IMG-LOGO
Opini

Salah Paham dan Paham yang Salah Soal Khilafah

Sabtu 9 Desember 2017 17:45 WIB
Bagikan:
Salah Paham dan Paham yang Salah Soal Khilafah
Oleh: Syaikhul Islam Ali

Apa yang dimaksud dengan khilafah menjadi soal penting yang harus dijelaskan, karena propaganda massif untuk menyalahgunakan istilah tersebut kelihatannya semakin hari semakin membabi buta.

Kita akan mulai dengan segi bahasa. Secara bahasa khilafah adalah kata infinitif atau dalam tata bahasa Arab masdar dari kata khalafa-yahlifu artinya adalah mengganti. Abu Bakar as-Shiddiq adalah orang pertama yang diberi gelar Kholifatu Rosulillah artinya pengganti Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab bergelar Kholifatu Kholifati Rosulillah artinya pengganti dari pengganti Rasulullah.

Penggunaan gelar khalifah ini kemudian tidak berhenti pada Khulafaur Rasyidin saja tapi berlanjut pada pemerintahan yang dipimpin muslim pada masa-masa berikut: Umayyah, Abbasiyah, Fathimiyyah, Ayyubiyyah, Buwaihiyyah, Muwahhidin hingga Utsmaniyah. Jadi semua pemimpin muslim lintas prmerintahan dan generasi menggunakan gelar khalifah untuk memperkuat legitimasinya. 

Pemahaman kita tentang khilafah ini akan semakin baik kalau kita kembali membuka sejarah. Pasca wafatnya Rasulullah, ada satu peristiwa sejarah penting namanya Saqifah Bani Saidah. Sebuah pertemuan tokoh-tokoh elit, para pemimpin kabilah membicarakan siapa pemimpin yang menggantikan Rasulullah. Tokoh-tokoh Qurays, Aus, Khazraj berdebat panjang, masing-masing kabilah merasa memiliki peran berjuang bersama Rasulullah dan berhak memimpin.

Abu Bakar menawarkan Umar bin Khattab atau Zubair sebagai representasi Qurays tapi kemudian banyak yang tidak setuju dan gaduh. Pemimpin Kabilah Khazraj Sa'ad bin Ubadah adalah orang yang paling kukuh menolak dominasi Qurays, ia menganggap Khazraj atau Aus juga berhak memimpin. Tapi sikap Saad tidak banyak pendukung, bahkan tawarannya agar Khazraj atau Aus menjadi perdana menteri (wazir) bagi Qurays pun ditolak. Akhirnya terpilihlah Abu Bakar as-Shiddiq dan mayoritas hadirin menerima dan berbaiat kecuali Sa'ad.

Sebelum Abu Bakar wafat, ia melihat potensi kegaduhan Saqifah terulang, sehingga ia ber-ijtihad menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifahnya. Berbeda dengan Abu Bakar, sebelum wafat Umar memilih enam orang menjadi nominasi khalifah yang bisa memilih dan dipilih (ahlul halli wal aqdi) hingga terpilihlah Utsman bin Affan. Dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib dipilih oleh khalayak ramai saat kondisi politik tidak stabil pasca Utsman wafat dibunuh.

Sejarah tersebut adalah fakta yang tak dapat dipungkiri. Bahwa kepemimpinan bagi umat Islam menjadi hal yang sangat penting tidak dapat dibantah. Hanya saja sebagai umat berakal kita tetap layak bertanya.

Pertanyaannya adalah kenapa di dalam al-Quran tidak dijelaskan soal khilafah ini?

Al-Quran memang universal, tapi kenapa pula Rasulullah tidak menjelaskan dalam hadistnya? Padahal biasanya hadist berbicara detail bahkan untuk hal-hal yang privat sekalipun. Kenapa hal yang sangat penting bisa terlewat? Kenapa para Sahabat Rasulullah yang paling tahu seluk beluk al-Quran dan hadist harus berdebat berhari-hari untuk memilih pengganti Rasulullah dan kejadian yang sama selalu berulang setiap pergantian khalifah, sehingga masing-masing terpilih dengan cara yang berbeda?

Jawabnya adalah karena al-Quran dan hadist memang tidak mengatur soal khilafah ini. 

Seandainya Islam adalah sistem pemerintahan atau sebut saja negara, tentu proses pemilihan pemimpinnya tidak serumit khulafaur rasyidin. Karena galibnya pemerintahan adalah sistem yang punya aturan main yang jelas. Misalnya kerajaan monarki absolut yang tidak punya konstitusi tapi suksesi kekuasaannya adalah turun-temurun. Misal yang lain monarki konstitusional atau republik yang sistemnya diatur oleh konstitusi.

Dalam Islam yang demikian itu tidak ada. Al-Quran adalah kitab suci yang sudah pasti lebih mulia dari sekedar konstitusi sebuah negara. Hadis adalah kumpulan perkataan, tidak-tanduk dan ketetapan Rasulullah yang bisa saja menjadi sumber inspirasi norma, tapi tidak bisa dianggap sebagai konstitusi sebuah pemerintahan.

Ahlussunnah sebagai kelompok Islam terbesar memandang persoalan khilafah ini masalah dalam lingkup pemikiran (ijtihadiyah) bukan syariat. Karenanya mereka menolak klaim kelompok Syiah yang menggunakan Hadits Ghadir Khum sebagai dalil bahwa khalifah yang sah sesudah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib berdasarkan teks (nash) hadist.

Ahlussunnah beranggapan ijtihad para Sahabat, baik dalam peristiwa Saqifah atau peristiwa dalam suksesi khalifah selanjutnya adalah yang absah dan tidak perlu dalil karena khilafah adalah masalah ijtihadiyah. Karenanya jika ada yang menganggap khilafah bagian dari syariat tentunya berada diluar kerangka Ahlussunnah.

Pemahaman keliru menganggap khilafah adalah syariat salah satunya diilhami dengan fakta sejarah bahwa para Sahabat memilih mendahulukan suksesi kepemimpinan di Saqifah Bani Saidah daripada merawat jenazah Rasulullah. Yang jarang disadari peristiwa Saqifah itu tidak lebih dari proses mencari atau mengangkat pemimpin. Seorang pemimpin untuk memimpin kaum muslimin mengantikan Rasulullah. Sebab apabila waktu itu tidak segera diangkat pengganti Rasulullah maka jazirah Arab akan kembali pada kesukuan sebagaimana masa sebelum Islam.

Persoalan mengangkat pemimpin agar tidak ada kekosongan pemerintahan (nashbul imam) ini adalah wajib hukumnya, karena tanpa pemerintahan masyarakat akan kacau. Saking pentingnya soal mengangkat pemimpin dalam banyak riwayat, Rasulullah memerintahkan untuk memilih pemimpin untuk sebuah rombongan perjalanan. Dalam riwayat lain yang tak kalah banyaknya, Rasulullah juga mewajibkan ketaatan pada pemimpin, walau ia seorang budak. Termasuk dalam hal ini adalah larangan memberontak pemerintahan yang sah (bughot).

Khazanah pengetahuan Islam kemudian mencatat bahwa  politik yang sesuai dengan syariat (siyasah syar'iyah) isinya dipenuhi dengan tetek-bengek terkait mengangkat pemimpin (nashbul imam) tersebut. Banyak karya ditulis baik yang dikarang secara khusus seperti as-Siyasah Syar'iyah karya Ibnu Taimiyah, Nasihatul Umam wal Muluk karya al-Ghazali dan Ahkamus Sulthoniyah karya al-Mawardi; maupun diselipkan dalam kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab. Inti bahasannya adalah mengangkat pemimpin hukumnya wajib, karena tidak ada kemaslahatan tanpa adanya pemimpin.

Dalam perjalanan lintas generasi selama berabad-abad, praktik umat Islam tentang nashbul imam ini linear tidak ada kontroversi sama sekali. Setelah khulafaur rasyidin datang, beraneka ragam dinasti, daulah, kerajaan, kesultanan berdiri dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Secara teoritik segudang literatur siyasah syar'iyah juga selalu menitikberatkan pada sosok sang pemimpin: kualifikasinya, syarat-syaratnya, nasehat untuk para pemimpin dan lain-lain. Tidak ada yang mengupas tuntas  sistem pemerintahan atau bentuk negara.

Era khulafaur rasyidin yang diidealkan dalam siyasah syar'iyah juga menekankan pada empat sosok khalifahnya sebagai pemimpin terbaik sesudah Rasulullah dan bukan pada bentuk atau pengelolaan pemerintahannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam Islam memang tidak ada sistem pemerintahan tertentu yang dianggap ideal.

Sebagai kesimpulan, kepemimpinan adalah hal yang sangat penting menurut agama Islam. Pemerintahan yang membawa umat pada kemaslahatan bersama adalah salah satu tujuan yang didambakan oleh agama. Tidak ada kewajiban mendirikan negara Islam, karena dalam Islam tidak ada bentuk pemerintahan yang ideal, yang wajib adalah mengangkat pemimpin atau tergabung dalam sebuah pemerintahan. Dalil-dalil  yang selama ini disalahpahami sebagai dalil yang mewajibkan pendirian negara Islam sebenarnya adalah dalil untuk mengangkat pemimpin (nashbul imam) tersebut.

Sejarah membuktikan bahwa khilafah awalnya hanyalah istilah yang digunakan untuk pemerintahan khulafaur rasyidin sebagai pemimpin-pemimpin terbaik pengganti Rasulullah, yang kemudian diadopsi oleh penguasa-penguasa Muslim dari berbagai generasi semata-mata untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya.

Wallahua'lam

Penulis adalah Alumnus Universitas Al-Azhar Kairo

Baca Opini lainnya DI SINI

Bagikan:
Jumat 8 Desember 2017 20:0 WIB
Ke Mana Arah Pendidikan Fiqih Madrasah Aliyah?
Ke Mana Arah Pendidikan Fiqih Madrasah Aliyah?
Ilustrasi: NU Online
Oleh Moh. Makmun

Beberapa waktu lalu, media sosial dihebohkan dengan adanya soal ujian akhir semester 1 kelas XII tingkat Madrasah Aliyah. Soal tersebut berisi pertanyaan seputar politik Islam seperti tentang khilafah, syarat khalifah dan sebagainya.

Berbagai pendapat muncul menanggapi hal tersebut. Ada yang menolak dan menuntut agar kurikulum fiqih direvisi. Ada yang berpandangan boleh saja materi tersebut diberikan karena merupakan bagian dari fiqih siyasah (fikih Politik Islam).


Terlepas dari dua pendapat tersebut, saya ingin mengetahui kurikulum mata pelajaran fiqih di Madrasah Aliyah kelas XII Semester 1. Hal ini karena adanya soal tidak bisa dilepaskan dari kurikulum yang diajarkan. Akhirnya saya mendapatkan kurikulum tersebut baik semester 1 maupun semester 2.

Kurikulum Semeseter 1 materi fiqih berisi: ketentuan Islam tentang pemerintahan (khilafah); majelis syura dalam Islam; sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati ulama; penerapan sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati ulama; dan pengertian, fungsi dan kedudukan ijtihad.

Adapun Semester 2 materi fiqih berisi: proses ijtihad yang memuat hukum taklifi dan penerapannya dalam Islam, hukum wadh'i dan penerapannya dalam Islam, mahkum bihi (fihi), mahkum 'alaih, macam-macam kaidah ushul fiqih dan macam-macam kaidah ushul fiqih.

Sekilas Mengenal Cabang-cabang Fiqih
Perlu diketahui bahwa fiqih adalah sebuah produk hukum dari para fuqaha dengan menggunakan metodologi dan pendekatan di bidang shari'ah. Fiqih sendiri terbagi menjadi beberapa bagian yang berurutan atau berkesinambungan, yaitu fiqih ibadah, fiqih makanan, fiqih mu'amalah, fiqih munakahat, fiqih mawaris, fiqih jinayah, dan fiqih siyasah.

Pada tahap awal, seorang Muslim akan ditekankan untuk mempelajari fiqih ibadah, karena fiqih ini menjelaskan bagaimana tata cara, aturan-aturan dalam dalam ibadah. Fiqih ibadah berisi tentang thaharah (bersuci dari hadas dan najis), shalat, puasa, zakat, infak, sedekah, haji, dan umrah.

Fiqih ibadah ini sendiri cakupannya sangat luas dan banyak, sehingga apabila penyusun kurikulum ingin membahas fiqih ibadah, maka tingkat SD/MI mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 pun belum tentu bisa tuntas.

Setelah tuntas mempelajari fiqih ibadah, dilanjutkan belajar fiqih makanan. Fiqih ini berisi tentang makanan dan minuman yang halal maupun yang haram, menjelaskan tentang kurban dan aqiqah. Selesai mempelajari fiqih makanan dilanjutkan ke tingkat fiqih mu'amalah (perdata Islam). Isi fiqih mu'amalah cukup luas antara lain masalah transaksi jual beli, khiyar, sewa menyewa, syirkah dan sebagainya. 

Setelah mempelajari fiqih mu'amalah dilanjutkan dengan fiqih munakahat (hukum pernikahan) yang berisi terkait aturan-aturan pranikah, pernikahan sampai permasalahan rumah tangga. Selesai fiqih munakahat dilanjutkan dengan mempelajari fiqih mawaris (hukum kewarisan Islam) yang berisi tentang aturan-aturan siapa saja ahli waris, berapa bagiannya masing-masing dan cara menghitung harta waris.

Tahapan selanjutnya adalah fiqh jinayah (hukum pidana Islam), isinya terkait aturan-aturan tentang tindak pidana manusia. Secara garis besar diklasifikasikan dalam tiga jenis tindak pidana, yaitu hudud, qishas-diyat dan ta'zir.

Ketiga jenis tersebut memiliki cakupan yang sangat luas dan mendalam. Setelah itu baru mempelajari fiqih siyasah (politik Islam). Isinya tentang bagaimana Islam memandang kehidupan bernegara dan pemerintahan. Tentu saja di dalamnya terdapat beberapa macam konsep, seperti konsep imamah, khilafah dan sebagainya. Kajiannya pun sangat dinamis karena melihat aspek historis dan realitas. 

Akar Permasalahan
Setelah mengetahui materi yang berkembang, akhirnya saya berpikir dan ingin menanggapi tentang materi semester 1. Apa sebenarnya urgensi fiqih siyasah (politik Islam) diberikan kepada siswa kelas XII? Ada motif apa penyusunan kurikulum tersebut? Apakah materi tersebut sudah dipertimbangkan dengan benar? Apakah penyusun kurikulum kehabisan ide atau mungkin kurang mengerti cabang-cabang dari fiqih itu sendiri. 

Secara keilmuan mengajarkan sebuah pengetahuan sah-sah saja. Tetapi, juga perlu diketahui urutan dan urgensi yang dibutuhkan oleh siswa. Ibaratnya, kita akan mengajari anak tingkat SD/MI materi tentang fiqih mawaris (hukum Kewarisan Islam). Secara keilmuan sah-sah saja, tetapi apakah anak SD/MI butuh menghitung waris? Sedangkan anak-anak tingkat SD masih perlu kita tekankan masalah fiqih ibadah.

Menurut pendapat saya, jika boleh diurutkan maka tingkat MI/SD materi fiqih ibadah dan fiqih makanan, tingkat MTs/SMP materi fiqih mu'amalah, tingkat MA/SMA fiqih munakahat, mawaris dan jinayah.

Materi fiqih jinayah diberikan di tingkat MA/SMA agar siswa mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan berdosa, sehingga bisa menjadi solusi kenakalan remaja. Materi fiqih munakahat diberikan karena sebagai persiapan siswa menghadapi pernikahan dan rumah tangga, karena tidak semua lulusan MA akan melanjutkan ke perguruan tinggi; ada yang bekerja dan ada juga yang langsung nikah.

Fiqih mawaris sebagai hubungan kausalitas adanya pernikahan menjadi salah satu sebab mendapatkan harta waris. Dengan demikian, apa yang mereka pelajari dapat bermanfaat dalam kehidupan kesehariannya. 

Adapun kurikulum semester 2 berisi masalah proses ijtihad. Materi ini terlalu berat bagi adik-adik tingkat MA/SMA. Kajian masalah proses ijtihad ini sangat berat karena berkaitan dengan ilmu ushul fiqih, kaidah fiqih, maqashid al-shariah, Al Qur'an dan cabang-cabang ilmu Al Qur'an, hadist dan cabang-cabang ilmu hadis.

Tentunya prosedur dan tahapan dalam ijtihad ini diberikan kepada mereka yang benar-benar ingin mendalami syariat Islam. Sedangkan untuk pembelajaran tingkat MI/SD sampai MA/SMA cukup masalah fiqih.

Solusi
Pada saat menyusun kurikulum, tim seharusnya tidak bekerja sendiri. Namun, perlu melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam bidangnya. Kurikulum pendidikan meski dalam wilayah ilmu pendidikan, ketika menyangkut masalah fiqih seharusnya melibatkan para pakar fiqih atau pakar shari'ah.

Selain itu, karena dalam fiqih ada beberapa madzhab, maka juga perlu melibatkan organisasi keagamaan, sehingga kurikulum yang dihasilkan akan diterima oleh semua pihak dan mudah dipahami oleh peserta didik

Sebagai contoh, Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang pada tahun sebelumnya pernah mendapatkan protes dari masyarakat terkait isi buku agama. Pada tahun ini ada proses yang cukup baik. Sebelum buku agama dicetak, Dinas Pendidikan mengundang beberapa pihak seperti dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, akademisi, Kemenag Kabupaten Jombang, dan yang lainnya untuk membahas buku yang akan dicetak mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA.

Diskusi ilmiah terjadi dan menghasilkan buku yang bisa diterima oleh semua pihak. Pada saat itu, saya hadir dalam proses tersebut.

Akhirnya, demi menghindari konflik yang berkepanjangan sudah selayaknya pihak yang memiliki kewenangan dalam hal ini Kementerian Agama melalui struktural di bawahnya untuk merevisi Kurikulum Mata Pelajaran Fiqih Tingkat Madrasah Aliyah secara umum dan khususnya untuk kelas XII.


Penulis adalah Sekretaris PC ISNU Jombang, Ketua LTM NU Jombang, dan Dosen Shari'ah Unipdu Jombang

Jumat 8 Desember 2017 19:40 WIB
Cara Santri NU Meneladani Rasulullah dalam Bernegara
Cara Santri NU Meneladani Rasulullah dalam Bernegara
Oleh Irwan Masduqi

Jargon-jargon Khilafah Islamiyah semakin berkumandang sekeras pekikan takbir para demonstran. Dari DI TII/NII hingga era ISIS dan HTI, seruan itu terus menjadi-jadi. Dalam pandangan mereka, berislam haruslah kaffah, menyeluruh. Kaffah tidak hanya dalam beribadah, namun juga dalam berpolitik. Umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti seluruh ucapan Nabi, perilakunya, dan kebijakan-kebijakan politiknya sesuai dengan bunyi teksnya. Indonesia zaman now harus diubah seluruh sistemnya agar selaras dengan bunyi teks hadits-hadits Nabi di zaman old. Khilafah Islamiyyah harus ditegakkan. 
Pemahaman yang sempit ini sangat membahayakan keberlangsungan negara Indonesia. Oleh karena itu, sebaiknya direnungkan kembali dan diluruskan.

Santri NU senantiasa mempelajari kekayaan khazanah keilmuan Islam yang di antaranya adalah kitab-kitab Fiqh. Dalam kitab fiqh terdapat bab Imamah yang membahas tentang kepemimpinan dan politik Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyyah yang mirip dengan ideologi HTI. 

Tetapi mengapa santri NU memiliki sikap yang unik yaitu tidak mempropagandakan penegakan Khilafah Islamiyah, sementara di seberang sana HTI sangat vokal menyuarakan penegakan Khilafah Islamiyah secara tekstual? 

Berbeda dengan HTI dalam memahami sistem Khilafah, santri tidak terjebak pada pemahaman yang tekstual. Santri tidak taqlid buta dan tidak fanatik pada bunyi teks. Akan tetapi santri memahami sistem Khilafah dan sumber haditsnya secara manhaji, yakni pemahaman yang berdasarkan pada metode-metode ilmu Ushul Fiqh. Dengan pendekatan metodologis ini, maka santri mampu menyelaraskan antara keislaman dan keindonesiaan.

Dalam literatur ilmu ushul fiqh, Nabi Muhammad SAW dipandang memiliki beragam kapasitas. Selain sebagai Rasulullah, beliau juga orang Arab yang lekat dengan budaya Arabnya, penggembala, pedagang, sekaligus seorang pemimpin negara. Umat Islam harus jeli membedakan beragam kapasitas Nabi Muhammad SAW tersebut agar tidak salah kaprah dalam mengikuti ajarannya. 

Terkait dengan masalah ini, para ulama ushul era klasik dan pertengahan seperti Abi Muhammad Ibnu Qutaybah al-Daynuri (w. 276 H) dalam kitabnya Ta’wil Mukhtalaf al-Hadits, Al-Qadhi ‘Iyyadh (w. 544 H) dalam kitab Al-Syifa bi Ta’rifi Huquq al-Mushthafa, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 H) dalam kitab I’lam al-Muwaqi’in, dan Sihabuddin al-Qarafi (w. 684 H) dalam kitab Al-Furuq, telah menerangkannya secara terang benderang.

Ucapan dan tindakan Muhammad SAW selaku Rasulullah adalah bagian dari syariat yang mengikat seluruh umat Islam. Shalat, puasa, zakat, haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW harus diiukti oleh umat secara umum yang mampu melaksanakannya. 

Akan tetapi, tata cara Nabi berpakaian jubah dan naik onta adalah bagian dari ciri khas Nabi sebagai orang Arab yang tidak diperintahkan untuk ditiru. Orang Indonesia boleh naik Honda dan boleh berpakaian sesuai adat masing-masing daerah asalkan menutupi aurat.

Kemudian kebijakan-kebijakan Nabi SAW sebagai kepala negara dalam meletakkan sistem politik (nidham siyasi), aturan-aturan negara, strategi perang dan seterusnya adalah bagian dari ijtihad politik yang barangkali hanya relevan untuk kondisi dan situasi pada saat itu. Para ulama ushul fiqh mengkategorikan kebijakan-kebijakan Muhammad SAW dalam politik dengan istilah “siyasah juz’iyyah” atau politik partikular yang bersifat temporal (muaqqat). 

Dengan mempertimbangkan hal itu, maka umat Islam di Indonesia saat ini diperbolehkan berijtihad menentukan arah kebijakan politiknya sesuai dengan tantangan-tantangan kebangsaan yang sedang dihadapi. 

Kesimpulannya, meneladani Muhammad SAW tidak harus secara tekstual sebagaimana bunyi sebuah hadits yang berkaitan dengan politik. Meneladani Rasulullah Saw tidak harus melalui sistem khilafah Islamiyyah. 

Yang paling utama, umat Muslimin di Indonesia harus bekerja sama dalam mewujudkan kemaslahatan umum, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan, dan kesejahteraan yang dilandasi keimanan kepada Allah swt. Meneladani Rasulullah SAW dalam bernegara secara tekstual tanpa melihat konteks keindonesiaan justru akan memberatkan umat dan bertentangan dengan nilai Islam yang merahmati serta memudahkan urusan umat. Wallahu a’lam bi shawab.

Kamis 7 Desember 2017 15:30 WIB
Merah Putih Versus Bendera Rasulullah
Merah Putih Versus Bendera Rasulullah
Ilustrasi.
Oleh Irwan Masduqi

Sebagai warga Indonesia yang menghormati merah putih barangkali kita agak terusik dengan keberadaan bendera ISIS dan HTI yang diklaim oleh para kader militan sebagai bendera Rasulullah SAW. Bendera Rasulullah saw kini semakin marak digunakan oleh kelompok radikal dalam sejumlah aksi demonstrasi, seakan-akan bendera itulah yang Islami sedangkan merah putih tidak sesuai dengan hadits Nabi. Para ideolog HTI juga sering mengutip hadits-hadits tentang bendera Rasulullah dengan pemahaman yang tekstual. Pemahaman seperti ini perlu dikaji ulang dan diluruskan.

Dalam kitab Fath al-Bari Syarh Shahih Bukhari diterangkan bahwa warna bendera Rasulullah saw masih diperdebatkan disebabkan perbedaan redaksi hadits dan riwayat yang beragam. Dalam haditsnya Jabir diterangkan bahwa bendera Rasul saat masuk Makkah berwarna putih (anna Rasulallah dakhala Makkata wa liwa`uhu abyadh). Dalam haditsnya al-Bara’ diterangkan warnanya hitam (anna rayata Rasulillah kanat sauda`). 

Abu Dawud meriwayatkan bendera Rasulullah berwarna kuning (raaytu rayata Rasulillah shallallahu ‘alayhi wasallama shafra`). Untuk menyikapi hadits yang saling bertentangan ini, para ulama menggunakan metode ushul fiqh “al-jam’u baynal adilah”, mensinkronkan dalil-dalil yang bertentangan. Kesimpulannya, bendera Rasulullah saw berganti-ganti sesuai kondisi dan situasi (takhtalifu bikhtilafil awqat) dan para perawi meriwayatkan secara berbeda-beda sesuai yang mereka lihat atau dengarkan.

Bendera ISIS dan HTI terdapat tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan mereka mengklaim bahwa bendera Rasulullah SAW juga terdapat tulisan seperti itu. Pemahaman seperti ini didasarkan pada hadits Ibnu Abbas “Kana maktuban ‘ala rayatihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah”. Namun dalam kitab Fath al-Bari Syarh Shahih Bukhari diterangkan bahwa sanad hadis tersebut adalah “wahin/dha’if jiddan” atau lemah sekali atau diduga hoaks (muttaham bil kidzbi).

Ajaran Islam tidak menentukan warna bendera. Bendera Rasulullah saw bukanlah syiar agama, akan tetapi hanya kode untuk mengisyaratkan strategi perang (alwanu rayat fi tilkal fatrah lam takun tumatstsilu syiaran walakin rumuz). Bendera Rasulullah saw dikibarkan oleh tentara pilihan yang paling pemberani, yakni Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Mush’ab bin ‘Umayr.

Menurut Ibnu Khaldun, sejarawan Muslim terkemuka, tujuan dari bendera yang dikibarkan oleh pejuang adalah untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti tentara musuh (li tahwil wa takhwif). Jadi hal ini murni strategi perang yang bersifat kondisional dan profan, bukan doktrin agama yang sakral. Bendera bisa dirubah warna apa saja karena tujuannya hanya kode dan isyarat untuk membedakan mana kawan dan lawan saat kondisi perang.

Bendera warna hitam dan putih kemudian juga digunakan sebagai penanda bagi pasukan kaum Muslimin di era Khulafa al-Rasyidin. Namun seiring perkembangan zaman, bendera kaum Muslimin terus mengalami perubahan. Di era Dinasti Umawi, menurut salah satu riwayat, benderanya diganti dengan warna hijau menyesuaikan selera Bani Umayah yang lebih menyukai warna hijau. 

Namun menurut riwayat lainnya, warnanya adalah putih dengan tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam kesempatan lain, ada pula bendera yang diberi tulisan nashrun minallah wa fathun qarib yang artinya pertolongan dari Allah dan penaklukan akan segera datang. Bendera ini di era belakangan dipakai juga oleh Dinasti Muwahidin di Andalusia Spanyol.

Berganti Khilafah berganti pula kebijakan terkait warna bendera. Pada era Khilafah Abasiyah, warna bendera diganti hitam. Menurut Ibnu Khaldun, alasannya adalah untuk mengekspresikan kesedihan atas gugurnya para syuhada’ dari Bani Hasyim. Pada era al-Ma’mun, benderanya diganti lagi warnanya menjadi hijau sebagai syiar negara keadilan. 

Namun al-Ma’mun pada era belakangan menggantinya lagi menjadi hitam karena warna hijau juga digunakan oleh kelompok Alawiyin. Bendera Alawiyin yang hijau ini kemudian diganti oleh kelompok Syiah menjadi putih sebagai bendera Khilafah Fathimiyyah Syiah di kawasan Maghrib pada tahun 297 H/909 M. Di sini kita melihat bahwa perbedaan kepentingan politik Sunni dan Syiah juga menjadi faktor perubahan warna bendera.

Perubahan warna bendera terus terjadi dalam sejarah umat Islam sesuai dengan pertimbangan filosofis, politis, ideologis, sektarianis, dan selera warna sang pemimpin negara. Putih menyimbolkan kesucian, hitam menyimbolkan keberanian dan ekspresi kesedihan atas gugurnya para syuhada, hijau menyimbolkan keadilan dan kemakmuran, dan seterusnya. 

Dari kajian hadits dan sejarah di atas, maka kita sebagai warga negara Indonesia selayaknya menghormati merah putih dan tidak sepatutnya mempertentangkan merah putih dengan bendera Rasulullah saw, sebab warna bendera hanyalah bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan situasi, filosofi pendiri bangsa-bangsa, sejarah kebudayaan masing-masing kawasan, dan cita-cita masa depan bangsa.

Lebih dari itu, menurut Bung Karno, dalam pidatonya pada 24 September 1955, merah putih bukanlah buatan Republik Indonesia. Bukan pula buatan tokoh-tokoh di zaman pergerakan nasional. Bukan buatannya Bung Karno, bukan buatannya Bung Hatta. Enam ribu tahun sebelum Indonesia merdeka manusia yang hidup di tanah air Nusantara sudah memberi makna pada Merah Putih. 

Bangsa Indonesia sudah mengagungkan merah putih jauh sebelum agama-agama masuk, seperti Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam. Kerajaan-kerajaan di Nusantara dari mulai Kediri, Singosari, Majapahit sampai Mataram menggunakan merah putih sebagai panji-panji. Bung Karno kemudian berwasiat, “Aku minta kepadamu sekalian, janganlah memperdebatkan Merah Putih ini. Jangan ada satu kelompok yang mengusulkan warna lain sebagai bendera Republik Indonesia”.

Akhir kalam, merah putih yang memiliki filosofi berani dan suci pun tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan keberanian dan kesucian (al-syaja’ah wa nadhafah). Maka penulis mengajak umat Islam di Indonesia agar melihat persoalan ini secara historis dan jangan terjebak pada sikap beragama yang simbolik dan tekstual (al-tadayyun al-syakli wal harfi) ala ISIS dan HTI. 

Beragama yang simbolik seperti ISIS dan HTI akan mengakibatkan kita terkungkung pada kulit sembari mengabaikan isi. Terjebak pada bentuk dan melupakan nilai filosofi. Memberhalakan teks dan menafikan konteks. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormaaaaat grak!

Penulis adalah Wakil Ketua Lakpesdam PBNU.
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG