IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Reforma Agraria untuk Keadilan Pemilikan Tanah

Sabtu 14 Oktober 2017 19:30 WIB
Bagikan:
Reforma Agraria untuk Keadilan Pemilikan Tanah
Ilustrasi (© shutterstock)
Di antara ketimpangan yang sangat mencolok di Indonesia adalah soal kepemilikan tanah. Ketimpangan ini bahkan melebihi rasio gini distribusi kekayaan secara umum. Segelintir konglomerat menguasai jutaan hektare tanah yang digunakan untuk pengusahaan hasil hutan dan kayu, hutan tanaman industri, dan perkebunan atau sebagai daerah pertambangan. Di sisi lainnya, jutaan petani tidak memiliki lahan. Mereka terpaksa menjadi buruh tani atau merantau ke kota guna mencari nafkah. Dari tahun ke tahun, jumlah petani gurem bahkan terus bertambah.

Di perkotaan, tempat di mana harga tanah sudah sangat mahal, para pengembang raksasa telah menguasai bank tanah dengan luasan ribuan hektare pada lokasi-lokasi strategis. Rakyat biasa dengan penghasilan pas-pasan, harus membayar cicilan rumah yang mencekik dengan durasi waktu sampai 20 tahun. Sebagian terpaksa membeli rumah di pinggiran kota yang memerlukan akses sampai dengan dua jam perjalanan menuju tempat kerja. Akibatnya produktivitas kerjanya menurun karena sebagian waktunya dihabiskan di jalanan. Banyak pula yang dari tahun ke tahun terpaksa harus mengontrak dan kehilangan harapan memiliki rumah karena harganya dari waktu ke waktu terus melangit. 
 
Persoalan tanah ini dari tahun ke tahun terus membesar dan menjadi bom waktu yang akan menimbulkan persoalan sosial di masyarakat jika tidak segera diatasi. Berbagai konflik agraria yang muncul di publik telah menimbulkan korban jiwa. Konflik ini selalu berlarut-larut dengan ongkos besar yang tidak terjangkau oleh rakyat biasa. Akhirnya mereka mengandalkan tenaga dan solidaritas sesama atau pihak bermodal kuat dalam mengatasi konflik tersebut.

Wacana reforma agraria untuk mengatasi sejumlah persoalan terkait pertanahan kini menjadi salah satu program Presiden Joko Widodo. Presiden-presiden sebelumnya juga sudah mewacanakan hal yang sama, tetapi sampai kekuasaan mereka berakhir, belum terlaksana. Jangan sampai, apa yang disampaikan Jokowi juga tidak terlaksana dengan baik mengingat umur kekuasaannya yang tak akan lama lagi, kecuali dia terpilih untuk periode yang kedua. Ada kepentingan pemilik modal yang kini menguasai jutaan hektare tanah agar aset mereka tetap aman. 

Persoalan ketimpangan pemilikan tanah ini merupakan salah satu materi yang akan dibahas di musyawarah nasional (munas) dan konferensi besar (konbes) NU di Lombok akhir November 2017 ini. Jutaan warga NU merupakan sebagian dari kelompok yang menjadi korban atas ketidakadilan pemilikan tanah ini. Akibatnya, mereka terjebak dalam situasi kemiskinan, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi petani, tanah merupakan modal dalam berusaha. Bagi masyarakat Jawa, ada istilah sadumuk bathuk, sanyari bumi ditohi pati, yang artinya biarpun sedikit kehormatan dan tanah harus dibela mati-matian.

Langkah redistribusi lahan yang digagas oleh pemerintah adalah melalui reforma agraria dengan total sembilan juta hektare lahan yang akan dibagikan kepada rakyat miskin. Tanah ini berasal dari 0,6 juta hektare tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, 3,9 juta hektare tanah legalisasi aset masyarakat, 0,4 juta hektare tanah terlantar, dan 4,1 juta hektare tanah pelepasan kawasan hutan. 

Upaya redistribusi lahan juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jangan sampai menimbulkan moral hazard, yakni ketika orang-orang yang tidak berhak mendapatkan lahan turut mendapat bagian, lalu dijual kembali sedangkan orang yang seharusnya mendapat bagian lahan malah tidak mendapat apa-apa karena tidak memiliki akses terhadap kekuasaan. Berbagai pola distribusi yang tidak tepat sasaran telah berulangkali terjadi sehingga harus menjadi pelajaran.

Selanjutnya, sekadar membagikan lahan lalu menyerahkan sepenuhnya kepada para petani untuk menggarapnya juga bisa menimbulkan kagagalan. Semasa program transmigrasi pada era Orde Baru, para penduduk sekadar dipindah dari daerah-daerah yang padat ke lokasi baru yang tidak ada apa-apanya. Infrastruktur yang tidak memadai, jenis tanah dan hama yang tidak dikenal, dan berbagai kesulitan lain yang semuanya harus diatasi sendiri. Tidak ada dukungan pemasaran atau bantuan lain yang menunjang keberhasilan program tersebut. Akibatnya, banyak transmigran yang kemudian pulang kembali ke daerah asalnya dengan membawa kekecewaan dan tetap dalam kondisi kemiskinan.

Bantuan pemasaran atau penyuluhan pertanian kini semakin mudah dengan perkembangan teknologi sehingga meningkatkan probabilitas keberhasilan pengelolaan lahan yang sebelumnya masih hutan atau diterlantarkan yang kemudian dimasukkan dalam program reforma agraria ini. 

Dengan sedemikian banyak orang yang berkepentingan terhadap tanah ini, semua pihak harus terus mendorong agar reforma agraria berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Jangan sampai, upaya yang baik ini malah menjadi persoalan baru karena kesalahan dalam pengelolaan. Warga NU akan menjadi salah satu pihak yang mendapat manfaat terciptanya keadilan ini jika program ini berjalan dengan baik. (Ahmad Mukafi Niam)

Tags:
Bagikan:
Jumat 6 Oktober 2017 17:0 WIB
Memaknai Reformasi Sosial Arab Saudi
Memaknai Reformasi Sosial Arab Saudi
Pemerintah Saudi Arabia baru-baru ini melakukan sejumlah kebijakan yang akan mengubah kondisi sosial secara mendasar. Perempuan yang sebelumnya dilarang menyetir mobil sendirian, dalam waktu dekat akan diizinkan untuk menyetir sendiri. Ini merupakan kebijakan yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Saudi. Di seluruh dunia, hanya di negeri itulah wanita dilarang menyetir mobil sendirian. Perempuan juga sudah mulai diizinkan masuk stadion olahraga dengan menempati sebuah area khusus. Hal lainnya adalah, mulai adanya perempuan yang menjadi deputi wali kota. 

Perubahan kebijakan di negeri yang sebelumnya sangat konservatif dalam memaknai ajaran Islam ini akan berdampak pada mobilitas sosial kaum perempuan. Kaum hawa akan memiliki ruang lebih besar untuk berekspresi di ranah publik dan meningkatkan partisipasinya dalam sejumlah peran-peran yang sebelumnya tertutup. Di masa yang akan datang, mungkin saja diluncurkan kebijakan yang lebih memberi ruang bagi perempuan untuk mengaktualisasikan kapasitasnya atau reformasi lainnya yang mengarah pada pemaknaan ajaran Islam yang lebih moderat. 

Kelahiran kerajaan Arab Saudi merupakan hasil persekutuan antara ulama konservatif Abdul Wahab dengan klan Ibnu Saud. Tak heran, ulama memiliki peran penting dalam penentuan sejumlah kebijakan di negeri kaya minyak ini. Tapi dengan sejumlah perubahan dunia seperti penurunan harga minyak yang merupakan tulang punggung perekonomian Saudi, tak ada pilihan bagi Saudi untuk bisa terus berkembang atau bahkan sekedar bertahan, kecuali dengan melakukan sejumlah perubahan kebijakan yang pada akhirnya harus menyentuh aspek sosial negeri tersebut agar reformasi tersebut bisa berjalan dengan lancar. Kebijakan tersebut adalah Visi 2030.

Apa yang terjadi di Arab Saudi juga mempengaruhi dinamika pergerakan Islam di kawasan lain, termasuk di Indonesia mengingat Saudi merupakan salah satu sumber rujukan ajaran Islam. Berkembangnya wajah Islam konservatif yang beberapa tahun belakangan ini terjadi di Indonesia salah satunya merupakan hasil dari perluasan wahabisme melalui alumni Saudi yang kembali ke Indonesia. Mereka mendirikan pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan, serta rajin menyampaikan gagasannya melalui ceramah d muka publik, di internet, juga merambah media sosial. Wacana yang mengemuka terhadap sejumlah masalah agama seperti isbal, maulid nabi, sampai dengan jenggot, yang sebelumnya sudah meredup itu merupakan akibat dari pertarungan ide tersebut.

Jika Saudi lebih moderat dalam penafsiran terhadap ajaran-ajaran agama, maka para pengikut wahabisme di sejumlah negara kemungkinan juga akan menyesuaikan pendapatanya. Jika Saudi melihat Islam dalam perspektif ke depan, bukan tekstual dan berorientasi masa lalu, maka akan lebih mudah bagi dunia Islam untuk mengarahkan tujuan besarnya guna mencapai kemajuan-kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perdebatan sejumlah persoalan khilafiyah yang sudah berlangsung berabad-abad telah menguras energi lebih mudah untuk dicarikan titik temu.

Sesungguhnya umat Islam memiliki sumberdaya yang luar biasa yang bisa digunakan menjadi modal untuk kemajuan dan kesejahteran umat. Sayangnya, modal yang sangat berguna tersebut dihabiskan untuk hal-hal yang kurang substansial. Gaya hidup para pengeran yang berfoya-foya dengan limpahan alam yang diberikan menyebabkan tak banyak capaian yang diraih dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Penyelesaian masalah dengan pendekatan militer yang terjadi di negera-negara kaya minyak di Timur Tengah bukan hanya menyia-nyiakan potensi yang dimiliki, bahkan merusak peradaban yang sudah ada. 

Perilaku yang lebih rasional dalam mengelola kekayaan negara di Timur Tengah yang mulai terlihat seperti di Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA). Mereka melakukan investasi hasil kekayaan minyaknya pada hal-hal yang lebih produktif agar saat minyak sudah berkurang atau habis, mereka bisa tetap bertahan. Kebijakan ini mulai dicontoh oleh negara-negara teluk lainnya. Ini akan berdampak baik bagi kehidupan umat Islam secara umum. 

Semoga saja, reformasi ekonomi dan sosial yang kini berlangsung di Arab Saudi tersebut bisa berjalan dengan lancar. Jangan sampai pengalaman reformasi politik dalam Musim Semi Arab yang ternyata gagal bahkan menimbulkan permasalahan serius yang hingga kini belum terselesaikan. Umat Islam seluruh dunia berkepentingan akan stabilitas Saudi Arabia mengingat negera tersebut menjadi pelindung dari dua kota suci umat Islam, Makkah dan Madinah. (Ahmad Mukafi Niam)

Kamis 28 September 2017 13:30 WIB
Mewadahi Gairah Baru dalam Berislam
Mewadahi Gairah Baru dalam Berislam
Gairah untuk mengekspresikan diri sebagai Muslim yang baik di Indonesia kini terus mengalami peningkatan. Peringatan tahun baru hijriah yang baru berlangsung beberapa hari lalu semarak dengan berbagai kegiatan. Di masjid-masjid kompleks perumahan, masyarakat menggelar pengajian, pawai obor, muhasabah akhir tahun, dan beragam kegiatan bertema Islam lainnya. Pada Idul Adha lalu, masyarakat juga tak segan-segan untuk berkurban dengan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun terus meningkat. Sebuah mushalla kecil di Jakarta bisa mendapatkan puluhan kambing plus beberapa ekor sapi. Di Jabodebatek, peringatan Maulid Nabi berlangsung hampir sepanjang tahun, tak hanya di bulan Maulid.

Apa yang terjadi saat ini tak lepas dari peningkatan kemampuan ekonomi umat Islam di Indonesia. Kapasitas ekonomi personal umat Islam ataupun lembaga-lembaga Islam terus meningkat. Setiap tahun ratusan ribu orang berangkat umrah, plus dua ratus ribu lebih yang berangkat haji. Rumah sakit Islam dan perguruan tinggi Islam terus meningkat dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Kapasitas untuk menggelar beragam kegiatan keagamaan yang semarak mencerminkan kapasitas sumberdaya yang terus berkembang ini. 

Dengan posisi seperti ini, kepercayaan diri umat Islam terus bertambah dari waktu ke waktu yang tercermin dalam ekspresi sosial dan politik. Sebelumnya, umat Islam mengalami marginalisasi, dari era kolonial hingga kemerdekaan. Sektor ekonomi dan politik dikuasai oleh sekelompok kecil elit yang kebijakannya tidak selalu menguntungkan Islam sebagai mayoritas. Umat Islam dalam banyak hal hanya dijadikan stempel untuk mengesahkan kebijakan tertentu. 

Situasi seperti ini tentu harus disyukuri bahwa umat Islam memiliki posisi tawar yang terus menguat. Hal yang perlu diperhatikan adalah adanya ekpresi yang berlebihan dari sekelompok kecil umat yang berpotensi merusak tatanan dan harmoni yang sudah ada mengingat Indonesia dari semula adalah negara dengan sejumlah keragaman. Keinginan mendirikan negara Islam tentu merusak kesepakatan besar yang sudah ada dari para pendiri bangsa. Merasa paling benar sendiri dan menegasikan kelompok lain yang memiliki potensi untuk turut membangun bangsa ini juga turut diwaspadai. 

Di sinilah peran NU sebagai kelompok Islam yang secara jumlah mayoritas dan pandangan keagamannya moderat memiliki posisi strategis. NU dapat menjadi penyeimbang dari kelompok kiri yang ingin menjadikan Indonesia ini sebagai negara sekuler atau dengan kelompok kanan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Pertarungan dua kelompok ini secara nyata bisa dilihat dari sejumlah isu yang diangkat seperti isu perda syariah, isu PKI atau terkait dengan kontestasi politik praktis yang masing-masing kelompok memiliki preferensi berbeda terkait calon yang diusung. 

Sekalipun demikian, NU juga menghadapi tantangan internal, yaitu gerusan dari kelompok kiri yang menarik kader-kader NU untuk menjadi sekuler atau tarikan dari kelompok kanan yang menggaet santri-santri NU untuk ikut gerakan transnasional. Dalam situasi serba bebas dan kontestasi yang ketat inilah NU memiliki tugas berat untuk berdiri kokok di tengah, menjadi sokoguru untuk mempertahankan NKRI ini.  

Pengurus NU dan para aktivis NU harus mampu menjadikan banyak orang merasa nyaman berada dalam naungan NU. Hal ini penting mengingat belakangan ini, semakin banyak orang tidak mengidentifikasi diri masuk organisasi keislaman tertentu. Dalam situasi tertentu, mereka rawan untuk dibawa arus mendukung isu-isu tertentu yang populer tetapi mengancam kebinekaan Indonesia. 

Upaya merangkul atau mendakwahkan jalan moderat ini tentunya harus menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masa kini atau sesuai dengan umur target mereka yang akan didakwahi. Tradisi terus tumbuh dan berkembang menyesuaikan dengan zaman. Misalnya, bisa jadi tidak tepat memaksakan orang di daerah perkotaan harus dibaan karena budaya yang ada berbeda. Bisa saja diganti dengan pembentukan kelompok musik islami, baca puisi atau segala sesuai yang menarik bagi generasi muda. Kegiatan bagi remaja Muslim perlu dikemas sesuai dengan kondisi kekinian. Wali Songo dahulu berhasil berdakwah dengan menyesuaikan diri pada budaya masyarakat. Prinsip dasar inilah yang harus terus dipegang, bukan mempertahankan tradisi yang sudah ada yang mungkin saja terlihat usang bagi generasi milenial. (Ahmad Mukafi Niam)

Sabtu 23 September 2017 15:30 WIB
Menyegarkan Kembali Semangat Ber-NU
Menyegarkan Kembali Semangat Ber-NU
Mulai 2010, pengaderan menjadi salah satu program prioritas NU mengingat adanya tantangan baru yang dihadapi terkait dengan situasi yang berubah. Hingga kini, proses pengaderan terus berjalan dengan massif. Pada era awal 2010 lalu itu, pengaderan bersifat nasional dengan peserta dari perwakilan tingkat provinsi. Para kader terlatih di tingkat provinsi ini kemudian menjadi instruktur yang bertugas melakukan pengaderan di tingkat bawahnya. 

Dengan demikian pengaderan bisa dilakukan secara berjenjang dan terstruktur secara rapi. Di Jawa Timur dan beberapa daerah di Jawa Tengah, pengaderan tersebut sudah mencapai level MWCNU atau badan otonom di level cabang. Program ini terus diperluas bagi pengurus atau warga yang belum sempat mengikutinya, mengingat terbatasnya kuota dalam satu kali pengaderan dan besarnya minat untuk mengikuti proses tersebut.

Disiplin dan kemandirian menjadi penekanan program ini. Selama proses pengaderan yang berlangsung sekitar tiga hari, seluruh peserta harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jika tidak memenuhi unsur kehadiran, mereka dianggap gugur atau tidak lulus dalam pengaderan ini. Kemandirian berarti bahwa penyelenggaraan kegiatan ini sepenuhnya ditanggung oleh peserta sendiri. Karena itu, mereka harus membayar biaya tertentu agar bisa mengikuti kegiatan ini. Hal ini sekaligus untuk menguji, seberapa jauh mereka berani berkorban untuk kepentingan organisasi sebelum meminta orang lain untuk berkorban. Hal ini sekaligus menunjukkan, komitmen mereka bagi NU bukan sekedar wacana, tetapi juga terbukti dengan aksi nyata. 

Setelah kegiatan pengaderan selesai di kelas, dilanjutkan dengan program lanjutan yang disesuaikan dengan masing-masing daerah. Salah satu program yang paling massif dan cukup berhasil adalah penggalangan dana Koin NU untuk mendorong kemandirian operasional organisasi. Kesuksesan program penggalangan dana ini menjadikan banyak daerah ingin mengetahui cara-cara mengorganisir warga NU dengan lebih baik. 

Urgensi pengaderan dalam era kekinian adalah semakin beragamnya gerakan keagamaan di Indonesia. Zaman dahulu, identitas Islam di Indonesia dengan mudah dapat dipilah-pilah dengan tegas antara satu kelompok dengan kelompok lain. Kini, banyak sekali varian gerakannya. Mereka yang mengklaim sebagai gerakan aswaja juga berjibun. Bahkan ada kelompok-kelompok kecil merasa sebagai pemilik sah kebenaran tafsir agama. Warga NU perlu tahu apa membedakan antara NU dengan organisasi lainnya atau apa beda Aswaja an Nahdliyah dengan klaim aswaja lainnya. Dari sini mulai dikenalkan apa itu NU yang sebenarnya, ajaran keagamaannya, ciri khususnya, pandangannya terhadap nasionalisme, dan hal-hal lainnya. Semuanya dikupas secara tuntas. 

Para peserta merasa mendapat pencerahan setelah mengikuti pengaderan ini. Dari obrolan dengan NU Online, mereka mendapat pemahaman baru tentang NU dan merasa dikuatkan ideologi ke-NU-annya. Selama ini sebagian besar mereka mengenal NU karena menjalankan amaliyah NU. Kini mereka dikenalkan mengapa harus mengikuti NU bukan hanya secara amaliyah saja, tetapi juga harus meningkat dalam gerakan organisasi. 

Mereka yang ikut pengaderan ini bukan hanya remaja atau pemuda, tetapi juga warga NU dengan kategori senior, termasuk para syuriyah NU di beberapa daerah. Mereka rela meninggalkan kesibukannya selama bebeapa hari untuk mendapatkan penyegaran tentang ke-NU-an setelah selama ini disibukkan mengajar mengajar mengaji atau mencari nafkah. Ini secara jelas menunjukkan ghirah untuk ber-NU sangat besar.

Tentu saja, keberhasilan pengaderan yang terlihat dari antusiame warga NU di berbagai level untuk mengikuti karena metode kesesuaian materi yang dibutuhkan, metode pengajaran yang pas dan terutama dampak yang dihasilkan setelah pengaderan berupa aktivitas NU yang lebih hidup di daerah-daerah yang yang pengurusnya sudah dilakukan penyegaran. Promosi dengan cara getok tular menjadi saran yang efektif di lingkungan NU. 

Keberhasilan proses pengaderan di kantong-kantong NU harus dilanjutkan di daerah-daerah lain di mana komunitas NU masih perlu diperkuat dan dikembangkan. Daerah-daerah di luar Jawa yang amaliyah ibadahnya berciri khas NU tetapi belum mengidentifikasi diri secara kuat sebagai warga NU bisa menjadi prioritas. Tantangan yang ada kini adalah, menjalankan amaliyah saja tidak cukup jika tidak disertai dengan jamiyah yang kuat. Kata-kata bijak yang sudah dipahami secara luas, mereka yang bisa mengorganisir diri dengan kuat akan menjadi pemenang. 

Melalui pengaderan ini, penguatan jamiyah NU akan terus berlangsung, menyesuaikan diri dengan zaman baru dengan tantangan barunya. Karakter generasi millennial yang terlahir di zaman internet ini tentu sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Merekalah yang akan menjadi pemimpin NU pada era 20-30 mendatang. Kemampuan untuk meader dan menanamkan ideologi NU hari ini akan menentukan masa depan NU. (Ahmad Mukafi Niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG