IMG-LOGO
Trending Now:
Internasional

PBB 'Voting' Draf Penolakan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

Senin 18 Desember 2017 11:20 WIB
Bagikan:
PBB 'Voting' Draf Penolakan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel
Ilustrasi (Reuters)
New York, NU Online
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dijadwalkan memberikan suara (voting) pada Senin (18/12) terkait rancangan resolusi yang diajukan Mesir. Draf tersebut menyerukan penarikan keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, lapor Reuters.

Draf satu halaman itu tidak secara khusus menyebutkan Amerika Serikat atau Trump. Muncul prediksi bahwa resolusi itu akan diveto AS.

Sejumlah diplomat mengaku telah mengantongi dukungan dari 15 anggota dewan tersebut. Walaupun tidak mungkin diadopsi, suara tersebut akan mengisolasi Trump dalam masalah ini.

Untuk lulus, resolusi itu membutuhkan sembilan suara dukungan dan tidak ada veto oleh Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia, atau Tiongkok.

Deklarasi pengakuan Trump atas status Yerusalem sebagai ibu kota Israel mengundang kecaman dari berbagai negara di dunia. Apalagi hal itu disusul dengan perintah pemindahan kedutaan besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Beberapa waktu lalu para pemimpin Muslim dari 50 negara lebih yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggelar konferensi luar biasa menanggapi situasi ini di Istanbul, Turki. "Deklarasi Istanbul" yang digaungkan menyerukan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. (Red: Mahbib)
Bagikan:
Ahad 17 Desember 2017 13:30 WIB
Saudi Izinkan Perempuan Kendarai Sepeda Motor dan Truk
Saudi Izinkan Perempuan Kendarai Sepeda Motor dan Truk
Ilustrasi (© AFP)
Riyadh, NU Online
Arab Saudi pada Sabtu (16/12) pagi mengumumkan bahwa perempuan akan diizinkan mengemudikan truk dan sepeda motor. Demikian dilaporkan media pemerintah setempat.

Menurut Departemen Umum Lalu Lintas Arab Saudi, perempuan bisa mengendarai truk jika kondisi yang dipersyaratkan telah terpenuhi. Hal yang sama juga berlaku untuk sepeda motor.

Seperti disampaikan kantor berita Anadolu, departemen tersebut menegaskan, tidak akan ada diskriminasi terhadap mobil wanita dengan menerapkan plat atau nomor khusus.

Pada 26 September lalu, Raja Salam bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret langka selama pemerintahan Arab Saudi dengan memperbolehkan perempuan menyetir. Keputusan tersebut secara resmi berlaku pada Juni 2018. 

Menteri Kebudayaan dan Informasi Arab Saudi Awad bin Saleh Al-Awad menilai, izin menyetir mobil bagi wanita merupakan keputusan bersejarah yang selaras dengan visi yang menghendaki kaum perempuan mendapat posisi yang tepat dan terlibat dalam pembangunan.

Arab Saudi merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi perempuan. Dengan dekret Raja Salman itu, para perempuan negeri kaya minyak ini akan leluasa mengendarai mobil pada pertengahan tahun 2018. (Red: Mahbib)

Jumat 15 Desember 2017 9:0 WIB
Kemenlu Palestina Ingatkan Dunia tentang Bahaya Tindakan Israel
Kemenlu Palestina Ingatkan Dunia tentang Bahaya Tindakan Israel
Ramallah, NU Online
Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina mengingatkan masyarakat internasional dan seluruh negara di dunia tentang bahaya mengabaikan aksi serius Israel yang tampil sebagai kekuatan pencaplok tanah dan berupaya menyelesaikan masalah status akhir kota Yerusalem secara sepihak.

Dalam pernyataan terbarunya, Perdana Menteri Israel Netanyahu meminta pihak Palestina untuk mengenali apa yang disebutnya "pengakuan status quo", di samping kampanye hasutan Israel terhadap Presiden Palestina Mahmoud Abbas, isi pidatonya dan sikap yang telah dideklarasikannya.

"Ini mencerminkan nafsu buas Israel untuk memperdalam kesenjangan antara pihak Palestina dan Amerika dengan tujuan menghadang tanggung jawab rakyat Palestina atas kegagalan yang terus berlanjut selama proses perdamaian," kata siaran pers kementerian luar negeri tersebut, Kamis (14/12), seperti diwartakan kantor berita Palestina WAFA.

Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menganggap Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengabaikan reaksi internasional dan cenderung menunjukkan sikap tak butuh negosiasi dengan pihak Palestina.


Rabu kemarin di Istanbul, Turki, sebuah konferensi tingkat tinggi luar biasa digelar Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang merespon krisis di Palestina. Para pemimpin Muslim yang datang dari 50 negara lebih member dukungan penuh untuk Palestina.

Mereka mengecam Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mendeklarasikan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Para pemimpin itu bahkan menyerukan kepada dunia untuk merespon kondisi ini dengan mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. (Red: Mahbib)

Jumat 15 Desember 2017 0:7 WIB
Sepuluh Poin Deklarasi Jakarta tentang Kekerasan dan Pendidikan Agama
Sepuluh Poin Deklarasi Jakarta tentang Kekerasan dan Pendidikan Agama
Jakarta, NU Online
Sekitar 200 peserta regional workshop Violent Extremism and Religious Education yang berlangsung 11-13 Desember 2017, telah menyepakati Deklarasi Jakarta.
 
Perwakilan dari berbagai negara di Asia Tenggara dan lainnya, menyatakan bahwa ekstremisme dengan kekerasan memiliki berbagai dimensi, dan pendidikan agama mempunyai potensi untuk berkontribusi dalam mencegah dan melawan ekstremisme dengan kekerasan. 

Walaupun konteks yang terus berubah seiring dengan waktu dan perbedaan tempat, ada beberapa hal mendasar yang bisa dilakukan. Hal-hal itu terangkum dalam sepuluh poin dan menjadi rekomendasi utama dalam Deklarasi Jakarta kali ini. 

Kesepuluh poin tersebut adalah (1) mengutuk segala bentuk kekerasan termasuk yang dilakukan atas nama agama ataupun ideologi; (2) mendorong pemerintah untuk melihat kembali dan merumuskan kebijakan tentang pendidikan agama yang dapat mengembangkan sikap toleran, hormat dan inklusif, termasuk kepada kelompok-kelompok minoritas; (3) memperkuat interaksi dan bekerja sama dengan komunitas, agar mereka menjadi semakin lenting dalam melawan maupun mencegah sikap ekstrimisme dengan kekerasan dan membangun kohesi sosial, yang juga merangkul baik korban kekerasan maupun pelaku kekerasan.

Poin (4) mengintensifkan dialog dan interaksi antar- dan intra- iman, sebagai salah satu bagian utama dalam pendidikan agama baik formal maupun informal; (5) mempromosikan literasi agama, khususnya di kalangan pemuka agama, dan meningkatkan kapasitas guru pendidikan agama; (6) membangun kapasitas orangtua dalam memfasilitasi tumbuh-kembang anak secara holistik termasuk perkembangan dalam aspek spiritual dan psiko-sosial; (7) berkomitmen dalam mengarusutamakan kesetaraan gender dalam pendidikan agama; (8) memberdayakan kaum muda dalam melawan dan mencegah ekstrimisme kekerasan khususnya diantara sesama kaum muda.

Selanjutnya (9) mendorong setiap orang untuk lebih pro-aktif dalam mengadvokasi pesan damai, termasuk melalui internet dan media social; dan (10) memperkuat jaringan pendidikan agama sebagai platform untuk berbagi pengalaman dan bertukar pikiran dalam pencegahan ekstrimisme dengan kekerasan. 

Sepuluh poin deklarasi ini sebagai ringkasan sekaligus kesimpulan dari diskusi selama dua hari, yang sangat memperluas perspektif dan memperkaya piliha-pilihan kreatif. 

Deklarasi ini diharapkan mampu menjadi titik poin yang krusial dari para aktor di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya, baik dari pemerintah, masyarakat sipil maupun akademisi, untuk bersama-sama dan secara lebih terintegrasi mengatasi persoalan ekstremisme dengan kekerasan. Hal ini sejalan dengan rencana aksi yang telah Sekretaris Jenderal PBB, dan membantu pembuatan rencana aksi nasional dari masing-masing negara yang sedang berjalan. (Red: Kendi Setiawan)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG