IMG-LOGO
Wawancara

Kelestarian Arab Pegon Memprihatinkan

Selasa 24 Oktober 2017 14:0 WIB
Bagikan:
Kelestarian Arab Pegon Memprihatinkan
Ahmad Baso.
Arab pegon, Arab Melayu, atau Huruf Jawi merupakan simbol dari keilmuan pesantren. Di dalam sejarahnya, Arab Pegon merupakan sarana untuk transfer ilmu, terutama di kalangan pesantren. Bahkan di wilayah-wilayah Melayu seperti Pattani, Riau, Malaysia, dan Brunei, dokumen-dokumen kenegaraan, kisah-kisah, dan lainnya ditulis menggunakan aksara Arab Pegon.

Chambert-Loir, seorang ahli perpusatakaan dari Perancis, memperkirakan bahwa karya yang ditulis menggunakan Arab Pegon ada sekitar empat ribu buah naskah. Ismail Husain menyebutkan ada lima ribu buah naskah Arab Pegon. 

Sementara, Russel Jones memperkirakan ada sepuluh ribu buah naskah. Naskah-nashkah tersebut tersebar di 28 negara: Afrika Selatan, Amerika, Austria, Australia, Belanda, Belgia, Brunei, Ceko-Slovakia, Denmark, Hongaria, India, Indonesia, Inggris, Irlandia, Italia, Jerman, Malaysia, Mesir, Norwegia, Polandia, Prancis, Rusia, Singapura, Spanyol, Srilanka, Swedia, Swiss, dan Thailand.

Konferensi bahasa yang diselenggarakan tahun lima puluhan di Singapura mengukuhkah kedudukan dan penggunaan aksara romawi. Sejak saat ini, peran aksara Arab Pegon menjadi tergantikan. Semua penerbit koran, majalah, dan buku dengan terpaksa mengganti aksara Arab pegon dengan huruf Romawi. 

Untuk memperluas wawasan tentang Arab Pegon dan tradisi keilmuan pesantren, Jurnalis NU Online A. Muchlishon Rochmat mewawancarai Ahmad Baso, seorang ahli naskah dan penulis buku-buku tentang pesantren. Berikut petikannya:

Di Acara Ijtima’ Ulama Nusantara ke-2 di Malaysia 2007 lalu, KH Maimoen Zubair bahwa kelestarian Arab Pegon pada tahap kritis dan mulai ditingalkan. Apakah betul eksistensi Arab Pegon saat ini seperti itu?

Memang sekarang eksistensi Arab Pegon memprihatinkan karena di pesantren atau madrasah tidak ada lagi sebuah keharusan untuk kembali mempelajari naskah-naskah nusantara, termasuk yang menggunakan aksara pegon. Sekarang Arab Pegon mulai terancam punah pembelajaran naskah pegon.

Pembelajaran menggunakan aksara Arab Pegon hanya berdasarkan inisiatif daripada pesantren dan madrasah. Dan itupun tidak banyak. Kalau pun ada pembelajaran pegon, itu hanya terbatas pada kebutuhan santri seperti memakai kitab fasolatannya Mbah Asnawi. Ada juga yang membaca tafsir Ibriz nya KH Bisri Mustofa, namun tidak masif. Artinya hanya pesantren tertentu saja yang mempelajari itu.

Banyak sarjana luar negeri yang belajar pegon untuk mengakses ilmu-ilmu kita, tetapi kita sudah melupakan ilmu-ilmu kita sendiri. Pegon menjadi perantara untuk mengakses ilmu-ilmu kita ditulis para pendahulu kita di Nusantara. 

Pegon bisa menjadi pintu masuk ke dunia keilmuan nusantara, bukan hanya keilmuan Islam saja tetapi juga ilmu-ilmu umum. Itu ditulis dalam aksara pegon. Dulu, misalnya orang Tionghoa menulis sejarah atau cerita rakyat dengan aksara pegon.

Tapi kan ada stigma kalau aksara pegon itu ‘simbol kemunduran’?  

Iya, ada yang menyebut kalau pegon itu kemunduran, ketertinggalan, dan kolot. Tapi masalah-masalah kebangsaan sekarang tidak cukup bisa diselesaikan dengan membaca produk-produk dari Barat, karena orang harus membaca lagi kearifan lokal dan khazanah kenusantaraan. Mereka baru sadar. Seharusnya kesadaran tersebut harus diimplementasikan dengan meningkatkan pembelajaran Arab Pegon.  
  
Di Sumatera, Palembang, dan Aceh sudah mulai ada kesadaran untuk mengkaji kembali naskah-naskah Melayu yang ditulis dalam aksara Jawi-Arab tapi bahasa Melayu. Di Jawa juga seharusnya juga sudah sudah saatnya ada perhatian seperti itu.  

Untuk melestarikan Arab Pegon berarti harus mengkajinya kembali? Bagaimana caranya?

Saya sering sampaikan kepada Kementrian Agama bahwa aksara pegon adalah salah satu pintu menuju ilmunya Islam Nusantara. Pembelajaran aksara pegon bisa dimasukkan ke dalam kurikulum madrasah ataupun pesantren. Kemenag memiliki kewenangan akan hal itu. 

Sekarang sudah saatnya untuk mengajak kembali ngaji kitab pegon agar anak-anak muda kita paham tentang warisan tradisi keilmuan dan peradaban ulama Nusantara dulu. Memang sampai sekarang, di dalam kurikulum juga tidak ada pelajaran mempelajari Arab Pegon.

Kalau tidak ada perhatian dari atas, pesantren atau pengurus-pengurus NU seharusnya mengajarkan pegon lewat program-program ekstrakurikuler sekolah. Cuma belum ada kampanye yang masif. 

Salah satu agenda Hari Santri Nusantara seharusnya melakukan kampanye untuk mainstreaming atau pengarusutamaan Arap Pegon. Sehingga dampak yang ditimbulkannya lebih besar dan masif. 

Di pesantren dan madrasah sendiri kan juga jarang sekali yang menggunakan kitab Arab Pegon untuk bahan kajiannya. Kebanyakan pesantren menggunakan ‘Kitab Arab Murni’ atau kitab kuning.

Sebetulnya Kemenag sudah memberikan batasan-batasan cakupan keilmuan apa saja yang harus dipelajari oleh santri. Ada target dan ujiannya. Praktik, kiai-kiai kita memikirkan kebutuhan praktisnya terlebih dahulu karena standar itu. Standarisasi itu yang sebetulnya merusak.

Untuk mengenal sejarah, identitasm dan jatidiri kita itu tidak hanya cukup ngaji kitab kuning, justru kitab pegon itu yang memberikan kita cara panduan bagaimana suara kita diperdengarkan pas ngaji kitab kuning. Santri ngaji kitab kuning dan mencatatnya menggunakan pegon. Dan mereka melakukan sosialisasi ilmu dengan mengarang kitab pegon yang merupakan penjelasa dan syarah dari kitab kuning. 

Itulah pentingnya pegon. Yakni agar kita tahu bagaimana umat Islam dan ulama Nusantara ini memberikan syarah atau penjelasannya terhadap kitab-kitab kuning. Misalnya Syekh Kholil Bangkalan menulis kitab tafsir dengan aksara pegon. Kalau kita tidak bisa mengakses kitab tersebut, maka kita tidak akan tahu bagaimana Syekh Kholil menafsirankan Al-Qur’an. 

Meski tidak sekolah dasar, tetapi orang tua kita dulu biasa menggunakan aksara pegon untuk surat menyurat. Sekarang, generasi saat ini sudah tidak tahu lagi soal pegon. 

Ada yang mengusulkan untuk melakukan standarisasi Arab Pegon. Bagaimana tanggapan anda?

Standarisasi boleh-boleh saja untuk konteks kekinian, tetapi tidak bisa dijadikan acuan untuk membaca naskah-naskah lama. Standarisasi boleh saja untuk dijadikan pegangan santri menulis di masa depan. Untuk membaca naskah lama, itu tidak bisa. Untuk membaca naskah lama maka harus sering-sering ngaji pegon.

Konferensi Bahasa tahun 50-an di Singapura mengukuhkan aksara Romawi dan ‘menghapus’ aksara pegon yang sudah berkembang. Tradisi keilmuan kita juga diserbu oleh sistem pengetahuan Barat dengan standar ilmiahnya. Bagaimana seharusnya kita menghadapi itu?

Kita pelajari saja aksara-aksara dan sistem mereka, namun mestinya kita tidak terpengaruh oleh mereka. Misalnya Thailand, Jepang, dan China. Mereka tetap mempertahankan aksara mereka, tetapi juga mempelajari sistem keilmuan Barat. Mereka bangsa maju tetapi tidak kiku dengan serbuan budaya modern dan tetap menjaga aksaranya. Baik Thailand, Jepang, ataupun China sangat getol mengampanyekan bahwa aksara mereka adalah warisan nasional.

Israel bekerja keras untuk menemukan kembali aksaranya yang hilang ribuan tahun yang lalu. Mereka mengerahkan ilmuan-ilmuan mereka untuk membangkitkan dan mengkaji kembali aksara Ibrani. Aksara yang sudah punah mereka bangkitkan lagi, sementa kita membuat aksara pegon mati dan membunuhnya di saat itu masih dipakai oleh bangsa kita. Sementara teks-teks kita diangkut oleh Kompeni ke Belanda.

Jadi tidak ada hubungannya antara serbuan modernisasi dengan aksara. Justru dengan aksara itu kita bisa menjaga jatidir dan identitas kita.  

Akhir-akhir ini marak musabaqah kitab kuning dengan tujuan untuk menjaga tradisi keilmuan pesantren atau NU. Pendapat anda seperti apa?

Kalau mau menjaga tradisi keilmuan NU kan tidak hanya kitab kuning, ada kitab Pegon, Jawi, dan yang lainnya. Banyak kiai-kiai kita yang menjaga tradisi NU dengan mengamalkan pegon. Hadratussyekh Hasyim Asy’ari saja menulis dengan aksara pegon. 

Mengapa kitab-kitab pegon tidak dijadikan kitab untuk musabaqah. Misalnya musabaqah ngaji kitab-kitabnya Hadratussyekh Hasyim Asy’ari. Kitab-kitabnya beliau kan ada yang berbahasa Arab dan ada yang pegon. Selain itu juga mengkaji kitab tafsir pegonnya Syaikhona Kholil Bangkalan. Kalau ada medium musaqabah, minat santri untuk mengkaji kembali lebih tinggi.  

Dulu ulama dikenal karena karyanya yang banyak, sekarang ulama yang dikenal masyarakat adalah mereka yang sering tampil di media dan bisa menggalang banyak massa. Apakah ini sebuah degradasi atau memang zamannya sudah berubah?

Masyarakat kita butuhnya sesuatu yang serba cepat ala makanan fast food. Fast food itu tidak bergizi dan itu bukan dari tradisi kita. Kuliner kita bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga bergizi bagi tubuh. 

Kecenderungan mubaligh saat ini adalah model fast food. Kalaupun ada mubaligh kita yang seperti syukur, tetapi jangan mengabaikan untuk menjaga tradisi keilmuan kita. Banyak ceramah-ceramah yang ada di televisi, namun itu apakah bergizi atau tidak. Dan itu bisa dinilai dari tingkat kealiman yang berceramah. 

Kalau yang dipentingkan adalah ceramah-ceramah yang mengedepankan kemasan, maka tradisi keilmuan kita akan habis dalam jangka beberapa puluh tahun ke depan. Ceramah-ceramah agama di televisi itu hanya mengenyangkan sesaat bagi mereka yang haus dan lapar spiritual. Tetapi kita harus melakukan yang lebih dari itu, bagaimana kita memberikan ceramah yang mengenyangkan, bergizi, dan tidak hanya kemasan saja.
Tags:
Bagikan:
Kamis 12 Oktober 2017 5:1 WIB
NU Harus Proaktif Dekati Generasi Milenial
NU Harus Proaktif Dekati Generasi Milenial
Saat ini, kurang lebih tiga puluh empat persen dari jumlah penduduk Indonesia adalah generasi milenial. Iya, generasi yang lahir di antara tahun 1981 hingga 2000. Dengan demikian, generasi milenial adalah mereka yang berusia 15 sampai 35 tahun. Generasi yang berada pada masa produktivitas yang tinggi. Dengan jumlah yang sedemikan besar, generasi milenial inilah yang mempengaruhi wajah daripada Indonesia.

Di dalam bukunya yang berjudul Generation M: Generasi Muda Muslim dan Cara Mereka Membentuk Dunia, Shelina Janmohammed menuliskan beberapa contoh generasi muslim milenial di negara-negara Barat. Mereka berpendidikan tinggi, memiliki karir yang cemerlang, berhijab (bagi perempuan), fashionable, gaul, cerdas, dan modern. Mereka juga cinta perdamaian dan mengecam keras terorisme.

Lantas, bagaimana dengan generasi muslim milenial di Indonesia? Seperti apakah karakter mereka? Bagaimana pandangan keagamaan mereka? Apa yang seharusnya dilakukan NU untuk merangkul mereka? 

Untuk menjawab itu, jurnalis NU Online A Muchlishon Rochmat mewawancarai Hasanuddin Ali, CEO Alvara Research Center dan juga penulis buku Millenial Nusantara. Berikut hasil wawancaranya:

Bagaimana dengan sebaran generasi Muslim milenial?

Generasi ini paling banyak ada di kota daripada di desa. Secara sebaran penduduk, penduduk kota lebih banyak daripada penduduk desa. Sehingga kalau kita lihat, generasi ini akan sangat mewarnai segala aspek di perkotaan. Karena kebanyakan berada di kota, maka muslim milenial ini sangat modern.

Seperti apa karakter dari generasi Muslim milenial ini?

Generasi ini mengkonsumsi internet paling banyak jika dibandingkan dengan generasi-generasi yang lainnya seperti generasi baby boomers dan generasi x, maka pola pikir generasi milenial ini sangat berbeda. Mereka mendapatkan banyak informasi dari internet dan hal itu membentuk karakter mereka. 

Karakter generasi ini itu ada tiga. Pertama kreatif. Pola pikir mereka itu penuh dengan ide dan gagasan. Hal ini dibuktikan dengan maraknya start-up. Kedua, confident. Mereka tidak hanya kreatif saja tetapi juga berani dan percaya diri untuk mengeksekusi ide-ide tersebut. Ketiga, connected. Terhubung antara satu dengan yang lainnya, baik di dunia nyata maupun maya. 

Maka dari itu, pola pikir milenial ini sangat terbuka, lebih individualis, dan lebih tertarik kepada sesuatu yang baru.

Soal keagamaan, mereka ini cenderung kemana?

Muslim milenial hidup di tempat yang tidak komunal karena berada di kota. Ini menjadi tantangan berat bagi NU yang amaliyahnya bertumpu pada komunitas yang komunal agraris. Sehingga praktik-praktik kegamaan yang sifatnya komunal akan mulai ditinggalkan oleh generasi ini karena faktor waktu, kesempatan, dan lainnya. 

Kehidupan di kota adalah beragam dan multikultur. Sehingga pertarungan wacana keagamaan lebih terbuka. Kota adalah pasar terbuka bagi semua aliran keagamaan dan ideologi. Sehingga wajah Muslim milenial itu tidak monolitik. Sekarang, muslim milenial NU itu bisa tidak mewarnai di kota. Kalau tidak bisa, maka mereka yang akan mewarnainya. 

Apakah ada survei tentang hal ini, pak?

Hasil survei kita yang terbaru menunjukkan bahwa ritual keagamaan di kota itu masih relatif ritual Nahdliyin. Namun hanya sebatas ritual saja, sedangkan pola pikir dan pandangan keagamaannya berbeda dengan NU. 

Ada tantangan bagi NU di sana?

Iya, ada beberapa tantangan yang dihadapi NU terhadap generasi muslim milenial ini. Pertama, menyelaraskan antara perilaku keagamaan dengan pandangan kebangsaan. Mereka amaliyahnya NU, tetapi pandangan kebangsaannya tidak sama dengan NU. Ini yang menjadi tantangan.

Kedua, tantangan ekonomi. Generasi milenial ini adalah usia produktif, maka perhatian terhadap ekonomi jauh lebih tinggi. Apakah NU mampu memfasilitasi mereka untuk mendapatkan keamanan dari sisi ekonomi. Seperti melakukan pelatihan-pelatihan ekonomi untuk generasi milenial atau memberikan akses pekerjaan kepada mereka. Jika mereka sudah mendapatkan keamanan ekonomi, maka mereka akan bisa menjadi NU yang sesungguhnya.

Ketiga, tantangan sosial. Generasi ini memiliki sifat yang individualis, maka dari itu susah untuk mengumpulkan mereka dalam suatu acara. Oleh karena itu, seharusnya NU lebih banyak hadir di komunitas-komunitas mereka. Jangan mengumpulkan mereka berdasarkan geografi, tetapi berbasis komunitas. Seperti komunitas pecinta potografi, ibu-ibu arisan, dan lainnya 

Jadi apa yang seharusnya dilakukan NU untuk merangkul mereka?

Organisasi seperti NU harus mendekat kepada mereka, jangan harap mereka yang akan mendekat kepada NU. Jadi, NU yang proaktif mendekat ke mereka. Misalkan kenapa NU tidak membuat acara tahlil, maulid nabi, istighotsah, dan lainnya di mall. Poinnya adalah kita harus proaktif mendekat kepada mereka. 

Termasuk aktif di media sosial?

Iya, termasuk aktif di media sosial. Media sosial dan internet adalah panggung terbuka. Semua ideologi dan pemikiran bisa masuk di sana dan tidak ada yang bisa melarangnya. Kalau NU tidak hadir di media sosial, maka wajah Islam yang tampak adalah wajah Islam model mereka. 

Lalu, apa yang seharusnya dilakukan NU untuk merangkul mereka?

Pertama, dakwah dengan menggunakan bahasa mereka. Generasi ini sangat aktif membicarakan tiga hal yaitu musik dan film, olahraga, dan IT (internet, sosial media, dan lainnya). Untuk mendekati generasi milenial ini sebaiknya menggunakan bahasa-bahasa mereka. Bahasa olahraga, bahasa musik, bahasa film, dan bahasa internet. Jangan berbicara soal politik terus menerus karena itu tidak akan masuk ke mereka. Meskipun kita bicara soal agama, tetapi bungkusnya adalah tiga hal itu. 

Kedua, generasi ini tidak suka diindoktrinasi. Mereka lebih suka jenis komunikasi yang dua arah seperti diskusi dan dialog. Tentu saja dengan menggunakan ustad atau kiai yang seumuran dengan mereka. Maka dari itu, sebaiknya NU mengorbitkan ustad-ustad muda. Secara keilmuan NU mendalam, tetapi kurang diorbitkan dan dikemas dengan bagus. 

Ketiga, aktif di media sosial. Teman-teman di NU harus aktif di media sosial. Kalau menulis status lima kali sehari, mbok ya satu atau dua status tersebut tentang amaliyah NU. Jangan semua status berisi tentang narsisme. Mungkin NU bisa menginisiasi gerakan satu status setiap hari tentang NU. Generasi milenial ini tidak suka yang bertele-tele, mereka lebih suka yang visual maka dibuatlah video-video pendek. 

Selasa 19 September 2017 9:3 WIB
Pendekatan Geopolitik untuk Akhiri Krisis Rohingya
Pendekatan Geopolitik untuk Akhiri Krisis Rohingya
Krisis etnis Rohingya sudah berlangsung ratusan tahun. Mereka hidup di negara yang tidak mengakui mereka sebagai warga negaranya. Bahkan, Myanmar menjuluki mereka sebagai imigran ilegal. Memang, awalnya kekisruhan yang terjadi terhadap etnis Rohingya kurang begitu kentara. Namun, setelah junta militer menguasai Myanmar tahun tujuh puluhan hingga saat ini, kekerasan terhadap etnis Rohingya di wilayahnya sendiri semakin menjadi-jadi. Sebagaimana yang dilaporkan, mereka mengalami persekusi, perkosaan, rumahnya dibakar, bahkan dibunuh. 

PBB merilis, sampai saat ini hampir satu juta etnis Rohingya mengungsi ke negara-negara lain seperti Bangladesh, India, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Mereka mengungsi entah sampai kapan karena krisis yang melanda mereka tak kunjung berakhir. 

Ada yang menyebut kalau pangkal dari krisis Rohingya itu karena agama, ada yang menyebut karena politik, dan ada yang juga yang menganggap kalau apa yang terjadi di Rohingya itu disebabkan oleh cadangan sumber daya alam yang ada di sana. Oleh karena itu, reaksi dan pendekatan pemberian bantuan kepada Rohingya pun berbeda-beda. 

Lalu, apa seharusnya yang dilakukan perdamaian yang berkelenjutan bagi etnis Rohingya itu bisa terwujud? Siapa saja yang seharusnya terlibat dalam mengakhiri krisis Rohingya?

Jurnalis NU Online A Muchlishon Rochmat berkesempatan mewawancarai Ketua Tim Kajian Rohingya GP Ansor Mahmud Syaltout terkait hal itu. Berikut petikan wawancaranya:

Bisa digambarkan kondisi etnis Rohingya dalam politik Myanmar itu seperti apa?

Dalam temuan kami, ada beberapa gelombang terkait dengan eksistensi etnis Rohingya di Myanmar. Mereka dulu dikenal dengan nama Arakhan dan membangun sebuah kerajaaan. Lalu mereka bermigrasi keluar ke Bangladesh. Pada masa kolonialisasi Inggris, mereka dianggap lebih membela Inggris. Oleh karena itu setelah Myanmar merdeka, mereka tersisih karena dinilai tidak memiliki kontribusi terhadap kemerdekaan Myanmar. Ada yang pergi, tetapi tidak seidikit pula yang tetap tinggal di wilayah Rakhine State tersebut.

Awal persekusi terjadi pada tahun tujuh puluhan saat junta militer Myanmar berhasil menguasai pemeritahan. Tahun 1974, ada Emergence Immigration Law atau Undang-Undang yang berusaha menertibkan imigran ilegal. Etnis dianggap sebagai imigran ilegal. Pada tahun tujuh puluhan, banyak etnis Rohingya yang migrasi kembali ke wilayah Rakhine. 

Kenapa mereka memilih migrasi kembali?

Karena pada tahun tujuh puluhan, blok-blok migas mulai beroperasi. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja. Mereka inilah orang-orang yang bersedia dibayar murah untuk melakukan pekerjaan kasar itu. Kedatangan kembali etnis Rohingya yang semakin banyak tersebut menimbulkan kecemburuan sosial bagi warga setempat. Lalu, dilahirkanlah Emergence Immigration Law tersebut.

Pada tahun itu juga, ada 25 kontrak blok migas yang ditandatangani dengan perusahaan migas asing. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, perusahaan asing dinasionalisasikan oleh pemerintah Myanmar. Bahkan, tahun enam lima perusahan asing diusir oleh pemerintah Myanmar. Tetapi tahun tujuh puluh empat, pemerintah membuka kontrak baru dengan perusahaan-perusahaan asing tersebut. 

Sampai tahun 1974 itu, etnis Rohingya belum mengalami persekusi?

Peraturan dan pendisiplinan tentang kewarganegaraan sudah mulai diterapkan tahun tujuh empat, tetapi belum masif. Tahun 1977, ada operasi militer dragon king operation. Operasi ini merupakan sensus terhadap penduduk Myanmar. Namun, sensus ini dilakukan oleh militer. Karena menyensusnya dengan menggunakan senjata, maka etnis Rohingya mulai mengalami persekusi. Meski demikian, banyak juga etnis Rohingya yang masih tetap tinggal di wilayah Rakhine tersebut. 

Tahun delapan puluh dan sembilan puluhan tidak terdengar persekusi terhadap etnis Rohingya?

Pada tahun 2013, ada kekerasan lagi yang menimpa etnis Rohingya. Kenapa terjadi lagi pada tahun 2013? Temuan kita menunjukkan bahwa pada tahun itu pipa minyak dan gas mulai beroperasi dari Shwe ke Kyauk Phyu dan dari Kyauk Phyu ke China. Pipa tersebut memiliki kapasitas yang besar. Gasnya saja  193 juta kubik kaki perhari. Minyaknya juga ribuan barel perhari.

Maka dari itu, perlu dilakukan pembersihan lahan dan dilakukanlah persekusi kepada orang-orang Rohingya. 

Tetapi tahun 2016 dan 2017 kenapa ramai lagi?

Temuan kami, pada tahun 2016 dan 2017 ada banyak blok di Rakhine State yang expired atau habis masa kontraknya. Ada Blok PSCM yang berada di pinggir Rakhine juga sedang ditawarkan. Jadi, ada blok besar yang ditawarkan dan di sisi lain ada blok-blok yang sedang habis masa kontraknya. Ada banyak kepentingan di sana.

Dengan kata lain, ada persoalan geopolitik di sana?

Menurut pembacaan kami, krisis Rohingya ada kaitan erat dengan persoalan geopolitik. Geopolitik itu pertarungan kekuasaan di suatu wilayah dengan orientasi menguasai wilayah tersebut dan orangnya. Jadi penguasannya wilayah, bukan sekedar kebencian terhadap suatu agama. Buktinya, umat muslim yang ada di wilayah lain di Myanmar aman-aman saja.

Artinya, persekusi, teror, dan genosida ada konteks kewilayahannya. Bahkan, orang-orang Rohingya yang mencoba kembali akan dibakar lagi rumahnya. Dengan demikian, wilayah tersebut memang dibersihkan. Berdasarkan data yang dirilis PBB, desa-desa yang dibakar itu sudah ditarget dan direcanakan. Oleh karena itu, ini bukanlah kerusuhan antar agama biasa tetapi ini sudah didisain oleh militer dan Negara Myanmar. Kalau mereka menggunakan pion atau memprovokasi yang lain, itu dimaksukan agar permasalahan sesungguhnya kabur atau tertutupi.  

Tetapi kan ada aksi saling tuduh, Pemerintah Myanmar mengatakan ini yang melakukan Rohingya sendiri, ARSA. Sementara pihak Rohingya mengaku ini dilakukan oleh Pemerintah Myanmar.

Isu terkait ARSA itu dikembangkan oleh Pemerintah Myanmar. ARSA bisa saja cuma reaksi. Mereka ditindas dan diopresi, lalu mereka melawan. Masalahnya kan bukan hanya itu, tetapi ini soal wilayah dan sumber daya. 

Bantuan kemanusiaan dari MSF Perancis yaitu pendirian sekolah-sekolah di Rakhine dibakar. Menurut saya, itu hampir tidak mungkin dilakukan oleh orang Rohingya sendiri. Indiskasi terkuat yang melakukan adalah militer. Kalau kita baca data-data yang dirilis PBB, dugaan kuta mereka juga mengarah kepada militer Myanmar sebagai pelakunya. Indiskasi terkuat yang melakukan adalah militer. Pemerintah Myanmar tidak mau jujur sebenarnya ada apa. 

Kalau demikian, apa yang menyebabkan etnis Rohingya yang berada di Rakhine terus bergejolak? 

Saat ini Rohingya atau Rakhine disebut dengan new frontier of oil and gas exploration and production. Saat ini, Myanmar memiliki cadangan gas 33 triliun kubik kaki. Itu 10 kali lipatnya Blok Mahakam atau bahkan malah lebih. Di Mahakam, kita berani geger-gegeran dengan Perancis untuk memperebutkan 3,2 triliun kubik kaki. 

Myanmar dibagi ke dalam empat empat lempeng geologis atau basing. Salah satunya disebut Rakhine coastal zone dan di sini terdapat cadangan minyak miliaran kubik barel. Sedangkan cadangan gas yang ada di Rakhine adalah 7,8 triliun kubik kaki atau dua kali lipatnya Blok Mahakam. Di sampin itu, juga ada pipa gas dan pipa minyak dengan ukuran yang sangat besar. Saat ini, di Myanmar ada 397 perusahaan migas. 

Jika melihat situasinya seperti itu, apa yang bisa dan seharusnya dilakukan oleh dunia internasional untuk menyelesaikan masalah Rohingya tersebut?

Kunci besarnya ada di China, India, Thailand, dan Korea Selatan. Kalau dunia internasional secara umum agak berat. Mereka mungkin mengutuk Myanmar, tetapi mereka tidak akan bisa mendorong lebih karena mereka juga memilikim blok migas di Myanmar. Kita harus mendorong dari pinggir.  

Lewat PBB pun akan susah untuk mendorong Myanmar menyelesaikan persoalan Rohingya. Lima anggota PBB yang memiliki hak veto yaitu Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, dan China memiliki blok migas di Myanmar.  

Bagaimana dengan ASEAN?

Perusahaan Myanmar pasti ada di situ. Brunei, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapur juga memiliki blok di Myanmar. Indonesia ada meski tidak signifikan. Seperti bagian services saja. Artinya, tujuh dari sepuluh negara ASEAN memiliki blok migas di sana. ASEAN akan melakukan pendekatan non-intervensi atau tidak mengintervensi dan menganggap ini sebagai urusan domestik. Maka dari itu, suara diplomasi negara-negara ASEAN kurang lebih sama seperti Indonesia. 

Menurut Anda, Apakah diplomasi yang dilakukan Indonesia terkait Rohingya sudah cukup? 

Indonesia sudah paling progresif, yang lainnya lebih memilih diam. Pemerintah sudah baik melakukan diplomasi kemanusiaan, tetapi tidak cukup karena itu hanya adressing issue dan hanya sebentar menyelesaikan masalah. Masyarakat Rohingya bisa makan, sekolah, mendapatkan obat-obatan, tetapi akar masalahnya bahwa mereka diusir dari tanahnya belum selesai.   

Kita memiliki tiga pendekatan strategi untuk melihat Rohingya itu seperti apa. Pertama, klaster Erdogan. Klaster ini merupakan sekelompok orang yang melihat Rohingya ini sebagai konflik agama. Kedua, klaster Jokowi. Klaster ini melihat kasus Rohingya lebih kepada masalah kemanusiaan. Ketiga, klaster Ansor. Klaster ini melihat bahwa apa yang terjadi di Rohingya bukan hanya sekedar kemanusiaan saja, tetapi ada persoalan geopolitik di sana. 
   
Bisa dijelaskan lebih detail ketiga pendekatan strategi tersebut?

Kalau menggunakan pendekatan agama, keuntungan terbesar didapatkan oleh Myanmar dan Rohingya sendiri malah rugi. Artinya, persekusi kepada mereka akan semakin keras karena orang-orang Indonesia atas nama agama ‘membantai’ yang lain. Sedangkan, dengan Pendekatan Jokowi Rohingya akan mendapatkan untung besar dibandingkan ke pemerintah Indonesia. Ini pendekatan yang tulus karena ingin membantu Rohingya. Tetapi ini tidak cukup karena hanya adressing issue dan hanya sebentar menyelesaikan masalah.    

Adapun Pendekatan Ansor, yang paling untung banyak adalah Rohingya. Pendekatan ini berorientasi untuk menyelesaikan masalahnya dan jangka panjang. Jadi, pendekatan geopolitik yang di-highlight GP Ansor adalah pendekatan yang paling tepat karena lebih memungkinkan untuk terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan.  

Jadi, apa yang seharusnya Pemerintah Indonesia lakukan terkait diplomasi Rohingya?

Yang kita inginkan adalah pemerintah Indonesia harus berani mengambil posisi lebih tegas dan mengambil kepemimpinan diplomasi Myanmar, terutama menggalang diplomasi dengan China, India, Thailand, da Korea Selatan dalam menyelesaikan persoalan Rohingya.

Ada pendapat yang menyebutkan bahwa Rohingya lebih membutuhkan bantuan politik daripada bantuan logistik. Bagaimana menurut anda?

Ujung akhir dari pendekatan kemanusiaan adalah logistik. Keuntungan pendekatan ini lebih kecil bagi Rohingya jika dibandingka dengan pendekatan geopolitik. Pendekatan Geopolitik adalah menggunakan semua instrumen dengan pressure atau tekanan-tekanan politik. Kita menyebutnya total diplomacy dan multy track diplomacy. Pendekatan ini lebih efektif menyelesaikan masalah dan mampu menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.   

Dilaporkan bahwa Aung San Suu Kyi menolak undangan PBB terkait dengan Konflik Rohingya. Bagaimana anda menanggapi itu?

Posisi Aun San Suu Kyi ini cukup dilematis. Suu Kyi masih merupakan tokoh sentral yang dibutuhkan oleh warga Rohingya. Menurut data yang kami dapatkan, partainya Suu Kyi merupakan satu-satunya pihak yang masih bisa diajak ngobrol oleh Rohingya. Orang-orang Rohingya masih bisa ngobrol dengan partainya Suu Kyi dari pada dengan partai koalisinya Suu Kyi ataupun partai oposisi. 

Selain sebagai State Councelor, Suu Kyi adalah menteri listrik dan energi. Jadi, yang menandatangi kontrak-kontran blok migas adalah Suu Kyi. Dia juga yang bertindak melakukan bagi-bagi jatah.

Ketika Suu Kyi ngomong untuk menghentikan kekerasan, maka militer akan menodongnya dan mengatakan bahwa yang menandatangangi blok migas dan pembangunan pipa adalah dia sendiri. 

Keadaan dilematis itu yang membuat Suu Kyi memilih diam?

Oleh karena itu, dia lebih banyak memilih untuk diam. Kalau dia tidak mendukung Rohingya, bagaimanapun juga minoritas Rohingya lebih memilih beraliansi secara politis dengan partainya. 

Suu Kyi berada dalam posisi terjepit. Terjepit sama militer, terjepit di sektor energi, terjepit dengan partainya yang ternyata lebih dekat dengan Rohingya. Akhirnya dia memilih untuk diam. Termasuk tidak menghadiri undangan dari PBB karena kalau dia hadir maka dia akan blunder dan bunuh diri.    

Selasa 12 September 2017 8:49 WIB
Krisis Rohingya, Bagaimana Seharusnya Bantu Mereka?
Krisis Rohingya, Bagaimana Seharusnya Bantu Mereka?
Ketua LPBINU M. Ali Yusuf.
Selama beberapa dekade terakhir, ratusan ribu orang etnis Rohingya mengungsi ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Mereka terpaksa meninggalkan tanah yang didiaminya selama puluhan bahkan ratusan tahun tersebut. 

Masalah mereka begitu pelik. Mereka mukim di wilayah Myanmar, tetapi Pemerintah Myanmar tidak mau mengakui mereka sebagai warga negara. Pun Bangladesh, meski mereka dianggap sebagai warga turunan etnis Bengalis tetapi nyatanya negara yang beribukotakan Dhaka itu juga tidak bersedia memberikan status kewargangeraan bagi etnis Rohingya. Iya, etnis Rohingya yang terusir adalah seorang tanpa status kewarganegaraan. 

Memang, faktor konflik Rohingya begitu kompleks sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli. Mulai dari persoalan etnis, politik, agama, hingga sumber daya alam. Sebetulnya, konflik Rohingya dengan Pemerintah Myanmar –atau dulu Kerajaan Burma- sudah berlangsung ratusan tahun. Mereka selalu dikucilkan karena minoritas dan dianggap bukan pribumi. 

Dalam hal ini, Jurnalis NU Online A. Muchlishon Rochmat mewawancarai Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) M Ali Yusuf agar krisis Rohingya dan ekses efeknya bisa dilihat dan disikapi dengan bijak. Berikut wawancaranya:

Bagaimana sebetulnya krisis Rohingya itu terjadi, Pak Ali?

Konflik Rohingya sudah berlangsung sejak lama bahkan sebelum ada Negara Burma atau sekarang menjadi Myanmar. Awalnya konflik persaingan etnis. Dulu namanya Arakan dan sekarang Rakhine dan di sisi lain Rohingya. Pada masa penjajahan Inggris, etnis-etnis tersebut diadu domba.

Pada awal Myanmar merdeka, ada konsensus. Di Myanmar ada tujuh suku dan daerah diserahkan kepada suku-suku masing-masing. Rakhine State diserahkan kepada suku Rakhine karena pada waktu itu suku Rohingya minoritas. Awalnya mereka hidup rukun sampai junta militer berkuasa. Lalu, ada isu tentang kewarganegaraan tahun 1970-an. Sejak saat itu, suku Rohingnya dipertanyakan asal usulnya. Padahal hampir semua adalah suku pendatang, termasuk suku Burmis.

Saat junta militer Myanmar berkuasa hingga saat ini, konflik Rohingya semakin menjadi-jadi. Pemerintah Myanmar juga gagal model toleransi atau tidak melakukan upaya untuk menyatukan dan merekatkan antar warga di Rakhine. 

Apakah ada faktor lain selain pertarungan etnis? 

Ada juga faktor politiknya. Suku Rakhine adalah suku yang terpinggirkan di Myanmar. Selain terpinggirkan, mereka juga miskin dan mendapatkan tantangan dari suku Rohingya. Jadi konfliknya disebabkan banyak faktor. Dimulai dari kemiskinan, politik, sosial.

Apa yang harus dilakukan agar konflik Rohingya bisa terselesaikan?

Yang paling penting adalah memberikan Myanmar kebebasan untuk menyelesaikan persoalannya. Myanmar juga seharusnya diberikan masukan yang produktif dan jangka panjang. Terutama memberikan pemahaman kepada militer bahwa penggunaan kekerasan itu tidak bisa dibenarkan, menghormati hak asasi manusia, mengedepankan persatuan, dan saling memahami.

Pemerintah Myanmar juga seharusnya merekatkan militer dan suku-suku yang bertikai itu. Termasuk mengakui suku Rohingya sebagai warga resmi Myanmar.

Sampai saat ini suku Rohingya tidak ada yang diakui sebagai warga negara Myanmar?

Ada puluhan ribu bahkan ratusan suku Rohingya yang sudah diakui sebagai warga Myanmar. Mereka mungkin saja tersebar di kota-kota besar di Myanmar. Kalau Rakhine itu kan di pinggiran. Artinya, pengakuan terhadap suku Rohingya sebagai warga negara Myanmar sudah pernah dilakukan. Seharusnya ini harus dilanjutkan. Namun sayangnya, Konstitusi tahun 1982 itu yang membuat junta militer dan itu masih digunakan hingga hari ini.

Lalu, bagaimana seharusnya kita sebaiknya menyikapi isu Rohingya ini, pak? Mengingat juga ada yang menggunakan isu Rohingya untuk alat politisasi?

Kalau kita cinta Rohingya, maka kita harus membantu mereka. Pertama, dengan berdonasi untuk mereka karena itu yang paling dibutuhkan mereka. Kedua, mendorong pemerintah agar lebih pro-aktif mengadvokasi dan mendorong Pemerintah Myanmar untuk memberikan solusi jangka panjang seperti pemberian status kewaraganegaraan bagi suku Rohingya. 

Kita tidak bisa hanya menyalahkan Aung San Suu Kyi, negara ini, atau negara itu. Indonesia kurang begini, negara-negara Islam kurang begitu. Mereka adalah negara yang berdaulat maka negara lain juga harus melakukan hal-hal yang menurut mereka bisa diterima. 

Sejauh ini, apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sudah tepat?

Saya kira Pemerintah Indonesia cukup pro-aktif dan positif. Hasilnya sudah bisa dirasakan. Hubungan baik antara Indonesia dan Myanmar menghasilkan kontribusi yang baik. Termasuk saat terjadi konflik di Myanmar, mereka masih mau mendengar saran dan kritik dari Pemerintah Indonesia. 

Menurut Pak Ali, ke depan apakah mungkin Pemerintah Myanmar mengakui suku Rohingya sebagai warga negaranya?

Tujuan akhir atau target dari penyelesaian kasus Rohingya adalah diakuinya mereka sebagai warga negara Myanmar. Namun itu membutuhkan waktu yang panjang dan Pemerintah Myanmar tidak bisa serta merta langsung menerimanya. Karena orang Myanmar secara umum sudah tidak suka dengan Rohingya. Begitupun dengan Rohingya, selama ini mereka merasa sangat diintimidasi dan didiskriminasi oleh Pemerintah Myanmar. 

Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia dan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) mendorong Pemerintah Myanmar dan merencanakan program antar masyarakat yang berkonflik bisa berinteraksi dan memulihkan kembali semangat persaudaraan antar mereka. 

Untuk mengakui suku Rohingya sebagai warga negara Myanmar yang sah masih jauh?

Kalau masalah kewarganegaraan itu membutuhkan proses karena untuk melakukan itu maka Konstitusi Myanmar harus dirubah. Sedangkan untuk merubah suatu konstitusi maka membutuhkan waktu yang panjang. Apalagi belum ada political will dari tokoh-tokoh Myanmar untuk melakukan itu. 

Bagaimana anda melihat reaksi dunia terhadap kasus Rohingya, terutama masalah kewarganegaraan?

Selama ini, saya melihat hanya Pemerintah Indonesia yang memberikan solusi jangka panjang. Rata-rata mereka hanya mengecam dan bahkan tidak memberikan bantuan. Seharusnya kita mencari cara yang halus dan bisa diterima Pemerintah Myanmar sehingga mereka bersedia mendengarkan masukan-masukan. 

Pemerintah di luar Myanmar mendorong Pemerintah Myanmar untuk berubah. Kita dorong untuk lebih demokratis, maju, terbuka, dan memahami suku Rohingya.

Saat ini, konflik Rohingnya sudah parah karena sudah dikait-kaitkan dengan sensitivitas agama. Kalau dulu hanya menggunakan sensitivitas etnik dan ekonomi.   

Efek dari konflik Rohingya adalah semakin maraknya pengungsi. Mereka mengungsi ke berbagai negara, terutama ke Bangladesh dan bahkan sampai ke Indonesia. Bagaimana persoalan pengungsi ini diselesaikan?

Indonesia sangat men-support para pengungsi Rohingya. Meskipun Indonesia belum meratifikasi terkait dengan pengungsi luar negeri tetapi pemerintah daerah sangat mendukung. 

Yang perlu dipikirkan bersama adalah efek dari kejadian terakhir tanggal 25 Agustus. Yaitu hampir 300 ribu suku Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Sebelumnya sudah ada 400 ribu. Sehingga totalnya adala 700 ribu. Bangladesh sendiri sangat tidak siap karena ia negara miskin, memiliki problem sosial ekonomi yang banyak. 

Oleh karena itu, harus dicari solusi bersama karena kalau mereka dipaksakan menetap di Bangladesh maka ia tidak akan mampu. Bangladesh itu kan termasuk salah satu negara termiskin juga.

Ada usulan untuk menaturalisasi pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia, bagaimana anda melihat itu?

Menurut saya itu harus diteliti dan dicek lagi terkait dengan konstitusi atau regulasi yang ada di Indonesia. Sejauh memungkinkan saya rasa tidak masalah tetapi Indonesia juga memiliki problem yang banyak soal kesejahteraan penduduk. Itu juga harus dipikirkan. Jangan sampai hanya berniat baik untuk membantu Rohingya tetapi lupa memikirkan permasalah kesejahteraan masyarakat Indonesia. Meski tidak resmi menerima pengungsi Rohingya, beban anggaran negara luar biasa.    

Terkait dengan aksi-aksi solidaritas untuk Rohingya yang digelar di Indonesia seperti demo, membakar bendera Myanmar, bahkan mengepung Borobudur. Apakah itu sudah tepat? 

Pertama, kita harus melakukan pendekatan yang bisa diterima oleh Myanmar sehingga mereka bersedia mendengar saran dan kritik kita. Kedua, memberikan bantuan kemanusiaan bagi mereka yang kena dampaknya karena saran dan kritik saja tidak cukup. Kalau kita hanya demo dan tidak memiliki langkah dan solusi yang konkrit sama saja itu tidak membantu mereka. Karena tidak ada gunanya kita demo di depan Dubes Myanmar.

Faktanya, warga Rohingya di Myanmar semakin berkurang. Oleh sebab itu, kalau mau demo Pemerintah Myanmar, mereka juga tidak ada persoalan karena memang warga Rohingya di sana tinggal sedikit. Maka dari itu, perlu langkah-langkah konkrit sehingga mereka bisa hidup layak dan diakui. Itu harus melibatkan dua negara: Bangladesh dan Myanmar. Apakah Myanmar bisa menerima balik kembali atau tetap di Bangladesh. 

Ada yang mengaitkan konflik Rohingya dengan isu agama sehingga ada ormas yang menggalang orang untuk jihad ke sana. Bagaimana anda menanggapai hal itu?

Saya kira jihadnya bukan untuk perang tetapi jihad bagaimana membantu mereka untuk merubah nasib mereka agar menjadi lebih baik lagi. Ada banyak cara seperti mengadvokasi negara-negara Islam untuk mempengaruhi Myanmar agar merubah kebijakannya atau mendukung Bangladesh agar bisa menerima mereka.

Kalau mereka dipaksakan untuk tinggal di Myanmar, tetapi kalau Myanmar tidak juga menerima mereka terus mau apa. Jadi yang dilakukan seharusnya solutif. Saat ini, Myanmar cukup diuntungkan karena warga Rohingya sudah keluar.

Yang juga perlu dilakukan adalah bagaimana menjaga koehesifitas sosial hubungan antara pengungsi dan warga asli Bangladesh. Jangan sampai ada konflik baru karena ada perasaan yang pengungsi mendapatkan bantuan sementara yang warga asli tidak meski mereka juga miskin.
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG