IMG-LOGO
Internasional

Kemenlu Palestina Ingatkan Dunia tentang Bahaya Tindakan Israel

Jumat 15 Desember 2017 9:0 WIB
Bagikan:
Kemenlu Palestina Ingatkan Dunia tentang Bahaya Tindakan Israel
Ramallah, NU Online
Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina mengingatkan masyarakat internasional dan seluruh negara di dunia tentang bahaya mengabaikan aksi serius Israel yang tampil sebagai kekuatan pencaplok tanah dan berupaya menyelesaikan masalah status akhir kota Yerusalem secara sepihak.

Dalam pernyataan terbarunya, Perdana Menteri Israel Netanyahu meminta pihak Palestina untuk mengenali apa yang disebutnya "pengakuan status quo", di samping kampanye hasutan Israel terhadap Presiden Palestina Mahmoud Abbas, isi pidatonya dan sikap yang telah dideklarasikannya.

"Ini mencerminkan nafsu buas Israel untuk memperdalam kesenjangan antara pihak Palestina dan Amerika dengan tujuan menghadang tanggung jawab rakyat Palestina atas kegagalan yang terus berlanjut selama proses perdamaian," kata siaran pers kementerian luar negeri tersebut, Kamis (14/12), seperti diwartakan kantor berita Palestina WAFA.

Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menganggap Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengabaikan reaksi internasional dan cenderung menunjukkan sikap tak butuh negosiasi dengan pihak Palestina.


Rabu kemarin di Istanbul, Turki, sebuah konferensi tingkat tinggi luar biasa digelar Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang merespon krisis di Palestina. Para pemimpin Muslim yang datang dari 50 negara lebih member dukungan penuh untuk Palestina.

Mereka mengecam Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mendeklarasikan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Para pemimpin itu bahkan menyerukan kepada dunia untuk merespon kondisi ini dengan mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. (Red: Mahbib)

Bagikan:
Jumat 15 Desember 2017 0:7 WIB
Sepuluh Poin Deklarasi Jakarta tentang Kekerasan dan Pendidikan Agama
Sepuluh Poin Deklarasi Jakarta tentang Kekerasan dan Pendidikan Agama
Jakarta, NU Online
Sekitar 200 peserta regional workshop Violent Extremism and Religious Education yang berlangsung 11-13 Desember 2017, telah menyepakati Deklarasi Jakarta.
 
Perwakilan dari berbagai negara di Asia Tenggara dan lainnya, menyatakan bahwa ekstremisme dengan kekerasan memiliki berbagai dimensi, dan pendidikan agama mempunyai potensi untuk berkontribusi dalam mencegah dan melawan ekstremisme dengan kekerasan. 

Walaupun konteks yang terus berubah seiring dengan waktu dan perbedaan tempat, ada beberapa hal mendasar yang bisa dilakukan. Hal-hal itu terangkum dalam sepuluh poin dan menjadi rekomendasi utama dalam Deklarasi Jakarta kali ini. 

Kesepuluh poin tersebut adalah (1) mengutuk segala bentuk kekerasan termasuk yang dilakukan atas nama agama ataupun ideologi; (2) mendorong pemerintah untuk melihat kembali dan merumuskan kebijakan tentang pendidikan agama yang dapat mengembangkan sikap toleran, hormat dan inklusif, termasuk kepada kelompok-kelompok minoritas; (3) memperkuat interaksi dan bekerja sama dengan komunitas, agar mereka menjadi semakin lenting dalam melawan maupun mencegah sikap ekstrimisme dengan kekerasan dan membangun kohesi sosial, yang juga merangkul baik korban kekerasan maupun pelaku kekerasan.

Poin (4) mengintensifkan dialog dan interaksi antar- dan intra- iman, sebagai salah satu bagian utama dalam pendidikan agama baik formal maupun informal; (5) mempromosikan literasi agama, khususnya di kalangan pemuka agama, dan meningkatkan kapasitas guru pendidikan agama; (6) membangun kapasitas orangtua dalam memfasilitasi tumbuh-kembang anak secara holistik termasuk perkembangan dalam aspek spiritual dan psiko-sosial; (7) berkomitmen dalam mengarusutamakan kesetaraan gender dalam pendidikan agama; (8) memberdayakan kaum muda dalam melawan dan mencegah ekstrimisme kekerasan khususnya diantara sesama kaum muda.

Selanjutnya (9) mendorong setiap orang untuk lebih pro-aktif dalam mengadvokasi pesan damai, termasuk melalui internet dan media social; dan (10) memperkuat jaringan pendidikan agama sebagai platform untuk berbagi pengalaman dan bertukar pikiran dalam pencegahan ekstrimisme dengan kekerasan. 

Sepuluh poin deklarasi ini sebagai ringkasan sekaligus kesimpulan dari diskusi selama dua hari, yang sangat memperluas perspektif dan memperkaya piliha-pilihan kreatif. 

Deklarasi ini diharapkan mampu menjadi titik poin yang krusial dari para aktor di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya, baik dari pemerintah, masyarakat sipil maupun akademisi, untuk bersama-sama dan secara lebih terintegrasi mengatasi persoalan ekstremisme dengan kekerasan. Hal ini sejalan dengan rencana aksi yang telah Sekretaris Jenderal PBB, dan membantu pembuatan rencana aksi nasional dari masing-masing negara yang sedang berjalan. (Red: Kendi Setiawan)

Kamis 14 Desember 2017 10:45 WIB
Pemimpin Muslim Dunia Serukan Akui Yerusalem Timur Ibu Kota Palestina
Pemimpin Muslim Dunia Serukan Akui Yerusalem Timur Ibu Kota Palestina
Ilustrasi (Reuters)
Istanbul, NU Online
Para pemimpin Muslim dari berbagai negara mengecam Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mendeklarasikan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Mereka menyerukan kepada dunia untuk merespon kondisi ini dengan mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Hal itu mencuat dalam konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang dihadiri lebih dari 50 negara Muslim di Istanbul, Turki, Rabu (13/12), seperti dilansir Reuters.

Presiden Turki Tayyip Erdogan selaku tuan rumah mengatakan, langkah AS tersebut menunjukkan bahwa Washington telah kehilangan perannya sebagai mediator dalam upaya mengakhiri konflik Israel-Palestina.

"Kita perlu membahas siapa yang akan menjadi mediator mulai sekarang. Ini perlu ditangani di PBB juga," kata Erdogan dalam sesi terakhir pertemuan itu.

Turut berpartisipasi dalam forum internasional tersebut antara lain Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Iran Hassan Rouhani, dan Raja Yordania Abdullah, sekutu dekat AS. Mereka semua mengkritik sikap yang diambil Trump.

"Yerusalem dan akan selalu menjadi ibu kota Palestina," kata Abbas. Menurutnya, keputusan Trump adalah kejahatan terbesar dan teemasuk pelanggaran hukum internasional.

Yerusalem sebagai kota yang sangat dihormati kaum Muslim, Yahudi, dan Kristiani, merupakan situs tersuci ketiga dalam Islam dan menjadi jantung konflik Israel-Palestina selama beberapa dekade. Israel merebut Yerusalem Timur pada tahun 1967, kemudian mencaploknya dalam sebuah tindakan yang tidak diakui secara internasional.

Pengumuman resmi di situs kementerian Turki dan isi "Deklarasi Istanbul" yang dibagikan kepada para wartawan usai pertemuan tersebut mengatakan bahwa para pemimpin Muslim dunia meminta semua negara untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

"Kami menyeru pemerintahan Trump untuk mempertimbangkan kembali keputusannya yang melanggar hukum yang dapat memicu kekacauan di wilayah ini; juga untuk membatalkan langkah kelirunya," kata deklarasi tersebut.

Iran, yang terkunci dalam persaingan regional dengan Arab Saudi, mengatakan bahwa dunia Muslim harus mengatasi masalah internal melalui jalan dialog sehingga bisa bersatu melawan Israel. Teheran telah berulang kali menyerukan penghancuran negara Israel dan mendukung beberapa kelompok militan dalam perjuangan mereka melawannya. (Red: Mahbib)
Selasa 12 Desember 2017 21:5 WIB
Uni Eropa Pun Tolak Akui Yerusalem sebagai Ibukota Israel
Uni Eropa Pun Tolak Akui Yerusalem sebagai Ibukota Israel
(foto: aljazeera.com)
Brussel, NU Online
Uni Eropa menolak mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Organisasi antar pemerintahan Negara-negara Eropa itu menekankan pentingnya solusi dua negara dan pembagian kota Yerusalem untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina yang tidak kunjung usai.

Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Brussel Belgia, Senin (11/12). Dalam pertemuan ini, Federica menyebutkan, solusi yang paling realistis untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina adalah dengan diterapkannya solusi dua negara; Negara Israel dan Negara Palestina.

“Satu-satunya solusi realistis untuk penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina adalah berdasarkan prinsip dua negara dan Yerusalem sebagai ibukota keduanya,” kata Federica saat konferensi pers dengan Netanyahu seperti dikutip aljazeera.com.

Menurut dia, Uni Eropa akan menghormati konsensus internasional soal Yerusalem sampai status akhir Kota Suci tersebut diselesaikan melalui negosiasi langsung antar banyak pihak.

Dalam pidatonya di Gedung Putih, Rabu (6/12), Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui secara resmi Yerusalem sebagai ibukota Israel. Pernyataan Trump ini mendapatkan banyak kecaman dan kutukan, terutama dari negara-negara Islam dan juga ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU).

NU menilai Yerusalem bukanlah ibu kota Israel melainkan ibu kota Palestina. Selain mengecam tindakan serampangan Trump tersebut, NU juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan sanksi kepada Israel karena telah melakukan pendudukan atas rakyat dan negeri Palestina.

Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB atas Yerusalem Nomor 252 tanggal 21 Mei 1968 dan Resolusi DK PBB Nomor 2334 tanggal 23 Desember 2016, DK tidak akan mengakui perubahan apa pun atas garis batas yang ditetapkan sebelum perang 1967. (Red: Muchlishon Rochmat)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG