IMG-LOGO
Taushiyah

Hasil Lengkap Rekomendasi Munas dan Konbes NU 2017

Sabtu 25 November 2017 11:25 WIB
Bagikan:
Hasil Lengkap Rekomendasi Munas dan Konbes NU 2017
REKOMENDASI
MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA
DAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA
NTB, 23-25 NOVEMBER 2017

Latar Belakang
Indonesia tengah menghadapi berbagai ujian kebangsaan yang tercermin dari lunturnya nasionalisme, maraknya penggunaan sentimen SARA dalam kehidupan sosial-politik, menjamurnya radikalisme dan sektarianisme, serta maraknya korupsi dan terorisme yang berimpit dengan gejala kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.   

NU melihat persoalan ketimpangan telah menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan nasional. Kekayaan dimonopoli segelintir orang yang menguasai lahan, jumlah simpanan uang di bank, saham perusahaan, dan obligasi pemerintah. Menurut World Bank (2015), Indonesia adalah negara ranking ketiga tertimpang setelah Rusia dan Thailand. Gini rasio mencapai 0,39 dan indeks gini penguasaan tanah mencapai 0,64. 1% orang terkaya menguasai 50,3 persen kekayaan nasional, 0,1% pemilik rekening menguasai 55,7% simpanan uang di bank. Sekitar 16 juta hektar tanah dikuasai 2.178 perusahaan perkebunan, 5,1 juta hektar di antaranya dikuasai 25 perusahaan sawit. Jumlah petani susut dari 31 juta keluarga tani menjadi 26 juta, dua pertiganya adalah petani yang terpuruk karena penyusutan lahan dan hancurnya infrastruktur pertanian. 15,57 juta petani tidak punya lahan. Meningkatnya ketimpangan secara nyata mengancam sendi-sendi kebangsaan karena selain faktor paham keagamaan, ketimpangan ekonomi adalah lahan subur berseminya ekstremisme dan radikalisme. 

Radikalisme agama saat ini merupakan kecenderungan global yang terjadi bukan hanya pada masyarakat Islam, tetapi pada berbagai agama. Salah satu penyumbangnya adalah politik populisme yakni kecenderungan kelompok mayoritas menuntut privilese atas posisinya sebagai mayoritas. Di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, kelompok white supremacist merasa lebih berhak atas negara daripada kelompok lainnya. Di Asia, mayoritarianisme muncul dalam bentuk identitas kelompok agama. Di dalam kelompok mayoritas agama, muncul kelompok ekstrem yang mendorong terjadinya radikalisasi agama seperti ekstrem Buddha di Myanmar, ekstrem Hindu di India, dan militan Muslim di Timur Tengah dan Asia. Populisme dapat menjurus kepada terorisme atau eksklusivisme. Praktek eksklusivisme agama, meski tidak melakukan teror atau kekerasan, berpotensi menciptakan ketegangan masyarakat dan konflik antarumat Islam karena menuding kelompok lain sebagai pelaku bid’ah. 

Indonesia dikenal sebagai negeri Muslim demokratis dengan ciri Islam moderat. Indonesia perlu mengekspor Islam Nusantara dengan partisipasi aktif sebagai penyeru perdamaian, toleransi, dan keadilan di ranah regional dan internasional. Indonesia perlu lebih aktif terlibat dalam penyelesaian isu kemanusiaan regional seperti kasus Rohingya di Myanmar.

Sebagai negeri dengan populasi terbesar keempat setelah China, India, dan Amerika, Indonesia diramalkan akan mengalami bonus demografi dengan penduduk usia produktif yang menggerakkan ekonomi dari sisi konsumsi dan produksi. Namun, gejala gizi buruk kronis (stunting) dapat membuyarkan bonus demografi menjadi bencana demografi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus stunting tertinggi di Asia dan menduduki posisi ke-17 dari 117 negara di dunia dengan 27,5% bayi di Indonesia mengalaminya (Data Kementerian Kesehatan 2016). Kasus stunting lebih banyak ditemukan pada masyarakat desa (42,1%) dengan status pendidikan rendah (41,8%). Selain oleh rendahnya kemampuan daya beli terhadap makanan bergizi, stunting  juga disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunnya produktivitas, yang pada gilirannya mengerem laju pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kemiskinan, dan ketimpangan sosial. 

Pemberdayaan harus dimulai dari pendidikan yang memartabatkan manusia. Pendidikan harus difasilitasi negara yang diperoleh sebagai hak dasar warga negara, bukan komoditas atau sektor jasa yang diperjualbelikan. Alokasi wajib 20% APBN untuk pendidikan patut diapresiasi, tetapi pemenuhan hak dasar warga dalam bidang pendidikan masih jauh panggang dari api. Kesenjangan mutu pendidikan dan kesenjangan mutu layanan bukan hanya terjadi antara sekolah negeri dengan swasta, sekolah umum dengan sekolah madrasah, tetapi juga kesenjanagan antara kota dan desa, Jawa dan luar Jawa. Kendatipun dana APBN yang dialokasikan untuk pendidikan sudah cukup besar, tetapi belum teralokasikan secara efektif sehingga belum menghasilkan pendidikan berkualitas. Menurut Bank Dunia (Oktober 2017), Indonesia masih butuh waktu 45 tahun untuk menyamai tingkat literasi negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) dan 75 tahun mengejar prestasi ilmu pengetahuan dan sains. 

Pesantren adalah salah satu institusi tertua yang mengajarkan pendidikan karakter dan paham keagamaan yang ramah dan moderat. Jumlahnya kini mencapai 28.961 unit dengan jumlah santri mencapai 4.028660. Namun, pesantren belum mendapat tempat terhormat dalam sistem pendidikan nasional. Belum ada regulasi dan instansi khusus yang membidangi dan mengatur pendidikan pesantren dan lembaga keagamaan. NU menyambut baik terbitnya Peraturan Presiden No. 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang mengakomodasi aspirasi komunitas madrasah, tetapi konsepsi pendidikan karakter perlu secara khusus merujuk kepada pesantren sebagai role model sebagaimana dinyatakan oleh Ki Hadjar Dewantara (pendiri Taman Siswa) dan Dr. Soetomo (pendiri Boedi Oetomo) yang mengakui pesantren sebagai sistem ideal pendidikan karakter bangsa.

Rekomendasi

Berdasarkan pokok-pokok narasi di atas, Nahdlatul Ulama perlu mengeluarkan rekomendasi dalam sejumlah bidang.

Ekonomi dan Kesejahteraan

1. Pemerintah perlu mengawal agenda pembaruan agraria, tidak terbatas pada program sertifikasi tanah, tetapi redistribusi tanah untuk rakyat dan lahan untuk petani. Agenda pembaruan agraria selama ini tidak berjalan baik karena Pemerintah tidak punya komitmen kuat menjadikan tanah sebagai hak dasar warga negara. Pemerintah perlu segera melaksanakan program pembaruan agraria meliputi:

a. Pembatasan penguasaan tanah/hutan;
b. Pembatasan kepemilikan tanah/hutan;
c. Pembatasan masa pengelolaan tanah/lahan;
d. Redistribusi tanah/hutan dan lahan terlantar;
e. Pemanfaatan tanah/hutan dan lahan terlantar untuk kemakmuran rakyat;
f. Penetapan TORA (Tanah Objek Agraria) harus bersifat partisipatoris, melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak bersifat top down;
g. Data TORA harus akurat;
h. Perlu dibentuk Badan Otorita ad hoc yang bertugas mengurus restrukturisasi agraria;
i. Perlu dukungan instansi militer dan organisasi masyarakat sipil.  

2. Pemerintahan perlu memberikan perhatian lebih kepada pembangunan pertanian dengan mempercepat proses industrialisasi pertanian dengan menempuh sejumlah langkah yang dimulai dengan pembagian lahan pertanian dan pencetakan sawah baru, peningkatan produktivitas lahan, perbaikan dan revitalisasi infrastruktur irigasi, proteksi harga pasca panen, perbaikan infrastruktur pengangkutan untuk mengurangi biaya logistik, dan pembatasan impor pangan, terutama yang bisa dihasilkan sendiri di dalam negeri. Pemerintah perlu menjalankan program pro-petani sepertipemberdayaan koperasi petani, kredit usaha petani, asuransi petani (menghadapi ekternalitas dan perubahan iklim), peningkatan kapasitas petani, inovasi teknologi pertanian, penciptaan pasar dan nilai tambah komoditas, penciptaan lahan pertanian, riset pertanian, dan menyiapkan lahirnya petani-petani baru.

3. Pemerintah perlu konsistem menempuh strategi pembangunan ekonomi inklusif yang menciptakan link antara makroekonomi dan mikroekonomi, antara sektor penghasil barang dan sektor jasa, antara pasar modal dan pasar riil, antara perbankan dengan sektor usaha dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), antara daratan dan lautan, antara kota dan desa, antara Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT).

4. Pemerintah perlu mengendalikan liberalisasi perdagangan dengan mengerem perkembangan bisnis retail di tingkat kecamatan/desa karena berpotensi merampas lapak ekonomi rakyat. Menjamurnya bisnis ritel modern di berbagai pelosok negeri telah menjadi ancaman bagi usaha warung-warung kecil di daerah. 

5. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang diarahkan untuk penguatan dan perlindungan kegiatan perekonomian sektor informal agar tidak rentan terhadap ekternalitas (penertiban, penggusuran, volatilitas harga dan lainnya). Sektor informal terbukti mampu menyelematkan perekonomian nasional di saat krisis, tetapi tidak punya daya tawar di hadapan institusi perbankan, lembaga keuangan non-bank, produsen, dan pemerintah sehingga tidak punya jaminan kelangsungan usaha. 

6. Pemerintah perlu mendukung program ekonomi warga melalui kebijakan dan anggarandengan: (i) melakukan perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran dan ketimpangan dengan menciptakan iklim usaha mikro-menengah-besar yang kondusif dan meningkatkan kualitas angkatan kerja khususnya yang menyasar santri; (ii) menjaga stabilitas harga dengan intervensi pasar dan daya beli masyarakat dengan optimalisasi dana desa untuk pemberdayaan ekonomi warga, program padat karya dan program cash-transfer; (iii) memberikan kemudahan izin, akses permodalan dan perlindungan harga kepada produsen lokal skala menengah-kecil baik yang formal maupun yang informal; (iv) mendukung langkah-langkah NU dan organisasi sosial dalam upaya pemberdayaan ekonomi warga, baik dari sisi anggaran maupun program.

Pencegahaan dan Penanggulangan Radikalisme

1. Pemerintah perlu bersikap dan bertindak tegas untuk mengatasi persoalan radikalisme dengan tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Karena itu, diperlukan strategi nasional (STRANAS) yang komprehensif meliputi aspek agama, pendidikan, politik, keamanan, kultural, sosial-ekonomi, dan lingkungan berbasis keluarga.

2. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama perlu mengambil peran lebih aktif sebagai leading sector dalam strategi nasional penanganan radikalisme agama, terutama mengawasi perkembangan aliran keagamaan dan mengembangkan sistem respons dini terhadap aliran keagamaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. 

3. Pemerintah perlu menjadikan pendidikan sebagai garda depan pencegahan radikalisme melalui penguatan pendidikan karakter berwawasan moderatisme dalam implementasi kurikulum, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, dan pengelolaan program strategis seperti bidik misi dan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan).

4. Revitalisasi Pancasila sebagai falsafah bangsa dengan mengoptimalkan peran UKPPIP (Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila) dalam pemantapan ideologi Pancasila di lingkungan aparatur sipil negara (ASN), kementerian dan lembaga-lembaga negara (K/L), BUMN, dan TNI/Polri.

5. Partai politik dan politisi harus berhenti menggunakan sentimen agama dalam pertarungan politik praktis. Memainkan sentimen agama untuk perebutan kekuasaan 5 tahunan merupakan tindakan tidak bertanggungjawab yang dapat mengoyak kelangsungan hidup bangsa.

6. Aparat penegak hukum harus menjamin hak konstitusional warga negara dan tidak tunduk kepada tekanan kelompok radikal, serta tegas menindak terhadap: 

a. setiap tindakan pelanggaran hukum yang mengatasnamakan agama, terutama ujaran kebencian (hate speech) dan hasutan untuk melakukan kekerasan (incitement to violence) agar tidak semakin lepas kendali.

b. Penggunaan sentimen agama dalam pertarungan politik praktis oleh partai politik dan politisi agar dapat menjadi efek jera.

7. Organisasi-organisasi Islam Indonesia perlu memperkuat jaringan Islam moderat yang selama ini sering dijadikan teladan dunia Islam dan role model bagi masyarakat dunia. 

Kesehatan dan Kesejahteraan

1. Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya promotif pencegahan dan penanggulangan masalah gizi khususnya stunting di seluruh wilayah Indonesia demi masa depan generasi bangsa yang lebih berkualitas. 

2. Pemerintah  perlu melakukan sinergi lintas sektor dan lintas program agar tercipta keterpaduan  upaya penanggulangan stunting. Pemerintah perlu bekerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat dalam upaya pencegahan stunting

3. Mengajak lembaga dan organisasi keagamaan untuk secara aktif mengkampanyekan pencegahan stunting terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (sejak anak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun) dan mendorong upaya peningkatan  kesehatan dan  gizi bagi masyarakat Indonesia. 

4. Mengajak kiai dan ulama seluruh Indonesia untuk  meningkatkan kesadaran masyarakat tentang  gizi ibu dan gizi anak melalui berbagai kegiatan dakwah. 

5. Menyerukan kepada masyarakat untuk memastikan pemberian gizi terbaik bagi ibu hamil dan anak terutama masa usia di bawah 2 tahun, dengan memperhatikan asupan gizi selama kehamilan, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan dan melanjutkan pemberian ASI selama 2 tahun serta pemberian makanan pendamping ASI padat gizi sejak bayi berusia 6 bulan.

6. Pemerintah perlu memperhatikan secara serius terhadap kaum disabilitas dengan menyediakan berbagai akses dan kemudahan di segala bidang agar mereka bisa mendapat kesempatan seperti orang normal pada umumnya.

Pendidikan

1. Pemerintah perlu melakukan kebijakan afirmatif dengan segera membuat UU tentang  Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan sebagaimana termuat dalam Ketetapan DPR RI Nomor 7/DPR-RI/II/2016 -2017 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 nomor rut 43. Regulasi tersebut perlu mengatur peningkatan mutu pesantren  dan lembaga pendidikan agama agar dapat berperan lebih aktif dalam menangkal ekstremisme dan radikalisme. 

2. Pemerintah perlu membentuk Kementerian Urusan Pesantren sebagai langkah promotif memajukan pesantren  dan pendidikan keagamaan melalui kebijakan, program, dan anggaran.

3. Melakukan revisi dan revitalisasi UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memungkinkan upaya peningkatan mutu guru tidak dihambat oleh UU Otonomi Daerah.

4. Pemerintah perlu menindaklanjuti Perpres No. 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui kebijakan operasional dan anggaran di sekolah dan madrasah tanpa membeda-bedakan sekolah negeri dan swasta.

5. Pemerintah perlu membuat metode dan aplikasi pendidikan untuk kaum disabilitas.

Politik Dalam Negeri dan Internasional

1. KPK:

a. KPK masih diperlukan keberadaannya dan perlu dilindungi dari serangan berbagai pihak, karena itu Pemerintah perlu mengonsolidasikan kekuatan aparatur pemerintahan dan partai-partai pendukung pemerintah untuk ikut dalam barisan penegakan dan penguatan pemberantasan korupsi oleh KPK.

b. Pengawasan yang ketat terhadap politik uang (money politics) dan korupsi terhadap pelaksanaan pilkada oleh semua pihak dengan melibatkan secara intensif lembaga-lembaga penegak hukum termasuk KPK. 

c. Memberi sanksi berat kepada siapa saja yang terlibat dalam politik uang dan  korupsi dalam pelaksanaan Pilkada.

d. Memperketat persyaratan dan kriteria track record dan success story calon Kepala Daerah yang bersih dari korupsi dan telah memiliki pengalaman melakukan perbaikan lembaga-lembaga tertentu yang berorentasi pada keterbukaan, kejujuran, dan keadilan.  

e. Melibatkan lembaga-lembaga masyarakat atau masyarakat sipil secara formal dalam pelaksanaan pilkada 2018 dengan tujuan untuk mereduksi politk uang dan korupsi.

2. Myanmar

a. Pemerintah perlu mengambil sikap lebih tegas kepada pemerintah Myanmar atas perlakuannya yang tidak patut bukan hanya kepada etnis Rohignya, tetapi juga kepada suku-suku minoritas lain yang tertindas di Myanmar. Indonesia perlu memanfaatkann posisinya untuk menekan negara-negara anggota ASEAN agar lebih bersikap tegas terhadap semua aksi kekeasan dan pemusnahan etnis tersebut.

b. Indonesia perlu memelopori agar ASEAN mengambil inisiatif mendesak PBB dan negara-negara demokrasi internasional memberikan sanksi lebih berat kepada Myanmar dan menghentikan aksi semua kekerasn, penindasan dan penghapusan etnis Rohingya.

3. Arab Saudi: 

a. Pemerintah perlu mencermati dinamika perubahan politik yang sedang terjadi di Arab Saudi dan mendorong agar dinamika ini mengarah kepada moderatisme Islam sebagaimana yang telah menjadi arus besar Islam Indonesia. 

b. Nahdlatul Ulama menyambut baik keinginan Arab Saudi yang ingin kembali ke Islam moderat dan mengajak pemerintah Arab Saudi bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia menciptakan dialog yang sehat dan terbuka untuk perdamaian Timur Tengah dan dunia.

Ditetapkan di: Bengkel, Labuapi, Lombok Barat, NTB
Pada tanggal: 5 Rabiul Awwal 1439 H/24 November 2017 M


Tim Rekomendasi

1. Masduqi Baidlawi (koordinator)
2. Alissa Wahid
3. Ahmad Suaedy
4. M. Kholid Syeirazi
5. Anggia Ermarini
6. Arifin Junaidi

(Red: Fathoni)
Bagikan:
Kamis 23 November 2017 13:51 WIB
MUNAS-KONBES NU 2017
Khutbah Iftitah Rais ‘Aam di Munas dan Konbes NU 2017
Khutbah Iftitah Rais ‘Aam di Munas dan Konbes NU 2017
Rais 'Aam PBNU KH Ma'ruf Amin menyampaikan Khutbah Iftitaf Munas-Konbes NU (Foto: Ahmad Labib/NU Online)

الحمد لله الذي بحمده يفتتح كل رسالة ومقالة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى صاحب النبوة والرسالة، وعلى آله وأصحابه الهادين من الضلالة. أما بعد

Yth Presiden RI, Bapak Ir. H. Joko Widodo
Yth Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara
Yth Para Menteri Kabinet Kerja
Yth Bapak Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi
Yth Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, baik jajaran mustasyar, syuriah, tanfidziyah, a’wan, lembaga, dan banom.
Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah.

Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama2017 yaitu pertemuan minimal dua kali diantara dua muktamar untuk mengevaluasi pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam muktamar yang lalu dan menyiapkan pelaksanaan program hingga muktamar mendatang, serta merespon permasalahan aktual yang terjadi pada saat ini. 

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden yang telah berkenan hadir dan membuka secara resmi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2017. Hal itu menunjukkan perhatian besar Bapak Presiden kepada Nahdlatul Ulama. 

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar di Indonesia mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengawal negara dan bangsa dari berbagai ancaman. Tanggung jawab tersebut harus diemban dengan penuh kesadaran oleh semua pengurus NU di setiap tingkatan dan mengajak warga Nahdliyin untuk dengan penuh keikhlasan mengemban tanggung jawab tersebut.

Melalui mars Syubbanul Wathan yang terus-menerus dikumandangkan di lingkungan NU antara lain menyatakan “Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu” karena akan berhadapan dengan santri-santri NU. Kalau pada masa yang lalu NU telah berusaha menjaga dan mengawal negara melalui fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Rais Akbar PBNU Hadratussyekh Hasyim Asyari yang menyatakan bahwa hukum memerangi kaum penjajah adalah wajib yang kemudian dijadikan Resolusi Jihad oleh PBNU sehingga mendorong masyarakat terutama para santri untuk melawan Belanda sehingga terjadi perang 10 November dan dinyatakan sebagai hari pahlawan. Alhamdulillah tanggal 22 Oktober lahirnya Resolusi Jihad akhirnya juga dinyatakan sebagai Hari Santri Nasional oleh Bapak Presiden Ir. Joko Widodo pada tahun 2015 walaupun sesudah 70 tahun dari peristiwa terjadinya Resolusi Jihad. Untuk itu, kepada presiden RI Joko Widodo kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya.

Salah satu ancaman yang kita hadapi sekarang ini menurut kami adalah radikalisme dan intoleran. Radikalisme adalah kelompok yang ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945 dengan dasar yang lain. Sedangkan kelompok intoleran adalah kelompok yg dapat merusak keutuhan bangsa.

Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama ini akan membahas upaya-upaya yang sistematis dan terencana dalam menanggulangi bahaya radikalisme dan intoleransi tersebut, yang kemudian dirumuskan menjadi program kerja NU dan rekomendasi Munas/Konbes.

Nahdlatul Ulama tetap istiqamah dalam posisi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945 dari setiap upaya pembelokan arah oleh kelompok-kelompok radikalis agama ataupun sekuler, ekstrimis kanan ataupun kiri, kelompok separatis dan teroris, serta kelompok intoleran. Bagi NU Pancasila dan NKRI sudah final.

Bapak Presiden serta hadirin-hadirat yang kami hormati,

Tantangan berikutnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara adalah terkait ekonomi yang berkeadilan. Saat ini, kesenjangan ekonomi di negeri ini sudah sangat terasakan. Bagian terbesar asset ekonomi di negeri ini dikuasai oleh segelintir orang. Sedangkan bagian terbesar masyarakat memperebutkan “remah-remah” sisanya. Hal ini bisa menjadi bom waktu dan bisa memantik terjadinya konflik horizontal yang laten. Oleh karena itu, perlu ada upaya sungguh-sungguh yang terencana untuk mengikis kesenjangan tersebut.

Kami mengapresiasi Bapak Presiden yang telah memerintahkan kepada jajarannya untuk mengambil langkah dan upaya guna mengikis kesenjangan tersebut. Paradigma baru dalam kebijakan ekonomi yang lebih memprioritaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah harus terus didorong dan diformalkan menjadi program utama pemerintah. Ide Presiden memberlakukan kebijakan redistribusi aset dan kemitraan antara usaha kecil-menengah dengan pengusaha besar merupakan terobosan yang perlu diformalkan menjadi kebijakan negara.

Nahdlatul Ulama mendukung upaya yang telah dilakukan presiden tersebut. Sebagai ormas yang besar, NU berkepentingan dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Karena sebagian besar warga Nahdliyin adalah masyarakat kecil dan menengah tersebut.

Munas Alim Ulama ini akan menjadikan masalah tersebut sebagai salah satu materi pembahasan. Regulasi yang menyebabkan terbukanya peluang kepemilikan asset secara berlebihan akan dikaji secara kritis dan akan dibuat rekomendasi adanya regulasi baru yang memperkuat kebijakan redistribusi aset. 

Munas juga akan merumuskan dari perspektif ajaran agama, bagaimana distribusi aset dilakukan, sejauh mana negara berkewajiban mengatur terkait dengan penguasaan asset dan tanah yang berkeadilan, sehingga tidak terjadi adanya penguasaan asset dan tanah yang berlebihan oleh sekelompok orang, padahal di sisi lain banyak masyarakat yang tidak memilikinya. Munas akan merumuskan upaya apa saja yang akan dilakukan oleh NU terkait dengan masalah ini.

Bapak Presiden serta hadirin-hadirat yang kami hormati,

Munas dan Konbes juga akan membahas tentang penguatan organisasi NU, agar secara jam’iyah dapat menjalankan tugas-tugas besar terkait kebangsaan dan keumatan. Revitalisasi, konsolidasi, dan fungsionalisasi (REKONFU) setiap potensi yang dimiliki oleh jam’iyah merupakan upaya yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga NU sebagai ormas yang besar bisa memberikan sumbangsih yang besar pula kepada bangsa dan negara. Terlebih NU sebagai jam’iyah saat ini berada pada penghujung 100 tahun pertama dan akan memasuki 100 tahun kedua. Dalam sebuah hadis disebutkan:

« إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها »

“Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini setiap ujung seratus tahun orang yang memperbarui agama mereka.”

Dalam berjam’iyah, hadis tersebut dapat ditangkap semangat dan konteksnya. Di setiap seratus tahun akan ada orang yang melakukan gerakan pembaruan (harakah tajdidiyah). Nahdlatul Ulama saat ini berada pada penghujung usia seratus tahun, dan setelah itu akan memasuki babak baru fase seratus tahun kedua. Karena itu, kita para pengurus NU di setiap tingkatan harus siap bekerja lebih keras untuk menguatkan jam’iyah kita ini. Kita perbarui semangat kita untuk tetap mengusung cara berfikir dan beragama ala NU (fikrah nahdliyah). Kita perbarui semangat gerakan ke-NU-an (harakah nahdliyyah) di setiap tingkatan organisasi. Kita siapkan runway yang kuat, sehingga diharapkan di awal 100 tahun kedua, Nahdlatul Ulama sudah bisa take off dan tinggal landas secara mulus dan tanpa hambatan berarti.

Bapak Presiden serta hadirin-hadirat yang kami hormati

Demikianlah kiranya sambutan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat dijabarkan melalui persidangan Munas dan Konbes NU ini. Kami berdoa semoga permusyawaratan ini diridhai  oleh Allah SWT dan dapat merumuskan hasil-hasil yang baik. 

Selanjutnya, mohon berkenan Bapak Presiden memberikan sambutannya, dan dilanjutkan membuka secara resmi Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar NU tahun 20017.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq  
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Mataram, November 2017
Rais ‘Aam,


Prof. DR. KH. Ma’ruf Amin

Selasa 17 Oktober 2017 17:0 WIB
Pidato Amanat Ketum PBNU untuk Hari Santri 2017
Pidato Amanat Ketum PBNU untuk Hari Santri 2017
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengirimkan surat kepada pengurus NU di tingkat wilayah, cabang, termasuk lembaga dan badan otonomnya di seluruh Indonesia tentang peringatan Hari Santri Nasional.

Surat tersebut dilampiri isi pidato Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. PBNU mengimbau surat ini dibacakan dalam apel Hari Santri yang digelar serentak di berbagai wilayah di Tanah Air pada 22 Oktober 2017. 

Berikut isi utuh dari pidato bersebut:

Amanat Ketua Umum PBNU pada Peringatan Hari Santri 
Tanggal 22 Oktober 2017


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا 
ومولانا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

أما بعد 

Hari ini tahun ketiga Keluarga Besar Nahdlatul Ulama dan seluruh rakyat Indonesia memperingati Hari Santri. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri tanggal 22 Oktober 2015 yang bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 Hijriyah merupakan bukti pengakuan negara atas jasa para ulama dan santri dalam perjuangan merebut, mengawal, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Pengakuan terhadap kiprah ulama dan santri tidak lepas dari Resolusi Jihad yang dikumandangkan Hadlaratus Syeikh KH. Hasyim Asy’ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama, pada 22 Oktober 1945. Di hadapan konsul-konsul Nahdlatul Ulama seluruh Jawa-Madura, bertempat di Kantor Hoofdbestuur Nahdlatoel Oelama di Jl. Boeboetan VI/2 Soerabaja, Fatwa Resolusi Jihad NU digaungkan dengan pidato Hadlaratus Syeikh yang menggetarkan: 

..Berperang menolak dan melawan pendjadjah itoe fardloe ‘ain (jang haroes dikerdjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempoean, anak-anak, bersendjata ataoe tidak) bagi jang berada dalam djarak lingkaran 94 km dari tempat masoek dan kedoedoekan moesoeh. Bagi orang-orang jang berada diloear djarak lingkaran tadi, kewadjiban itoe djadi fardloe kifayah (jang tjoekoep kalaoe dikerdjakan sebagian sadja…).”  

Tanpa Resolusi Jihad NU dan pidato Hadlaratus Syeikh yang menggetarkan ini, tidak akan pernah ada peristiwa 10 November di Surabaya yang kelak diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Kiprah santri teruji dalam mengokohkan pilar-pilar NKRI berdasarkan Pancasila yang bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Santri berdiri di garda depan membentengi NKRI dari berbagai ancaman. Pada 1936, sebelum Indonesia merdeka, kaum santri menyatakan Nusantara sebagai Dârus Salâm. Pernyataan ini adalah legitimasi fikih berdirinya NKRI berdasarkan Pancasila. Tahun 1945, kaum santri setuju menghapuskan tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tahun 1953, kaum santri memberi gelar Presiden Indonesia, Ir. Soekarno, sebagai Waliyyul Amri ad-Dlarûri bis Syaukah, pemimpin sah yang harus ditaati dan menyebut para pemberontak DI/TII sebagai bughat yang harus diperangi. Tahun 1965, kaum santri berdiri di garda depan menghadapi rongrongan ideologi komunisme. Tahun 1983/1984, kaum santri memelopori penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa-bernegara dan menyatakan bahwa NKRI sudah final sebagai konsensus nasional (mu’âhadah wathaniyyah). Selepas Reformasi, kaum santri menjadi bandul kekuataan moderat sehingga perubahan konstitusi tidak melenceng dari khittah 1945 bahwa NKRI adalah negara-bangsa—bukan negara agama,bukan negara suku—yang mengakui seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, dan golongan. 

Kenyataan ini perlu diungkapkan untuk menginsyafkan semua pihak, termasuk kaum santri sendiri, tentang saham mereka yang besar dalam berdiri dan tegaknya NKRI. Tanpa kiprah kaum santri, dengan sikap-sikap sosialnya yang moderat (tawassuth), toleran (tasâmuh), proporsional (tawâzun), lurus (i’tidâl), dan wajar (iqtishâd), NKRI belum tentu eksis sampai sekarang. Negeri-negeri Muslim di Timur Tengah dan Afrika sekarang remuk dan porak poranda karena ekstremisme dan ketiadaan komunitas penyangga aliran Islam wasathiyyah. 

Momentum Hari Santri hari ini perlu ditransformasikan menjadi gerakan penguatan paham kebangsaan yang bersintesis dengan keagamaan. Spirit “nasionalisme bagian dari iman” (حب الوطن من الايمان) perlu terus digelorakan di tengah arus ideologi fundamentalisme agama yang mempertentangkan Islam dan nasionalisme. Islam dan ajarannya tidak bisa dilaksanakan tanpa tanah air. Mencintai agama mustahil tanpa berpijak di atas tanah air, karena itu Islam harus bersanding dengan paham kebangsaan. Hari Santri juga harus digunakan sebagai revitalisasi etos moral kesederhaan, asketisme, dan spiritualisme yang melekat sebagai karakter kaum santri. Etos ini penting di tengah merebaknya korupsi dan narkoba yang mengancam masa depan bangsa. Korupsi dan narkoba adalah turunan dari materialisme dan hedonisme, paham kebendaan yang mengagungkan uang dan kenikmatan semu. Singkatnya, santri harus siap mengemban amanah, yaitu amanah kalimatul haq. Berani mengatakan “iya” terhadap kebenaran walaupun semua orang mengatakan “tidak” dan sanggup menyatakan “tidak” pada kebatilan walaupun semua orang mengatakan “iya”. Itulah karakter dasar santri yang bumi, langit dan gunung tidak berani memikulnya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Ahzaab ayat 72.

Hari ini santri jugahidup di tengah dunia digital yang tidak bisa dihindari. Internet adalah bingkisan kecil dari kemajuan nalar yang menghubungkan manusia sejagat dalam dunia maya. Ia punya aspek manfaat dan mudharat yang sama-sama besar. Internet telah digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan dakwah Islam, tetapi juga digunakan untuk merusak harga diri dan martabat seseorang dengan fitnah dan berita hoaks. Santri perlu ‘memperalat’ teknologi informasi sebagai media dakwah dan sarana menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan serta mereduksi penggunaannya yang tidak sejalan dengan upaya untuk menjaga agama (حفظ الدين والعقل), jiwa (حفظ النفس), nalar (حفظ العقل), harta (حفظ المال), keluarga (حفظ النسل), dan martabat(حفظ العرض) seseorang. Kaidah fikih: al-muhâfadhah ala-l qadîmis shâlih wa-l akhdzu bi-l jadîdi-l ashlah senantiasa relevan sebagai bekal kaum santri menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.

Selamat Hari Santri 2017. Santri kuat, NKRI hebat.


شكرا ودمتم في الخير والبركة والنجاح
والله الموفق إلى أقوم الطريق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


Jakarta, 22 Oktober 2017


Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj, MA.
Ketua Umum

Kamis 15 Juni 2017 18:17 WIB
Pernyataan Resmi PBNU Menolak Kebijakan Sekolah 5 Hari
Pernyataan Resmi PBNU Menolak Kebijakan Sekolah 5 Hari

السّــــــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Mencermati kebijakan tentang Hari Sekolah yang di dalamnya menetapkan lima hari sekolah/delapan jam sehari (Full Day School), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menegaskan:

1. Mendukung sepenuhnya pentingnya pendidikan karakter sebagaimana termaktub dalam nawacita untuk dilaksanakan dalam bentuk kebijakan-kebijakan kreatif yang selaras dengan wisdom lokal yang tumbuh sesuai dengan kultur di masyarakat, sehingga tidak menimbulkan gejolak. Dalam hal ini, negara perlu mengarfirmasi usaha-usaha pembentukan karakter masyarakat tersebut. Pembentukan Karakter dengan penambahan waktu atau jam sekolah merupakan dua hal berbeda. Pembentukan karakter tidak secara otomatis bisa dicapai dengan jalan menambahkan jam sekolah.

2. Dilihat dari perspektif regulasi, kebijakan baru lima hari sekolah /delapan jam belajar (Full Day School) di sekolah bertentangan dengan Undang-undang:

a. Pasal 51 UU Sisdiknas tentang “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”. Dengan demikian, kebijakan tersebut, tidak senafas dengan UU Sistem Pendidikan Nasional yang selama ini cukup demokratis dan memandirikan satuan-satuan pendidikan untuk mengembangkan model pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesiapan sekolah/madrasah masing-masing.  

b. Jika berkaca terhadap ketentuan waktu kerja guru sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU tentang Guru dan Dosen: (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. (2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, maka kebijakan lima hari sekolah /delapan jam belajar di sekolah berpotensi besar kepada jumlah jam mengajar guru di sekolah melampaui batasan yang telah diatur dalam UU yang dimaksud.

3. Lewat kajian mendalam dan pemantauan intensif yang kami lakukan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas sekolah belum siap dalam rangka menerima kebijakan lima hari sekolah/delapan jam pelajaran (Full Day School). Kesiapan itu menyangkut banyak hal antara lain terkait fasilitas yang menunjang kebijakan lima hari sekolah/delapan jam pelajaran (Full Day School).

4. Alasan penerapan lima hari sekolah/delapan jam belajar (Full Day Schoo)l yang didasarkan pada asumsi bahwa anak-anak kota seharian penuh ditinggalkan oleh orang tuanya sehingga dikhawatirkan terjerumus dalam pergaulan bebas tidak sepenuhnya benar, sebab pada kenyataanya kota-kota besar di Indonesia tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi, nilai-nilai, dan pendidikan agama yang sudah berlangsung selama ini.

5. Tidak semua orang tua peserta didik bekerja sehari penuh, utamanya mereka yang di pelosok bekerja sebagai petani dan nelayan yang separuh waktunya dalam sehari tetap bisa dipakai bersama-sama dengan putra-putri mereka. Belajar tidak selalu identik dengan sekolah. Interaksi sosial peserta didik dengan lingkungan tempat tinggalnya juga bagian dari proses pendidikan karakter sehingga mereka tidak tercerabut dari nilai-nilai adat, tradisi, dan kebiasaan yang sudah berkembang selama ini.

6. Tindakan menggeneralisir bahwa seluruh siswa mengalami masa-masa sendirian di tengah penantian terhadap orang tua mereka yang sedang bekerja adalah tidakan yang keliru. Jawaban ini beranjak dari realitas masyarakat urban dan perkoataan. Asusmsi ini berasal dari pemahaman yang keliru bahwa seluruh orang tua siswa adalah pekerja kantoran. Padahal, jumlah masyarakat perkotaan hanyalah sejumput saja. Sisanya adalah mereka yang bekerja di sektor informal seperti petani, pedagang, nelayan dan lain sebagainya.

7. Mengingat tingginya gejolak serta keresahan yang terjadi di masyarakat di atas maka dengan ini PBNU meminta kepada Presiden untuk mencabut (membatalkan) kebijakan lima hari sekolah (Full Day School).
 

Jakarta, 15 Juni 2017

والله الموفّق إلى أقوم الطّريق
السّــــــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA                                       DR. Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG