IMG-LOGO
Nasional

Ini Klarifikasi Menteri Agama Soal Kisruh BPJPH-MUI di Masyarakat

Rabu 18 Oktober 2017 4:1 WIB
Bagikan:
Ini Klarifikasi Menteri Agama Soal Kisruh BPJPH-MUI di Masyarakat
Jakarta, NU Online
Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI) Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih tetap memiliki tiga kewenangan pokok kendati Kemenag telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pertama, memutuskan sebuah produk halal atau tidak. MUI masih memiliki kewenangan untuk menetapkan apakah suatu produk itu halal atau tidak setelah dilakukan beberapa kajian atau assesment terhadap produk tersebut.

“Jadi fatwa halal itu tetap berada di tangan MUI, tidak kepada yang lain,” kata Lukman di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Selasa (17/10).

Kedua, kewenangan asesmen halal dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Sedangkan, semua Lembaga Pemeriksan Halal itu harus mendapatkan sertifikat dari MUI sebelum mereka beroperasi.

Ketiga, Lembaga Pemeriksa Halal harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi khusus. Secara prosedur, orang-orang tersebut harus mendapatkan surat rekomendasi dan sertifikat dari MUI.

“Yang memberikan legalitas kepada setiap auditor yang ada di LPH itu adalah MUI,” urainya.   

Maka dari itu, Putra bungsu KH Saifuddin Zuhri ini menilai tidak benar kalau pemerintah–dalam hal ini Kemenag melalui BPJPH–mengambil alih kewenangan MUI dalam memberikan sertifikasi halal.

“Apalagi mencabut kewenangan MUI, sama sekali tidak,” ucapnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi diluncurkan Kemenag pada Rabu lalu 11 Oktober di Auditorium HM Rasyidi Gedung Kementerian Agama Jalan MH Thamrin 6 Jakarta. BPJPH ini diharapkan mampu mengembangkan tren industri halal baik di Indonesia maupun dunia. (Muchlishon Rochmat/Alhafiz K)

Bagikan:
Rabu 18 Oktober 2017 21:2 WIB
Mahasiswa Pascasarjana NU di UGM Bahas Pangan Fungsional untuk Masyarakat
Mahasiswa Pascasarjana NU di UGM Bahas Pangan Fungsional untuk Masyarakat
Yogyakarta, NU Online  
Dalam rangka memperingati hari pangan dunia yang jatuh pada tanggal 16 Oktober, Forum Silaturrahmi Mahasiswa Pascasarjana Nahdlatul Ulama UGM bekerjasama dengan Pusat Studi Energi UGM menyelenggarakan diskusi bulanan ke-3 pada Rabu, (18/10). Diskusi ini mengusung tema “Peran Pangan Fungsional untuk Kesejahteraan Masyarakat.” 

Hadir sebagai pembicara Satyaguna Rakhmatullah, alumni S2 Fakultas Peternakan UGM yang sekarang menjadi  peneliti di Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM. Selain itu ia juga aktif sebagai pengurus Lembaga Pengembangan Pertanian PWNU DIY. 

Satyaguna menyampaikan bahwa pangan fungsional itu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pangan fungsional ini adalah pangan yang tidak hanya memberikan nutrient atau nilai gizi, tetapi juga memberikan nilai kesehatan lebih bagi tubuh kita. 

Lebih lanjut, Satyaguna mengatakan bahwa pangan fungsional yang jumlahnya sangat banyak itu dapat kita temukan di lingkungan sekitar kita baik dalam bentuk umbi, sayur, maupun buah-buahan lokal. 

Pemerintah diharapkan dapat mendorong kampanye pangan fungsional ini dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarkat baik dalam sisi kesehatan maupun dalam konteks ekonomi. Setiap desa diharapkan dapat mengembangkan pangan fungsional yang berasal dari hasil alam yang organik sebagi ciri khas daerah tersebut dan sekaligus untuk menguatkan ketahanan pangan masyarakat.

Sementara Ahmad Rahma Wardhana, perwakilan Pusat Studi Energi menyampaikan bahwa yang terpenting dalam menyelenggarakan diskusi seperti ini adalah keistiqomahan. 

Selain itu ia juga menyampaikan, sebagai forum yang berisi mahasiswa dari litas disiplin, forum ini memungkinkan kita untuk mengembangkan sudut pandang multi perspektif, untuk keluasan dan kedewasaan dalam mengambil keputusan. 

Diskusi ini diikuti oleh sekitar 30 mahasiswa S2 dan S3 yang berasal dari bebagai jurusan di kampus UGM, UIN Sunan Kalijaga dan UNY.  Forum ini merupakan wadah diskusi untuk mengembangkan intelektualitas mahasiswa Pascasarjana dari berbagai disiplin ilmu yang terikat oleh satu rasa emosi yang sama, yakni sebagai keluarga besar Nahdhlatul Ulama. (Irsyadul Ibad/Abdullah Alawi)

Rabu 18 Oktober 2017 16:28 WIB
Mendes PDTT Tegaskan Penyelewengan Dana Desa Tak Boleh Ditutupi
Mendes PDTT Tegaskan Penyelewengan Dana Desa Tak Boleh Ditutupi
Jakarta, NU Online
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo menegaskan, penyelewengan dana desa tidak boleh ditampik dan ditutupi, melainkan harus diawasi. Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Pratugas Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten/Kota di Jakarta, Selasa (17/10).
 
"Kita masih ingat di sana sini masih terjadi kasus penyelewengan. Tugas kita adalah mengawal dana desa ini bersama masyarakat," ujarnya.
 
Ia juga menegaskan bahwa Tenaga Ahli juga memiliki kewajiban untuk mengawal kepala desa yang dikriminalisasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, termasuk jika kesalahan kepala desa hanya persoalan administrasi. 
 
"Yang mengawasi dana desa banyak. Tapi di Indonesia ini kalau masyarakat tidak ikut serta, dimana ada uang, ada kesempatan, di situ ada potensi korupsi. Tugas pendamping adalah untuk menyosialisasikan kepada masyarakat dan siapapun bahwa ada program dana desa," ujarnya.
 
Menurut Menteri Eko, masih adanya temuan korupsi dana desa disebabkan karena masih terbukanya celah melakukan tindakan tersebut. Untuk memperkecil celah tersebut, lanjutnya, ia menugaskan Satgas dana desa untuk melakukan audit acak secara masif.
 
"Dana desa ini harus terus disosialisasikan agar masyarakat mengawasi. Kalau ada indikasi penyelewengan laporkan ke Satgas Dana Desa di nomor 1500040," ujarnya.
 
Ia mengatakan, pemerintah saat ini telah berkomitmen besar untuk mengembangkan daerah-daerah di seluruh Indonesia. Menurutnya, Indonesia adalah negara kaya yang tanpa disadari telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi nomor 15 dunia. Menteri Eko memprediksi, pada ulang tahun ke-100 Republik Indonesia, kekuatan ekonomi akan naik menjadi peringkat ke-5 dunia. Jika program dana desa dilaksanakan secara maksimal, dirinya optimistis prestasi tersebut aan benar-benar tercapai.
 
"Kita banyak dilihat oleh negara-negara berkembang saat ini. Keberhasilan dana desa ini akan dijadikan contoh di negara berkembang lainnya," ujarnya.
 
Kegiatan Pelatihan Pratugas Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) kabupaten/kota tahun 2017 diikuti oleh 499 peserta. Mereka adalah hasil rekrutmen TAPM tahun 2017 dari 33 provinsi. 
 
Dalam kesempatan tersebut Menteri Eko juga mengingatkan pendamping desa dan tenaga ahli untuk melakukan tugas dengan baik. Jika dalam enam bulan tidak menunjukkan kinerja yang baik, maka secara otomatis akan langsung dilakukan penggantian.
 
"Saya tidak peduli jika enam bulan tidak menunjukkan kinerja yang baik. Maaf saya terpaksa harus ganti. Karena tugas kita adalah untuk memajukan masyarakat yang kurang beruntung. Banyak masyarakat di desa yang untuk mendapatkan air bersih saja harus berjam-jam, tidak punya MCK, tidak punya listrik, jauh dari sarana pendidikan," tegasnya. Red: Mukafi Niam
Rabu 18 Oktober 2017 15:44 WIB
Kiai Said Kembali Tuntun Muallaf Baca Dua Kalimat Syahadat
Kiai Said Kembali Tuntun Muallaf Baca Dua Kalimat Syahadat
Jakarta, NU Online 
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj kembali menuntun orang yang akan masuk Islam di lantai tiga gedung PBNU, Rabu (18/10).

Sebelum pria yang bernama Febri Widianto (29) dari Tanggerang, Banten dituntun membaca kedua syahadat, Kiai Said menceritakan tentang satu dari banyaknya kelebihan agama Islam, yakni Al-Qur'an. 

Menurut Kiai Said, Al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam yang sudah lima belas abad tidak berubah karena ada yang menghafal. 

Ia pun tidak meminta Febri untuk mulai belajar agama Islam dengan tergesa-gesa,  

"Nanti kalau sudah iya (masuk Islam) mandi ya, ikut-ikut shalat di masjid, lama-lama bisa baca surat Fatihah, kalau ada orang tahlilan ikut," nasihat Kiai Said kepada Febri. 

Kemudian Kiai Said pun menuntun Febri membaca dua kalimat syahadat. Nama Febri Widianto tidak dirubah hanya ditambah satu kata Muhammad, jadi Muhammad Febri Widianto (Husni Sahal/Mukafi Niam)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG