IMG-LOGO
Nasional

Kiai Maruf Amin: Sikap Intoleran dan Kesenjangan Ekonomi Jadi Tantangan Bangsa Indonesia Kini


Sabtu 4 November 2017 20:05 WIB
Bagikan:
Kiai Maruf Amin: Sikap Intoleran dan Kesenjangan Ekonomi Jadi Tantangan Bangsa Indonesia Kini
Bandarlampung, NU Online
Saat hadir dan memberikan Tausiyah kebangsaan pada pra Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2017 yang diselenggarakan di Lampung, Sabtu (4/11). Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin mengingatkan dua hal yang saat ini menjadi tantangan kehidupan bangsa Indonesia.

Yang pertama, menurutnya, adalah radikalisme dan sikap intoleran yang disebarkan oleh kaum takfiri. Kelompok yang sering menyalahkan dan mengafirkan orang selain golongannya ini bersumber pada pemahaman yang tektualis terhadap sumber-sumber nash agama.

"Syariat agama lebih banyak berasal dari ijtihad dari pada nash karena perubahan zaman maka perlu terus ada ijtihad dari para ulama sepanjang waktu," tegasnya pada acara yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandarlampung.

Ia mengatakan pula bahwa pemahaman statis pada teks tanpa melihat konteks realita zaman bukan merupakan karakteristik Islam khususnya di Indonesia.

Oleh karenanya dalam Munas dan Konbes kali ini akan dibahas dan dirumuskan beberapa hal terkait radikalisme melalui kontra radikalisme dan deradikalisme.

"NU bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia. Dulu NU melawan penjajah, sekarang jihad NU melawan radikalisme dan Intoleran. Ini komitmen NU terhadap bangsa dan negara. Islam di Indonesia adalah Islam yang welcome, Islam yang moderat," tegas Kiai Ma'ruf.

Sikap menyejukkan inilah yang membuat Islam di Indonesia dan NU khususnya banyak diterima di level internasional. Dunia Internasional melihat Islam di Indonesia penuh kedamaian dengan fakta banyak sekali perbedaan keyakinan antarmasyarakat yang dapat bersanding dan hidup dengan damai.

Tantangan yang kedua, menurutnya, adalah kesenjangan ekonomi yang sangat nampak di Indonesia. Menurutnya, hal ini dikarenakan pola pengembangan dan kebijakan ekonomi terdahulu yang memberikan peluang lebih banyak kepada yang kuat. Hal ini tidak akan terjadi jika pemberdayaan ekonomi dimulai dari bawah.

"Ada upaya pemerintah untuk mengikis kesenjangan ekonomi dengan redistribusi aset dan kemitraan," katanya seraya memberikan contoh melalui program pemerintah berupa pendirian lembaga keuangan mikro berbasis pesantren. (Muhammad Faizin/Alhafiz K)

Bagikan:
IMG
IMG