IMG-LOGO
Nasional

Lagi, LD PBNU Bimbing Dua Mualaf Ikrarkan Syahadat

Jumat 13 Oktober 2017 16:29 WIB
Bagikan:
Lagi, LD PBNU Bimbing Dua Mualaf Ikrarkan Syahadat
Jakarta, NU Online
Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU) untuk ke sekian kalinya membimbing Non-Muslim mengikrarkan dua kalimat syahadat. Kali ini dua orang perempuan bernama Tjindrawati (54) dan Tan Ke Moy (65) memilih NU sebagai tempat ikrarnya menjadi Muslimah pada Jumat (13/10) di Kantor LD PBNU Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Seusai dibimbing salah satu Pengurus LD PBNU, KH Nur Hasyim Ilyas, Tjindrawati mengungkapkan kebahagiaannya setelah resmi menjadi Muslimah. Perempuan yang saat ini tinggal di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan itu ingin meneruskan perjuangan suaminya yang juga bergama Islam.

“Senang sekali, soalnya suami saya yang sudah meninggal juga seorang Muslim. Saya bertekad semaksimal mungkin belajar Islam secara mendalam ke depannya,” ujar Tjindrawati diamini Tan Ke Moy.

Tjindrawati saat ini bekerja sebagai wiraswasta di daerah Glodok Jakarta Barat ini mengaku harus berkompromi dengan keluarga terlebih dahulu sebelum ikrar syahadat. Ia merupakan satu-satunya yang beragama Islam di dalam keluarganya yang sekarang sebagian besar beragama Buddha.

“Pada akhirnya mereka mengizinkan dan diserahkan ke diri pribadi masing-masing,” ungkap ibu satu anak ini.

Setelah resmi menjadi mualaf, Tjindrawati bertekad menjalankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, baik shalat lima waktu, puasa, dan lain-lain.

“Kami memilih NU untuk mengikrarkan syahadat karena kami mengetahui NU mempunyai pandangan keagamaan yang baik,” terang perempuan kelahiran Padang, Sumatera Barat ini. 

Sementara itu, KH Nur Hasyim Ilyas mengatakan, dengan menjadi Mualaf, kedua perempuan yang dibimbingnya itu didorong menyesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam, baik soal cara berpakaian, makanan, dan menunaikan kewajiban-kewajiban ibadah.

“Belajar bertahap, tidak harus sekaligus 100 persen berubah. Cari guru yang tepat dalam membimbing dan belajar agama Islam,” ujar Kiai Nur Hasyim sesaat setelah membimbing mengikrarkan dua kalimat syahadat. (Fathoni)
Bagikan:
Jumat 13 Oktober 2017 22:17 WIB
Menpora Hadiri Pelantikan dan Pengukuhan PB PMI Masa Bhakti 2017 - 2020
Menpora Hadiri Pelantikan dan Pengukuhan PB PMI Masa Bhakti 2017 - 2020
Jakarta, NU Online
Menpora Imam Nahrawi didampingi Deputi Pemberdayaan Pemuda Faisal Abdullah menghadiri pelantikan dan pengukuhan Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia (PB PMI) Masa Bhakti 2017 - 2020 di  Aula Teater Wisma Menpora, Jumat (13/10) sore. Pelantikan dan pengukuhan sekaligus pembukaan Konferensi Besar PB PMI ke-1 ini dilakukan oleh Ketua Umum Syarikat Islam yang juga sebagai Ketua Majelis Fatwa PMI Hamdan Zoelva.

Konferensi Besar Pemuda Muslimin Indonesia yang mengangkat tema "Revitalisasi Gerak Pemuda Dalam Penguatan Jati Diri dan Kedaulatan Bangsa" ini, dipandang sangat relevan dalam kancah pergulatan semangat pemuda yang berada pada zaman kekinian.

"Saya mengucapkan selamat kepada Ketua Umum Saudara Ervan Taufiq dan seluruh jajaran yang telah dilantik oleh Pak Hamdan Zoelva, semoga dalam masa bhaktinya dapat bersinergi dengan program-program kepemudaan Kemenpora dan mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan bangsa," ucap Menpora.

Dalam kesempatan yang baik ini, tidak lupa Menpora mengajak seluruh pemuda khususnya Pemuda Muslimin Indonesia untuk dapat turut serta menyukseskan hajat besar bangsa Indonesia yaitu tuan rumah Asian Games dan Asian Para Games 2018.

"Saya mohon doanya agar Indonesia sukses menjadi tuan rumah Asian Games dan Asian Para Games 2018, tidak hanya sukses prestasi akan tetapi dibarengi sukses ekonomi dan sukses administrasi. Indonesia melalui INASGOC dan INAPGOC butuk volunter sekitar 13.000 orang, ayo Pemuda Muslimin ikut terlibat. Sambut seluruh atlet, ofisial, dan para tamu dari seluruh Asia untuk hadir di Indonesia dengan aman, nyaman, damai. Pamerkan keseluruh yang hadir bahwa bila ingin belajar tentang Islam, berdemokrasi, menjunjung tinggi perbedaan, belajarlah ke Indonesia," tambahnya.

Sementara, Ketua Majelis Fatwa PMI Hamdan Zoelva dalam sambutannya menyampaikan bahwa tantangan terbesar kepengurusan saat ini adalah pada konsolidasi organisasi, pengkaderan, dan mengembalikan basis perjuangan dakwah ekonomi. "Pertama, terima kasih atas kehadiran Pak Menpora. Kedua, saya berpesan bahwa mengingat organisasi ini baru bangkit dari kevakuman maka tugas utama adalah konsolidsi organisasi pusat, wilayah, dan cabang, dan pengkaderan, sesuaikan dengan UU SKN. Dan yang tidak kalah penting, kini saatnya meneguhkan kembali basis pejuangan dakwah ekonomi, artinya pemuda harus berjuang untuk mandiri dalam ekonomi agar masa depan bangsa tidak didikte pihak manapun," katanya.

Dalam kesempatan tersebut sebagai kenang-kenangan dan apresiasi atas kehadiran Menpora Imam Nahrawi, Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva, dan Staf Ahli Pemerintahan Umum Kemedagri Dewantoro, diserahkan buku pemikiran tokoh pergerakan bangsa Indonesia HOS Tjokroaminoto oleh Ketua Umum Pemuda Muslimin Indonesia Ervan Taufiq. Hadir, Asdep Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan Sanusi, Sekjen PMI Feri Ferdian, dan Bendum Awan Setiawan. (Red-ZUlfa)
Jumat 13 Oktober 2017 21:45 WIB
Pemerintah dan DPR Setujui RUU PPMI Dibawa ke Paripurna
Pemerintah dan DPR Setujui RUU PPMI Dibawa ke Paripurna
Jakarta, NU Online
Setelah melalui pembahasan panjang, akhirnya pemerintah bersama DPR sepakat menyetujui pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) untuk diajukan ke rapat tingkat II/rapat paripurna. 
Kesepakatan tersebut tercapai pada pengambilan keputusan tingkat I, dalam rapat gabungan antara Komisi IX DPR dengan pemerintah di gedung DPR Jakarta, Kamis (12/10) malam.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX Dede Yusuf, wakil ketua Saleh Partaolan Daulay (F-PAN), Pius Lustrilanang (F-Gerindra), dihadiri pula oleh Kepala BNP2TKI Nusron Wahid dan perwakilan dari Kemnaker, Kemdagri, KemenPAN dan RB, Kemenkum HAM, Kemen PP dan PA dan Menko PMK.

Pemerintah yang diwakili Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, menegaskan pada prinsipnya pemerintah memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia. 
Komitmen tersebut selaras dengan keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  yang juga ingin memberikan perlindungan kepada para  pekerja migran Indonesia  yang bekerja di luar negeri.

"Semua sudah tanda tangan dan akan segera diparipurnakan yang rencananya digelar akhir Oktober ini. RUU ini sebagai bagian perjuangan atas kehadiran negara untuk perlindungan TKI. Semoga bermanfaat khususnya untuk TKI serta bangsa dan negara," kata Hanif.

Menurut Menteri Hanif dengan disetujuinya RUU PPMI tersebut, maka pemerintah dan DPR berhasil menyeimbangkan risk managing (manajemen resiko) and opportunity managing (majemen peluang). 

"Inilah hasil terbaik yang dicapai oleh Pemerintah  dan DPR. Sehingga migrasi bisa menjadi suatu proses yang benar-benar baik dan bisa menigkatkan aspek perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia," ujar Hanif.

Menaker mengambahkan pemerintah mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi di komisi IX setelah bersama-sama pemerintah memperjuangkan yang terbaik untuk masyarakat.

"Kita berharap pengesahan RUU PPMI ini bisa menjadi hadiah untuk TKI di Hari Sumpah Pemuda tahun 2017 ini," katanya. (Red: Kendi Setiawan)

Jumat 13 Oktober 2017 19:1 WIB
Halaqah Ulama ASEAN Kembali Digelar Kementerian Agama
Halaqah Ulama ASEAN Kembali Digelar Kementerian Agama
Jakarta, NU Online
Kementerian Agama kembali menggelar Halaqah (Sarasehan) Ulama ASEAN. Pelaksanaan halaqah tahun ini merupakan yang ketujuh sejak tahun 2010 yang diinisiasi Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Penda) Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag Abdurrahman Mas’ud dalam jumpa pers di Gedung Kemenag Jl MH Thamrin Jakarta, Jumat (13/10). Acara yang dijadwalkan selama tiga hari, Selasa-Kamis, 17-19 Oktober 2017 ini akan dihelat di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta.

“Halaqah ini merupakan tindaklanjut dari halaqah tahun 2016  yang saat itu mengetengahkan tema Mengembangkan Islam Moderat Melalui Jaringan Pesantren ASEAN,” ujar Mas’ud didampingi Kepala Puslitbang Penda Amsal Bachtiar, Ketua Panitia OC Nyai Hj Faiqoh Mansyur.

Mas’ud menambahkan, Halaqah Ulama ASEAN Tahun 2017 ini akan diarahkan kepada tiga isu utama. Pertama, pengembangan Islam moderat (wasathiyah) melalui jaringan pendidikan Islam ASEAN. Kedua, penguatan daya saing lembaga pendidikan Islam di ASEAN. Ketiga, membuat model lembaga pendidikan Islam yang kompetitif, mampu merespon tantangan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Menurut pria kelahiran Kudus ini, halaqah tahun 2017 lebih istimewa lantaran didahului oleh penelitian tentang pesantren dan lembaga pendidikan yang memiliki kemandirian di bidang ekonomi, baik di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN. Dari halaqah ini diharapkan lahirk program kerja yang berkelanjutan (networking).

“Hasil riset menyebut bahwa beberapa pesantren di Indonesia ternyata mampu mandiri dalam membiayai ekonomi dan mendorong jiwa wiraswasta kepada para santrinya. Di negara ASEAN lainnya, lembaga pendidikan Islam berjalan lewat usaha sendiri, terutama di negara-negara minoritas muslim, seperti Kamboja dan Philipina,” ungkapnya.

Dikatakan Mas’ud, tahun ini tema yang diangkat adalah Memperkuat Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam ASEAN. Menurutnya, pertimbangan tema ini penting dan perlu diangkat karena peran sentral pendidikan.

“Pendidikan itu segala-galanya, (proses dan hasil) pendidikan itu lambat, tapi ia adalah kekuatan yang dasyat,” tegasnya.

Menurut Mas’ud, halaqah akan diikuti oleh 12 negara, 10 negara ASEAN dan dua dari Tiongkok dan Timor Leste. “Kita bisa belajar masing-masing negara itu, karena tidak mungkin kita berdiri sendiri maka butuh pengalaman dari pembicara dari negara lainnya,” tandasnya.

Sejumlah pembicara akan hadir, antara lain Yunahar Ilyas (Wakil Ketua Umum MUI), Nurhayati Subakat (CEO PT Paragon Technology Innovation), Esmael Ebrahim (Direktur PCID Philipina). Ketiga narasumber tersebut akan berbicara tentang Daya Saing Ekonomi & Lembaga Pendidikan Islam di ASEAN.

Ronald Lukens Bull (University of North Florida, USA), Abdurrahman Mas’ud (Kepala Balitbang Diklat Kemenag RI), dan Dato’ Siddiq Fadzil (Presiden Kolej Dar Hikmah dan Pengurus Institut Darul Ehsan Selangor Malaysia) akan berbicara tentang Pendidikan Islam ASEAN dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.

Sementara topik Lembaga Pendidikan Islam di ASEAN: Wacana Moderatisme dan Usaha Mengembangkan Pendidikan Berdaya Saing akan disampaikan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra, Dosen NUS Singapura Khaerudin al-Juned, dan Anggota Komisi VIII DPR RI KH Maman Imanul Haq. (Musthofa Asrori/Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG