IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Harapan Baru kepada Gubernur Baru DKI Jakarta

Jumat 20 Oktober 2017 18:45 WIB
Bagikan:
Harapan Baru kepada Gubernur Baru DKI Jakarta
Anies Baswedan (Antara)
Gubernur terpilih Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan sudah dilantik. Kini dia memimpin  daerah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan politik di Indonesia ini. Apa yang terjadi di Jakarta menjadi perhatian luas masyarakat di seluruh Indonesia mengingat posisinya di pusat kekuasaan.  Besar harapan dari publik agar ia dapat melanjutkan hal-hal yang baik dari kepemimpinan sebelumnya dan memperbaiki kekurangan yang ada. 

Kontestasi politik untuk meraih posisi DKI satu berlangsung sangat ketat. Pertarungan melibatkan isu agama dan etnis yang membawa emosi bukan hanya para pemilih di Jakarta, tetapi juga sebagian besar penduduk Indonesia mengingat pilkada DKI  Jakarta mendapat liputan luas. Termasuk di antaranya ada demo berjilid-jilid. Selanjutnya, menjadi tugas pasangan guberrnur-wakil gubernur baru untuk menyatukan  seluruh komponen masyarakat Jakarta ini agar kembali kompak guna membangun kota terbesar di Indonesia ini, yang juga sarat dengan berbagai masalah. 

Banyak persoalan yang membutuhkan kerja bersama untuk menyelesaikannya seperti kesenjangan sosial, kemacetan, banjir, kriminalitas, kesehatan dan lainnya. Gubernur dan jajaran pemerintahannya tidak akan dapat menyelesaikannya sendirian. Masyarakat dapat diajak bahu-membahu menyelesaikan problem sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. 

Seorang pemimpin terpilih adalah pemimpin semua anggota masyarakat, bukan sekadar pemimpin dari partai yang mengusungnya atau masyarakat yang mendukungnya saja. Pertarungan yang terjadi pada masa kampanye sudah saatnya diakhiri. Kini tugas gubernur dan wakilnya adalah melaksanakan janji-janji yang diucapkan semasa kampanye. 

Seusai terpilih, kini publik berkewajiban mengontrol bagaimana kinerja gubernur terpilih. Mekanisme formal dalam sistem demokrasi adalah eksekutif dikontrol oleh legislatif, tetapi kini publik juga memiliki mekanisme kontrol apa yang dilakukan oleh para pemimpinnya lebih besar daripada era sebelumnya. Media sosial dapat menjadi sarana untuk menyampaikan sikap masyarakat terhadap sebuah isu atau kebijakan. 

Keberadaan media sosial bagai pisau bermata dua dalam demokrasi yang harus dikelola dengan hati-hati. Awalnya, medsos dipuja-puja dalam perannya mengembangkan demokrasi, tetapi akhirnya terjadi banyak penyalahgunaan untuk melemparkan hoaks ke publik. Informasi-informasi palsu yang muncul selama masa kampanye pilkada DKI Jakarta banyak menyesatkan masyarakat. 

Pemerintahan Anies di Jakarta juga rawan menimbulkan kegaduhan jika ia tidak mampu mengelola isu dengan baik. Apa yang terjadi dengan ucapannya tentang pribumi dalam pidato pelantikannya layak menjadi pelajaran agar lebih berhati-hati. Gubernur sebaiknya fokus pada program-program yang sudah dicanangkannya. Ini juga menunjukkan kontestasi keras yang sebelumnya berlangsung belum sepenuhnya dilupakan oleh masyarakat, terutama pendukung kandidat lainnya. 

Keberhasilan sesungguhnya dari seorang pemimpin adalah melaksanakan janji-janji programnya. Kita sudah terlalu sering diingkari janji oleh para politisi. Apa yang diucapkan selama masa kampanye dan ketika sudah berkuasa berkebalikan 180 derajat. Banyak pemimpin berkuasa bukan untuk melayani masyarakat, tetapi ada kepentingan pribadi yang dominan, untuk menumpuk kekayaan, sebagai batu loncatan untuk karir politik yang lebih tinggi atau bahkan untuk kebanggaan sebagai orang yang berkuasa. Partai dan tim pendukungnya juga tidak memberi sokongan secara gratis. Ada kue kekuasaan yang harus dibagi baik berupa proyek ekonomi, jabatan-jabatan strategis, atau dukungan politik untuk kontestasi politik. Ini merupakan realitas yang harus dihadapi. Di sinilah kapasitas kepemimpinan diuji, bagaimana menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bersaing ini, dengan tetap menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. 

Banyak pelajaran yang bisa diambil dari kepemimpinan Jakarta pada periode sebelumnya, dengan tiga orang gubernur yang menjabat selama lima tahun. Ada kisah sukses pembangunan dan perbaikan infrastruktur, ada kegagalan dalam menjaga etika, ada kegaduhan-kegaduhan yang menguras energi masyarakat. Prinsip dasar yang harus tetap dijaga yaitu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dalam pelaksanaannya, setiap pemimpin memiliki gayanya sendiri. Selamat bertugas Mas Anies. (Ahmad Mukafi Niam)
Tags:
Bagikan:
Sabtu 14 Oktober 2017 19:30 WIB
Reforma Agraria untuk Keadilan Pemilikan Tanah
Reforma Agraria untuk Keadilan Pemilikan Tanah
Ilustrasi (© shutterstock)
Di antara ketimpangan yang sangat mencolok di Indonesia adalah soal kepemilikan tanah. Ketimpangan ini bahkan melebihi rasio gini distribusi kekayaan secara umum. Segelintir konglomerat menguasai jutaan hektare tanah yang digunakan untuk pengusahaan hasil hutan dan kayu, hutan tanaman industri, dan perkebunan atau sebagai daerah pertambangan. Di sisi lainnya, jutaan petani tidak memiliki lahan. Mereka terpaksa menjadi buruh tani atau merantau ke kota guna mencari nafkah. Dari tahun ke tahun, jumlah petani gurem bahkan terus bertambah.

Di perkotaan, tempat di mana harga tanah sudah sangat mahal, para pengembang raksasa telah menguasai bank tanah dengan luasan ribuan hektare pada lokasi-lokasi strategis. Rakyat biasa dengan penghasilan pas-pasan, harus membayar cicilan rumah yang mencekik dengan durasi waktu sampai 20 tahun. Sebagian terpaksa membeli rumah di pinggiran kota yang memerlukan akses sampai dengan dua jam perjalanan menuju tempat kerja. Akibatnya produktivitas kerjanya menurun karena sebagian waktunya dihabiskan di jalanan. Banyak pula yang dari tahun ke tahun terpaksa harus mengontrak dan kehilangan harapan memiliki rumah karena harganya dari waktu ke waktu terus melangit. 
 
Persoalan tanah ini dari tahun ke tahun terus membesar dan menjadi bom waktu yang akan menimbulkan persoalan sosial di masyarakat jika tidak segera diatasi. Berbagai konflik agraria yang muncul di publik telah menimbulkan korban jiwa. Konflik ini selalu berlarut-larut dengan ongkos besar yang tidak terjangkau oleh rakyat biasa. Akhirnya mereka mengandalkan tenaga dan solidaritas sesama atau pihak bermodal kuat dalam mengatasi konflik tersebut.

Wacana reforma agraria untuk mengatasi sejumlah persoalan terkait pertanahan kini menjadi salah satu program Presiden Joko Widodo. Presiden-presiden sebelumnya juga sudah mewacanakan hal yang sama, tetapi sampai kekuasaan mereka berakhir, belum terlaksana. Jangan sampai, apa yang disampaikan Jokowi juga tidak terlaksana dengan baik mengingat umur kekuasaannya yang tak akan lama lagi, kecuali dia terpilih untuk periode yang kedua. Ada kepentingan pemilik modal yang kini menguasai jutaan hektare tanah agar aset mereka tetap aman. 

Persoalan ketimpangan pemilikan tanah ini merupakan salah satu materi yang akan dibahas di musyawarah nasional (munas) dan konferensi besar (konbes) NU di Lombok akhir November 2017 ini. Jutaan warga NU merupakan sebagian dari kelompok yang menjadi korban atas ketidakadilan pemilikan tanah ini. Akibatnya, mereka terjebak dalam situasi kemiskinan, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi petani, tanah merupakan modal dalam berusaha. Bagi masyarakat Jawa, ada istilah sadumuk bathuk, sanyari bumi ditohi pati, yang artinya biarpun sedikit kehormatan dan tanah harus dibela mati-matian.

Langkah redistribusi lahan yang digagas oleh pemerintah adalah melalui reforma agraria dengan total sembilan juta hektare lahan yang akan dibagikan kepada rakyat miskin. Tanah ini berasal dari 0,6 juta hektare tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, 3,9 juta hektare tanah legalisasi aset masyarakat, 0,4 juta hektare tanah terlantar, dan 4,1 juta hektare tanah pelepasan kawasan hutan. 

Upaya redistribusi lahan juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jangan sampai menimbulkan moral hazard, yakni ketika orang-orang yang tidak berhak mendapatkan lahan turut mendapat bagian, lalu dijual kembali sedangkan orang yang seharusnya mendapat bagian lahan malah tidak mendapat apa-apa karena tidak memiliki akses terhadap kekuasaan. Berbagai pola distribusi yang tidak tepat sasaran telah berulangkali terjadi sehingga harus menjadi pelajaran.

Selanjutnya, sekadar membagikan lahan lalu menyerahkan sepenuhnya kepada para petani untuk menggarapnya juga bisa menimbulkan kagagalan. Semasa program transmigrasi pada era Orde Baru, para penduduk sekadar dipindah dari daerah-daerah yang padat ke lokasi baru yang tidak ada apa-apanya. Infrastruktur yang tidak memadai, jenis tanah dan hama yang tidak dikenal, dan berbagai kesulitan lain yang semuanya harus diatasi sendiri. Tidak ada dukungan pemasaran atau bantuan lain yang menunjang keberhasilan program tersebut. Akibatnya, banyak transmigran yang kemudian pulang kembali ke daerah asalnya dengan membawa kekecewaan dan tetap dalam kondisi kemiskinan.

Bantuan pemasaran atau penyuluhan pertanian kini semakin mudah dengan perkembangan teknologi sehingga meningkatkan probabilitas keberhasilan pengelolaan lahan yang sebelumnya masih hutan atau diterlantarkan yang kemudian dimasukkan dalam program reforma agraria ini. 

Dengan sedemikian banyak orang yang berkepentingan terhadap tanah ini, semua pihak harus terus mendorong agar reforma agraria berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Jangan sampai, upaya yang baik ini malah menjadi persoalan baru karena kesalahan dalam pengelolaan. Warga NU akan menjadi salah satu pihak yang mendapat manfaat terciptanya keadilan ini jika program ini berjalan dengan baik. (Ahmad Mukafi Niam)

Jumat 6 Oktober 2017 17:0 WIB
Memaknai Reformasi Sosial Arab Saudi
Memaknai Reformasi Sosial Arab Saudi
Pemerintah Saudi Arabia baru-baru ini melakukan sejumlah kebijakan yang akan mengubah kondisi sosial secara mendasar. Perempuan yang sebelumnya dilarang menyetir mobil sendirian, dalam waktu dekat akan diizinkan untuk menyetir sendiri. Ini merupakan kebijakan yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Saudi. Di seluruh dunia, hanya di negeri itulah wanita dilarang menyetir mobil sendirian. Perempuan juga sudah mulai diizinkan masuk stadion olahraga dengan menempati sebuah area khusus. Hal lainnya adalah, mulai adanya perempuan yang menjadi deputi wali kota. 

Perubahan kebijakan di negeri yang sebelumnya sangat konservatif dalam memaknai ajaran Islam ini akan berdampak pada mobilitas sosial kaum perempuan. Kaum hawa akan memiliki ruang lebih besar untuk berekspresi di ranah publik dan meningkatkan partisipasinya dalam sejumlah peran-peran yang sebelumnya tertutup. Di masa yang akan datang, mungkin saja diluncurkan kebijakan yang lebih memberi ruang bagi perempuan untuk mengaktualisasikan kapasitasnya atau reformasi lainnya yang mengarah pada pemaknaan ajaran Islam yang lebih moderat. 

Kelahiran kerajaan Arab Saudi merupakan hasil persekutuan antara ulama konservatif Abdul Wahab dengan klan Ibnu Saud. Tak heran, ulama memiliki peran penting dalam penentuan sejumlah kebijakan di negeri kaya minyak ini. Tapi dengan sejumlah perubahan dunia seperti penurunan harga minyak yang merupakan tulang punggung perekonomian Saudi, tak ada pilihan bagi Saudi untuk bisa terus berkembang atau bahkan sekedar bertahan, kecuali dengan melakukan sejumlah perubahan kebijakan yang pada akhirnya harus menyentuh aspek sosial negeri tersebut agar reformasi tersebut bisa berjalan dengan lancar. Kebijakan tersebut adalah Visi 2030.

Apa yang terjadi di Arab Saudi juga mempengaruhi dinamika pergerakan Islam di kawasan lain, termasuk di Indonesia mengingat Saudi merupakan salah satu sumber rujukan ajaran Islam. Berkembangnya wajah Islam konservatif yang beberapa tahun belakangan ini terjadi di Indonesia salah satunya merupakan hasil dari perluasan wahabisme melalui alumni Saudi yang kembali ke Indonesia. Mereka mendirikan pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan, serta rajin menyampaikan gagasannya melalui ceramah d muka publik, di internet, juga merambah media sosial. Wacana yang mengemuka terhadap sejumlah masalah agama seperti isbal, maulid nabi, sampai dengan jenggot, yang sebelumnya sudah meredup itu merupakan akibat dari pertarungan ide tersebut.

Jika Saudi lebih moderat dalam penafsiran terhadap ajaran-ajaran agama, maka para pengikut wahabisme di sejumlah negara kemungkinan juga akan menyesuaikan pendapatanya. Jika Saudi melihat Islam dalam perspektif ke depan, bukan tekstual dan berorientasi masa lalu, maka akan lebih mudah bagi dunia Islam untuk mengarahkan tujuan besarnya guna mencapai kemajuan-kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perdebatan sejumlah persoalan khilafiyah yang sudah berlangsung berabad-abad telah menguras energi lebih mudah untuk dicarikan titik temu.

Sesungguhnya umat Islam memiliki sumberdaya yang luar biasa yang bisa digunakan menjadi modal untuk kemajuan dan kesejahteran umat. Sayangnya, modal yang sangat berguna tersebut dihabiskan untuk hal-hal yang kurang substansial. Gaya hidup para pengeran yang berfoya-foya dengan limpahan alam yang diberikan menyebabkan tak banyak capaian yang diraih dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Penyelesaian masalah dengan pendekatan militer yang terjadi di negera-negara kaya minyak di Timur Tengah bukan hanya menyia-nyiakan potensi yang dimiliki, bahkan merusak peradaban yang sudah ada. 

Perilaku yang lebih rasional dalam mengelola kekayaan negara di Timur Tengah yang mulai terlihat seperti di Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA). Mereka melakukan investasi hasil kekayaan minyaknya pada hal-hal yang lebih produktif agar saat minyak sudah berkurang atau habis, mereka bisa tetap bertahan. Kebijakan ini mulai dicontoh oleh negara-negara teluk lainnya. Ini akan berdampak baik bagi kehidupan umat Islam secara umum. 

Semoga saja, reformasi ekonomi dan sosial yang kini berlangsung di Arab Saudi tersebut bisa berjalan dengan lancar. Jangan sampai pengalaman reformasi politik dalam Musim Semi Arab yang ternyata gagal bahkan menimbulkan permasalahan serius yang hingga kini belum terselesaikan. Umat Islam seluruh dunia berkepentingan akan stabilitas Saudi Arabia mengingat negera tersebut menjadi pelindung dari dua kota suci umat Islam, Makkah dan Madinah. (Ahmad Mukafi Niam)

Kamis 28 September 2017 13:30 WIB
Mewadahi Gairah Baru dalam Berislam
Mewadahi Gairah Baru dalam Berislam
Gairah untuk mengekspresikan diri sebagai Muslim yang baik di Indonesia kini terus mengalami peningkatan. Peringatan tahun baru hijriah yang baru berlangsung beberapa hari lalu semarak dengan berbagai kegiatan. Di masjid-masjid kompleks perumahan, masyarakat menggelar pengajian, pawai obor, muhasabah akhir tahun, dan beragam kegiatan bertema Islam lainnya. Pada Idul Adha lalu, masyarakat juga tak segan-segan untuk berkurban dengan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun terus meningkat. Sebuah mushalla kecil di Jakarta bisa mendapatkan puluhan kambing plus beberapa ekor sapi. Di Jabodebatek, peringatan Maulid Nabi berlangsung hampir sepanjang tahun, tak hanya di bulan Maulid.

Apa yang terjadi saat ini tak lepas dari peningkatan kemampuan ekonomi umat Islam di Indonesia. Kapasitas ekonomi personal umat Islam ataupun lembaga-lembaga Islam terus meningkat. Setiap tahun ratusan ribu orang berangkat umrah, plus dua ratus ribu lebih yang berangkat haji. Rumah sakit Islam dan perguruan tinggi Islam terus meningkat dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Kapasitas untuk menggelar beragam kegiatan keagamaan yang semarak mencerminkan kapasitas sumberdaya yang terus berkembang ini. 

Dengan posisi seperti ini, kepercayaan diri umat Islam terus bertambah dari waktu ke waktu yang tercermin dalam ekspresi sosial dan politik. Sebelumnya, umat Islam mengalami marginalisasi, dari era kolonial hingga kemerdekaan. Sektor ekonomi dan politik dikuasai oleh sekelompok kecil elit yang kebijakannya tidak selalu menguntungkan Islam sebagai mayoritas. Umat Islam dalam banyak hal hanya dijadikan stempel untuk mengesahkan kebijakan tertentu. 

Situasi seperti ini tentu harus disyukuri bahwa umat Islam memiliki posisi tawar yang terus menguat. Hal yang perlu diperhatikan adalah adanya ekpresi yang berlebihan dari sekelompok kecil umat yang berpotensi merusak tatanan dan harmoni yang sudah ada mengingat Indonesia dari semula adalah negara dengan sejumlah keragaman. Keinginan mendirikan negara Islam tentu merusak kesepakatan besar yang sudah ada dari para pendiri bangsa. Merasa paling benar sendiri dan menegasikan kelompok lain yang memiliki potensi untuk turut membangun bangsa ini juga turut diwaspadai. 

Di sinilah peran NU sebagai kelompok Islam yang secara jumlah mayoritas dan pandangan keagamannya moderat memiliki posisi strategis. NU dapat menjadi penyeimbang dari kelompok kiri yang ingin menjadikan Indonesia ini sebagai negara sekuler atau dengan kelompok kanan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Pertarungan dua kelompok ini secara nyata bisa dilihat dari sejumlah isu yang diangkat seperti isu perda syariah, isu PKI atau terkait dengan kontestasi politik praktis yang masing-masing kelompok memiliki preferensi berbeda terkait calon yang diusung. 

Sekalipun demikian, NU juga menghadapi tantangan internal, yaitu gerusan dari kelompok kiri yang menarik kader-kader NU untuk menjadi sekuler atau tarikan dari kelompok kanan yang menggaet santri-santri NU untuk ikut gerakan transnasional. Dalam situasi serba bebas dan kontestasi yang ketat inilah NU memiliki tugas berat untuk berdiri kokok di tengah, menjadi sokoguru untuk mempertahankan NKRI ini.  

Pengurus NU dan para aktivis NU harus mampu menjadikan banyak orang merasa nyaman berada dalam naungan NU. Hal ini penting mengingat belakangan ini, semakin banyak orang tidak mengidentifikasi diri masuk organisasi keislaman tertentu. Dalam situasi tertentu, mereka rawan untuk dibawa arus mendukung isu-isu tertentu yang populer tetapi mengancam kebinekaan Indonesia. 

Upaya merangkul atau mendakwahkan jalan moderat ini tentunya harus menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masa kini atau sesuai dengan umur target mereka yang akan didakwahi. Tradisi terus tumbuh dan berkembang menyesuaikan dengan zaman. Misalnya, bisa jadi tidak tepat memaksakan orang di daerah perkotaan harus dibaan karena budaya yang ada berbeda. Bisa saja diganti dengan pembentukan kelompok musik islami, baca puisi atau segala sesuai yang menarik bagi generasi muda. Kegiatan bagi remaja Muslim perlu dikemas sesuai dengan kondisi kekinian. Wali Songo dahulu berhasil berdakwah dengan menyesuaikan diri pada budaya masyarakat. Prinsip dasar inilah yang harus terus dipegang, bukan mempertahankan tradisi yang sudah ada yang mungkin saja terlihat usang bagi generasi milenial. (Ahmad Mukafi Niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG