IMG-LOGO
Trending Now:
Nasional

Ketika Arab Saudi dan Iran Bertemu di Munas-Konbes NU

Jumat 24 November 2017 15:1 WIB
Bagikan:
Ketika Arab Saudi dan Iran Bertemu di Munas-Konbes NU
Dubes Arab Saudi (kanan) dan Dubes Iran (empat dari kanan)
Mataram, NU Online
Di media massa, warta tentang Arab Saudi dan Iran didominasi oleh berita "permusuhan". Yang pertama sering diidentikkan dengan Wahabi sementara yang kedua adalah Syiah. Tapi, di forum Nahdlatul Ulama kedua negara yang sedang berseteru itu justru bertemu dan duduk sejajar.

Di upacara pembukaan Musyawarah  Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2017, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Usamah bin Muhammad Abdullah Al Syuaibi dan Duta Besar Iran untuk Indonesia Valiollah Mohammadi datang sebagai tamu. Meski tak persis berdampingan, keduanya duduk berdekatan dan di deretan kursi yang sama.

Bersama ribuan hadirin lain, konsul dari dua negeri Muslim itu tampak khusyuk mengikuti rangkaian acara pembukaan. Bahkan, keduanya rela berdiri hingga tiga kali dalam sesi melantunkan mars Yalal Wathan, Shalawat Badar, dan lagu Indonesia Raya. Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj menyambut hangat seluruh duta besar.

"Terima kasih banyak kepada segenap utusan dari berbagai negara atas kehadirannya. Selamat datang, semoga Allah membalas kebaikan Anda sekalian," sapa Kiai Said dalam bahasa Arab.

Presiden Joko Widodo yang hadir untuk membuka secara resmi Munas-Konbes NU 2017 mengaku merasakan kesejukan setiap hadir di forum NU.

"Begitu masuk, yang ada suasanan dingin dan sejuk, apalagi saya berada di tengah para alim ulama NU. Begitu juga waktu masuk ke pesantren NU suasannya sejuk," ujar Jokowi. Menurutnya, Indonesia kini sedang dilihat oleh negara lain sebagai negara yang netral.

Ketua PBNU H Iqbal Sullam mengatakan, PBNU cukup dekat dan sering mengundang pihak kedutaan dari berbagai negara, tak terkecuali Arab Saudi dan Iran. NU ingin menjadi jembatan dari dua negara itu sebagai ormas yang berada di tengah.

"Apalagi saya melihat konflik antara Arab Saudi dan Iran adalah konflik temporer, bukan selamanya. Ada momen-momen tertentu mereka saling berkomunikasi dengan baik," tambahnya.

Hadir pula dalam kesempatan itu Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, Menpora Imam Nahrawi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. (Mahbib)
Tags:
Bagikan:
Jumat 24 November 2017 23:55 WIB
MUNAS-KONBES NU 2017
Distribusi Lahan, Pemerintah Harus Buat Payung Hukum
Distribusi Lahan, Pemerintah Harus Buat Payung Hukum
Mataram, NU Online
Salah satu program pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat adalah distribusi lahan. Inti dari program ini adalah untuk terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia terutama dalam penguasaan dan kepemilikan tanah. Isu ini lalu menjadi buah bibir di masyarakat. Bukan masyarakat tidak setuju dengan kebijakan distribusi lahan, namun yang menjadi persoalan adalah konsep dasar dan mekanisme pendistribusian lahan.

Hal ini menjadi salah satu bahasan Komisi Bahtsul Masail Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2017 di Mataram, Jumat (24/11).

“Karena sudah dicanangkan, maka usulan komisi adalah agar presiden membuat payung hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum,” kata Pimpinan Komisi Qonuniyyah atau Perundang-Undangan Zaini Rahman di Pesantren Darul Falah.

Ia menjelaskan, usulan-usulan dari para peserta musyawarah akan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pertanahan. Ada beberapa poin yang menjadi titik tekan dalam Rancangan Undang-Undang Distribusi Lahan untuk Kesejahteraan Rakyat. Pertama, negara harus tegas dalam hal pembatasan kepemilikan dan penggarapan lahan. Baginya, tanah itu adalah milik negara dan seharusnya difungsikan untuk memakmurkan rakyat.

“Kedua, proses dan skema distribusi lahan harus transparan. Dan yang ketika, harus jelas siapa yang menjadi penerimanya,” jelasnya.

Selain itu, komisi juga mengusulkan agar penerima tanah bukan hanya individu saja, namun juga lembaga seperti koperasi petani, pesantren, kelompok adat, dan lain sebagainya. 

Ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan di Indonesia sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari data yang menyebutkan bahwa lahan seluas 35,8 juta hektar hanya dikuasai 513 perusahaan pemegang konsesi hutan. Sedangkan, 56 persen dari jumlah petani di Indonesia hanya memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 persen. (Muchlishon Rochmat) 
Jumat 24 November 2017 22:2 WIB
MUNAS-KONBES NU 2017
Rangkap Jabatan Politik Jadi Pembahasan Hangat Komisi Organisasi
Rangkap Jabatan Politik Jadi Pembahasan Hangat Komisi Organisasi
Mataram, NU Online 
Rangkap jabatan menjadi pembahasan hangat di Komisi Organisasi yang berlangsung di pondok pesantren Nurul Islam, Jalan Swasembada, Kekalik, Sekarbela, Kota Mataram, Jumat (24/11).  

Di sidang itu di bagi ke dalam dua bagian, Sub Komisi A dan Sub Komisi B. Sub Komisi A membahas penerimaan dan pemberhentian anggota, pengesahan dan pembekuan kepengurusan, rangkap jabatan, dan perangkat organisasi.

Sementara Sub Komisi B membahas wewenang dan tugas pokok organisasi pengurus, peraturan tata cara rapat organisasi, peraturan tentang pengukuran kenerja organisasi, daan pedoman administrasi organisasi.

Rangkap jabatan yang dibahas di Sub Komisi A yang dibahas terdiri dari tiga macam, yaitu pertama, rangkap jabatan di internal NU, baik di NU sendiri, lembaga dan banomnya. Misalnya seseorang menjadi pengurus PWNU, dalam waktu yang sama, ia menjabat di salah satu lembaga PBNU.  

“Itu sudah tidak ada lagi kompromi. Harus ditertibkan karena itu akan menghambat regenerasi NU,” tegas Andi Najmi seusai memimpin sidang, sesaat sebelum maghrib waktu Indonesia Tengah.  

Jalan keluar bagi seseorang yang rangkap jabatan itu, ia dipersilakan memilih salah satu. Jika ia tidak memilih salah satu, maka, oleh tim verifikasi diputuskan jabatan tertingginya. 

“Hal itu dilakukan tim verifikasi di tingkatannya masing-masing,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU itu. “Tim itu dibatasi untuk melakukan keputusan selama 180 hari kerja,” lanjutnya. 

Kedua, rangkap jabatan politik. Di Anggaran Rumah Tangga (ART) yang berlaku saat ini, pengurus harian tidak boleh merangkap jabatan dengan pengurus harian partai politik atau badan otonom yang berafiliasi partai politik. 

Kedua, jabatan yang dipilih (mandatori) di semua tingkatan mulai dari PB, PW, hingga Ranting, tidak boleh merangkap jabatan publik seperti presiden, gubernur, bupati, anggota DPR. 

Pada Konbes ini, penyusun draf Komisi Organisasi mengajukan perluasan. Artinya, tidak hanya mandatori yang tidak boleh merangkap jabatan publik, tetapi hal itu ditolak. 

“Pembahasan itu alot karena antara kelompok yang mendukung draf dan yang menolak,” lanjut Andi.  

Kelompok yang mendukung isi draf, menilai hal itu sangat baik untuk kemajuan NU ke depan, agar tidak terjadi seorang pengurus NU tidak punya waktu untuk mengurusi NU. Di sisi lain, jika terjadi rangkap jabatan, akan terjadi kerancuan di lapangan, misalnya kapan dia sebagai seorang pengurus part politik, kapan dia sebagai pengurus NU. 

Sementara yang menolak, sebaiknya saat ini memakai keputusan Muktamar Jombag terlebih dahulu, tetap ke Anggaran Rumah Tangga yang ada. Persoalan itu sebaiknya dibawa ke muktamar yang akan datang. 

Ketiga, rangkap jabatan dengan organisasi bertentangan NU seperti yang anti-Pancasila atau anti-Aswaja. Bahkan, dalam hal ini peserta sidang sepakat hal itu bukan hanya berlaku bagi pengurus, tapi juga bagi anggota. (Abdullah Alawi)

Jumat 24 November 2017 21:45 WIB
MUNAS-KONBES NU 2017
Pentingnya Kaderisasi bagi Penguatan NU
Pentingnya Kaderisasi bagi Penguatan NU
Matraman, NU Online
Untuk meningkatkan mutu kader-kader NU di semua lini, PBNU terus mengkampanyekan pentingnya kaderisasi. Pelaksanaan kaderisasi adalah amanah resmi Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur tahun 2015.

Dalam AD/ART NU Bab XIII Pasal 39 ayat 4-7 dijelaskan bahwa syarat untuk menjadi pengurus cabang NU, PWNU dan PBNU harus sudah mengikuti pendidikan kader atau kaderisai yang dibuktikan dengn sertifikat kader NU.

Poin-poin tersebut terungkap saat Sidang Pleno Kedua pada Munas Konbes NU 2017, Kamis (23/11) malam di pelataran Masjid Islamic Center NTB.

Ketua PBNU didampingi Sekjen PBNU pada kesempatan tersebut, menjelaskan kaderisasi dilaksanakan melalui Madrasah Kader NU yang di-launching secara resmi pada Juni 2016. MKNU kemudian  secara resmi menjadi bagian dari suprastruktur kadeeisasi NU di semua lini dan tingkatkan.

Sejauh ini pelaksanaan Madrasah kader NU di berbagai daerah sudah menghasilkan beberapa angkatan alumni. Hingga November 2017, madraha kader NU sudah terselenggara di 20 titik, dengan luar Jawa sebgaia fokus prioritasnya.

Beberapa materi yang disampaikan adalah relasi NU terhadap perkembangan ideologi dan gerakannya; arah, cita-cita dan strategi perjuangan NU; relasi dan respons NU terhadap negara; arah, cita-cita dan program perjuangan NU 2015-2020.

Selain itu juga strategi pembangunan dan pemberdayaan ekonomi NU, literasi media, kekuaatan dan tantangnnya.

Madrasah kader NU langsung dipandu oleh instruktur dan fasilitator dai PBNU. (Kendi Setiawan)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG