IMG-LOGO
Nasional

Direktur LKBN Antara 2012-2016 Saiful Hadi Chalid Tutup Usia

Senin 16 Oktober 2017 0:45 WIB
Bagikan:
Direktur LKBN Antara 2012-2016 Saiful Hadi Chalid Tutup Usia
Saiful Hadi Chalid (kiri) bersama Presiden Jokowi pada suatu kesempatan
Jakarta, NU Online
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, belum lama ditinggal ibunya pada 13 Juli lalu, Wakil Ketua LTN NU Saiful Hadi Chalid kini menyusulnya. Ia mengembuskan nafas terakhir pada Ahad (15/10) pukul 21.15 di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan.

Putra mendiang KH Idham Chalid ini aktif di dunia jurnalistik 1980-an. Puncak karirnya menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara sejak 2012 hingga 2016.

Bersama rekannya, Ipul, begitu ia akrab disapa, pernah berniatan membuat catatan perjalanannya selama menjadi wartawan. Ia bahkan sudah menyiapkan judul untuk catatan yang sedianya dibuat dalam bentuk novel itu, yakni The Prince and The Eel Hunter.

“Kami pernah punya niat untuk membuat novel yang didasarkan pada kisah hidup kami. Bahkan Saiful sudah memberikan judul novel tersebut; The Prince and The Eel Hunter. Kisah Pangeran dan Pencari Belut yang Ditakdirkan untuk Bersahabat selama lebih 25 tahun,” tulis Akhmad Kusaeni pada ucapan bela sungkawanya pada dinding Facebook.

Alumni Pondok Buntet Pesantren itu dikenal baik oleh kerabatnya. “Alm Saiful adalah sahabat yang baik. Tutur katanya santun dan menyenangkan,” tulis Timbo Siahaan dalam ucapan dukanya melalui dinding Facebook. (Syakirnf/Kendi Setiawan)

Bagikan:
Senin 16 Oktober 2017 22:4 WIB
Gus Ghofur: Santri Berkarakter Tetap Baik saat Jadi Politisi atau Birokrat
Gus Ghofur: Santri Berkarakter Tetap Baik saat Jadi Politisi atau Birokrat
Brebes, NU Online
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Anwar Sarang Rembang, KH Abdul Ghofur Maimun Zubair menegaskan, pesantren yang sarat dengan pendidikan karakter mencetak santri berkarakter. Tetapi, banyak yang luntur ketika masuk ke dunia politik maupun birokrat. Kelunturan itu menunjukan kalau santri tersebut belum matang, alias tidak menyerap karakteristik pesantren atau berkarakter jelek.

“Santri yang baik, ketika jadi politisi maupun birokrasi memegang teguh karakter santri,” ujar Gus Ghofur saat memaparkan makalahnya pada halaqah alim ulama Jateng di Pesantren Al-Ishlah Assalafiyah 2 Luwungragi, Bulakamba, Brebes, Jumat (13/10) sore.

Karakter yang baik juga ditunjukan dengan kedisiplinan yang tinggi, yang dibedakan antara disiplin internal dan disiplin eksternal.

Disiplin internal, terdorong dari dalam diri manusia itu sendiri karena hasil pendidikan yang penuh kasih sayang dan itu diterapkan di berbagai pondok pesantren salaf. Tetapi disiplin eksternal tercipta karena ancaman dan hukuman.

Ancaman dan hukuman cepat merubah seseorang menjadi disiplin tapi semu, karena dalam waktu yang singkat akan luntur bahkan hilang kedisiplinan tersebut. Tetapi kalau disiplin internal terbangun cukup lama, berbulan bulan bahkan bertahun-tahun tetapi akan bertahan lama dan membekas sehingga benar-benar terpatri ke dalam dada.

Menjadi bupati yang berkarakter akan berlanjut hingga periode berikutnya bahkan bisa meningkat menjadi gubernur bahkan meningkat menjadi presiden. “Jatuhnya peradaban, karena jatuhnya karakter dan karakter berada pada titik-titik pemegang kekuasaan maupun rakyatnya,” ujarnya.

Isilah dunia politik dan birokrasi dengan orang-orang baik ke dalam struktur dan itu dimiliki para santri. “Karakter santri tidak hanya untuk santri itu sendiri, tetapi juga untuk bangsa dan Negara. Jadi sah-sah saja, ketika santri berada di panggung politik maupun birokrasi,” tandasnya.

Mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang juga mengisi halaqah menyatakan kekagumannya dengan pesantren termasuk pengelolanya. Sudirman melihat ada kekuatan berkhidmat dalam mengelola pesantren yang pantang menyerah. Dia kagum dengan beraneka ragam pesantren di Indonesia yang hanya memiliki puluhan santri hingga ribuan santri tetapi tetap berjalan. Bahkan ada juga yang hanya memiliki beberapa meter petak sawah dan bilik juga berjalan.

Namun dari balik kesederhanaan para santri, ketika berada di panggung sangat piawai dalam menjalankan roda politik maupun birokrasi. “Santri memang berkarakter,” tandasnya.

Ketua Panitia Halaqah Ulama Jateng KH Maufur Idrus menjelaskan, halaqah digelar dalam rangkaian hari santri nasional. Diikuti perwakilan ulama dari 35 Kabupaten dan Kota Se Jateng. Halaqoh mengusung tema Peran Pesantren dalam Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa. (Wasdiun/Alhafiz K)
Senin 16 Oktober 2017 21:30 WIB
Pernikahan Anak Langgar PP No 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
Pernikahan Anak Langgar PP No 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
Jakarta, NU Online
Adanya pernikahan anak yang terjadi di Indonesia diindikasi dari faktor pendidikan yang rendah. Berdasarkan data yang dihimpun, satu dari enam anak menikah sebelum usia 18 tahun. Ketua Bidang Pendidikan, Seni, Budaya dan Olahraga KOPRI PB PMII Maya Muizatil Lutfilah menyanyangkan hal tersebut.

"Padahal sudah jelas di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 tahun 2008 tentang wajib belajar, warga Indonesia di haruskan  belajar dan berpendidikan," kata Maya kepada wartawan, Senin (16/10).

"Dalam pasal pasal 2D sangat tegas tertulis wajib belajar berfungsi untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan mendapatkan  pendidikan yang bermutu bagi stiap warga Indonesia," imbuhnya.

Hal ini bertujuan untuk memberikan pendidikan minimal untuk warga Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri. Namun, pada kenyataan objektifnya masyarakat luas tudak sadar dan tidak memanfaatkan fasilitas pendidikan yang telah di sediakan oleh pemerintah, dengan alasan biaya sekolah yang tinggi. Sehingga berefek terhadap minimnya  pendidikan di Indonesia.

Bahkan, banyaknya wanita yang melepas masa lajangnya di bawah umur. Hal ini sering terjadi di daerah daerah maupun dikota metropolitan karena mereka menganggap menikah muda adalah solusi yang tepat ketika tidak mengenyam pendidikan lagi. Di sisi lain, menikah di bawah umur banyak sekali resikonya.

"Saat ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sudah mengkampanyekan usia ideal untuk perempuan menikah di usia 21 tahun," tegasnya.

Hal tersebut diambil dari ilmu kesehatan,  umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis. Serta usia 21 tahun adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata. Harapannya, lanjut dia, perempuan di era masa kini harus lebih melek akan pendidikan. Sebab, pendidikan itu sangat penting,terlebih perempuan akan menjadi Ibu untuk anak yang dilahirkan.

"Jadilah wanita cerdas yang melek akan pentingnya pendidikan. Mari kita manfaatkan fasilitas pendidikan di Indonesia ini agar kita sadar bahwa pendidikan di Indonesia tidak lagi minim," pungkasnya. (Nita Nurdiani Putri/Kendi Setiawan)

Senin 16 Oktober 2017 20:30 WIB
Sekjen PBNU: Dua Jempol untuk MWCNU Pasir Sakti
Sekjen PBNU: Dua Jempol untuk MWCNU Pasir Sakti
Sekjen PBNU A Helmy Faishal Zaini menerima kunjungan MWCNU Pasir Sakti, Senin (16/10)
Jakarta, NU Online
Sekjen PBNU A Helmy Faishal Zaini sangat mengapresiasi langkah MWCNU Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur yang berupaya dan berhasil mengumpulkan penggalangan bantuan untuk etnis Rohingya.

“Dua jempol untuk MWCNU Pasir Sakti,” kata Sekjen saat menerima rombongan MWCNU Pasir Sakti di ruang kerjanya, Gedung PBNU Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Kedatangan rombongan MWCNU Pasir Sakti hari itu memang untuk menyerahkan bantuan berupa uang tunai senilai 130 juta rupiah dan beras sebanyak 3.820 kilogram. Bantuan tersebut disalurkan melalui NU Care-LAZISNU.


Hingga hari ini, bantuan untuk etnis Rohingya yang masuk  melalui NU Care senilai sekitar 1,6 miliar rupiah. Jika MWCNU Pasir Sakti mengumpulkan 130 juta ditambah 38 juta rupiah dari konversi beras yang terkumpul, maka bantuan MWCNU Pasir Sakti tersebut mencapai 7 persen dari keseluruhan bantuan yang masuk.

“Ini MWCNU unggulan dan teladan,” tambah Sekjen.

Menurut Sekjen, ada 5000 kecamatan di Indonesia. Jika semua kecamatan bisa mengumpulkan dana bantuan senilai rata-rata 100 juta, maka nilainya mencapai 500 miliar rupiah.

Sekjen mengungkapan negara asing yang diterima pemerintah Myanmar dalam persoalan Rohingya hanya Indonesia. Hal itu karena diplomasi Pemerintah Indonesia dengan Myanmar yang dilakukan dengan baik.

“Myanmar menghargai Indonesia. Tentu keikutsertaan NU (sebagai bagian dari Indoneisa) harus dilakukan,” kata Sekjen. 

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Ketua PBNU Robikin Emhas, Ketua LAZISNU Syamsul Huda, dan tim NU Care-LAZISNU. (Kendi Setiawan)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG