: Abdullah Alawi)


Kamis 12 Oktober 2017 20:31 WIB
Malam Ini, Lakpesdam Ngaji Ihya Ulumuddin di PBNU
Malam Ini, Lakpesdam Ngaji Ihya Ulumuddin di PBNU
Jakarta, NU Online 
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama menggelar pengajian kitab Ihya Ulumuddin yang dipandu Ulil Abshar Abdallla di masjid An-Nahdlah, gedung PBNU, Kamis (12/10). 

Pengajian tersebut digelar sebagai rangkaian Pendidikan Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK) Dawrah II yang dilaksanakan selama lima hari, yang akan berakhir Jumat 13/10). Kegiatan itu diikuti peserta dari tujuh provinsi. 

Sebagaimana diketahui, sejak bulan Ramadlan, Ulil Abshar Abdallla aktif mengadakan pengajian kitab Ihya Ulumddin seusai Shalat Tarawih yang ditayangkan secara langsung melalui media sosial Facebook. 

Di PBNU, pengajian karya Hujjatul Islam Imam Ghazali itu, dibuka dengan dimulai pada halaman 901. 

Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad, sesaat sebelum pengajian dimulai, mengucapkan terima kasih kepada Ulil Abshar Abdallla yang berkenan mengisi pengajian itu. (Husni Sahal/Abdullah Alawi/Abdullah Alawi)

Kamis 12 Oktober 2017 20:1 WIB
Harapan Pemerintah kepada PBNU untuk Wujudkan Gerakan Revolusi Mental
Harapan Pemerintah kepada PBNU untuk Wujudkan Gerakan Revolusi Mental
Deputi Kemenko PMK Aris Darmawansyah.
Jakarta, NU Online
Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama Kemenko PMK Aris Darmawansyah sangat mengharapkan kerja sama dengan PBNU dalam menyosialisasikan Gerakan Revolusi Mental ini bisa terwujud.

Demikian disampaikan Aris Darmansyah pada acara Workshop Finalisasi Penyusunan Buku Modul dan Panduan Pemimpin Agama Pelopor Perubahan Gerakan Revolusi Mental di lantai 5, Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).

Pada Gerakan Revolusi Mental sendiri terdapat lima poin, yakni Gerakan Indonesia bersih, Gerakan Indonesia melayani, Gerakan Indonesia tertib, Gerakan Indonesia mandiri, dan Gerakan Indonesia bersatu.

Di antara kelima gerakan revolusi tersebut, setidaknya ia berharap PBNU bisa bekerja sama untuk menitikberatkan pada gerakan Indonesia mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu.

Gerakan Indonesia Mandiri dalam bentuk pemberdayaan umat, baik dari segi potensi maupun dari segi ekonomi. Sementara Gerakan Indonesia bersatu ialah terkait radikalisme.

Melalui kerja sama ini, diharapkan anatara Keminko PMK dengan PBNU bisa bersama-sama menangkal radikalisme.

"Kita bisa mengurangi gerakan radikalisme yang Akhir-akhir ini sepertinya semakin banyak, " kata Aris.
 
Ia berharap, buku modul yang akan disusun tersebut tidak hanya dicetak dan disosialisakin, tapi juga harus diterapkan.

Tampak hadir pada acara tersebut Ketua PBNU Aizzudin Abdurrahman, Wasekjen PBNU H. Masduki Baedowi,  Wasekjen Sultonul Huda, dan lain-lain. (Husni Sahal/Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG