IMG-LOGO
Nasional

Alfamart Tawarkan Kerjasama Laboratorium Enterpreneur di Sekolah-sekolah NU

Rabu 1 November 2017 8:20 WIB
Bagikan:
Alfamart Tawarkan Kerjasama Laboratorium Enterpreneur di Sekolah-sekolah NU
Jakarta, NU Online
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, melalui Direktur Corporate Affair Solihin, menyampaikan wacana pendirian laboratorium wirausaha di sekolah-sekolah yang dimiliki NU.

Hal itu disampaikan Solihin bersamaan penyerahan simbolis dana donasi uang kembalian pelanggan Alfamart periode September 2017 kepada NU Care-LAZISNU di Gedung PBNU, Selasa (31/10).


Menurutnya praktik di laboratorium tersebut bisa membekali siswa. 

“Laboratorium ini sebagai pengenalan pengetahuan dan praktik. Juga untuk memberikan pengalaman kerja,” kata Solihin.

“Para siswa yang sudah lulus dan ingin meneruskan bekerja, akan ditampung (sebagai karyawan Alfamart),” ujarnya.

Laboratorium bernama Kelas Alfamart, disebut Solihin sudah dididirikan di beberapa sekolah. Pelibatan siswa kelas X (1 SMA) dilakukan di kelas tersebut.

Pada kelas tersebut digunakan kurikulum resmi dari Pemerintah. Laboratorium (berupa warung) juga disediakan di sekolah-sekolah yang menerapkan Kelas Alfamart.

“Pada bulan Maret di Sleman Presiden resmikan itu (Kelas Alfamart),” Solihin menambahkan. (Kendi Setiawan)

Bagikan:
Rabu 1 November 2017 23:59 WIB
Israel Semakin Tekan Palestina, Ini yang Seharusnya Dilakukan
Israel Semakin Tekan Palestina, Ini yang Seharusnya Dilakukan
Bendera Palestina (Media Indonesia)
Jakarta, NU Online
Mantan Pelapor Khusus untuk Situasi Hak Asasi Manusia di Palestina Makarim Wibisono mengatakan, kehidupan orang Palestina begitu sangat memprihatinkan. Mereka tidak bisa pindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya tanpa mendapatkan izin dari pihak Israel. Bahkan, suplai makanan dan air pun dikontrol oleh pihak Israel. 

“Orang Palestina tidak boleh pergi dari satu tempat ke tempat lainnya (meski masih berada dalam wilayah Palestina),” kata Makarim di Universitas Indonesia (UI) Salemba Jakarta, Rabu (1/11).

Makarim menjelaskan, pemukiman di Yerusalem diperketat dengan dibangun tembok-tembok yang membatasi dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Sehingga ketika seorang Palestina hendak pindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya harus memakan waktu yang cukup lama, selain harus mendapatkan izin.

“Perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh dua puluh menit bisa sampai satu dua jam,” urainya.

Menurut dia, apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina semakin mengkhawatirkan seperti peningkatan jumlah pemukiman yang tidak sah di Yerusalem Timur dan mengusir penduduk Palestina untuk keluar dari wilayah tersebut.

“Dengan cara membatasi ruang gerak penduduk Palestina, pajak yang tinggi, membatasi akses ke Masjid Al-Aqsa, dan membuat pagar yang tinggi,” jelasnya.

Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan dunia internasional sudah menyatakan bahwa mengecam apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Meski demikian, Israel sepertinya tidak menghiraukan mereka dan terus melakukan persekusi dan penindasan terhadap orang-orang Palestina serta terus melakukan perluasan wilayah.

Menurut Makarim, pihak Israel lebih takut apabila mereka dilaporkan kepada dewan hak asasi internasional karena telah melakukan pelanggaran hak asasi terhadap warga Palestina daripada melakukan boikot atau hanya sekedar mengecam mereka.

“Dukungan masyarakat internasional sebaiknya fokus pada hak-hak penduduk Palestina, yang hidup di bawah pendudukan di Yerusalem Timur, dan bagaimana perlindungan mereka,” terangnya. (Muchlishon)      

Rabu 1 November 2017 23:0 WIB
Indonesia Sudah Seharusnya Mendukung Palestina, Mengapa?
Indonesia Sudah Seharusnya Mendukung Palestina, Mengapa?
Jakarta, NU Online
Direktur Sekolah Kajian Ilmu Stratejik dan Global Universitas Indonesia (UI) Muhammad Luthfi Zuhdi mengatakan, Indonesia sudah seharusnya terus-menerus memberikan dukungan kepada Palestina sampai negara tersebut benar-benar mendapatkan kemerdekaannya. Bagi Luthfi, setidaknya ada dua hal mengapa Indonesia harus melakukan itu. Pertama, Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Di Konstitusi Indonesia tersebut disebutkan bahwa penjajahan harus dihapuskan di muka bumi ini.

“Di Pembukaan UUD 1945 tertulis bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” kata Luthfi saat menjadi pembicara dalam acara seminar internasional bertemakan 50th Year of Occupied Palestinian Territories di Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Rabu (1/11).

Kedua, Palestina mendukung kemerdekaan Indonesia. Tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Salah satu syarat Indonesia diakui sebagai negara merdeka adalah adanya pengakuan dari negara lainnya. Di dalam sejarahnya, Mesir adalah negara bangsa yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun, perlu diketahui bahwa Pelestina adalah yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia.

Menuurut Luthfi, Mufti Besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia melalui Radio Berlin berbahasa Arab pada 6 September 1944. 

“Seorang saudagar kaya Palestina Muhammad Ali Taher menyerahkan seluruh uangnya untuk Indonesia,” jelasnya. 

Luthfi menjelaskan, masyarakat Indonesia memiliki solidaritas yang tinggi terhadap masyarakat Palestina. Begitupun sebaliknya. Hal itu bukan hanya disebabkan karena kesamaan agama kedua bangsa tersebut, namun juga karena faktor kemanusiaan. (Muchlishon)
Rabu 1 November 2017 22:21 WIB
LKSB Jelaskan Problem Mendasar Bangsa Indonesia
LKSB Jelaskan Problem Mendasar Bangsa Indonesia
Jakarta, NU Online
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Bangsa (LKSB) Abdul Ghopur menerangkan, prinsip-prinsip kebangsaan, kenegaraan serta kewarganegaraan semakin hari semakin jauh dari generasi muda.

“Bahkan jauh lebih menjauh setelah dikobarkannya reformasi Mei 1998,” jelasnya dalam acara peringatakan Harlah ke-5 LKSB yang dibarengi peluncuran buku Indonesia Rumah Kita dan Refleksi Sumpah Pemuda, Selasa (31/10) di Gedung PBNU Jakarta.

Menurutnya, ada banyak jawaban, tetapi yang terpenting adalah karena; pertama, problem Indonesia sesungguhnya adalah keberlangsungan manajemen negara pasca kolonial yang tak mampu menegakkan kedaulatan hukum, memberikan keamanan dan keadilan bagi warganya. 

Di dalam ketiadaan keadilan, keamanan dan perlindungan hukum bagi individu untuk mengembangkan dirinya, orang lebih nyaman berlindung di balik warga-tribus (tribalisme, premanisme, koncoisme dan sektarianisme) ketimbang warga-negara. 

“Persoalan ekonomi-politik yang bersumber dari manajemen negara yang korup menyisakan kelangkaan dan ketimpangan alokasi sumberdaya di rumah tangga kebangsaan,” kata Ghopur.

Menurutnya, jika aparatur negara hanya sibuk mengamankan kekuasaan dan dapurnya sendiri, maka individu akan segera berpaling ke sumber-sumber tribus sebagai upaya menemukan rasa aman. 

“Di sini persoalan ekonomi-politik yang objektif disublimasikan ke dalam bentrokan identitias yang subjektif,” terangnya.

Kedua, sambung Ghopur, kita belum siap menerima keragaman. Padahal, keragaman bangsa bisa menjadi kekayaan jika negara mampu menjalankan fungsinya sebagai, apa yang disebut Mohammad Hatta, “panitia kesejahteraan rakyat.”

“Padahal, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD ’45 (Proklamasi 17 Agustus 1945) adalah fakta sejarah bangsa Indonesia yang tidak dapat diingkari dan wajib kita jaga dan rawat, setia sekaligus menolak segala bentuk dan paham apa pun yang berseberangan bahkan bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara,” urai Ghopur. (Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG