IMG-LOGO
Fragmen

Mahbub Djunaidi: Jangan Jadi Wartawan Penakut!

Jumat 13 Oktober 2017 18:5 WIB
Bagikan:
Mahbub Djunaidi: Jangan Jadi Wartawan Penakut!
Mahbub Djunaidi (Ilustrasi: omah aksoro)
Dek, kalau ingin kaya, jangan jadi wartawan, jadilah pengusaha. Kalau penakut jangan jadi wartawan, jadilah tukang mie bakso. 

Ungkapan itu dikemukakan oleh sang pendekar pena, kolomnis ternama, H. Mahbud Djunaidi, pada suatu kesempatan di kantor perwakilan Harian Umum Pelita Jawa Barat, Gedung Milamar, Jalan Asia Afrika, Bandung.

Pada hari-hari tertentu, bisa bertemu dengan Mahbub di kantor perwakilan Harian Umum Pelita (1980 – 1982), karena ia yang tinggal di Jalan Turangga 1, Bandung itu, merupakan penasihat perwakilan Harian Umum Pelita Jawa Barat, sedangkan kepala perwakilannya, Agus Suflihat Manaf atau Agus SM.

Mahbub berpenampilan sangat sederhana. Terkadang kepergok mengenakan pakaian olahraga (baju dan celana singlet). Jika bertemu selalu memberi nasihat-nasihat tentang kewartawanan, tentang tulis menulis, ya termasuk nasihatnya, "Dek kalau ingin kaya, jangan jadi wartawan, jadilah pengusaha. Kalau penakut jangan jadi wartawan, jadilah tukang mie bakso."

Memang, jadi wartawan jangan berharap kaya. Memang jadi wartawan bukan untuk mengerjar kekayaan. Pada masa-masa itu, orang jadi wartawan, karena tuntutan nurani, sehingga dikenal dan lahir sebutan wartawan idealis. Artinya wartawan yang benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya tanpa pamrih, wartawan hakikatnya pejuang. Apalagi pada masa-masa perjuangan sebelum Indonesia merdeka, wartawan berjuang dengan kekuatan penanya untuk kemerdekaan negeri ini.

Wajarlah jika pada masa-masa itu, jadi wartawan jangan berharap kaya sebagaimana dikemukakan mantan Ketua PWI, dan mantan Ketua NU periode tahun itu. Pada masa-masa itu, wartawan yang memiliki kendaraan beroda dua, dan empat sangat jarang. Mahbub pun memiliki kendaraan sedan VW berwarna biru telur asin, mungkin bukan dari hasil jadi wartawan, karena ayahnya Pak Djunaidi, merupakan tuan tanah, orang kaya Betawi.

Walaupun pada masa-masa itu, sebut saja pada masa Orde Baru, kebebasan wartawan dikekang, tetapi harkat derajat wartawan sangat tinggi, dihormati oleh pejabat maupun masyarakat. Pejabat, masyarakat sangat segan terhadap yang namanya wartawan. Wartawan terutama di daerah jumlahnya sangat sedikit. Dapat dihitung dengan jari. Di satu kabupaten paling banyak rata-rata sembilan atau 11 orang.

Kondisi seperti itu, tentunya jauh berbeda dengan kondisi sekarang, terutama sejak era reformasi. Ketika kran kebebasan dibuka, jumlah wartawan di daerah, di salah satu kabupaten, wow, bisa mencapai 300 orang, bahkan lebih.

Pers masa sekarang pun adalah pers industri, walaupun tidak dapat menjamin wartawannya hidup kaya, tetapi paling tidak hidupnya mapan terutama yang bekerja pada penerbitan-penerbitan media tertentu. Namun, boleh jadi, lebih banyak wartawan yang hidupnya tidak kaya.

Jangan Penakut
Kalau penakut, jangan jadi wartawan, itu ditunjukan oleh Mahbub Djunaidi, bagaimana keberaniannya menulis sehingga beliau sering disebut sang pendekar pena. Tulisan-tulisannya ringan, asyik dibaca, berani mengkritik keras pemerintahan, kadang-kadang dengan gaya bahasa yang halus dan santun.

Suatu hari,saya menulis berita di tempat saya bekerja tentang acara seremonial pelantikan kepala PGA Negeri 6 Tahun. Kepala Departemen Agama setempat dalam pidatonya mengatakan"......tingkatkan pembangunan garis miring Golkar." Waktu itu, saya pun mengkonfirmasi kepala Depag, mempertanyakan ucapannya apa yang dimaksud dengan "tingkatkan pembangunan garis miring Golkar."

Dua hari kemudian, berita itu dimuat tanggal 26 Desember 1980 (karena waktu itu mengirim berita ke redaksi di Jakarta melalui pos, sampainya dua hari, karena belum ada fax, apalagi email seperti sekarang). Mahbub, mengapresiasi berita tersebut, pada tulisan kaki halaman pertama dengan judul "Orang Depag Cianjur Mesti Ditertibkan."

Tulisan itu, sungguh menghebohkan banyak pihak baik di pemerintahan, maupun masyarakat. Pagi itu, koran terjual habis di agen dan pengcer. Dampak dari tulisan sang Pendekar Pena, H. Mahbub Djunaidi, semakin bertambah kental kecurigaan dan julukan yang dialamatkan kepada saya sebagai wartawan "hijau' (Islam), wartawan PPP (Partai Persatuan Pembangunan), karena pada masa itu, Islam identik dengan PPP sebagai partai yang berasaskan Islam. Padahal mereka sendiri yang berada di partai lain, sama-sama pemeluk Islam, bahkan, saya sendiri sering disebut wartawan "hijau" ekstrem.

Tidak hanya itu, hari-hari berikutnya koran tempat saya bekerja dilarang masuk desa. Dengan begitu, semakin banyak orang yang penasaran sehingga membeli dan berlanganan koran tersebut. Banyak PNS yang membeli koran kemudian dilipat di saku belakang atau diselipkan di bagian bokong, untuk dibaca di rumah, karena kalau dibaca di kantor takut dicurigai atau disebut orang PPP, karena membaca koran tersebut, identik dengan PPP, identik dengan Islam.

Itulah secuil kenangan dengan Almarhum Mahbub Djunaidi, yang lahir tanggal 27 Juli 1933 di Jakarta, kini telah tiada. Beliau meninggal dunia di Bandung pada tanggal 1 Oktober 1995. Semasa hidupnya, pernah jadi Ketua Umum PB PMII tiga periode. Pernah menjabat sebagai Ketua Umum PWI Pusat, (1979 – 1983), anggota DPR GR (1967-1971), Wakil Ketua PBNU (1984-1989), Wakil Sekjen DPP PPP, anggota DPR/MPR RI (1971-1982), Ketua Majelis Pendidikan Soekarno dan anggota mustasyar PBNU (1989-1994).

Beliau adalah penulis yang sangat terkenal pada zamannya, banyak menulis di harian Kompas pada kolom Asal-Usul, di Harian Umum Pelita dan Pelita Edisi Minggu pada kolom Sekapur Sirih, Koran Pikiran Rakyat, Sinar Harapan, Tempo, Koran Gala Bandung, dan lainnya. Banyak sudah tulisannya yang dibukukan. (Man Suparman)
 

Bagikan:
Kamis 5 Oktober 2017 17:30 WIB
Saat Kiai Wahab Inginkan Laskar Hizbullah Seperti Pemuda Ashabul Kahfi
Saat Kiai Wahab Inginkan Laskar Hizbullah Seperti Pemuda Ashabul Kahfi
Laskar Hizbullah (buku Laskar Ulama-Santri).
Pendudukan Jepang atas Indonesia tergoyang ketika mereka kalah perang dengan tentara sekutu (Inggris-Belanda). Seketika itu pula mereka berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kekuatan perangnya dengan melatih para pemuda Indonesia secara militer guna berperang melawan sekutu. Para pemuda dimaksud tidak lain adalah para santri.

Karena sudah mempunyai kesepakatan diplomatik dengan KH Muhammad Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Jawatan Agama (Shumubu) yang diwakilkan kepada anaknya KH Abdul Wahid Hasyim, Nippon menyampaikan gagasannya itu kepada Kiai Hasyim.

Setelah melalui berbagai pertimbangan, Kiai Hasyim menyetujui langkah Jepang tersebut dengan syarat para pemuda yang dilatih militer itu berdiri sendiri tidak masuk dalam barisan Jepang. Itulah awal terbentuknya laskar yang diberi nama oleh Kiai Hasyim sebagai Laskar Hizbullah.

Laskar Hizbullah ini dibentuk pada November 1943 beberapa minggu setelah pembentukan tentara PETA (Pembela Tanah Air). Meski kedua badan kelaskaran itu berdiri sendiri, tetapi secara teknik militer berada di satu tangan seorang perwira intelijen Nippon, Kapten Yanagawa.

Sebagai seorang kiai, Hadratussyekh Hasyim Asy’ari cukup mumpuni dalam strategi perang. Di saat sejumlah orang memandang bahwa keputusan Kiai Hasyim merupakan simbol ketundukan kepada Jepang karena menyetujui para santri dilatih militer oleh Jepang. Namun di balik semua itu, guru para kiai di tanah Jawa ini ingin mempersiapkan para pemuda secara militer melawan agresi penjajah ke depannya.

Betul saja apa yang ada di dalam pikiran Kiai Hasyim, Jepang menyerah kepada sekutu. Namun Indonesia menghadapi agresi Belanda II. Di saat itulah para pemuda Indonesia melalui Laskar Hizbullah, dan lain-lain sudah siap menghadapi perang dengan tentara sekutu dengan bekal gemblengan ‘gratis’ oleh tentara Jepang.

Saat itu, Angkatan pertama latihan Hizbullah di daerah Cibarusa, dekat Cibinong, Bogor awal tahun 1944 diikuti oleh 150 pemuda. Mereka datang dari Karesidenan di seluruh Jawa dan Madura yang masing-masing mengirim 5 orang pemuda. 

Pusat latihan Hizbullah di Cibarusa itu dikeola oleh Markas Tertinggi Hizbullah yang dipimpin oleh Zainul Arifin. Sebagai sebuah strategi perang, latihan ini perlu dilakukan oleh sebanyak-banyaknya pemuda. Namun, disayangkan latihan Hizbullah ini diselenggarakan secara minim sekali.

Kondisi ini menjadi perhatian serius KH Wahid Hasyim sebagai penanggung jawab politik dalam Laskar Hizbullah. “Kita dikejar waktu. Nippon sebenarnya mencurigai tujuan Hizbullah. Yang menyetujui Hizbullah kan Cuma kita,” ucap Kiai Wahid mengemukakan kegelisahannya.

Tetapi, ayah dari KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini tidak mau ketinggalan kereta. Walau bagaimana pun, perjuangan kemerdekaan harus dipersiapkan, baik kekuatan militernya, di samping kekuatan politiknya. Kekuatan politik yang dimaksud ialah politik kenegaraan yang berkepentingan memerdekakan Indonesia dari kungkungan penjajah. Langkah ini membutuhkan ongkos yang tidak sedikit.

Kegundahan Kiai Wahid tersebut mendapat siraman petunjuk dari KH Abdul Wahab Chasbullah. Kiai Wahab menilai, para kiai dan pemimpin laskar jangan hanya melihat dari ukuran lahir. Karena menurutnya, belum tentu jika disediakan biaya besar akan berdampak pada hasil yang maksimal. 

“Bia menderita asal penggemblengan jiwanya hebat seperti pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, hasil akhir yang maksimal bisa tercapai juga,” tutur Kiai Wahab memberi masukan.

Bicara tentang Ashabul Kahfi, sebenarnya berapakah jumlah pemuda-pemuda itu persisnya?” tanya KH Mukhtar, salah satu anggota di bawah kepemimpinan Zainul Arifin.

“Al-Qur’an sendiri dengan tegas mengatakan, yang tahu jumlah persisnya hanyalah Allah. Kita tidak usah berselisih mengenai berapa sebenarnya jumlah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu,” jawab Kiai Wahab.

“Dalam Al-Qur’an Cuma disebut bertiga. Adapun yang keempatnya adalah anjing mereka. Roobi’uhum kalbuhum,” Kiai Wahab melanjutkan.

“Tapi ada yang mengatakan mereka berlima yang keenamnya adalah anjing, saadisuhum kalbuhum,” sela KH Farid Ma’ruf, anggota lainnya.

“Ada lagi yang mengatakan Ashabul Kahfi itu tujuh orang, yang kedelapan adalah anjing mereka. Wa tsaaminuhum kalbuhum,” kali ini Kiai Wahid Hasyim menimpali.

Di tengah diskusi mereka perihal jumlah pemuda Ashabul Kahfi, tetiba masuklah seorang Nippon berseragam Sersan Mayor, Sidokan, pelatih Hizbullah. Kedatangannya sekonyong-konyong tanpa diperkiarakan sebelumnya. Tentu saja menjadi sebuah kejutan tersendiri bagi para kiai.

Namun, Kiai Wahab bereaksi secara cepat dengan datangnya tentara Nippon tersebut. Dengan nyaringnya ia mengatakan: “Wa taasi’uhum...qirduhum” (yang kesembilan adalah...monyet mereka). Seketika meledaklah gelak tawa serentak. Orang Nippon tersebut juga ikut ngakak meskipun dia sama sekali tidak tahu apa yang dimaksud Kiai Wahab kepadanya.

Obrolan tersebut menunjukkan bahwa meskipun dalam kondisi genting memimpin dan mempersiapkan strategi dalam mengusir penjajah, para kiai tidak lepas dari karakteristik asalanya yaitu pesantren. Dengan mudahnya mereka mengubah suasana yang membutuhkan pemikiran serius menjadi kondisi yang riang gembira. (Fathoni Ahmad)
Kamis 28 September 2017 6:1 WIB
Ketika PKI Mengelabui Mata Rakyat
Ketika PKI Mengelabui Mata Rakyat
Partai peserta pemilu 1955.
Sepuluh tahun sebelum Partai Komunis Indonesia (PKI) secara nyata bughot (memberontak) terhadap pemerintah RI, mereka ikut menjadi kontestan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955 yang melibatkan 13 partai lain termasuk Partai Nahdlatul Ulama (NU).

Pemilu pertama dalam sejarah Indonesia ini disebut-sebut berjalan demokratis. Namun demikian, PKI memunculkan kegaduhan dengan menyalahi ketetapatan Menteri Dalam Negeri Mr. R. Sunaryo perihal lambang partai. Semua partai menyepakati ketetapan Mendagri, kecuali PKI.

Tanda gambar PKI berupa palu arit dibubuhi tulisan “PKI dan orang-orang tak berpartai” diprotes oleh NU namun PKI tetap bertahan. Terjadi silang pendapat di antara NU dan PKI yang berujung pada Mr. R. Sunaryo untuk memanggil perwakilan dari kedua partai.

Dilakukanlah musyawarah yang menghadirkan wakil-wakil NU dan PKI disaksikan Mendagri dan Ketua Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) S. Hadikusumo. Partai NU mengutus Idham Chalid dan Munir Abisudjak, sedangkan PKI mengirim DN. Aidit dan Sudisman. Terjadilah perdebatan sengit di antara mereka seperti yang diungkap KH Saifuddin Zuhri dalam memoarnya Berangkat dari Pesantren sebagai berikut:

Mr. R. Sunaryo: Saya persilakan wakil NU untuk mengemukakan keberatan-keberatannya.

Idham Chalid: Menurut NU, tanda gambar atau simbol PKI selama ini cuma palu arit, tak ada embel-embel kalimat, ‘dan orang-orang tak berpartai’.

DN. Aidit: PKI berpendapat bahwa banyak sekali orang-orang tak berpartai tetapi memercayakan perjuangan politiknya kepada PKI.  Karena hasrat yang mulia itu kami tampung.

Idham Chalid: Tetapi tidak semua orang tak berpartai simpati kepada PKI. Dengan menyamaratakan semua orang tak berpartai seolah-olah simpati PKI jelas bahwa ada niat PKI mencatut nama rakyat bahkan hendak mengelabui mata rakyat.

DN. Aidit: Saya protes saudara menuduh PKI mencatut nama rakyat bahkan mengelabui mata rakyat.

Idham Chalid: Protes saudara saya tolak. Saya sekadar menyatakan kenyataan yang saya rasakan.

Sudisman: Dari mana saudara merasakan PKI mengelabui mata rakyat?

Idham Chalid: Dari kenyataan yang ada dalam masyarakat. Di sana banyak orang-orang tak berpartai yang bersimpati kepada NU, kepada Masyumi, kepada PNI dan sebagainya. Kalau terhadap mereka yang pandangan hatinya berbeda-beda lalu dituntut seolah-olah mereka juga ikut PKI semua, apakah ini bukan mencatut nama rakyat dan mengelabui mereka?

Karena situasi musyawarah semakin panas, Mendagri Sunaryo mengambil alih dan menyela perdebatan.

Mr. R. Sunaryo: Saya harap saudara Aidit mengindahkan keberatan pihak lain!

S. Hadikusumo: Saya kira PKI tidak boleh mengikuti kehendak sendiri. Semua tanda gambar dalam pemilu harus diputuskan melalui kebulatan bersama.

DN. Aidit: Kalau begitu saya usulkan agar NU juga menambah kalimat, ‘NU dan semua orang Islam’ di bawah tanda gambarnya.

Idham Chalid: Tidak bisa! Bagaimana saya harus melakukan hal-hal yang saya sendiri memprotesnya? Orang-orang Islam yang tidak berpartai itu hati kecilnya mempunyai simpati kepada partai tertentu. Ada yang bersimpati pada Masyumi, PSII, Perti, dan ada yang kepada PNI maupun IPKI dan sebagainya. Saya tidak ingin NU mencatut nama orang-orang tak berpartai seolah-olah pro NU semua.

DN. Aidit dan Sudisman akhirnya tidak mempunyai argumen-argumen lain untuk membantah Idham Chalid. Pada kesempatan ini, akhirnya Mendagri Mr. R. Sunaryo dan Ketua PPI S. Hadikusumo memutuskan bahwa PKI dilarang menyematkan kalimat ‘orang-orang tak berpartai’, kecuali tanda gambar palu arit. 

Setelah pertarungan dalam pemilu usai, berikut perolehan suara partai-partai dalam pemilu 1955 tersebut: PNI (57 suara), Masyumi (57 suara), NU (45 suara), PKI (39 suara), PSII (8 suara), Parkindo (8 suara), Partai Katolik (6 suara), PSI (5 suara), Perti (4 suara), IPKI (4 suara), Murba (2 suara), Partai Buruh (2 suara), dan Gerakan Pembela Pancasila (2 suara). (Fathoni Ahmad)
Rabu 27 September 2017 10:27 WIB
Upaya KPK Berantas DI/TII
Upaya KPK Berantas DI/TII
Kartosoewirjo sebelum dieksekusi mati (tirto.id)
Sejarah mencatat, ada sejumlah kelompok yang tidak menyetujui berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasca resmi dideklarasikan pada 17 Agustus 1945. Gerakan subversif mereka lakukan, makar dan kudeta terhadap pemerintahan RI yang didukung mayoritas rakyat Indonesia menjadi tujuan.

Kelompok-kelompok tersebut adalah Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) prakarsa Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat itu digerakkan oleh Dipo Nusantara Aidit, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang didirikan oleh Letkol Achmad Husein, Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang dimotori oleh Lektol Venjte Sumual, Kolonel D.J. Somba, dan Mayor Eddy Gagola.

Sekilas dilihat, upaya bughot (memberontak) sebagian besar dimotori oleh tentara yang sudah merasa tidak sejalan dengan visi pemerintahan yang ada dengan kecenderungan politik kekuasaaan yang tinggi. Di beberapa literatur sejarah menyebutkan, proklamasi kemerdekaan RI dibarengi gerakan hijrah pasukan, baik dari tentara nasional, Hizbullah dan Sabilillah dari kawasan jajahan Belanda ke kawasan RI.

Gerakan pembersihan dalam bentuk hijrah tersebut menyisakan beberapa tentara. Sisa-sisa laskar tentara tersebut selanjutnya diorganisir secara perorangan, misal di Jawa Barat oleh Kartosoewirjo untuk melakukan perlawanan terakhir.

Dijelaskan oleh Abdul Mun’im DZ dalam Runtuhnya Gerakan Subversif di Indonesia (2014), sejumlah tentara yang tertinggal di Jawa Barat tersebut diorganisir kemudian dinamakan Tentara Islam Indonesia (TII). 

Setelah itu mereka merancang Negara Islam Indonesia (NII) yang kemudian pada 10 Februari 1948 dan pada 25 Agustus 1948 dikeluarkan maklumat Pemerintah Islam Indonesia yang menandai berdirinya Negara Islam menggantikan Republik Indonesia yang dianggap kafir dan komunis. 

Kondisi keamanan nasional seketika kacau apalagi PKI merespon DI/TII yang menganggap bahwa Indonesia merupakan negara komunis dengan menggelorakan perlawanan dengan mengadakan pemberontakan di Madiun pada 18 September 1948. Jika DI/TII ingin mendirikan Negara Islam, PKI berupaya menegakkan Negara Soviet Indonesia.

Penghianatan yang dilakukan oleh DI/TII dan PKI ini mendorong NU sebagai satu-satunya organisasi yang loyal terhadap NKRI untuk segera mengangkat Soekarno sebagai waliyyul amri yang sah sehingga diharapkan bisa menyingkirkan semua yang memberontak dan memusuhi negara.

Sikap NU dan pesantren yan tegas terhadap aksi pemberontakan menyebabkan mereka dimusuhi oleh DI/TII. Beberapa perangkat dakwah NU menjadi sasaran teror. Pesantren, masjid, madrasah NU dibakar, bahkan beberapa kiai diculik dan harta benda dirampas dengan tidak berperikemanusiaan. Bahkan salah satu kiai NU, KH Idham Chalid menjadi sasaran pembunuhan.

Pembentukan KPK

Terhadap gerakan-gerakan subversif ini, para kiai tidak tinggal diam begitu saja. Mereka tidak mau bangsa dan negara yang telah dibangun atas dasar konsensus (kesepakatan) kebangsaan menjadi hancur hanya karena kepentingan kelompok tertentu yang a historis. Aksi gerombolan DI/TII bukannya menguntungkan umat Islam tetapi malah menimbulkan malah petaka bagi Muslim itu sendiri. Tidak sedikit umat Islam yang menjadi korban kekejaman DI/TII.

Gerakan DI/TII yang sudah melampui batas kemanusiaan dan konsensus bersama negara berdasarkan Pancasila membutuhkan pemikiran, bantuan, dan partisipasi aktif dari para kiai. Dalam memoarnya (2008), KH Idham Chalid yang saat itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri II dan Kepala Badan Keamanan membentuk badan yang diberi nama Kiai-kiai Pembantu Keamanan (KPK).

Kiai di dalam badan disebut KPK ini utamanya untuk merespon anggapan DI/TII yang menganggap bahwa negara ini adalah Republik Indonesia Kafir (RIK). Namun, sejumlah laskar yang memang lahir dari rahim NU seperti Hizbullah dan Sabilillah turut membantu mengantisipasi pemberontakan DI/TII maupun yang dilakukan oleh PKI kala itu.

KPK terdiri dari sejumlah kiai dari beberapa provinsi yang di daerahnya ada gerombolan DI/TII. KH Idham Chalid menunjuk KH Muslich sebagai Ketua KPK. Umumnya, setiap provinsi hanya menunjuk satu orang kiai dalam mengkoordinir gerakan KPK. Kecuali provinsi yang sudah pada kondisi gawat seperti Jawa Barat. Di tanah Priangan ini, diangkat dua orang kiai.

Anggota KPK di Jawa Barat adalah KH Dimyati (Ciparai) dan Moh. Marsid. Untuk Jawa Tengah dipimpin oleh KH Malik, kiai terkemuka asal Demak. Di Jawa Timur ada KH Raden As’ad Syamsul Arifin Situbondo.

Adapun di Kalimantan KPK dimotori oleh KH Ahmad Sanusi, Lampung digerakkan oleh KH Zahri, Sumatera Selatan dipimpin oleh ulama terkemuka di Sumsel dan Rais Syuriyah NU Bengkulu KH Jusuf Umar, Sumatera Tengah KH Kahar Ma’ruf, Sumatera Utara dan Aceh Tengku Mohammad Ali Panglima Pulen (pernah menjadi Ketua PWNU Aceh dan Anggota MPRS, dan di Sulawesi KH Abdullah Joesoef.

Dari badan yang dibentuk oleh KH Idham Chalis tersebut, semua kiai sepakat bahwa DI/TII adalah kelompok pemberontak yang mengganggu keamanan bangsa dan negara secara nasional sehingga perlu dilawan. Apalagi mereka sudah terbukti memakan korban manusia yang tidak sedikit.

Para kiai di dalam KPK menyatakan, penilaian dan anggapan DI/TII yang menyebut Indonesia sebagai Republik Indonesia Kafir (RIK) tidaklah benar. Karena berdasarkan konsensus bersama, seluruh warga negara bebas menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Sebab itu sebagai negara kesatuan, tidak sepatutnya seorang atau kelompok menginginkan bentuk negara lain yang tidak sesuai dengan kemajemukan bangsa Indonesia. (Fathoni Ahmad)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG