IMG-LOGO
Taushiyah
MUNAS-KONBES NU 2017

Khutbah Iftitah Rais ‘Aam di Munas dan Konbes NU 2017

Kamis 23 November 2017 13:51 WIB
Bagikan:
Khutbah Iftitah Rais ‘Aam di Munas dan Konbes NU 2017
Rais 'Aam PBNU KH Ma'ruf Amin menyampaikan Khutbah Iftitaf Munas-Konbes NU (Foto: Ahmad Labib/NU Online)

الحمد لله الذي بحمده يفتتح كل رسالة ومقالة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى صاحب النبوة والرسالة، وعلى آله وأصحابه الهادين من الضلالة. أما بعد

Yth Presiden RI, Bapak Ir. H. Joko Widodo
Yth Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara
Yth Para Menteri Kabinet Kerja
Yth Bapak Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi
Yth Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, baik jajaran mustasyar, syuriah, tanfidziyah, a’wan, lembaga, dan banom.
Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah.

Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama2017 yaitu pertemuan minimal dua kali diantara dua muktamar untuk mengevaluasi pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam muktamar yang lalu dan menyiapkan pelaksanaan program hingga muktamar mendatang, serta merespon permasalahan aktual yang terjadi pada saat ini. 

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden yang telah berkenan hadir dan membuka secara resmi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2017. Hal itu menunjukkan perhatian besar Bapak Presiden kepada Nahdlatul Ulama. 

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar di Indonesia mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengawal negara dan bangsa dari berbagai ancaman. Tanggung jawab tersebut harus diemban dengan penuh kesadaran oleh semua pengurus NU di setiap tingkatan dan mengajak warga Nahdliyin untuk dengan penuh keikhlasan mengemban tanggung jawab tersebut.

Melalui mars Syubbanul Wathan yang terus-menerus dikumandangkan di lingkungan NU antara lain menyatakan “Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu” karena akan berhadapan dengan santri-santri NU. Kalau pada masa yang lalu NU telah berusaha menjaga dan mengawal negara melalui fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Rais Akbar PBNU Hadratussyekh Hasyim Asyari yang menyatakan bahwa hukum memerangi kaum penjajah adalah wajib yang kemudian dijadikan Resolusi Jihad oleh PBNU sehingga mendorong masyarakat terutama para santri untuk melawan Belanda sehingga terjadi perang 10 November dan dinyatakan sebagai hari pahlawan. Alhamdulillah tanggal 22 Oktober lahirnya Resolusi Jihad akhirnya juga dinyatakan sebagai Hari Santri Nasional oleh Bapak Presiden Ir. Joko Widodo pada tahun 2015 walaupun sesudah 70 tahun dari peristiwa terjadinya Resolusi Jihad. Untuk itu, kepada presiden RI Joko Widodo kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya.

Salah satu ancaman yang kita hadapi sekarang ini menurut kami adalah radikalisme dan intoleran. Radikalisme adalah kelompok yang ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945 dengan dasar yang lain. Sedangkan kelompok intoleran adalah kelompok yg dapat merusak keutuhan bangsa.

Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama ini akan membahas upaya-upaya yang sistematis dan terencana dalam menanggulangi bahaya radikalisme dan intoleransi tersebut, yang kemudian dirumuskan menjadi program kerja NU dan rekomendasi Munas/Konbes.

Nahdlatul Ulama tetap istiqamah dalam posisi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945 dari setiap upaya pembelokan arah oleh kelompok-kelompok radikalis agama ataupun sekuler, ekstrimis kanan ataupun kiri, kelompok separatis dan teroris, serta kelompok intoleran. Bagi NU Pancasila dan NKRI sudah final.

Bapak Presiden serta hadirin-hadirat yang kami hormati,

Tantangan berikutnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara adalah terkait ekonomi yang berkeadilan. Saat ini, kesenjangan ekonomi di negeri ini sudah sangat terasakan. Bagian terbesar asset ekonomi di negeri ini dikuasai oleh segelintir orang. Sedangkan bagian terbesar masyarakat memperebutkan “remah-remah” sisanya. Hal ini bisa menjadi bom waktu dan bisa memantik terjadinya konflik horizontal yang laten. Oleh karena itu, perlu ada upaya sungguh-sungguh yang terencana untuk mengikis kesenjangan tersebut.

Kami mengapresiasi Bapak Presiden yang telah memerintahkan kepada jajarannya untuk mengambil langkah dan upaya guna mengikis kesenjangan tersebut. Paradigma baru dalam kebijakan ekonomi yang lebih memprioritaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah harus terus didorong dan diformalkan menjadi program utama pemerintah. Ide Presiden memberlakukan kebijakan redistribusi aset dan kemitraan antara usaha kecil-menengah dengan pengusaha besar merupakan terobosan yang perlu diformalkan menjadi kebijakan negara.

Nahdlatul Ulama mendukung upaya yang telah dilakukan presiden tersebut. Sebagai ormas yang besar, NU berkepentingan dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Karena sebagian besar warga Nahdliyin adalah masyarakat kecil dan menengah tersebut.

Munas Alim Ulama ini akan menjadikan masalah tersebut sebagai salah satu materi pembahasan. Regulasi yang menyebabkan terbukanya peluang kepemilikan asset secara berlebihan akan dikaji secara kritis dan akan dibuat rekomendasi adanya regulasi baru yang memperkuat kebijakan redistribusi aset. 

Munas juga akan merumuskan dari perspektif ajaran agama, bagaimana distribusi aset dilakukan, sejauh mana negara berkewajiban mengatur terkait dengan penguasaan asset dan tanah yang berkeadilan, sehingga tidak terjadi adanya penguasaan asset dan tanah yang berlebihan oleh sekelompok orang, padahal di sisi lain banyak masyarakat yang tidak memilikinya. Munas akan merumuskan upaya apa saja yang akan dilakukan oleh NU terkait dengan masalah ini.

Bapak Presiden serta hadirin-hadirat yang kami hormati,

Munas dan Konbes juga akan membahas tentang penguatan organisasi NU, agar secara jam’iyah dapat menjalankan tugas-tugas besar terkait kebangsaan dan keumatan. Revitalisasi, konsolidasi, dan fungsionalisasi (REKONFU) setiap potensi yang dimiliki oleh jam’iyah merupakan upaya yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga NU sebagai ormas yang besar bisa memberikan sumbangsih yang besar pula kepada bangsa dan negara. Terlebih NU sebagai jam’iyah saat ini berada pada penghujung 100 tahun pertama dan akan memasuki 100 tahun kedua. Dalam sebuah hadis disebutkan:

« إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها »

“Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini setiap ujung seratus tahun orang yang memperbarui agama mereka.”

Dalam berjam’iyah, hadis tersebut dapat ditangkap semangat dan konteksnya. Di setiap seratus tahun akan ada orang yang melakukan gerakan pembaruan (harakah tajdidiyah). Nahdlatul Ulama saat ini berada pada penghujung usia seratus tahun, dan setelah itu akan memasuki babak baru fase seratus tahun kedua. Karena itu, kita para pengurus NU di setiap tingkatan harus siap bekerja lebih keras untuk menguatkan jam’iyah kita ini. Kita perbarui semangat kita untuk tetap mengusung cara berfikir dan beragama ala NU (fikrah nahdliyah). Kita perbarui semangat gerakan ke-NU-an (harakah nahdliyyah) di setiap tingkatan organisasi. Kita siapkan runway yang kuat, sehingga diharapkan di awal 100 tahun kedua, Nahdlatul Ulama sudah bisa take off dan tinggal landas secara mulus dan tanpa hambatan berarti.

Bapak Presiden serta hadirin-hadirat yang kami hormati

Demikianlah kiranya sambutan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat dijabarkan melalui persidangan Munas dan Konbes NU ini. Kami berdoa semoga permusyawaratan ini diridhai  oleh Allah SWT dan dapat merumuskan hasil-hasil yang baik. 

Selanjutnya, mohon berkenan Bapak Presiden memberikan sambutannya, dan dilanjutkan membuka secara resmi Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar NU tahun 20017.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq  
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Mataram, November 2017
Rais ‘Aam,


Prof. DR. KH. Ma’ruf Amin

Bagikan:
Selasa 17 Oktober 2017 17:0 WIB
Pidato Amanat Ketum PBNU untuk Hari Santri 2017
Pidato Amanat Ketum PBNU untuk Hari Santri 2017
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengirimkan surat kepada pengurus NU di tingkat wilayah, cabang, termasuk lembaga dan badan otonomnya di seluruh Indonesia tentang peringatan Hari Santri Nasional.

Surat tersebut dilampiri isi pidato Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. PBNU mengimbau surat ini dibacakan dalam apel Hari Santri yang digelar serentak di berbagai wilayah di Tanah Air pada 22 Oktober 2017. 

Berikut isi utuh dari pidato bersebut:

Amanat Ketua Umum PBNU pada Peringatan Hari Santri 
Tanggal 22 Oktober 2017


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا 
ومولانا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

أما بعد 

Hari ini tahun ketiga Keluarga Besar Nahdlatul Ulama dan seluruh rakyat Indonesia memperingati Hari Santri. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri tanggal 22 Oktober 2015 yang bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 Hijriyah merupakan bukti pengakuan negara atas jasa para ulama dan santri dalam perjuangan merebut, mengawal, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Pengakuan terhadap kiprah ulama dan santri tidak lepas dari Resolusi Jihad yang dikumandangkan Hadlaratus Syeikh KH. Hasyim Asy’ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama, pada 22 Oktober 1945. Di hadapan konsul-konsul Nahdlatul Ulama seluruh Jawa-Madura, bertempat di Kantor Hoofdbestuur Nahdlatoel Oelama di Jl. Boeboetan VI/2 Soerabaja, Fatwa Resolusi Jihad NU digaungkan dengan pidato Hadlaratus Syeikh yang menggetarkan: 

..Berperang menolak dan melawan pendjadjah itoe fardloe ‘ain (jang haroes dikerdjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempoean, anak-anak, bersendjata ataoe tidak) bagi jang berada dalam djarak lingkaran 94 km dari tempat masoek dan kedoedoekan moesoeh. Bagi orang-orang jang berada diloear djarak lingkaran tadi, kewadjiban itoe djadi fardloe kifayah (jang tjoekoep kalaoe dikerdjakan sebagian sadja…).”  

Tanpa Resolusi Jihad NU dan pidato Hadlaratus Syeikh yang menggetarkan ini, tidak akan pernah ada peristiwa 10 November di Surabaya yang kelak diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Kiprah santri teruji dalam mengokohkan pilar-pilar NKRI berdasarkan Pancasila yang bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Santri berdiri di garda depan membentengi NKRI dari berbagai ancaman. Pada 1936, sebelum Indonesia merdeka, kaum santri menyatakan Nusantara sebagai Dârus Salâm. Pernyataan ini adalah legitimasi fikih berdirinya NKRI berdasarkan Pancasila. Tahun 1945, kaum santri setuju menghapuskan tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tahun 1953, kaum santri memberi gelar Presiden Indonesia, Ir. Soekarno, sebagai Waliyyul Amri ad-Dlarûri bis Syaukah, pemimpin sah yang harus ditaati dan menyebut para pemberontak DI/TII sebagai bughat yang harus diperangi. Tahun 1965, kaum santri berdiri di garda depan menghadapi rongrongan ideologi komunisme. Tahun 1983/1984, kaum santri memelopori penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa-bernegara dan menyatakan bahwa NKRI sudah final sebagai konsensus nasional (mu’âhadah wathaniyyah). Selepas Reformasi, kaum santri menjadi bandul kekuataan moderat sehingga perubahan konstitusi tidak melenceng dari khittah 1945 bahwa NKRI adalah negara-bangsa—bukan negara agama,bukan negara suku—yang mengakui seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, dan golongan. 

Kenyataan ini perlu diungkapkan untuk menginsyafkan semua pihak, termasuk kaum santri sendiri, tentang saham mereka yang besar dalam berdiri dan tegaknya NKRI. Tanpa kiprah kaum santri, dengan sikap-sikap sosialnya yang moderat (tawassuth), toleran (tasâmuh), proporsional (tawâzun), lurus (i’tidâl), dan wajar (iqtishâd), NKRI belum tentu eksis sampai sekarang. Negeri-negeri Muslim di Timur Tengah dan Afrika sekarang remuk dan porak poranda karena ekstremisme dan ketiadaan komunitas penyangga aliran Islam wasathiyyah. 

Momentum Hari Santri hari ini perlu ditransformasikan menjadi gerakan penguatan paham kebangsaan yang bersintesis dengan keagamaan. Spirit “nasionalisme bagian dari iman” (حب الوطن من الايمان) perlu terus digelorakan di tengah arus ideologi fundamentalisme agama yang mempertentangkan Islam dan nasionalisme. Islam dan ajarannya tidak bisa dilaksanakan tanpa tanah air. Mencintai agama mustahil tanpa berpijak di atas tanah air, karena itu Islam harus bersanding dengan paham kebangsaan. Hari Santri juga harus digunakan sebagai revitalisasi etos moral kesederhaan, asketisme, dan spiritualisme yang melekat sebagai karakter kaum santri. Etos ini penting di tengah merebaknya korupsi dan narkoba yang mengancam masa depan bangsa. Korupsi dan narkoba adalah turunan dari materialisme dan hedonisme, paham kebendaan yang mengagungkan uang dan kenikmatan semu. Singkatnya, santri harus siap mengemban amanah, yaitu amanah kalimatul haq. Berani mengatakan “iya” terhadap kebenaran walaupun semua orang mengatakan “tidak” dan sanggup menyatakan “tidak” pada kebatilan walaupun semua orang mengatakan “iya”. Itulah karakter dasar santri yang bumi, langit dan gunung tidak berani memikulnya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Ahzaab ayat 72.

Hari ini santri jugahidup di tengah dunia digital yang tidak bisa dihindari. Internet adalah bingkisan kecil dari kemajuan nalar yang menghubungkan manusia sejagat dalam dunia maya. Ia punya aspek manfaat dan mudharat yang sama-sama besar. Internet telah digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan dakwah Islam, tetapi juga digunakan untuk merusak harga diri dan martabat seseorang dengan fitnah dan berita hoaks. Santri perlu ‘memperalat’ teknologi informasi sebagai media dakwah dan sarana menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan serta mereduksi penggunaannya yang tidak sejalan dengan upaya untuk menjaga agama (حفظ الدين والعقل), jiwa (حفظ النفس), nalar (حفظ العقل), harta (حفظ المال), keluarga (حفظ النسل), dan martabat(حفظ العرض) seseorang. Kaidah fikih: al-muhâfadhah ala-l qadîmis shâlih wa-l akhdzu bi-l jadîdi-l ashlah senantiasa relevan sebagai bekal kaum santri menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.

Selamat Hari Santri 2017. Santri kuat, NKRI hebat.


شكرا ودمتم في الخير والبركة والنجاح
والله الموفق إلى أقوم الطريق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


Jakarta, 22 Oktober 2017


Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj, MA.
Ketua Umum

Kamis 15 Juni 2017 18:17 WIB
Pernyataan Resmi PBNU Menolak Kebijakan Sekolah 5 Hari
Pernyataan Resmi PBNU Menolak Kebijakan Sekolah 5 Hari

السّــــــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Mencermati kebijakan tentang Hari Sekolah yang di dalamnya menetapkan lima hari sekolah/delapan jam sehari (Full Day School), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menegaskan:

1. Mendukung sepenuhnya pentingnya pendidikan karakter sebagaimana termaktub dalam nawacita untuk dilaksanakan dalam bentuk kebijakan-kebijakan kreatif yang selaras dengan wisdom lokal yang tumbuh sesuai dengan kultur di masyarakat, sehingga tidak menimbulkan gejolak. Dalam hal ini, negara perlu mengarfirmasi usaha-usaha pembentukan karakter masyarakat tersebut. Pembentukan Karakter dengan penambahan waktu atau jam sekolah merupakan dua hal berbeda. Pembentukan karakter tidak secara otomatis bisa dicapai dengan jalan menambahkan jam sekolah.

2. Dilihat dari perspektif regulasi, kebijakan baru lima hari sekolah /delapan jam belajar (Full Day School) di sekolah bertentangan dengan Undang-undang:

a. Pasal 51 UU Sisdiknas tentang “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”. Dengan demikian, kebijakan tersebut, tidak senafas dengan UU Sistem Pendidikan Nasional yang selama ini cukup demokratis dan memandirikan satuan-satuan pendidikan untuk mengembangkan model pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesiapan sekolah/madrasah masing-masing.  

b. Jika berkaca terhadap ketentuan waktu kerja guru sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU tentang Guru dan Dosen: (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. (2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, maka kebijakan lima hari sekolah /delapan jam belajar di sekolah berpotensi besar kepada jumlah jam mengajar guru di sekolah melampaui batasan yang telah diatur dalam UU yang dimaksud.

3. Lewat kajian mendalam dan pemantauan intensif yang kami lakukan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas sekolah belum siap dalam rangka menerima kebijakan lima hari sekolah/delapan jam pelajaran (Full Day School). Kesiapan itu menyangkut banyak hal antara lain terkait fasilitas yang menunjang kebijakan lima hari sekolah/delapan jam pelajaran (Full Day School).

4. Alasan penerapan lima hari sekolah/delapan jam belajar (Full Day Schoo)l yang didasarkan pada asumsi bahwa anak-anak kota seharian penuh ditinggalkan oleh orang tuanya sehingga dikhawatirkan terjerumus dalam pergaulan bebas tidak sepenuhnya benar, sebab pada kenyataanya kota-kota besar di Indonesia tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi, nilai-nilai, dan pendidikan agama yang sudah berlangsung selama ini.

5. Tidak semua orang tua peserta didik bekerja sehari penuh, utamanya mereka yang di pelosok bekerja sebagai petani dan nelayan yang separuh waktunya dalam sehari tetap bisa dipakai bersama-sama dengan putra-putri mereka. Belajar tidak selalu identik dengan sekolah. Interaksi sosial peserta didik dengan lingkungan tempat tinggalnya juga bagian dari proses pendidikan karakter sehingga mereka tidak tercerabut dari nilai-nilai adat, tradisi, dan kebiasaan yang sudah berkembang selama ini.

6. Tindakan menggeneralisir bahwa seluruh siswa mengalami masa-masa sendirian di tengah penantian terhadap orang tua mereka yang sedang bekerja adalah tidakan yang keliru. Jawaban ini beranjak dari realitas masyarakat urban dan perkoataan. Asusmsi ini berasal dari pemahaman yang keliru bahwa seluruh orang tua siswa adalah pekerja kantoran. Padahal, jumlah masyarakat perkotaan hanyalah sejumput saja. Sisanya adalah mereka yang bekerja di sektor informal seperti petani, pedagang, nelayan dan lain sebagainya.

7. Mengingat tingginya gejolak serta keresahan yang terjadi di masyarakat di atas maka dengan ini PBNU meminta kepada Presiden untuk mencabut (membatalkan) kebijakan lima hari sekolah (Full Day School).
 

Jakarta, 15 Juni 2017

والله الموفّق إلى أقوم الطّريق
السّــــــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA                                       DR. Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini

Sabtu 27 Mei 2017 5:32 WIB
Pesan Ramadhan PBNU: Tingkatkan Kualitas Ibadah dan Peduli Sesama
Pesan Ramadhan PBNU: Tingkatkan Kualitas Ibadah dan Peduli Sesama
Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1438 H, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan. Semoga di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bangsa Indonesia umumnya dan masyarakat muslim khususnya, senantiasa mendapatkan keberkahan dalam menjalankan segala aktivitasnya.

Bulan suci Ramadhan adalah syahrus shiyam. Bulan diwajibkannya berpuasa. Puasa adalah ibadah yang sangat istimewa. Syariatnya telah ada sejak masa umat terdahulu. Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah 183:

يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa.”

Bulan suci Ramadhan adalah momentum yang tepat bagi kita semua untuk senantiasa meningkatkan ibadah, bermuhasabah, merefleksikan diri serta terus berusaha memperbaiki kekeliruan dan kesalahan yang telah kita perbuat, disengaja atau pun tidak. Bulan Ramadhan merupakan bulan pembakaran hawa nafsu. Mari bersama-sama berlatih dan menggembleng diri untuk berjihad mengalahkan hawa nafsu diri kita sendiri. 

Begitu beratnya melawan hawa nafsu tersebut, Rasulullah menyebutnya sebagai jihad akbar. Sebuah hadits menerangkan;

رجعتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الأكبر فقيل وماجهاد الأكبر يارسول الله؟ فقال جهاد النفس (رواه البيهقي)


“Kalian semua pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran besar. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah saw. Apakah gerangan pertempuran besar itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab "jihad (memerangi) hawa nafsu.”

Bulan Ramadhan merupakan syahrul qur’an. Marilah kita memperbanyak membaca dan sekaligus meningkatkan kualitas perenungan makna dan kandungannya. Membaca saja tidak cukup, kita harus belajar untuk terus merenungkan kandungan dan makna Al-Quran agar kita tidak jatuh ke dalam pemahaman yang salah. Sebuah hadist menerangkan:

يخرج في أخر الزمان  قوم أحدث الأسنان سفهاء الأحلام يقرأون القرأن لايجاوز تراقيهم يقولون من خيرالبرية  يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية (رواه الترمذي)

“Akan keluar di akhir jaman kelak suatu kaum yang berusia muda dan lemah akalnya. Mereka membaca Al-Qur’an namun tidak sampai melewati tenggorokannya. Mereka berkata dengan sebaik-baik perkataan manusia, namun mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya”

Bulan Ramadhan merupakan syahrun najat, bulan pembebasan dari siksa api neraka. Marilah kita selalu berlomba-lomba meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita. Berusaha menjadi manusia yang berguna bagi kehidupan sesama. Berusaha menjadi hamba yang memiliki kesalehan ritual dan sekaligus kesalehan sosial. 

Bulan Ramadhan merupakan syahruj judd, bulan kedermawanan. Marilah kita mengasah sensitivitas kita dengan jalan menyisihkan sebagian harta yang kita punya untuk kita bagikan, kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. 

Marilah kita tingkatkan jalinan persaudaraan dengan jalan saling menghormati, baik antar sesama maupun dengan yang berbeda. Hindari dan hentikan caci maki. Hindari dan hentikan saling menghujat di media sosial. Hindari dan hentikan saling mengolok dan membeci. Mari hormati perbedaan dan junjung tinggi persatuan.

Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran 103:

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

“Dan perpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah bercerai berai”

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak segenap umat Islam dan warga Nahdliyin untuk menyalurkan sedekah dan zakatnya kepada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Nahdlatul Ulama ( NU CARE LAZIS-NU). InsyaAllah rezeki kita akan semakin lancar dan berkah.

Jakarta, 26 Mei 2017

والله الموفّق إلى أقوم الطّريق

السّــــــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA
Ketua Umum

DR. Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini
Sekretaris Jenderal

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG